Nomor : 31 Tahun 1999 tentangpemberantasan tindak pidana Korupsi Jo pasal 18 ayat (2),Halaman 12 dari 28 hal Put No.12/PID.SUS/2012/PT.PR.(3) Undang undang RI. Nomor : 31 Tahun 1999 tentangpemberantasan tindak pidana Korupsi sebagaimana dirubahdan ditambah dengan Undang undang Nomor : 20 tahun 2001tentang perubahan atas Undang undang Nomor : 31 Tahun1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.ATAUKEDUABahwa ia terdakwa dr. H.

Nomor : 31 Tahun 1999 tentangpemberantasan tindak pidana Korupsi Jo pasal 18 ayat (2),(3) Undang undang RI.

SUBAGIO, Sp.PD binSUMANTRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana "korupsi sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam dakwaan Pertama SubsiderPasal 3 Undang undang RI. Nomor : 31 Tahun 1999 joUndang undang Nomor : 20 tahun 2001 tentangperubahan atas Undang undang Nomor : 31 Tahun 1999tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dr. H.

SUBAGIO, Sp.PD binSUMANTRI telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Korupsi ;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dr. H. SUBAGIO,Sp.PD bin SUMANTRI oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 1 (Satu) tahun dan pidana dendasebesar Rp.50.000.000, (Lima Puluh Juta Rupiah),dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayaroleh Terdakwa maka harus diganti dengan pidanakurungan selama 2 (Dua) bulan ;.

Nomor : 31 Tahun 1999 tentang pemberantasantindak pidana Korupsi Jo pasal 18 ayat (2), (3) Undang undang RI. Nomor : 31 Tahun 1999 tentang pemberantasantindak pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambahdengan Undang undang Nomor : 20 tahun 2001 tentangperubahan atas Undang undang Nomor : 31 Tahun 1999tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sertaperaturan perundangundangan yang lainnya yang berkaitandengan perkara ini ;MENGADILT:1.

Kecamatan Loa Kulu, Kecamatan TenggarongSeberang, Kecamatan Loa Janan dan Kecamatan Sanga Sanga ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor.31 Tahun1999 jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 jo Pasal 64 ayat(1) KUHP ;SUBSIDAIR :Bahwa Terdakwa H.Basori Rahmat selaku Ketua ForumKomunikasi Masyarakat Tani Nelayan Karya Bangsa (FKMINKB),baik bertindak sendiri maupun bersarna sama dengan H.MIskandar

Menyatakan Terdakwa H.BASORI RAHMAT Bin H.SAIMURIterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukanTindak Pidana Korupsi secara bersamasama sebagaimanadiatur dan diancam Pidana dakwaan Primair Pasal 2 ayat(1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Karupsi jo Pasal55 ayat ( 1) ke1 jo Pasal 64 ayat ( 1) KUHP;2.

Menyatakan Terdakwa H.BASORI RAHMAT BIN .H.SAIMURItelah terbukti secara sah dan = meyakinkan bersalahmelakukan Tindak Pidana "Korupsi yang dilakukan secarabersamasama sebagai perbuatan berlanjut" ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H.BASORI RAHMATBIN H.SAIMURI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp.50.000.000, (limapuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidakdibayar diganti dengan pidana kurungan selama: 2 (dua)bulan ;3.

No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasantindak pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) MKUHP keI joPasal 64 ayat (1) KUHP, Lebih Subsidair Pasal 9 Undangundang RI No.31 Tahun 1999 jo UURI No.20 Tahun 2001tentang Perubahan Undangundang No.31 Tahun 1999 tentangPemberantasan tindak pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1)KUHP ke1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dalam ketentuan ini,kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan Negara"menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delikformil, yaitu). adanya tindak pidana korupsi cukup dengandipenuhinya unsur unsur perbuatan yang sudah dirumuskanbukan dengan timbulnya akibat". Dari pengertian melawanhukum tersebut apabila dihubungkan dengan perbuatanTerdakwa berdasarkan keterangan saksi saksi, barang buktiHal. 20 dari 22 hal. Put.

No.1003 K/Pid.Sus/2010 Audit Investigasi BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor : LHAI1435/PW11/5/ 2008 tanggal 28 Mei 2008 ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang No.31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndangNo.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP ;SUBSIDAIR :Bahwa ia Terdakwa

No.1003 K/Pid.Sus/2010 Audit Investigasi BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor : LHAI1435/PW11/5/ 2008 tanggal 28 Mei 2008 ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang No.31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndangNo.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP ;LEBIH SUBSIDAIR :Bahwa ia Terdakwa

Pidana Korupsi jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Banjarnegara tanggal 20 Mei 2009 sebagai berikut :1.

ARY GUNAWAN bin AGUS SUPARNO telahterbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersamasamasebagaimana dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No.20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UndangUndang No.31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo 55 ayat (1) ke1 KUHP ;2.

secara bersamasama, sebagaimanadakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang No.31Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP, bahwa berdasarkan bukti putusan atas nama Terdakwa Drs.Hal. 44 dari 46 hal.

dalam Pasal 1 ayat (1) Sub a jo Pasal28 jo Pasal 34 c UU No. 3 Tahun 1971 jo UU No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 43 Aayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHP ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriBandung tanggal 29 November 2004 sebagai berikut :Hal. 9 dari 14 hal.Put.No. 1244 K/Pid/20051.Menyatakan Terdakwa UU Badrunida dan Terdakwa II Inov Zein, SE.bersalah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana korupsi

(lima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 825/PID/B/2004/PN.Bdg. tanggal 11 Januari 2005 yang amar lengkapnya sebagai berikut :Menyatakan Terdakwa UU Badrunida telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi ;Menyatakan Terdakwa II Inov Zein, SE tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa UU Badrunida dengan pidanapenjara selama 2 (dua) tahun dan pidana

M E N G A D I L I : Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarnegara tersebut ; Mengubah amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri Semarang tanggal, 26 Mei 2014, Nomor : 03/Pid.Sus/2014/PN.Tipikor.Smg. yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut : 1.

MAD MUNGIN tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TURUT SERTA MELAKUKAN KORUPSI SECARA BERLANJUT ; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAIRAN, SP. als. SAIRAN MANGUN ATMOJO bin H. MAD MUNGIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan 6 (Enam) Bulan, dan Pidana Denda sebesar Rp. 50.000.000.- (Lima Puluh Juta Rupiah) ;3.

PUTUSANNomor : 30 / Pid Sus TPK / 2014 / PT.Smg.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Semarang,yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara pidana dalam tingkatbanding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalamperkara terdakwa :Nama lengkap : SAIRAN, SP Als SAIRAN MANGUN ATMOJOBin H MAD MUNGIN ;Tempat lahir : Banyumas ;Umur/ Tgl.Lahir : 51 Tahun/ 1 Januari 1963 ;Jenis kelamin : lakilaki ;Kebangsan : Indonesia ;Tempat tinggal

Hakim ; Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Semarang tanggal 6 Januari 2014 No. 03/I/Pen.H/2014 Jo No. 3/Pen.Pid.Sus/2014/PN.TIPIKOR.Smg, sejaktanggal 06 Januari 2014 s/d 4 Pebruari 2014 ;5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang tanggal 28 Januari 2014 No. 03/l/Pen.K/2014 Jo No. 03/Pen.Pid.Sus.2014/PN.TIPIKOR.Smg, sejak tanggal 5 Pebruari 2014 s/d 5 April 2014 ;6.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang tanggal 26Juni 2014 No. 187/Pen.PidTPK/2014/PT.Smg, sejak tanggal 29 Juni2014 s/d tanggal 27 Agustus 2014 ;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Semarangtersebut :Telah membaca berkas perkara dan suratsurat lain yangberhubungan dengan perkara serta turunan resmi putusan PengadilanTIPIKOR Pengadilan Negeri Semarang tanggal 26 Mei 2014, Nomor : 03/Pid.Sus/2014/PN.Tipikor.Smg. dalam perkara tersebut diatas ;Menimbang, bahwa Terdakwa

PertanianPerikanan dan Peternakan Kabupaten Banjarnegara, diruang kerja WakilKetua DPRD EDI YUSMIANTO di DPRD Kabupaten Banjarnegara, dirumahEDI YUSMIANTO di Desa Bandingan RT 05 RW 01 Kecamatan BawangKabupaten Banjarnegara serta di beberapa tempat lain di KecamatanKlampok, Kecamatan Susukan, Kecamatan Mandiraja, Kecamatan Sigaluh,Kecamatan Banjarmangu, Kecamatan Madukara, Kecamatan Rakit,Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara, atau setidak tidaknyadisuatu tempat tertentu dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

padaPengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa, mengadili danmemutus perkara tindak pidana korupsi, melakukan, turut sertamelakukan, serangkaian perbuatan yang harus dipandang sebagaiperbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi yangdapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitusebesar Rp. 659.000.000.

WIRYOMARTONO (alm)sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 ayat (1) (2)(3) UU No.31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No.20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi joPasal 55 Ayat (1 ) ke1 KUHP ;SUBSIDAIR :Bahwa ia Terdakwa Ir. H.

Soetrisno Bin Wiryomartono terbukti secara sahdan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor.31Tahun 1999 jo Pasal 18 ayat (1), (2), (8) UndangUndang Nomor.31 Tahun 1999sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang No.20 Tahun 2001jo Pasal 55 (1) ke1 KUHP dalam dakwaan Primair ;.

No.2183 K/Pid.Sus/2010Bahwa perbedaan pendapat Penuntut Umum dan Mejelis Hakim dalamperkara ini telah kami uraikan tersebut diatas dan kami tetap berkeyakinanbahwa unsur melawan hukum dalam perkara ini telah terpenuhi dari maksudPasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor.31 Tahun 1999 sebagimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor.20 tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi ;Alasanalasan kasasi Terdakwa : Bahwa pertimbangan hukum didalam putusan No.62/Pid.Sus/2010/PT.BJM, tanggal 3 Agustus

sebagaimana diatur datam Pasal 5 ayat (1) huruf b, Undangundang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undangundang No.31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, akan tetapi mengapasaksi Anang Aini Bahrun sampai saat ini sama sekali tidak tersentuhhukum ?

No.2183 K/Pid.Sus/2010benar, begitu pula dengan perhitungan kerugian Negara yang dilakukan olehJaksa/Penuntut Umum ;Bahwa akan tetapi sebenarnya undangundang tindak pidana korupsi jelasmensyaratkan "kesalahan" dalam bentuk kesengajaan untuk mewujudkansuatu tindak pidana korupsi bukan "kelalaian/kealpaan", sejalan dengan haltersebut, menurut Barda N.

Menyatakan terdakwa NING RAHAYU binti SUTRISNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI SECARA BERLANJUT II. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama (.) tahun;III. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan ;IV.

Undangundang Nomor: 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi j.o.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Atau Dakwaan KeduaMelanggar Pasal 9 jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun2001 tentang perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPldana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primiair Pasal

Pasal 18 Undangundang Nomor: 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi j.o. UndangundangNomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor: 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi j.o.

Pendapat Mahkamah Agung ini dituangkandalam perkara korupsi antara lain dalam putusannya tanggal 30 Maret 1977 Nomor:81K/Kr/1973 terhadap terdakwa Ir. Otjo Danaatmaja (Andi Hamzah, 1991, *Korupsi diIndonesia Masalah dan Pemecahannya, P.T.

UndangundangNomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor: 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sedangkan pengertian korporasidengan tegas dinyatakan dalam Pasal 1 butir 1 dan Pasal 20 Undangundang Nomor:31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi j.o.

Pasal 18 Undangundang Nomor: 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi j.o. Undangundang Nomor: 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor: 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi j.o. Pasal 64 ayat (1) KUHP, pasal 197 KUHAPdan Peraturan perundangundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;MENGADILI.

Menyatakan terdakwa DEDEN ARI NUGRAHA, S.Sos Bin EDDYHARYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menuruthukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi yangdilakukan secara bersamasama dan berlanjut sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo. Pasal 18ayat (1) huruf b UU No. 31 #=Tahun = 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo.

Menerima Replik/Jawaban Penuntut Umum dan menyatakanterdakwa DEDEN ARI NUGRAHA, S.Sos Bin EDDY MHARYADIbersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat(1) huruf b U.U. No. 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganU.U. No. 20 Tahun 2001 sebagaimana dalam dakwaanSubsidair3.

demikian, seturutdengan pengertian yang diberikan dalam Pasal 1 angka 3 U.U.No. 31 Tahun 1999, maka yang menjadi subjek pelaku tindakpidana korupsi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubahdan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perorangandan atau korporasi ;Bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor767731 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,yang

1999 sebagaimana yangtelah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joPasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yangunsur unsur nya adalah2.

Bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangannegara atau perekonomian negara. .... dan seterusnya =;b. Bahwa akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selamaini selain merugikan keuangan negara atau perekonomiannegara, ..... dan seterusnya ; Bahwa dari Konsideran tersebut terlihat jelas bahwaunsur kerugian negara atauperekonomian negara mutlak terjadi atau ada ;Menimbang, bahwa lebih lanjut Dr. Nur BasukiWinarno, SH.

PUTUSANNOMOR :74/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan TinggiMakassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Korupsi dalam peradilan tingkatbanding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:Nama lengkap Ir.

Hasanuddin Rahman diatur dan diancam pidanamelanggar Pasal 2 ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan Undang Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UUNomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP.SUBSIDAIR : Bahwa terdakwa Ir. HASANUDDIN RAHMAN selaku Wakil Direktur CV.Sembilan Bate Konsultan sesuai Akta Notaris Hj.

Nomor.Reg.Perkara: PDS 04/TKLR/FT1/03/2015 yangpada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Makassar memutuskan sebagai berikut :1 Menyatakan terdakwa Ir.

pada Pengadilan TinggiMakassar tidak mengetahui keberatankeberatan dari pembandingtersebut ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiMakassar, membaca berkas perkara dan mencermati salinan resmi putusan MajelisHakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal10 Nopember 2015, No.25/Pid.Sus.TPK /2015 /PN.Mks berpendapat sama denganpertimbangan hukum Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama padaPengadilan Negeri Makassar

bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti melakukan tindakpidana korupsi secara bersamasama sebagaimana dakwaanSubsidair ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiMakassar berpendapat pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim TindakPidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Makassar telah tepat dan benarmaka pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum MajelisHakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar sendiri

;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor :31 Tahun 1999 tentangTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RINomor : 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1e KUHPidana;SUBSIDAIR:Bahwa ia Terdakwa Ir.

Zairi Hasan bin Muhammad Hasan, terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secarabersamasama;Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa Ir.

No. 85 K/Pid.Sus/201340suap atau gratifikasi maka tidak ada satu pun dakwaan untuk itu,sedangkan Terdakwa/Pemohon Kasasi yang dianggap terbuktimelanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999,sebagai mana telah diubah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1)KUHP.

Kalau fakta yang terbukti di persidangan bahwaTerdakwa hanya menerima Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) danmenikmati hanya 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sangat tidak tepatpenerapan hukumnya terhadap Terdakwa dan sangat tidak rasional kalauTerdakwa dianggap telah melakukan tindak pidana korupsi, kalauTerdakwa mau korupsi kenapa hanya meminta atau menerimaRp6.000.000,00 (enam juta rupiah), sedangkan nilai proyeknyaRp2.669.040.000,00 (dua miliar enam ratus enam puluh Sembilan jutaempat puluh ribu

Bahwa Judex Facti juga telah keliru dalam penerapan hukumnya, yangmenyatakan bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi terbukti melakukantindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Subsidair, kalau hanyaRp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang Terdakwa/Pemohon kasasiterima dan menikmati hanya Rp1.000.000,00 apakah sudah cukup tepatdianggap Terdakwa melakukan korupsi? apakah wajar denganRp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang Terdakwa nikmati dihukum 2(dua) tahun penjara?

Menyatakan Terdakwa DODO WIJAYANTO, ST. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair; 2. Membebaskan Terdakwa DODO WIJAYANTO, ST. dari dakwaan primair tersebut; 3. Menyatakan Terdakwa DODO WIJAYANTO, ST. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair; 4.

Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Kupang tentang Penetapan Hari Sidang;3.

Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubahdengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;SUBSIDAIRBahwa ia terdakwa DODO WIJAYANTO, ST selaku Project Manager CV. FATJAYA berdasarkan Surat Tugas dari Direktur CV.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 Tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi;SUBSIDAIRPerbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo.

Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :1.

Menyatakan Terdakwa DODO WWAYANTO, ST. tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalamdakwaan primair;2. Membebaskan Terdakwa DODO WUWAYANTO, ST. dari dakwaanprimairtersebut;3. Menyatakan Terdakwa DODO WWAYANTO, ST. terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersamasama*sebagaimana dalam dakwaan subsidair;4.

PUTUSANNo. 1643 K/Pid/2002DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :NamaTempat lahirUmur /tanggal lahir :Jenis kelaminKebangsaanTempat tinggalAgamaPekerjaanNamaTempat lahirUmur /tanggal lahir :Jenis kelaminKebangsaanTempat tinggalAgamaPekerjaan: Pegawai: Jl. Gunung = Sari: Pegawai: Hj.

GUSTI ACHMAD FANANI tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARABERSAMASAMA DAN MERUPAKAN PERBUATAN BERLANJUT ;Hal. 13 dari 19 hal. Put.

PUTUSANNOMOR: 03/PID.sus/tipikor/2012/PT.PALUDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI pada PengadilanTinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa danmengadili perkara perkara pidana dalam Peradilantingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebutdibawah ini dalam perkara TerdakwaNama : PETRUS BIMO PUJIONO,B.ScTempat Lahir : Semarang ;Umur/ Tanggal Lahir : 61 tahun / 30 + Nopember1949 ;Jenis Kelamin : Laki laki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat Tinggal

MARLINA, SH.Msitelah merugikan keuangan negara sekitarRp.302.170.649 (tiga ratus dua juta seratus tujuhpuluh ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah)atau sekitar jumlah itu.Perbuatan terdakwa PETRUS BIMO PUDJIONO, B.Scmelanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP ;SUBSIDIAIR

No.03/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PALU76menyakinkan bersalah melakukan ~~ tindakpidana KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARABERSAMASAMA sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam surat dakwaan Kesatusubsidiair dan Dakwaan Kedua Subsidiair.. Menjatuhkan pidana terhadap PETRUS BIMOPUDJIONO berupa pidana penjara selama 3tahun 6 (enam) bulan dikurangi selamaTerdakwa berada dalam tahanan sementaraditambah dengan denda sebesarRp.100.000.000.

Menyatakan Terdakwa PETRUS BIMO PUJIONO, B.SC telahterbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukantindak pidana KORUPSI SECARA BERSAMASAMA;4. Menyatakan Terdakwa PETRUS BIMO PUJIONO, B.SC tidakterbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukantindak pidana dalam dakwaan Kedua Primiar;5. Menbebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut;6. Menyatakan Terdakwa PETRUS BIMO PUJIONO, B.SC telahterbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukantindak pidana KORUPSI SECARA BERSAMASAMA;7.

No.03/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PALU98Demikianlah diputuskan dalam rapat PermusyawaratanMajelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari SELASAtanggal 07 PEBRUARI 2012 oleh kami LAURENSIUS SIBARANI,SHsebagai Ketua Majelis, H.HASBY JUNAIDI TOLIB, SH,MHHakim Tinggi dan NURWIGATLSH.

Bahwa perbuatan Terdakwa HAMRULKASUAK diatur dan diancam pidana Pasal 8 jo Pasal 18 UU No. 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP .Hal. 6 dari 31 hal. Put.

Penjatunan hukuman pidana (straafmat) :Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksadan mengadili perkara tindak pidana korupsi atas nama TerdakwaHAMRUL KASUAK telah memutus dengan amar putusannyamenyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancamdalam Pasal 3 jo.

No. 722 K/Pid.Sus/2011Kesimpulan ini bersesuaian dan terdukung oleh pertimbanganMajelis Hakim Tingkat Pertama halaman 60 yang kami kutipsebagai berikut:"yang menyatakan tidak terdapat bukti di persidanganmengenai harta Terdakwa yang diperoleh dari hasil tindakpidana korupsi". bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan tidak adafaktafakta yang membuktikan Terdakwa lebih kaya darisebelum adanya dakwaan melakukan perbuatan melawanhukum (korupsi). bahwa oleh karena tidak ada faktafakta yang dapatmembuktikan

Demikian pula sebagailandasan acuan, di mana Mahkamah Kontitusi Republik Indonesia,telah memeriksa dan memutus perkara permohonan PengujianUndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi terhadap UndangUndang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945, yaitu Putusan Nomor : 003/PPUIV/2006 Tanggal

Hal yang terakhir inilebih dekat dengan maksud mengkualifikasikan delik korupsi menjadidelik formil. Di antara dua hubungan tersebut sebenarnya masih adahubungan yang '"belum ~nyata terjadi", tetapi denganmempertimbangkan keadaan khusus dan kongkret di sekitar peristiwayang terjadi, secara logis dapat disimpulkan bahwa suatu akibat yaitukerugian negara akan terjadi.

PUTUSANNo. 903 K/Pid.Sus/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara Terdakwa : Nama ENDANG MULYADI, SE, MM BiROHILI MINAN;Tempat lahir Jakarta;Umur / tanggal lahir 45 Tahun / 18 Oktober 1965;Jenis kelamin Lakilaki;Kebangsaan Indonesia;Tempat tinggal Jl.

jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriWatampone tanggal 11 Mei 2011 sebagai berikut :1Menyatakan Terdakwa Endang Mulyadi, SE., MM. bin Rohili Minan terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secarabersamasama sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal 3Undangundang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undangundang

,MH. berbeda pendapat/ dissenting opinion sebagai berikut :46e Bahwa Terdakwa Pegawai Negeri Sipil/ Pejabat Pembuat Komitmenpembangunan pasar tradisional Kabupaten Bone Sulawesi Selatan TahunAnggaran 2007 yaitu Pasar Dua Boccoe dan pasar Bengo dengan paguanggaran Rp.7.500.000.000, (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) sesuaiDIPA Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan RI,dengan caracara sebagaimana dimuat dalam Dakwaan Jaksa PenuntutUmum telah didakwa berbuat korupsi sehingga Negara

UndangUndang No.14 tahun 1985 sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang No.3 tahun 2009, Majelis Hakim telahmemutuskan berdasarkan suara terbanyak, yaitu dengan amar sebagaimana tersebut dibawah ini;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akanmempertimbangkan halhal yang memberatkan dan yang meringankan ;Halhal yang memberatkan : Perbuatan Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil tidak mendukung programpemerintah dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusidan

nepotisme;Halhal yang meringankan :e Terdakwa tidak menikmati nominal kerugian keuangan negara yang timbul dalamperkara tindak pidana korupsi pembangunan Pasar Bengo dan pasar Dua BoccoeKabupaten Bone Tahun Anggaran 2007;e Terdakwa bersifat kooperatif selama proses persidangan;e Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;e Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa berdasarkan alasanalasan yang diuraikan di atasMahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Watampone No.695/Pid.B