., selanjutnya disebutsebagai Turut Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari Suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Para Penggugat , Para Tergugat dan TurutTergugat serta para saksi di muka sidang;DUDUK PERKARABahwa Para Penggugat Konpensi dalam surat gugatannya tanggal 01Februari 2018 telah mengajukan Gugatan Pembatalan Wakaf yang telahdidaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo, dengan Nomor171/Pdt.G/2018/PA Skh., tanggal 01 Februari 2018 dengan

Hartati adalah pelaku peristiwa hukumyang paling utama disamping Tergugat terhadap pewakafan tanah yangdilakukan oleh Saman ( Penggugat ) kepada TK YAYASAN , Saksi adalahpenerima wakaf yang mewakili TK YAYASAN dan hal tersebut telah secaranyata diakuinya di depan persidangan, dan keterangan saksi yangmembenarkan adanya pembatalan wakaf tersebut yang dilakukan oleh Saman,secara logika seharusnya Dra.

Hartatidengan kehendak pembatalan wakaf tersebut, patut diduga bahwa Tergugat Halaman 71 dari 94 halaman Putusan Nomor 171/Pdt.G/2018/PA.Skhdan saksi Dra.

yang kehadiran dan pengaduannya menyulut kemarahanPenggugat sehingga terjadilah pembatalan wakaf ke TK tersebut denganHalaman 81 dari 94 halaman Putusan Nomor 171/Pdt.G/2018/PA.Skhdiwujudkan dalam surat perjanjian pembatalan wakaf tertanggal 02 Mei2015 dari Saman ke pihak Taman Kanakkanak Busthanul Athfal AisyiyahDesa Krajan, yang surat tersebut telah dipersiapkan sebelumnya olehTergugat , sehingga Penggugat dan ODra.

Wakaf yang sudah diberikan kepada penerima wakaf pertamatidak dapat dibatalkan kembali oleh wakif, jika terjadi penyelewengan terhadapamanah wakaf, maka yang dapat diganti adalah Nadzirnya (vide pasal 6 ayat(4) Undang Undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf), dan bukan berupapencabutan/pembatalan wakaf oleh wakif terhadap penerima wakaf.

Dalam hal inidisebut TERGUGAT XII.Mahkamah Syariyah tersebut;Telah membaca dan mempelajari suratsurat perkara;Telah mendengar keterangan para Penggugat dan Tergugat serta memeriksaalatalat bukti yang diajukan ke persidangan;DUDUK PERKARABahwa Penggugat dengan suratnya tanggal 12 Februari 2015 telahmengajukan gugatan Pembatalan Wakaf ke Mahkamah Syariyah Takengon,,gugatan tersebut terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syariyah TakengonNomor 0080/Pdt.G/2015/MSTkn, tanggal 12 Pebruari 2015 denganmengemukakan

Wakaf tetapi Penggugattidak memintakan pembatalan sertifikat kepada Badan PertanahanNasional Kabupaten Aceh Tengah, karena ikrar wakaf adalahsebagai dasar untuk terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 507 Tanggal 5Mei 2011 yang sekarang berdiri bangunan MAN 2 Negeri Takengon ;Bahwa gugatan mengenai dwangsoom atau uang paksa sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) tidak tepat untuk dimintakan dalamperkara aquo karena dwangsoom hanya bisa dimintakan terhadapperkaraperkara keterlambatan membayar sejumlah

Sedangkan TergugatX/kuasanya juga mengajukan eksepsi dan menyebutkan bahwa gugatanini bukanlah kewenangan absolute Mahkamah Syariyah Takengon,karena gugatan Penggugat adalah Pembatalan wakaf terhadap sebidangtanah yang telah bersertifikat dengan Nomor: 507/2011.

Berkaitan dengan eksepsi kewenangan absolute yangdiajukan oleh Tergugat X melalui kuasanya, Majelis Hakim berpendapatbahwa karena gugatan ini didasarkan pada gugatan Pembatalan Wakaf,maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf c UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 62 ayat (2)UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Jo.

Saksi tidak mengetahui tanah yangmana yang diohonkan pembatalan wakaf oleh Penggugat apakah tanahyang dikuasai oleh Pihak Sekolah MAN atau tanah yang berada di luarPagar MAN. Saksi hanya pernah meminta kepada Mukhlis Gayo(Penggugat) untuk diberikan tanah (yang berada di luar pagar MANsebelah Selatan) untuk membuat jalan sekitar 4 x 100 M jalan tembus keMesara Alun Il sekitar tahun 2014, saat itu diberikan oleh Mukhlis Gayodan pada tahun 2015 jalan itu telah dilakukan pengaspalan.

PENETAPANNomor 221/Pdt.G/2021/PA.SgmAZaNr= + :a)DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama XxXxxxxxxxxxx yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telahmenjatuhkan penetapan dalam perkara gugatan pembatalan wakaf antara:DRS. H. ABD. JABBAR HIJAZ, M.Si, tempat dan tanggal lahir Gowa, 04 Juni1952, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx xxx, pendidikan S2,tempat kediaman di Jin.

Majelis Hakim agar memberikanputusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, demikian pula Termohontelah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Termohonmengakui semua dalil permohonan Pemohon;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalamberita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara pembatalan

wakaf makaberdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (c) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006, perkara a quo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;Putusan Nomor 23/Pdt.G/2018/PA WGP Halalaman 3 dari 9Menimbang, bahwa Pemohon adalah Ketua Bidang Pendidikan diXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Sumba Timur, maka berdasarkan Pasal 35 ayat 1UndangUndang Nomor 16 Tahun 2001 tentang UndangUndang Yayasan yangtelah diubah dengan UndangUndang

dalam putusannyatanggal 24 Mei 2007, No. 21/Pdt.G/2007/PTA.MTR. tidak melaksanakanhukum sebagaimana mestinya hal ini dapat dilihat dalam pertimbanganhukumnya pada halaman empat yang berbunyi : Menimbang bahwa paraPenggugat tidak memiliki kapasitas terhadap tanah sengketa maka masalahsah/tidaknya perwakafan terhadap tanah sengketa tidak perlu lagidipertimbangkan, bahwa oleh karena dalam perkara ini yang menjadi pokokgugatan (materi pokok) gugatan para Penggugat/para Pemohon Kasasiadalah mengenai pembatalan

wakaf ternadap tanah sengketa maka dengantidak dipertimbangkannya masalah sah/tidaknya perwakafan terhadap tanahsengketa oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam putusannyatersebutmaka Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak melaksanakan hukumsebagaimana mestinya atau salah menerapkan hukum ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat ;Hal. 7 dari 9 hal.

Sel.e953 03 jl aI 0 was= DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu. pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telahmenjatuhkan putusan dalam perkara Pembatalan Wakaf antara:1. en, Perempuan, Usia 87Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pekebun, Beralamat di RekatLauk RT. 019 RW.O0O Kelurahan Sandubaya, Kecamatan,Selong Kabupaten Lombok Timur, sebagai Penggugat 1;2. es Perempuan, Usia 57Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pekebun

dalam putusannyatanggal 24 Mei 2007, No. 21/Pdt.G/2007/PTA.MTR. tidak melaksanakanhukum sebagaimana mestinya hal ini dapat dilihat dalam pertimbanganhukumnya pada halaman empat yang berbunyi : Menimbang bahwa paraPenggugat tidak memiliki kapasitas terhadap tanah sengketa maka masalahsah/tidaknya perwakafan terhadap tanah sengketa tidak perlu lagidipertimbangkan, bahwa oleh karena dalam perkara ini yang menjadi pokokgugatan (materi pokok) gugatan para Penggugat/para Pemohon Kasasiadalah mengenai pembatalan

wakaf ternadap tanah sengketa maka dengantidak dipertimbangkannya masalah sah/tidaknya perwakafan terhadap tanahsengketa oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam putusannyatersebutmaka Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak melaksanakan hukumsebagaimana mestinya atau salah menerapkan hukum ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat ;Hal. 7 dari 9 hal.

dalam putusannyatanggal 24 Mei 2007, No. 21/Pdt.G/2007/PTA.MTR. tidak melaksanakanhukum sebagaimana mestinya hal ini dapat dilihat dalam pertimbanganhukumnya pada halaman empat yang berbunyi : Menimbang bahwa paraPenggugat tidak memiliki kapasitas terhadap tanah sengketa maka masalahsah/tidaknya perwakafan terhadap tanah sengketa tidak perlu lagidipertimbangkan, bahwa oleh karena dalam perkara ini yang menjadi pokokgugatan (materi pokok) gugatan para Penggugat/para Pemohon Kasasiadalah mengenai pembatalan

wakaf ternadap tanah sengketa maka dengantidak dipertimbangkannya masalah sah/tidaknya perwakafan terhadap tanahsengketa oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam putusannyatersebutmaka Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak melaksanakan hukumsebagaimana mestinya atau salah menerapkan hukum ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat ;Hal. 7 dari 9 hal.

Bahwa, tentang publik yang merusak dan yang mengusir Penggugat jugadinilai tidak tepat jika ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, karena hal inisudah menyangkut perbuatan pidana seseorang kepada pihak lain, tidak adakaitannya dengan masalah pembatalan wakaf, dengan demikian eksepsiTergugat sepanjang berkaitan dengan hal ini patut tidak diterima.3.

2004, tentang wakaf, wakif ( pewakif )merupakan salah satu subjek hukum selain nazir dan termasuk salah satuunsur wakaf, sementara itu seandainya wakif telah meninggal dunia makapewarisnya harus ditarik sebagai pihak dalam perkara pembatalan wakafyang diajukan oleh pihakpihak tertentu, dalam hal ini dilakukan olehPenggugat.Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat tidak menarik dantidak mendudukkan pewakif maupun ahli warisnya sebagai pihak dalam perkaraini, Sementara perkara ini adalah perkara pembatalan

wakaf yang dilakukanoleh pewakif, maka majelis menilai gugatan yang diajukan Penggugat dalamperkara ini adalah gugatan yang kurang pihaknya atau plurium litis consurtium,maka eksepsi Tergugat berkaitan dengan hal ini dipandang tepat danberalasan, oleh karenanya eksepsi Tergugat tersebut patut untuk diterima.Menimbang, bahwa disebabkan eksepsi Tergugat diterima, makagugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tersebut telahdikabulkan, maka Mejelis

dalam putusannyatanggal 24 Mei 2007, No. 21/Pdt.G/2007/PTA.MTR. tidak melaksanakanhukum sebagaimana mestinya hal ini dapat dilihat dalam pertimbanganhukumnya pada halaman empat yang berbunyi : Menimbang bahwa paraPenggugat tidak memiliki kapasitas terhadap tanah sengketa maka masalahsah/tidaknya perwakafan terhadap tanah sengketa tidak perlu lagidipertimbangkan, bahwa oleh karena dalam perkara ini yang menjadi pokokgugatan (materi pokok) gugatan para Penggugat/para Pemohon Kasasiadalah mengenai pembatalan

wakaf ternadap tanah sengketa maka dengantidak dipertimbangkannya masalah sah/tidaknya perwakafan terhadap tanahsengketa oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam putusannyatersebutmaka Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak melaksanakan hukumsebagaimana mestinya atau salah menerapkan hukum ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat ;Hal. 7 dari 9 hal.

AGAMA KECAMATANCIBEUNYING KALER, selaku Pejabat Pembuat Akta IkrarWakaf (PPAIW), berkedudukan di Jalan Bumi Kitri PramukaNo.9 Bandung;2 KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONALKOTA BANDUNG, berkedudukan di Jalan Sukarno Hatta Nomor586 Bandung, sebagai para Turut Termohon Kasasi dahulu paraTurut Tergugat/para Turut Terbanding;Mahkamah Agung;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa Pemohon Kasasidahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan pembatalan

wakaf terhadap paraTermohon Kasasi dan para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat danpara Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Bandung pada pokoknyaatas dalildalil sebagai berikut:Bahwa Penggugat (Cakra Sujana/Tjakra Sudjana) telah membeli dari BapakMunasan sebidang tanah darat di Blok Cigadung seluas + 250 m2 ( dua ratuslima puluh meter Persegi ) Persil No.69 D.V No.Kohir 713 tanggal 29 Agustus1975 yang diketahui oleh Kepala Desa Cibeunying (Sekarang Kel.

dalam putusannyatanggal 24 Mei 2007, No. 21/Pdt.G/2007/PTA.MTR. tidak melaksanakanhukum sebagaimana mestinya hal ini dapat dilihat dalam pertimbanganhukumnya pada halaman empat yang berbunyi : Menimbang bahwa paraPenggugat tidak memiliki kapasitas terhadap tanah sengketa maka masalahsah/tidaknya perwakafan terhadap tanah sengketa tidak perlu lagidipertimbangkan, bahwa oleh karena dalam perkara ini yang menjadi pokokgugatan (materi pokok) gugatan para Penggugat/para Pemohon Kasasiadalah mengenai pembatalan

wakaf terhadap tanah sengketa maka dengantidak dipertimbangkannya masalah sah/tidaknya perwakafan terhadap tanahsengketa oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam putusannya tersebutmaka Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak melaksanakan hukumsebagaimana mestinya atau salah menerapkan hukum ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat ;Hal. 7 dari 9 hal.

dalam putusannyatanggal 24 Mei 2007, No. 21/Pdt.G/2007/PTA.MTR. tidak melaksanakanhukum sebagaimana mestinya hal ini dapat dilihat dalam pertimbanganhukumnya pada halaman empat yang berbunyi : Menimbang bahwa paraPenggugat tidak memiliki kapasitas terhadap tanah sengketa maka masalahsah/tidaknya perwakafan terhadap tanah sengketa tidak perlu lagidipertimbangkan, bahwa oleh karena dalam perkara ini yang menjadi pokokgugatan (materi pokok) gugatan para Penggugat/para Pemohon Kasasiadalah mengenai pembatalan

wakaf terhadap tanah sengketa maka dengantidak dipertimbangkannya masalah sah/tidaknya perwakafan terhadap tanahsengketa oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam putusannya tersebutmaka Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak melaksanakan hukumsebagaimana mestinya atau salah menerapkan hukum ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat ;Hal. 7 dari 9 hal.

dalam putusannyatanggal 24 Mei 2007, No. 21/Pdt.G/2007/PTA.MTR. tidak melaksanakanhukum sebagaimana mestinya hal ini dapat dilihat dalam pertimbanganhukumnya pada halaman empat yang berbunyi : Menimbang bahwa paraPenggugat tidak memiliki kapasitas terhadap tanah sengketa maka masalahsah/tidaknya perwakafan terhadap tanah sengketa tidak perlu lagidipertimbangkan, bahwa oleh karena dalam perkara ini yang menjadi pokokgugatan (materi pokok) gugatan para Penggugat/para Pemohon Kasasiadalah mengenai pembatalan

wakaf terhadap tanah sengketa maka dengantidak dipertimbangkannya masalah sah/tidaknya perwakafan terhadap tanahsengketa oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam putusannya tersebutmaka Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak melaksanakan hukumsebagaimana mestinya atau salah menerapkan hukum ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat ;Hal. 7 dari 9 hal.

dalam putusannyatanggal 24 Mei 2007, No. 21/Pdt.G/2007/PTA.MTR. tidak melaksanakanhukum sebagaimana mestinya hal ini dapat dilihat dalam pertimbanganhukumnya pada halaman empat yang berbunyi : Menimbang bahwa paraPenggugat tidak memiliki kapasitas terhadap tanah sengketa maka masalahsah/tidaknya perwakafan terhadap tanah sengketa tidak perlu lagidipertimbangkan, bahwa oleh karena dalam perkara ini yang menjadi pokokgugatan (materi pokok) gugatan para Penggugat/para Pemohon Kasasiadalah mengenai pembatalan

wakaf ternadap tanah sengketa maka dengantidak dipertimbangkannya masalah sah/tidaknya perwakafan terhadap tanahsengketa oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam putusannyatersebutmaka Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak melaksanakan hukumsebagaimana mestinya atau salah menerapkan hukum ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat ;Hal. 7 dari 9 hal.

dalam putusannyatanggal 24 Mei 2007, No. 21/Pdt.G/2007/PTA.MTR. tidak melaksanakanhukum sebagaimana mestinya hal ini dapat dilihat dalam pertimbanganhukumnya pada halaman empat yang berbunyi : Menimbang bahwa paraPenggugat tidak memiliki kapasitas terhadap tanah sengketa maka masalahsah/tidaknya perwakafan terhadap tanah sengketa tidak perlu lagidipertimbangkan, bahwa oleh karena dalam perkara ini yang menjadi pokokgugatan (materi pokok) gugatan para Penggugat/para Pemohon Kasasiadalah mengenai pembatalan

wakaf terhadap tanah sengketa maka dengantidak dipertimbangkannya masalah sah/tidaknya perwakafan terhadap tanahsengketa oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam putusannya tersebutmaka Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak melaksanakan hukumsebagaimana mestinya atau salah menerapkan hukum ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat ;Hal. 7 dari 9 hal.

dalam putusannyatanggal 24 Mei 2007, No. 21/Pdt.G/2007/PTA.MTR. tidak melaksanakanhukum sebagaimana mestinya hal ini dapat dilihat dalam pertimbanganhukumnya pada halaman empat yang berbunyi : Menimbang bahwa paraPenggugat tidak memiliki kapasitas terhadap tanah sengketa maka masalahsah/tidaknya perwakafan terhadap tanah sengketa tidak perlu lagidipertimbangkan, bahwa oleh karena dalam perkara ini yang menjadi pokokgugatan (materi pokok) gugatan para Penggugat/para Pemohon Kasasiadalah mengenai pembatalan

wakaf terhadap tanah sengketa maka dengantidak dipertimbangkannya masalah sah/tidaknya perwakafan terhadap tanahsengketa oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam putusannya tersebutmaka Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak melaksanakan hukumsebagaimana mestinya atau salah menerapkan hukum ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat ;Hal. 7 dari 9 hal.

dalam putusannyatanggal 24 Mei 2007, No. 21/Pdt.G/2007/PTA.MTR. tidak melaksanakanhukum sebagaimana mestinya hal ini dapat dilihat dalam pertimbanganhukumnya pada halaman empat yang berbunyi : Menimbang bahwa paraPenggugat tidak memiliki kapasitas terhadap tanah sengketa maka masalahsah/tidaknya perwakafan terhadap tanah sengketa tidak perlu lagidipertimbangkan, bahwa oleh karena dalam perkara ini yang menjadi pokokgugatan (materi pokok) gugatan para Penggugat/para Pemohon Kasasiadalah mengenai pembatalan

wakaf terhadap tanah sengketa maka dengantidak dipertimbangkannya masalah sah/tidaknya perwakafan terhadap tanahsengketa oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam putusannya tersebutmaka Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak melaksanakan hukumsebagaimana mestinya atau salah menerapkan hukum ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat ;Hal. 7 dari 9 hal.

dalam putusannyatanggal 24 Mei 2007, No. 21/Pdt.G/2007/PTA.MTR. tidak melaksanakanhukum sebagaimana mestinya hal ini dapat dilihat dalam pertimbanganhukumnya pada halaman empat yang berbunyi : Menimbang bahwa paraPenggugat tidak memiliki kapasitas terhadap tanah sengketa maka masalahsah/tidaknya perwakafan terhadap tanah sengketa tidak perlu lagidipertimbangkan, bahwa oleh karena dalam perkara ini yang menjadi pokokgugatan (materi pokok) gugatan para Penggugat/para Pemohon Kasasiadalah mengenai pembatalan

wakaf terhadap tanah sengketa maka dengantidak dipertimbangkannya masalah sah/tidaknya perwakafan terhadap tanahsengketa oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam putusannya tersebutmaka Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak melaksanakan hukumsebagaimana mestinya atau salah menerapkan hukum ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat ;Hal. 7 dari 9 hal.

dalam putusannyatanggal 24 Mei 2007, No. 21/Pdt.G/2007/PTA.MTR. tidak melaksanakanhukum sebagaimana mestinya hal ini dapat dilihat dalam pertimbanganhukumnya pada halaman empat yang berbunyi : Menimbang bahwa paraPenggugat tidak memiliki kapasitas terhadap tanah sengketa maka masalahsah/tidaknya perwakafan terhadap tanah sengketa tidak perlu lagidipertimbangkan, bahwa oleh karena dalam perkara ini yang menjadi pokokgugatan (materi pokok) gugatan para Penggugat/para Pemohon Kasasiadalah mengenai pembatalan

wakaf terhadap tanah sengketa maka dengantidak dipertimbangkannya masalah sah/tidaknya perwakafan terhadap tanahsengketa oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam putusannya tersebutmaka Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak melaksanakan hukumsebagaimana mestinya atau salah menerapkan hukum ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat ;Hal. 7 dari 9 hal.