Yeni Rita Binti Baharudin (Almarhumah) telah meninggaldunia pada hari Senin tanggal 23/10/2019 di Rumah Sakit Umum AhmadYani Kota Metro, karena sakit Sebagaimana tercantum dalam SuratKematian dari Kelurahan Rukti Harjo, Kecamatan Seputin Raman,Kabupaten Lampung Tegah Nomor 140/71/8/KC.a VIII.19/2019 tanggal 24Oktober 2019.4.

Bahwa ayah kandung Baharudin Bin Gamuk telah meninggal dunia padahari Rabu Tanggal 04 September 1996 bertempat di rumah, karena Sakitsebagaimana tercantum dalam Surat Kematian dari Kelurahan Rukti Harjo,Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah Nomor0140/75/8/KC.a.VIII.19/2019 tanggal 24 Oktober 20195.

Bahwa Ibu kandung Rosma Binti Idris telah meninggal dunia pada hariKamis pada tanggal 30 Mei 2019 bertempat di rumah, sebagaimanatercantum dalam Surat Kematian dari Kelurahan Rukti Harjo, KecamatanSeputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah Nomor0140/74/8/KC.a.VIII.19/2019 tanggal 24 Oktober 20196. Bahwa Baharudin Bin Gamuk dan Rosma Binti Idris telah menikah danmempunyai 3 orang anak;a. Dra. Yeni Rita Binti Baharudin (almarhumah)b. Nirwandi Bin BaharudinCc. Yurnalis Bin Baharudin7.

Yani KotaMetro tanggal 21 Oktober 2019, bukti surat tersebut telah diberi meteraicukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yangternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P9;1.10 Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Rosma Nomor140/74/8/KC.a/VIII/19/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala KampungRukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengahtanggal 24 Oktober 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup,telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan

aslinya yang ternyatasesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P10;1.11 Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama BaharudinNomor 140/75/8/KC.a/VIII/19/2019 yang dikeluarkan oleh KepalaKampung Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten LampungTengah tanggal 24 Oktober 2019, bukti surat tersebut telah diberi meteralcukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yangternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P11;1.12 Fotokopi Kartu NPWP atas nama Yeni Rita Nomor 67.555.013.1321.000

yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT011371.99/2019/PP/M.XB Tahun 2020, tanggal 9 September 2020, yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum gugatan sebagai berikut:Bahwa Penggugat mohon agar Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP00878/NKEB/WPJ.19

/2019 tanggal 26 September 2019 dibatalkan danPenggugat mohon juga agar Surat Ketetapan Pajak Nihil Nomor00059/203/17/051/19, tanggal 26 April 2019 dibatalkan;Penghitungan Pajak/Sanksi menurut Penggugat:Halaman 1 dari 6 halaman.

0,00Pajak Yang Tidak / Kurang Dibayar 0,00 0,00 0,00Sanksi 0,00 0,00 0,00Pajak yang Masih Harus Dibayar 0,00 0,00 0,00 Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 18 November 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT011371.99/2019/PP/M.XB Tahun 2020, tanggal 9 September 2020, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00878/NKEB/WPuJ.19

/2019 tanggal 26 September2019 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak NihilPajak Penghasilan Pasal 23 berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf d karenaPermohonan Wajib Pajak Masa Pajak Mei 2017 atas nama PT PelayaranBahtera Adhiguna, NPWP 01.001.632.7051.000, beralamat sesuai NPWP diJalan Kali Besar Timur 1012, Tamansari, Jakarta Barat, DKI Jakarta;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 24 September 2020,kemudian

/2019 tanggal 26 September 2019, tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak NihilPajak Penghasilan Pasal 23 berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf dkarena Permohonan Wajib Pajak Masa Pajak Mei 2017 atas namaPT Pelayaran Bahtera Adhiguna, NPWP 01.001.632.7051.000,beralamat sesuai NPWP di Jalan Kali Besar Timur 1012,Tamansari, Jakarta Barat, DKI Jakarta, adalah tidak sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;4.3 Menetapkan bahwa Surat Ketetapan Pajak

Dibayar 38.527.372,00 0,00 0,00Sanksi 38.527.372,00 0,00 0,00Pajak yang Masih Harus Dibayar 77.054.744,00 0,00 0,00 Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 22 November 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT011356.99/2019/PP/M.XB Tahun 2020, tanggal 14 Oktober 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00813/NKEB/WPJ.19

/2019 tanggal 23September 2019 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa berdasarkanPasal 36 Ayat (1) Huruf d karena Permohonan Wajib Pajak Masa Pajak Juni2017 atas nama PT Pelayaran Bahtera Adhiguna, NPWP 01.001.632.7051.000, beralamat sesuai NPWP di Jalan Kali Besar Timur 1012,Tamansari, Jakarta Barat, DKI Jakarta;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 23 Oktober

Dengan mengadili sendiri:4.1 Menerima seluruh permohonan gugatan Pemohon PeninjauanKembali;4.2 Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00813/NKEB/WPUJ.19/2019 tanggal 23 September 2019, tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Pasal 36 Ayat (1)Huruf d karena Permohonan Wajib Pajak Masa Pajak Juni 2017atas nama PT Pelayaran Bahtera Adhiguna, NPWP 01.001.632.7051.000, beralamat sesuai NPWP di Jalan Kali Besar Timur 1012

mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 10 Februari 2021 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalimenolak Putusan Pengadilan Pajak yang Menyatakan menolak gugatanPenggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00813/NKEB/WPJ.19

berlaku, dengan pertimbangan:Bahwa yang menjadi pokok gugatan adalah penerbitan KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00813/NKEB/WPJ.19/2019 tanggal 23September 2019 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf d karenaPermohonan Wajib Pajak terkait Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor 00160/207/17/051/19, tanggal 26 April 2019;Bahwa pokok sengketa yang diperiksa di dalam persidangan adalahpermohonan Penggugat terkait Permohonan

Surat Tagihan Pajak Penggugat Untuk Dibatalkan(Rp) (Rp) (Rp)Denda Pasal 14 (4) KUP 8.995.551 ,00 0,00 8.995.551 ,00 Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 3 Desember 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT012030.99/2019/PP/M.XB Tahun 2020, tanggal 14 Oktober 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00904/NKEB/WPJ.19

/2019 tanggal 27September 2019 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa berdasarkan Pasal 36 Ayat(1) Huruf d karena Permohonan Wajib Pajak Masa Pajak November 2017atas nama PT Pelayaran Bahtera Adhiguna, NPWP 01.001.632.7051.000,beralamat sesuai NPWP di Jalan Kali Besar Timur 1012, Tamansari, JakartaBarat, DKI Jakarta;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 23 Oktober 2020,kemudian

Dengan mengadili sendiri :4.1 Menerima seluruh permohonan gugatan Pemohon PeninjauanKembali;4.2 Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00904/NKEB/ WPJ.19/2019 tanggal 27 September 2019, tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf d karenaPermohonan Wajib Pajak Masa Pajak Nopember 2017 atas namaPT Pelayaran Bahtera Adhiguna, NPWP 01.001.632.7051.000,beralamat sesuai NPWP di Jalan Kali Besar Timur 1012,Tamansari

/2019 tanggal 27 September 2019 tentang PembatalanKetetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf d karena Permohonan WajibPajak Masa Pajak November 2017 atas nama PT Pelayaran BahteraAdhiguna, NPWP 01.001.632.7051.000, beralamat sesuai NPWP di JalanKali Besar Timur 1012, Tamansari, Jakarta Barat, DKI Jakarta;Tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Pajak dalam putusannyatidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang

berlaku,dengan pertimbangan:Bahwa yang menjadi pokok gugatan adalah penerbitan KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00904/NKEB/WPUJ.19/2019 tanggal 27September 2019 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanHalaman 4 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 1608/B/PK/Pjk/2021WPJ.19/2019 tanggal 8 April 2019 yang menolak seluruhnya permohonankeberatan Pemohon Banding dan mempertahankan jumlah pajak yangkurang dibayar dalam SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2014 Nomor:00003/206/14/091/18tanggal8 April2019,sehingga perhitunganPenghasilan Neto menjadi seperti pada tabel di bawah berikut ini: Menurut Menurut Koreksi yangKeputusan Pemohon Dimohon untukKeterangan .

26.436,00 (337.143,00)Jumlah PPh yang masih 1.121.036,00 81.511,00 (1.039.525,00)harus (lebih) dibayar Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 26 Agustus 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT 006814.15/2019/PP/M.VA Tahun 2020, tanggal 27 Juli 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP00545/KEB/WPUJ.19

/2019 tanggal 08April 2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakBayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2014 Nomor:00003/206/14/091/18 tanggal 02 Juli 2018, atasPT.

Putusan Nomor 1608/B/PK/Pjk/2021PP/M.VA Tahun 2020 tanggal 27 Juli 2020, karena Putusan PengadilanPajak tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku;Dengan mengadili sendiri :3.1.3.2.3.3.3.4.Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00545/KEB/WPJ.19/2019 tanggal 08 April 2019 tentangkeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Tahun Pajak

/2019 tanggal 08 April 2019 tentang Keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan TahunPajak 2014 Nomor: 00003/206/14/091/18 tanggal 02 Juli 2018, atas namaPT.

71.655.981 ,00 71.655.981 ,00 0,00Pajak Yang Tidak / Kurang Dibayar 0,00 0,00 0,00Sanksi 0,00 0,00 0,00PPh yang Masih Harus Dibayar 0,00 0,00 0,00Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 2 Desember 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT011863.99/2019/PP/M.XB Tahun 2020, tanggal 14 Oktober 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturKEP00825/NKEB/WP.19

/2019 25September 2019 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat KetetapanJenderal Pajak Nomor tanggalPajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 berdasarkan Pasal 36 Ayat(1) Huruf d karena Permohonan Wajib Pajak Masa Pajak Oktober 2017 atasnama PT Pelayaran Bahtera Adhiguna, NPWP 01.001.632.7051.000,beralamat sesuai NPWP di Jalan Kali Besar Timur 1012, Tamansari, JakartaBarat, DKI Jakarta;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal

Dengan mengadili sendiri :4.1 Menerima seluruh permohonan gugatan Pemohon PeninjauanKembali;4.2 Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00825/NKEB/ WPuJ.19/2019 tanggal 25 September 2019, tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Nihil PajakHalaman 3 dari 8 halaman.

/2019 tanggal 25 September 2019 tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Pasal 21 berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf d karenaPermohonan Wajib Pajak Masa Pajak Oktober 2017 atas nama PTPelayaran Bahtera Adhiguna, NPWP 01.001.632.7051.000, beralamatsesuai NPWP di Jalan Kali Besar Timur 1012, Tamansari, Jakarta Barat,DKI Jakarta.Halaman 4 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 1756/B/PK/Pjk/2021Tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Pajak dalam putusannyatidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku,dengan pertimbangan:Bahwa yang menjadi pokok gugatan adalah penerbitan KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00825/NKEB/WPJ.19/2019 tanggal 25September 2019 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf d karenaPermohonan Wajib Pajak terkait Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor00056

Putusan Nomor 1757/B/PK/Pjk/2021berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dengan petitum gugatan sebagai berikut:Bahwa Penggugat mohon agar Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP00884/NKEB/WPJ.19/2019 tanggal 26 September 2019 dibatalkan danPenggugat mohon juga agar Surat Ketetapan Pajak Nihil Nomor00053/501/17/051/19, tanggal 26 April 2019 dibatalkan;Penghitungan Pajak/Sanksi menurut Penggugat : Koreksi YangUraian Menurut Menurut DimohonkanSurat Ketetapan Pajak Penggugat

0,00Pajak Yang Tidak / Kurang Dibayar 0,00 0,00 0,00Sanksi 0,00 0,00 0,00PPh yang Masih Harus Dibayar 0,00 0,00 0,00 Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 28 November 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT011866.99/2019/PP/M.XB Tahun 2020, tanggal 14 Oktober 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00884/NKEB/WPJ.19

/2019 tanggal 26September 2019 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat KetetapanPajak Nihil Pajak Penghasilan Pasal 21 berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Hurufd karena Permohonan Wajib Pajak Masa Pajak Juni 2017 atas nama PTPelayaran Bahtera Adhiguna, NPWP 01.001.632.7051.000, beralamatsesuai NPWP di Jalan Kali Besar Timur 1012, Tamansari, Jakarta Barat,DKI Jakarta;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 23 Oktober 2020,kemudian terhadapnya

Dengan mengadili sendiri :4.1 Menerima seluruh permohonan gugatan Pemohon PeninjauanKembali;4.2 Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00884/NKEB/ WPJ.19/2019 tanggal 26 September 2019, tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Nihil PajakPenghasilan Pasal 21 berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf d karenaPermohonan Wajib Pajak Masa Pajak Juni 2017 atas nama PTHalaman 3 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 1757/B/PK/Pjk/2021Tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Pajak dalam putusannyatidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku,dengan pertimbangan:Bahwa yang menjadi pokok gugatan adalah penerbitan KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00884/NKEB/WPJ.19/2019 tanggal 26September 2019 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat KetetapanPajak Nihil berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf d karena Permohonan WajibPajak terkait Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor 00053

bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT002561.16/2019/PP/M.XVIB Tahun 2020, tanggal 28 Februari 2020, yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Menimbang, bahwa terhadap Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP00136/KEB/WPJ.19

/2019 tertanggal 7 Februari 2019mengenai Keberatan Pemohon Banding terhadap penerbitan SKPKB PPNMasa Pajak Desember 2013 Nomor 00036/207/13/092/18 tertanggal 29Halaman 1 dari 9 halaman.

Putusan Nomor 549/B/PK/Pjk/2021Januari 2018, dengan ini Pemohon Banding nyatakan tidak setujuseluruhnya dengan koreksi yang dilakukan oleh Terbanding dan oleh karenaitu maka Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00136/KEB/WPJ.19/2019 tanggal 7 Februari 2019 dan SKPKB PPN MasaPajak Desember 2013 Nomor 00036/207/13/092/18 tertanggal 29 Januari2018, Pemohon Banding mohon dapat dibatalkan;Bahwa lebih lanjut, Pemohon Banding mohon kepada Yang Mulia MajelisHakim Pengadilan Pajak untuk dapat

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00136/KEB/WPJ.19/2019 tanggal 7 Februari2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Desember 2013 Nomor 00036/207/13/092/18 tanggal 29Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 549/B/PK/Pjk/2021Januari 2018 atas nama PT Inti Indosawit Subur, NPWP02.062.129.0092.000, beralamat di Jalan M.H.

/2019 tanggal 7 Februari 2019, mengenai keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai BarangDan Jasa Masa Pajak Desember 2013 Nomor 00036/207/13/092/18 tanggal29 Januari 2018, atas nama Pemohon Banding, NPWP 02.062.129.0Halaman 5 dari 9 halaman.

merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT002551.16/2019/PP/M.XVIB Tahun 2020, tanggal 28 Februari 2020, yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Pemohon Banding mohon Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00124/KEB/WPJ.19

/2019 tanggal 7 Februari 2019 tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang Dan Jasa Masa Pajak Februari 2013 Nomor00026/207/13/092/18 tanggal 29 Januari 2018, dapat dibatalkan;Halaman 1 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 638/B/PK/Pjk/2021Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 28 Juni 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT002551.16/2019/PP/M.XVIB Tahun 2020, tanggal 28 Februari 2020, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00124/KEB/WPUJ.19/2019 tanggal 7Februari 2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00124/KEB/WPJ.19/2019 tanggal 7 Februari2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Februari 2013 Nomor 00026/207/13/092/18 tanggal 29Januari 2018 atas nama: PT Inti Indosawit Subur, NPWP02.062.129.0092.000, beralamat di JI. M.H.

/2019 tanggal 7Februari 2019, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa PajakFebruari 2013 Nomor 00026/207/13/092/18 tanggal 29 Januari 2018, atasnama Pemohon Banding, NPWP: 02.062.129.0092.000, sehingga pajakyang masih harus dibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benardengan pertimbangan:a.

Untukmengetahui sebab pasti kematian saran dilakukan pemeriksaan dalam (Otopsi).Sesual dengan Visum Et Repertum No.VER/373/VII/KES.19./2019/RSB Kediri yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Maria Fransieska dokter pada RS. Bhayangkara Kediri.Akibat peristiwa tersebut, saksi MUH. HATTA Bin H. DAENG GANImengalami luka luka sebagai berikut, dengan kesimpulan:a.

VER/49/X/KES.19./2019/RSBKediri yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Brenda Ervistya Pertiwi dokterpada RS.

/2019/RSB Kediri yang dibuat danditandatangani oleh dr.

merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT002560.16/2019/PP/M.XVIB Tahun 2020, tanggal 28 Februari 2020, yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Pemohon Banding mohon Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00135/KEB/WPJ.19

/2019 tanggal 7 Februari 2019 tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang Dan Jasa Masa Pajak November 2013 Nomor00035/207/13/092/18 tanggal 29 Januari 2018, dapat dibatalkan;Halaman 1 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 639/B/PK/Pjk/2021Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 26 Juni 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT002560.16/2019/PP/M.XVIB Tahun 2020, tanggal 28 Februari 2020, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00135/KEB/WPUJ.19/2019 tanggal 7Februari 2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00135/KEB/WPJ.19/2019 tanggal 7 Februari2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak November 2013 Nomor 00035/207/13/092/18 tanggal 29Januari 2018 atas nama: PT Inti Indosawit Subur, NPWP02.062.129.0092.000, beralamat di JI. M.H.

/2019 tanggal 7Februari 2019, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa PajakNovember 2013 Nomor 00035/207/13/092/18 tanggal 29 Januari 2018, atasnama Pemohon Banding, NPWP: 02.062.129.0092.000, sehingga pajakyang masih harus dibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benardengan pertimbangan:a.

yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT012144.99/2019/PP/M.XB Tahun 2020, tanggal 14 Oktober 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dengan petitum gugatan sebagai berikut:Bahwa Penggugat mohon agar Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP00911/NKEB/WPJ.19

/2019 tanggal 27 September 2019 dibatalkan danPenggugat mohon juga agar Surat Ketetapan Pajak Nihil Nomor00030/541/17/051/19, tanggal 26 April 2019 dibatalkan;Penghitungan Pajak/Sanksi menurut Penggugat:Halaman 1 dari 6 halaman.

Dengan mengadili sendiri:4.1 Menerima seluruh permohonan gugatan Pemohon PeninjauanKembali;4.2 Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00911/NKEB/WPUJ.19/2019 tanggal 27 September 2019, tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil PajakPenghasilan Pasal 15 berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf d karenaPermohonan Wajib Pajak Masa Pajak Juni 2017 atas nama PTPelayaran Bahtera Adhiguna, NPWP 01.001.632.7051.000,beralamat sesuai NPWP di Jalan Kali Besar Timur 1012, Tamansari

menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan permohonan Pemohon PeninjauanKembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Judex Facti PengadilanPajak yang menyatakan menolak gugatan Penggugat sudah tepat dan benardengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah penerbitan KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00911/NKEB/WPJ.19

/2019 tanggal27 September 2019 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas SuratKetetapan Pajak Nihil berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf d karenaPermohonan Wajib Pajak terkait Pajak Penghasilan Final Pasal 15Nomor 00030/541/17/051/19 tanggal 26 April 2019 yang tidak disetujuioleh Penggugat; Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam sengketa a quo adalahapakah benar Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali tidak melakukankegiatan pembahasan akhir dengan Penggugat/Pemohon PeninjauanKembali?

yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT012146.99/2019/PP/M.XB Tahun 2020, tanggal 14 Oktober 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dengan petitum gugatan sebagai berikut:Bahwa Penggugat mohon agar Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP00913/NKEB/WPJ.19

/2019 tanggal 27 September 2019 dibatalkan danPenggugat mohon juga agar Surat Ketetapan Pajak Nihil Nomor00028/541/17/051/19, tanggal 26 April 2019 dibatalkan;Penghitungan Pajak/Sanksi menurut Penggugat:Halaman 1 dari 6 halaman.

Dengan mengadili sendiri:4.1 Menerima seluruh permohonan gugatan Pemohon PeninjauanKembali;4.2 Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00913/NKEB/WPUJ.19/2019 tanggal 27 September 2019, tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil PajakPenghasilan Pasal 15 berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf d karenaPermohonan Wajib Pajak Masa Pajak April 2017 atas nama PTPelayaran Bahtera Adhiguna, NPWP 01.001.632.7051.000,beralamat sesuai NPWP di Jalan Kali Besar Timur 1012,

permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan permohonan Pemohon PeninjauanKembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Judex Facti PengadilanPajak yang menyatakan menolak gugatan Penggugat sudah tepat dan benardengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah penerbitan KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00913/NKEB/WPuJ.19

/2019 tanggal27 September 2019 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas SuratKetetapan Pajak Nihil berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf d karenaPermohonan Wajib Pajak terkait Pajak Penghasilan Final Pasal 15Nomor 00028/541/17/051/19 tanggal 26 April 2019 yang tidak disetujuioleh Penggugat; Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam sengketa a quo adalahapakah benar Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali tidak melakukankegiatan pembahasan akhir dengan Penggugat/Pemohon PeninjauanKembali?

merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT011368.99/2019/PP/M.XB Tahun 2020, tanggal 09 September 2020,yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum gugatan yang pada pokoknya sebagaiberikut:Penggugat mohon agar Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP00893/NKEB/WPu.19

/2019 tanggal 27 September 2019 dibatalkan dan Penggugatmohon juga agar Surat Ketetapan Pajak Nihil Nomor 00062/503/17/051/19,tanggal 26 April 2019 dibatalkan;Halaman 1 dari 6 halaman.

0,00Pajak Yang Tidak / Kurang Dibayar 0,00 0,00 0,00Sanksi 0,00 0,00 0,00Pajak yang Masih Harus Dibayar 0,00 0,00 0,00 Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 14 November 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT011368.99/2019/PP/M.XB Tahun 2020, tanggal 09 September 2020,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00893/NKEB/WPJ.19

/2019 tanggal 27September 2019 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat KetetapanPajak Nihil Pajak Penghasilan Pasal 23 berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Hurufd karena Permohonan Wajib Pajak Masa Pajak Agustus 2017 atas nama PTPelayaran Bahtera Adhiguna, NPWP 01.001.632.7051.000, beralamatsesuai NPWP di Jalan Kali Besar Timur 1012, Tamansari, Jakarta Barat,DKI Jakarta;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 24 September 2020,kemudian

Dengan mengadili sendiri:4.1.Menerima seluruh permohonan gugatan Pemohon PeninjauanKembali;4.2.Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00893/NKEB/WPVJ.19/2019 tanggal 27 September 2019, tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Nihil PajakPenghasilan Pasal 23 berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf d karenaPermohonan Wajib Pajak Masa Pajak Agustus 2017 atas nama PTPelayaran Bahtera Adhiguna, NPWP 01.001.632.7051.000,beralamat sesuai NPWP di Jalan Kali Besar Timur 1012

Membatalkan Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP00372/KEB/WPJ.19/2019, tanggal 15 Maret 2019 tentang KeberatanHalaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2142/B/PK/Pjk/2021Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00027/207/13/051/18,tanggal 29 Januari 2018 Masa Pajak Juni 2013;4.

Pajak yang memeriksa dan mengadili sengketa ini dapatmemutuskan dengan pertimbangan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 26 Agustus 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT005283.16/2019/PP/M.IB Tahun 2020, tanggal 14 Desember 2020, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan Sebagian Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00372/KEB/WPUJ.19

/2019, tanggal 15Maret 2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN)Nomor 00027/207/13/051/18, tanggal 29 Januari 2018 Masa Pajak Juni2013, atas nama PI Perkebunan Nusantara Ill (Persero), NPWP01.061.127.5051.000, beralamat di Jalan Sei Batanghari Nomor 2, Medan,sehingga perhitungan pajak menjadi sebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak Rp 434.129.566.739,00Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri Rp 9.546.061.439,00Jumlah

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00372/KEB/WPJ.19/2019, tanggal 15 Maret 2019 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) Nomor00027/207/13/051/18, tanggal 29 Januari 2018 Masa Pajak JuniHalaman 3 dari 7 halaman.

merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT011862.99/2019/PP/M.XB Tahun 2020, tanggal 14 Oktober 2020, yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum gugatan yang pada pokoknya sebagaiberikut:Penggugat mohon agar Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP00826/NKEB/WPJ.19

/2019 tanggal 25 September 2019 dibatalkan danPenggugat mohon juga agar Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor00057/501/17/051/19, tanggal 26 April 2019 dibatalkan;Halaman 1 dari 6 halaman.

73.602.032,00 0,00Pajak Yang Tidak / Kurang Dibayar 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00PPh yang Masih Harus Dibayar 0,00 0,00 0,00 Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 28 November 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT011862.99/2019/PP/M.XB Tahun 2020, tanggal 14 Oktober 2020, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00826/NKEB/WPJ.19

/2019 tanggal 25September 2019 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 berdasarkan Pasal 36 Ayat(1) Huruf d karena Permohonan Wajib Pajak Masa Pajak November 2017atas nama PT Pelayaran Bahtera Adhiguna, NPWP 01.001.632.7051.000,beralamat sesuai NPWP di Jalan Kali Besar Timur 1012, Tamansari, JakartaBarat, DKI Jakarta;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 23 Oktober 2020

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak PenghasilanPasal 21, Nomor 00057/501/17/051/19, tanggal 26 April 2019, MasaPajak November 2017, adalah batal demi hukum;Dengan mengadili sendiri:4.1 Menerima seluruh permohonan gugatan Pemohon PeninjauanKembali;4.2 Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00826/NKEB/WPVJ.19/2019 tanggal 25 September 2019, tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Nihil PajakPenghasilan Pasal 21 berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf d

Membatalkan Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP00381/KEB/WPJ.19/2019, tanggal 15 Maret 2019 tentang KeberatanHalaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2141/B/PK/Pjk/2021Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00035/207/13/051/18,tanggal 29 Januari 2018 Masa Pajak Desember 2013;4.

Pajak yang memeriksa dan mengadili sengketa inidapat memutuskan dengan pertimbangan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 26 Agustus 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT005289.16/2019/PP/M.IB Tahun 2020, tanggal 14 Desember 2020, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00381/KEB/WPUJ.19

/2019, tanggal 15Maret 2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN)Nomor 00035/207/13/051/18, tanggal 29 Januari 2018 Masa PajakDesember 2013, atas nama PT Perkebunan Nusantara III (Persero), NPWP01.061.127.5051.000, beralamat di Jalan Sei Batanghari Nomor 2, Medan,sehingga perhitungan pajak menjadi sebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak Rp 524.636.338.194,00Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri Rp 11.949.484.705,00Jumlah

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00381/KEB/WPJ.19/2019, tanggal 15 Maret 2019 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) NomorHalaman 3 dari 7 halaman.

Membatalkan Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP00380/KEB/WPJ.19/2019 tanggal 15 Maret 2019 Tentang KeberatanWajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00034/207/13/051/18 tanggal29 Januari 2018 Masa Pajak November 2013;4.

Putusan Nomor 2156/B/PK/Pjk/20213.Dengan mengadili sendiri:3.1.3. 2.3.3.3. 4.Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembaliuntuk seluruhnya;Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP00380/KEB/WPJ.19/2019 tanggai 15 Maret 2019 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) Nomor00034/207/13/051/18 tanggai 29 Januari 2018 Masa PajakNovember 2013, atas nama: PI Perkebunan Nusantara Ill(Persero), NPWP

Putusan Nomor 2156/B/PK/Pjk/2021Kembali pada tanggal 21 April 2021, yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembalidari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan KembaliMenolak Putusan Pengadilan Pajak yang Mengabulkan Sebagian BandingPemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP00380/KEB/WPJ.19

/2019 tanggal 15 Maret 2019 tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) Nomor 00034/207/13/051/18tanggal 29 Januari 2018 Masa Pajak November 2013, atas nama: PTPerkebunan Nusantara Ill (Persero), NPWP 01.061.127.5051.000,beralamat di Jalan Sei Batanghari Nomor 2, Medan, sehingga perhitunganpajak menjadi sebagai berikut Dasar Pengenaan Pajak Rp 515.495.441.740,00Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri Rp 16.383.982.173,00Jumlah

Jumlah PPN yang masih harus (lebih) dibayar Nihil Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 26 Juni 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT002557.16/2019/PP/M.XVIB Tahun 2020, tanggal 28 Februari 2020, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00132/KEB/WPUJ.19/2019 tanggal 7Februari 2019 tentang Keberatan Wajib

Dengan mengadili sendiri:3.1.3.2.3.3.3. 4.Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00132/KEB/WPUJ.19/2019 tanggal 7 Februari2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Agustus 2013 Nomor 00032/207/13/092/18 tanggal 29Januari 2018 atas nama PT Inti Indosawit Subur, NPWP02.062.129.0092.000, beralamat di Jalan M.H.

Putusan Nomor 605/B/PK/Pjk/2021Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP00132/KEB/WPJ.19/2019 tanggal 7Februari 2019, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa

Fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 3321.AL.T.2010.17012tanggal 05 Maret 2010, telah bermeterai dan telah dinazzegel sertadicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti PI.5);Fotokopi Surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratananak Pemohon Nomor 694/Kua.11.21.03/PW.01/19/2019 tanggal 13November 2019, telah bermeterai dan telah dinazzegel serta dicocokkandengan aslinya terbukti Sesuai (bukti PI.6);Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan anak Pemohon Nomor696/Kua.11.21.03/PW.01/

19/2019 tanggal 25 November 2019, telahbermeterai dan telah dinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya terbuktisesuai (bukti PI.7);Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Il Nomor 1905030104790004tanggal 04 Mei 2012, telah bermeterai dan telah dinazzegel sertadicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti PII.1);Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon II dari Kantor UrusanAgama Kecamatan Dempet Kabupaten Grobogan NomorKk.11.21.03/PW.01/155/2010 tanggal 24 Februari 2010 telah bermeteraidan telah

;Fotokopi Surat Keterangan Perekaman KTPel anak Pemohon II Nomor3321/SKT/20191125/00107 tanggal 25 November 2019, telah bermeteraidan telah dinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (buktiPll4):Fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon II Nomor 33146/2002 tanggal 03Juli 2002, telah bermeterai dan telah dinazzegel serta dicocokkan denganaslinya terbukti sesuai (bukti PII.5);Fotokopi Surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratananak Pemohon II Nomor 695/Kua.11.21.03/PW.01/19

/2019 tanggal 1514.15.November 2019, telah bermeterai dan telah dinazzegel serta dicocokkandengan aslinya terbukti sesuai (bukti PII.6);Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan anak Pemohon II Nomor697/Kua.11.21.03/PW.01/19/2019 tanggal 25 November 2019, telahbermeterai dan telah dinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya terbuktisesuai (bukti PIl.7);Fotokopi Hasil Pemeriksaan Kehamilan anak Pemohon Il tanggal 25November 2019 telah bermeterai dan telah dinazzegel serta dicocokkandengan aslinya terbukti