Ditemukan 50238 data
Urut Berdasarkan
Putus : 16-11-2006 — Upload : 06-05-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2214K/PID/2006 Tanggal 16 Nopember 2006 — H. HAMID DJIMAN
90 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
90 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 16-02-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1472 K/Pid.Sus/2016 Tanggal 16 Februari 2017 — Dr. Latif Kharie, SE, M.Si {T1}, Carolina Hahury {T2}. Dk
97 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
97 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1472 K/Pid.Sus/2016Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi juncto UndangUndang Nomor20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.SUBSIDAIR:Bahwa Terdakwa Dr.
Jumlah (1+2) Rp1.243.575.125,00 Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 3 juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan tindak pidana Korupsi juncto UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPjuncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.LEBIH SUBSIDAIR:Bahwa Terdakwa Dr.
Jumlah (1+2) Rp1.243.575.125,00 Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 8 juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan tindak pidana Korupsi juncto UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPjuncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.LEBIHLEBIH SUBSIDAIR:Bahwa Terdakwa Dr.
Latif Kharie, S.E, M.Si dan Terdakwa IlCarolina Hahury terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana KORUPSI SECARA BERSAMASAMA sebagaimanadalam Dakwaan Subsidair;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dr.
Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masingmasingsebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Ambon Nomor 12/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB tanggal 18 Januari 2016yang amar lengkapnya sebagai berikut:DALAM PERLAWANAN: Menerima perlawanan dari penasehat hukum Terdakwa: Menguatkan Putusan Sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi PadaPengadilan Negeri Ambon Perk Nomor 12/PID.SUS.TPK/2014/PN.ABtanggal 23 Juli 2014.DALAM POKOK PERKARA
Putus : 07-04-2008 — Upload : 07-01-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 163K/PIDSUS/2008 Tanggal 7 April 2008 — JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PASIR PANGARAIAN vs. Drs. H. SYARIFUDDIN NASUTION, MM
45 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
45 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 10-10-2005 — Upload : 16-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1611K/PID/2005 Tanggal 10 Oktober 2005 — USRIADI
32 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
32 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Upload : 09-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1156 K/PID.SUS/2011 Jaksa Penuntut Umum Pada Kejari; Fajar Ranendra bin Zaenal Arifin
55 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
55 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 07-11-2006 — Upload : 21-05-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2067K/PID/2006 Tanggal 7 Nopember 2006 — JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI ; R.A. HARINI WIJOSO
82 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
82 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI ; R.A. HARINI WIJOSO
Putus : 28-02-2011 — Upload : 08-10-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1456 K/Pid.Sus/2010 Tanggal 28 Februari 2011 — ABU SIDIK
46 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
46 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 18 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001;AtauKEDUA:Bahwa ia Terdakwa Abu Sidik, selaku Kepala Desa Pademawu TimurKecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan berdasarkan Surat KeputusanBupati Pamekasan Nomor : 188/279/441.112/2007 tanggal 14 Mei 2007, padawaktuwaktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dalam tahun 2007,bertempat di Desa Pademawu Timur, Kecamatan Pademawu,
Pasal 18 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 ;AtauKETIGA :Bahwa ia Terdakwa Abu Sidik, selaku Kepala Desa Pademawu TimurKecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan berdasarkan Surat KeputusanBupati Pamekasan Nomor : 188/279/441.112/2007 tanggal 14 Mei 2007, padawaktuwaktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dalam tahun 2007,bertempat di Desa Pademawu Timur, Kecamatan Pademawu
Pasal 18 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001untuk mempertimbangkan dan memutuskan perkara pidana atasTerdakwa ABU SIDIK tersebut tidak tepat dan penuh dengan unsurrekayasa karena:a. Unsur pertama, Setiap Orang ;Hal. 21 dari 37 hal. Put.
No. 1456 K/Pid.Sus/2010Bahwa, yang dimaksud dengan setiap orang dalam UndangUndangtentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orangperseorangan termasuk korporasi atau badan hukum yang dapat ataumampu dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana ;Bahwa dalam persidangan Saudara Jaksa Penuntut Umum telahmengajukan seorang Terdakwa yang bernama ABU SIDIK, selakuKepala Desa Pademawu Timur berdasarkan Surat Keputusan BupatiPamekasan Nomor : 188/279/441.112/2007, tanggal 14 Mei 2007,yang mana
Pasal18 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 tidak terbukti maka secaraHal. 35 dari 37 hal. Put.
Putus : 05-03-2019 — Upload : 04-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 67 K/Pid.Sus/2019 Tanggal 5 Maret 2019 — Terdakwa: HAMID BASALEM, M.M.
72 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
72 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa HAMIDBASALEM, M.M. tersebut; Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Jayapura Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAPtanggal 3 Oktober 2018 yang memperbaiki Putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor05/Pid.Sus.TPK/2018/PN Jap tanggal 23 Juli 2018 tersebut mengenaitindak pidana yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan kepadaTerdakwa menjadi sebagai berikut:1.
Menyatakan Terdakwa HAMID BASALEM, M.M. telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanakorupsi secara bersama-sama; 2.
Putus : 05-04-2015 — Upload : 13-07-2015
Putusan PN SEMARANG Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smg Tanggal 5 April 2015 — Drs. ROMDLONI,M.Hum
90 — 27
90 — 27
Romdloni, M.Hum. tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi dalam dakwaan subsider Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi4.
Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 10 Februari 2015sampai dengan tanggal 11 Maret 2015;5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 12 Maret 2015sampai dengan tanggal 10 Mei 2015;Hal 1 dari 62 Putusan Nomor 23/Pid.SusTPK/2015/PN.Smg6.
Erlanggar Raya B1 Semarang Telp/Fax (024)8448275 berdasarkan SuratKuasaKhusus, tanggal 08 Desember 2014;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;Setelah membaca:e Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriSemarang Nomor 23/Pen.SusTPK/2015/PN Smg tanggal 10 Februari 2015tentang penunjukan Majelis Hakim;e Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pen.SusTPK/PN Smg,tanggal 12Februari 2015 tentang penetapan hari sidang;e Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah
Romdloni,M.Hum bersalah melakukan TindakPidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11Undang Undang no 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI no 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. Romdloni,M.Hum dengan PidanaPenjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) dikurangi selama terdakwaditahan;3.
Pidana Korupsi mengandung unsurunsur sebagai berikut :1.
Sejalan dengan pengertian menerima dalamunsur pasal ini, maka yang dimaksudkan menerima diartikan sebagai menerimasesuatu berupa kebendaan yang berwujud.Menimbang, bahwa dalam UU No. 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi tidak memberikan definisi secara tegas tentang pengertian pemberiansebagaimana dimaksud dalam unsur menerima pemberian dalam
Putus : 12-04-2011 — Upload : 06-02-2015
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1945/Pid/B/2005/PN.Jkt.Ut Tanggal 12 April 2011 — MUHAMMAD DUDDY HERMAWAN
55 — 60
55 — 60
Menyatakan terdakwa MUHAMMAD DUDDY HERMAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi ;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat ) tahun ;3. Menetapkan pidana tersebut dikurangi dengan seluruh masa penahanan yang telah dijalani terdakwa ;4.
Penuntut yang pada pokoknyaadalah sebagai berikut :MENUNTUTSupaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa danmengadili perkara ini memutuskan :wlMenyatakan terdakwa Muhammad Duddy Hermawan bersalah telahmelakukan tindak pidana Secara melawan hukum memperkaya dirisendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan KeuanganNegara atau Perekonomian Negara Sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat(1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Bank BNI ( Persero ) Tbkdirugikan sebesar Rp. 937.461.467 ( sembilan ratus tiga puluh tujuh jutaempat ratus enam puluh satu ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah )atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut ;annem Perbuatan terdakwa tersebut di atas diancam pidanasebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang Nomor31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan UndangUndang Nomor 20tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan
atau dakwaan Subsidairmelanggar Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUU No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi ;Menimbang, bahwa Majelis akan lebih dului mempertimbangkan dakwaanPrimair diatas , yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :e Setiap orang :e Secara melawan hukume Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasie Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;Ad.1.
Tidak berlaku surutnya UndangUndang No.31 Tahun 1999 tentangPemberantasan tindak pidana Korupsi sebagaimana di rubah dengan UU RINo.20 Tahun 2001. Karena peristiwa mengorder dan aktifasi ATM a/n Drs.PN. Soenarso terjadi pada tanggal 19 Juni 2000 dan 29 Juni 2000 ;Mengenai keberatan ini Majelis tidak sependapat karena peristiwa order danaktifasi yang terjadi tahun 2000 tersebut, belumlah sebagai tindak pidanakorupsi.
Menyatakan terdakwa MUHAMMAD DUDDY HERMAWAN telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi ;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjaraselama 4 (empat ) tahun ;3. Menetapkan pidana tersebut dikurangi dengan seluruh masa penahananyang telah dijalani terdakwa ;4.
Putus : 12-07-2021 — Upload : 12-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1975 K/Pid.Sus/2021 Tanggal 12 Juli 2021 — ACH. CHAYATUL MAKI;
133 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
133 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 26-05-2010 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2304 K/Pid.Sus/2008 Tanggal 26 Mei 2010 — HERMAN ABDULLAH, S.Sos bin ABDULLAH
46 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
46 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 18 ayat (1)Sub b UU No. 31 tahun 1999, sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Barru tanggal 04 April 2008 sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa HERMAN ABDULLAH, S.Sos tidakterbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimanadiatur dalam Pasal 2 jo.
Pasal 18 ayat (1) Sub b UU No. 31Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primairtersebut ;Menyatakan Terdakwa HERMAN ABDULLAH, S.Sos terbuktibersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diaturdalam Pasal 3 jo.
Pasal 18 ayat (1) Sub b UU No. 31 Tahun1999, sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadalam Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum ;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERMAN ABDULLAH,S.Sos berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun denganperintah Terdakwa segera ditahan dan denda sebesar Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulankurungan ;Menghukum Terdakwa HERMAN ABDULLAH, S.Sos untukmembayar uang pengganti sebesar
Menyatakan Terdakwa HERMAN ABDULLAH, S.Sos binABDULLAH secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana Korupsi ;4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HERMAN ABDULLAH,S.Sos bin ABDULLAH dengan pidana penjara selama 1 (satu)tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluhjuta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapatmembayar denda tersebut akan diganti dengan pidanakurungan selama 1 (satu) bulan ;5.
Pasal 18 ayat (1) Sub b UU No. 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terbukti secara sah danmeyakinkan ;2. Bahwa lebih lanjut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertamadalam putusan halaman 46 sampai dengan halaman 48,kemudian diambil pertimbangannya oleh Majelis HakimPengadilan Tinggi Makassar bahwa dalam pembuktian unsurtindak pidana ad 3 Majelis Hakim melakukan kekeliruan dalampertimbangannya sebagai berikut :a.
Putus : 21-08-2019 — Upload : 12-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2087 K/PID.SUS/2019 Tanggal 21 Agustus 2019 — ERNI ERAWATI
87 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
87 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 25-11-2011 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1202 K/Pid.Sus/2011 Tanggal 25 Nopember 2011 — Ir. SUYONO
72 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
72 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 18 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.Pasal 55 ayat 1 ke 1 jo. Pasal 64 KUHP ;SUBSIDAIR :Bahwa Terdakwa . Agustinus Katemin, S.sos sebagai Ketua DewanPengurus BKM Sumber Makmur dan Terdakwa Il. Ir.
Pasal 18 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo. Pasal 64 KUHP ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriSurabaya tanggal 29 April 2010 sebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa . Drs.
SUYONO yang identitas lengkap tersebut di atas terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI YANGDILAKUKAN SECARA BERSAMASAMA DAN BERLANJUT? ;4. Menghukum Terdakwa AGUSTINUS KATEMIN, S.Sos., dan Terdakwa IlIr. SUYONO tesebut dengan pidana penjara masingmasing selama 1(satu) tahun dan denda masingmasing sebesar Rp. 50.000.000, (limapuluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;5.
Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP jo.
Pasal 18 UU No. 13 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahHal. 25 dari 27 hal. Put. No. 1202 K/Pid.Sus/201 126dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP jo.
Putus : 28-06-2022 — Upload : 12-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2319 K/PID.SUS/2022 Tanggal 28 Juni 2022 — Fa'atulo Daeli Alias Fa'a Alias Ama Gian
113 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
113 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 31-05-2021 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1963 K/Pid.Sus/2021 Tanggal 31 Mei 2021 — SAINAL SAID
90 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
90 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 14-03-2013 — Upload : 18-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 79/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST Tanggal 14 Maret 2013 — MUH. AMIN SALEH, SH
79 — 118
79 — 118
PUTUSANNo: 79/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PSTDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yangmemeriksa dan mengadili perkaraperkara Tindak Pidana Korupsi pada peradilan tingkatpertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama lengkap : MUH. AMIN SALEH, SHTempatLahir : Ujung PandangUmur/Tgl.Lahir : 44 tahun/ 5 Nopember 1968Jenis kelamin : LakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : JI.
Bojonegoro NO. 2 Menteng,Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Desember 2012Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusattersebut ;Setelah membaca:e Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat Nomor : 79/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST. tanggal 05Desember 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;e Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 79/Pid.B
Simatupang Jakarta Selatan atau setidaktidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan pasal 35 ayat (3) Undang undangPengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 46 Tahun 2009 yaitu Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah melakukan atau turut sertamelakukan perbuatan, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksudmenguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan
Mereka menyampaikan maksud kedatanganmereka yaitu untuk menyampaikan satu hal adanya dugaan Korupsi danpenyuapan, yang sampaikan oleh Terdakwa kepada kedua orang petugas KPK,di mana Terdakwa mengatakan bahwa telah terjadi korupsi di PT. Putri Saljudan PT. Tobe Indah yang dimiliki oleh Saksi Budi Ashari selaku Direktur UtamaPT.
Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHPMenimbang, bahwa Pasal 12 huruf e UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Jo.
Putus : 21-09-2022 — Upload : 08-11-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4194 K/PID.SUS/2022 Tanggal 21 September 2022 — Fadli Patahuddin ST bin Patahuddin
70 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
70 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Makassar Nomor 19/Pid.Sus.TPK/2021/PNMakassar tanggal 24 Agustus 2021
Putus : 20-10-2022 — Upload : 08-11-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4288 K/Pid.Sus/2022 Tanggal 20 Oktober 2022 — FADEL Hi. SAMAN, M.Adm., KP
100 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
100 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 20-10-2014 — Upload : 15-12-2014
Putusan PN GORONTALO Nomor 9/Pid.Sus.Tipikor/2014/PN.Gtlo Tanggal 20 Oktober 2014 — -KEMAL PASHA MOPILI, SE
92 — 17
92 — 17
Tipikor/2014/PN.GTODEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontaloyang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tindak pidana korupsi padatingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa yang bersidang secaraMajelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama Lengkap : KEMAL PASHA MOPILI, SETempat Lahir : GorontaloUmur / Tanggal Lahir : 49 Tahun / 17 Maret 1964Jenis Kelamin : Laki lakiKebangsaan : IndonesiaTempat
Jenderal Sudirman No. 14, Puri Alifia Indah U 1, KotaSelatan, Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 22 Mei2014, yang sudah didaftarkan di Kepaniteran Tindak Pindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Gorontalo dengan Nomor Register W20U1/35/AT.03.06/V/2014 Tanggal 28 Mei 2014;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut, telah membaca :e Penetapan ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Gorontalo Nomor : 09/Pid.Sus.Tipikor/2014/PN.Gto Tanggal 07Mei 2014, tentang
Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi;Subsidair : Pasal3Jo. Pasal 18 UndangUndang R.I Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dan ditambah dengan UndangUndanag R.! Nomor 20Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndang RINomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo.
UU No. 20 Tahun 2001 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi;Menimbang, bahwa apakah tugas dan tanggungjawab Terdakwa selakuKuasa Direktur CV. KARYA AGUNG berdasarkan Surat Kuasa TEGAR AGUNGMOPILI Direktur CV.
Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas undangUndangNomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbuktibersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan padadakwaan Subsidair, maka keseluruhan pembelaan yang disampaikanoleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan