DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten yangmemeriksa dan mengadili perkara perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkatbanding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkaraTerdakwa Terdakwa :Nama LengkapTempat LahirUmur / Tgl. LahirJenis KelaminKebangsaanTempat TinggalAgamaPekerjaanNama LengkapTempat LahirUmur / Tgl. LahirJenis KelaminKebangsaanTempat TinggalH.

Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 28 Oktober 2011 sampai dengan tanggal26 November 2011 ; n nn nn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnnBerdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriSerang diperintahkan agar Terdakwa Terdakwa tetap ditahan ; 12.

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiBanten, sejak tanggal 24 November 2011 sampai dengan tanggal 23 Desember13. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 24 Desember 2011 sampai dengantanggal 21 Februari 2012 ; 22222 n nena nn nanan14. Perpanjangan oleh Ketua Mahkamah Agung RI, sejak tanggal 22 Februari 2012sampai dengan tanggal 22 Maret 2012 ; 15.

MAMAN SUARTA, Msi. tersebut diatas sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah denganUndangUndang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 TentangPerubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor : 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat(1) ke 1 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

MAMAN SUARTA, Msi. bersalah melakukan tindak pidana"KORUPSI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jopasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubahdengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001Tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor :31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal55 ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dalam DakwaanSubsidair ;

PUTUSANPIDANA No: 04/ PID.SUS / 2012 / PT BABELDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi BangkaBelitung di Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara korupsi padaperadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaraterdakwa :Nama LengkapTempat LahirUmur / Tanggal LahirJenis KelaminKebangsaanTempat TinggalAgamaPekerjaanPendidikanTerdakwa ditahan oleh :: BENNI GUSFANY Bin BUSNI A.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah menjadiUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55Ayat (1) Ke1KUHPidana. SUBSIDAIR : Bahwa Terdakwa BENNI GUSFANY BIN BUSNI A. RAHMAN, dalamkedudukannya selaku Direktur CV. GRAHA MAS berdasarkan Akte Pendirian PerseroanKomanditer CV.

RAHMAN bersalahmelakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 3 Jo.

sebagaimana telah diubahdan ditambah menjadi Undangundang nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atasUndangundang nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,sehingga amar putusannya berbunyi sebagai berikut di bawah ini;Menimbang bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan putusan ini danmendukung semangat pemerintah di dalam memberantas tindak pidana korupsi danmelaksanakan Undangundang tindak pidana Korupsi secara konsekwen serta untukmenimbulkan dampak psikologis di dalam

Pasal 18 Undangundang 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah menjadi37Undangundang nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undangundang nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

Bin ABU KASIM telahterbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalahmelakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam melanggar Pasal 3 jo Pasal 18Undang Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsirfMenjatuhkan pidana terhadap terdakwa KUSMAJADI, SE.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,yang mengandung unsur unsur sebagai berikut:Setiap orang;Perbuatan Melawan Hukum;Memperkaya diri sendiri atau) orang lain atau. suatukorporasi;Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;Ad.1.

Pasal 18Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubahdengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan daridakwaan primair, selanjutnya Majelis Hakim akanmenpertimbangkan dakwaan subsidair melanggar Pasal 3 jo.Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun = 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:

:Hal Hal yang memberatkanPerbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintahdalam pemberantasan korupsi :Perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan negara atauperekonomian negara3Hal Hal yang meringankan :1:Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakuiterus terang sehingga memperlancar jalannyapersidangan ;2.

Pasal 18 UUNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sertaperaturan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan denganperkara inl;im SCS SHES SHS BHGIS 5 ASS SHE a wa ew ome MENGADILMenyatakan bahwa Terdakwa KUSMAJADI, SE.

Bagian Tata Usaha padaKantor Badan Pertanahan Kabupaten HuluSungai Utara);Terdakwa berada dalam tahanan:1Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri denganTahanan Kota sejak tanggal 28 Januari 2013 sampai dengan tanggal 26Februari 2013;Perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2013 sampai dengantanggal 27 April 2013;Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejaktanggal 22 Maret 2013

Anang Syafari, S.Sos., telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersamasama danberlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Jo Pasal 18 ayatHal. 87 dari 199 hal. Put.

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalampertimbangan hukumnya seharusnya menguraikan, membahas dan mengupas bebantanggung jawab pengembalian kerugian keuangan negara yang harus disetorkan/dikembalikan Terdakwa H.

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriBanjarmasin tanggal 18 Maret 2013, No. 18/Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.Bjm, yangtelah diperbaiki oleh Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 28 Mei 2013, No. 04/PID.SUS/2013/PT.TPK.BJM, yang menyatakan terbukti Pasal 3 Jo Pasal 18 UndangUndangNo. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas

Primairtersebut, oleh karena itu Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 18 Maret 2013, No. 18/Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.Bjm, yang telah diperbaiki oleh Putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 28 Mei 2013, No.04/PID.SUS/2013/PT.

September 2008, yang amarnyalengkapnya sebagai berikut:Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi:JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BALIGE tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan No.86/Pid/2007/ PT.MDN tanggal 18 Juli 2007 yang menguatkanputusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 92/Pid.B/PN.Trttanggal 8 Agustus 2006 ;MENGADILI SENDIRI Menyatakan Terdakwa Jhon Sihombing als Jon Sihombingalias Jhoni Sihombing terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi

Sirait dalam kasus yang sama yaitumengenai pemotongan uang bantuan langsung tunai (BLT);Bahwa kedua perkara tersebut sesungguhnya ~ satukesatuan, hanya oleh Jaksa Penuntut Umumdipisah (splits );Bahwa dalam perkara No. 722 K/Pid.Sus/2008,permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umumdikabulkan oleh JudexJuris dan Terpidana dinyatakan terbukti bersalah melakukantindak pidana : Korupsi.

Sirait (dalam perkara No.733 K/Pid.Sus/2008) karena disuruh oleh Terpidana JhonSihombing alias Jon Sihombing alias Jhoni Sihombing (dalamperkaraNo. 722 K/Pid.Sus/2008) ;Bahwa dalam perkara a quo, Terpidana Jhon Sihombingalias Jon Sihombing alias Jhoni Sihombing tidak melakukantindak pidana korupsi yang menguntungkan diri sendiri atauorang lain;Bahwa barang bukti hanya berupa uang Rp 950.000,(sembilan ratus lima puluh~ ribu rupiah) yang sudahdikembalikan kepada pemiliknya;Bahwa majelis hakim dalam

MULYADItidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana korupsi sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum yaitumelanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari

MULYADItelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana korupsi secara bersamasama sebagaimana Dakwaan SubsidairPenuntut Umum yaitu melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal55 ayat (1) ke1 KUHP;3.

Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesarRp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Bandung Nomor 110/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg tanggal 25 Maret2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa dr. Hj. IDA LISNURIDA, Mars. binti H. MULYADItersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana korupsi secara bersamasama sebagaimanadalam dakwaan Primer;.

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Bandung Nomor 14/TIPIKOR/2015/PT.BDG. tanggal 22 Juni 2015yang amar lengkapnya sebagai berikut : Menerima permohonan banding dari Pembanding :1. Terdakwa dr. Hj. IDA LISNURIDA, Mars. binti H. MULYADI ;2.

Nomor 219 PK/Pid.Sus/2017Mengingat Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi /uncto Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP,UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, danUndangUndang Nomor 14 Tahun

Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan subsidairr ;2.

(1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yangunsurunsurnya adalah:1.

Pasal 18 ayat (1) huruf b Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,telah terpenuhi dan terbukti dari perbuatan Terdakwa dan dari buktibukti yang ada, telahdiperoleh keyakinan bahwa tindak pidana korupsi tersebut benar adanya dan TerdakwaYULIMAN, A.Md bin AMAD MARDALTI adalah pelakunya, maka menurut hukumTerdakwa

ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam KUHP, sebagai pidana tambahanadalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyakbanyaknya sama dengan hartabenda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;Menimbang, bahwa

Pasal 18 ayat (1) huruf b Undangundang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangundangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UndangUndang No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta Peraturan Perundangundangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;MENGADILI:1.

dengan maksudmenguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi, menyalahgunakankewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatanatau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian negara sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaansubsidair Pasal 3 juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto

Atapay;Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00(lima ribu rupiah);Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 2802 K/Pid.Sus/2017Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Kupang + Nomor 24/PID.SUSTPK/2017/PT.KPG tanggal29 September 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut: Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum dan PenasihatHukum Terdakwa;: Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Kupang tanggal 18 Juli

kasasinya telah diterima di KepaniteraanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang padatanggal 17 Oktober 2017 .

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriKupang pada tanggal 30 Oktober 2017.

sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahanatas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi.

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa II ;------------------------------------------------------------------------------ Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 25 Juli 2012 Nomor : 02/Pid.Sus.Tipikor/2012/PN.Gtlo, sekedar mengenai uang pengganti, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :--------------------1.

ABDUL WAHID alias WAHID tersebut dan Terdakwa II SALMON HONTONG Tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT;4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Drs.

No.12/Pid.Sus/2012/PT.GTLOll SALMON HONTONG Tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKANSECARA BERSAMASAMA DAN BERLANJUT;4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs.

Pasal 18 ayat (1) huruf bsebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

Pasal18 ayat (1) huruf b sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP Jo.

ABDUL WAHID alias WAHID tersebut danTerdakwa Il SALMON HONTONG Tersebut, terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI YANGDILAKUKAN SECARA BERSAMASAMA DAN BERLANJUT;4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs.

Membebankan biaya perkara ini masingmasing kepada Terdakwa danTerdakwa Il dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat bandingsebesar Rp. 5.000, (Lima ribu rupiah).Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hariRabu tanggal 05 Desember 2012, oleh kami H. ZAHRUL RABAIN, SH, MHsebagai...Hal. 74 dari 75 Hal, Put.

., tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI sebagaimana Dakwaan Ketiga;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dirtan Hunowu, S.Ip., tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;3.

PUTUSANNomor 05/Pid.SusTpk/2015/PN.Gto.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo yangmengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertamamenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:Nama lengkapTempat lahirUmur/Tgl lahirJenis kelaminKebangsaanTempat tinggalAgamaPekerjaanPendidikanPENAHANANPenyidikPenuntut UmumPerpanjangan KetuaPengadilanHakimPerpanjangan KetuaPengadilan: Kelurahan Huangobotu

Kota Utara kota Gorontalo, berdasarkanSurat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri GorontaloTanggal 04 Maret 2015;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri gorontalo tersebut;Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 05/Pid.SusTPK/2015/PN.Gto.

/GORON/12/2014 yang menuntut supaya Majelis Hakim PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang memeriksa danmengadili perkara ini memutus:1. Menyatakan Terdakwa Dirtan WHunowu, S.lp., terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam DakwaanKetiga Pasal 11 Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubahdan ditambah dengan Undangundang RI Nomor 20 Tahun 2001 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP2.

A atau setidaktidaknya pada tempat yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadiliperkaranya, Terdakwa Dirtan Hunowu, S.lp sebagai Pegawai Negeri atauPenyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji uang sebesar Rp.198.000.000, (Seratus sembilan puluh delapan juta rupiah) atau setidaktidaknyasekitar sejumlah itu padahal diketahui atau patut diduga oleh terdakwa DirtanHunowu, S.lp hadiah atau uang tersebut

DPRD Kota Gorontalo yang mana dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannyatelah mendapatkan Gaji dan Tunjangan selaku Anggota DPRD Kota Gorontalo.aonnnnnnn= Perbuatan Terdakwa Dirtan Hunowu, S.lo, sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 5 ayat (2) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah danditambah UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo.

Pasal 18 UndangundangNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangundangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat(1) ke1 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;SUBSIDIAIR :Bahwa ia Terdakwa Drs. H.

Pasal 18 Undangundang Nomor31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana ;Membaca tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pareparetanggal 08 Maret 2011 yang isinya adalah sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa Drs. H.

No.4 PK/Pid.Sus/2013UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1)KUHPidana pada dakwaan Primair;Membebaskan Terdakwa Drs. H. RAMADHAN UMASANGAuJI, MM olehkarena itu dari dakwaan Primair tersebut;Menyatakan Terdakwa Drs. H.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 20 Tahun 2001Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke1KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana pada dakwaan Subsidair;Menjatuhnkan pidana terhadap Terdakwa Drs. H.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi;ATAUKEDUABahwa Terdakwa BAHARUDDIN PAMINTA, S.pd selaku KepalaSekolah SMP Negeri 2 Lawa Kabupaten Muna, pada tanggal 28 Oktober 2005sampai dengan tanggal 16 Januari 2006 atau setidaktidaknya pada waktuHal. 12 dari 43 hal. Put.

Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi;ATAU :KETIGABahwa Terdakwa BAHARUDDIN PAMINTA, S.pd selaku Kepala SekolahSMP Negeri 2 Lawa Kabupaten Muna, pada tanggal 28 Oktober 2005 sampaidengan tanggal 16 Januari 2006 atau setidaktidaknya pada waktuwaktu lainyang masih termasuk dalam tahun 2005 sampai dengan Tahun 2006, bertempatdi

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriRaha tanggal 3 Desember 2007 sebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa BAHARUDDIN PAMINTA, S.Pd bersalahmelakukan TINDAK PIDANA KORUPSI sebagaimana tersebut dalamPasal 3 jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaankedua;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAHARUDDIN PAMINTA, S.Pddengan pidana penjara selama : 1 (Satu) Tahun dengan perintah agarTerdakwa segera di tahan;Hal. 35 dari 43 hal. Put. No.381 K/PID.SUS/20093.

Pasal 18 Undangundang Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 dan karena kerugian keuangan negara yang diakibatkan dari tindakpidana ini relatif kecil, maka adalah adil bila pidana denda tidak perlu dijatunkanhal ini sesuai dengan bunyi Pasal 3 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndang