PUTUSANNomor 81/Pdt.G/2017/PTA MdnaDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadiliperkara Pembatalan Wakaf pada tingkat banding dalam persidangan MajelisHakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalamperkara antara:1. Drs.

Pertama sudahtepat dan benar, dan selanjutnya mengambil alin sebagai pendapat MajelisHakim Tingkat Banding;Dalam Pokok PerkaraMenimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membacadan menelaah dengan seksama proses pemeriksaan dan pertimbangan hukumputusan perkara ini di Tingkat Pertama pada dasarnya secara subtansial danyuridis telah memedomani bunyi pasal perundangundangan dan ketentuanhukum acara yang berlaku, namun dalam hal analisa pertimbangan hukumtentang faktafakta/alasan gugatan pembatalan

wakaf yang didalilkan olehPara Penggugat dengan saksisaksinya perlu. ada perbaikan danmenyempurnakannya dengan analisa sosiologis dan filosofis dalam bentuk ratiodecidendi yang pertimbangan hukum selengkapnya diuraikan di bawah ini;Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewenangan mengadili secaraabsolut dan relatif Pengadian Agama Kisaran, proses pemanggilan, usahamendamaikan, upaya mediasi dan penentuan legal standing para pihakberperkara yang diterapkan oleh Hakim Majelis Tingkat Pertama telah mengacupada

PUTUSANNomor : 19/Pdt.G/2011/PTA.YkBISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA, yang memeriksadan mengadili perkara perkara perdata pada tingkat bandingdalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut atasPEMBANDING,perkara Pembatalan Wakaf antaraumur 74 tahun (lahir 12 November 1935),agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempattinggal Kota Yogyakarta.

Fatimah, untuk mengajukangugatan pembatalan wakaf ke Pengadilan Agama Yogyakartakarena diduga ada manipulasi dalam pelaksanaan wakaf hartamiliknya, melalui kuasa hukumnya Mukhtar Zuhdy, SH dankawan kawan Advokat & Konsultan Hukum pada Pusat Konsultasidan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas MuhammadiyahYogyakarta (PKBH FHUMY) yang beralamat di Jl.

dan keluar putusan Pengadilan Tinggi Agama YogyakartaTanggal 30 Juni 2010 M, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab2010 H yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Yogyakartadan menyatakan bahwa perkara Nomor: 0322/Pdt.G/2009/PA.Ykadalah merupakan kewenangan Pengadilan Agama Yogyakarta,sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan olehPengadilan AgamaYogyakarta; Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi AgamaPenggugat /Pembanding telah benar mengajukan gugatan aktaikrar wakaf yang substansi nya minta pembatalan

wakaf atasdasar penetapannya sebagai Wali Pengampu, karenaPenggugat /Pembanding justru melihat perbuatan Rr.

;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahanantara Penggugat/Pembanding dan Para Tergugat/ParaTerbanding dalam perkara pembatalan wakaf ini adalah =; Apakah pelaksanaan ikrar wakaf dihadiri Rr. Fatimahbeserta Nadzir Sunardi Syahuri dan saksi saksi dandiucapkan secara langsung oleh yang bersangkutansebagai wakif dihadapan Pejabat Pembuat Akta IkrarWakaf (PPAIW) dan Rr. Fatimah membubuhkan~ capjempol dalam akta ? ; Apakah ikrar wakaf yang diucapkan Rr.

SUKAMTO S.Ag. selaku KetuaPutusan Pembatalan Wakaf PA Wonosari (dicabut) 1Pimpinan Daerah Muhammadiyah KabupatenGunungkidul yang beralamat di Jl.

Membebankan biaya perkara kepada Penggugat; Subsider : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya; Putusan Pembatalan Wakaf PA Wonosari (dicabut) 3 Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugatdan Tergugat diwakili kuasanya masingmasing datang menghadap, dan KetuaMajelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar mengenaiperkara pembatalan wakaf ini dipertimbangkan ulang kembali dengan mengingatsubstansi tentang wakaf itu sendiri

Arif Irfan, SH, M.Hum sebagai Mediator, danberdasarkan surat Penetapan Hakim Mediator Nomor: 0152/Pdt.G/ 2014/PA.Wnotanggal 16 April 2014 dan telah dilaksanakan mediasi tersebut pada tanggal 16 April2014 dan tanggal 7 Mei 2014; Menimbang, bahwaberdasarkan laporan Mediator tersebut tertanggal 7 Mei2014 ternyata belum berhasil mencapai kesepakatan, kemudian dibacakanlah SuratGugatan Pembatalan Wakaf oleh Penggugat ; Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat mengajukan jawabantertulis tertanggal 16

Wakaf PA Wonosari (dicabut) 5Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakuserta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;MENETAPKAN1 Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya ; 2 Menetapkan perkara nomor : 0152/Pdt.G/2014/ PA.Wno. selesai karenadicabut ;3.

Meterai : Rp6.000.Jumlah : Rp301.000,(tiga ratus satu ribu rupiah)Putusan Pembatalan Wakaf PA Wonosari (dicabut) 7

Putusan No.50/Pdt.G/2013/PA BjiBinjai dengan register Nomor : 03/Pdt.P/2013/PA.Bji telah mengajukanpermohonan Pembatalan Wakaf Ahli dengan alasanalasan sebagai berikut:1. Bahwng Pemohon adalah istri yang sah dari alm. Muhammad Kasimbin Abdul Rahman yang menikah pada tanggal 14 Ramadhan 1396 Htepatnya tanggal 9 September 1976 sesuai Buku ikah Nomor 451/1976tanggal 14 Septembar 1976 yang dikeluarkan oleh Kantor UrusanAgama Sunggal;2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan alm.

Kuasa tersebut tidak sah makaAbdul Latif, S.Ag, tidak sah menjadi kuasa Pemohon dan Il.Menimbang bahwa oleh karena Abdul latif, S.Ag. tidak sah menjadikuasa hukum Pemohon dan Il maka surat permohonan para Pemohonyang dibuat oleh kuasa hukum tersebut haruslah dinyatakan tidak dapatditerima;Menimbang bahwa oleh karena para Pemohon dalam Surat Kuasanyahanya membri kuasa kepada kuasa hukumnya untuk mengajukanPermohonan Penetapan Hibah, ternyata dalam permohonannya KuasaHukum telah mengajukan Permohonan Pembatalan

Wakaf Ahli, Majelismemberi pertimbangan sebagai berikut:Menimbang bahwa berdasarkan i Surat edaran Mahkamah agung RInomor 6 tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, majelis berpendapatKuasa hukum hanya berwenang mengajukan Permohonan sebatas yangdiberikan oleh para pemohon yang tercantum didalam surat kuasa khususterdebut saja yang dalam hal ini Permohonan Penetapan Hibah.

Oleh karenaKuasa Hukum Para Pemohon dalam Permohonannya telah mengajukanPermohonan Pembatalan Wakaf ahli, sedangkan dia tidak diberi kuasa untukitu, maka permohonan Pembatalan Wakaf ahli tersebut haruslah dinyatakantidak dapat diterima;Hal.5 dari 7 hal.

PUTUSANNomor 0260/Pdt.G/2012/PA.SkaBISMILLAHIRROHMANIRROHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata pada tingkat pertama, dalam musyawarah Majelis Hakim, telahmemutus perkara pembatalan wakaf yang diajukan oleh:PEMOHON I, Nadzir Masjid Assegaf, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaanwiraswasta, tempat tinggal Kota Surakarta, sebagai PEMOHON I;PEMOHON II, Nadzir Masjid Assegaf, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaanwiraswasta

AHLI WARIS sewaktu masih hidup;Bahwa bila dalam jawabannya Termohon I yang padaintinya menyampaikan Nadzir sebagai Pemohon justrumerasa dirugikan mengingat ketentuan Pasal 11 poin bdan Pasal 11 poin c yang pada intinya tentang tugasnadzir tidak ada relevansi dengan pengajuanpermohonan pembatalan wakaf adalah dalil yangdidasarkan kepada ketentuan undangundang saja,1210namun dalam hal permohonan pembatalan diajukanmelalui Pengadilan Agama adalah tidak didasarkankepada perhitungan untung dan rugi bagi

Pemohonsebagai nadzir, akan tetapi lebih kepada kemaslahatanummat dan menghindarkan fitnah atas harta yang telahdiwakafkan tersebut dan keyakinan syar'i ParaPemohon atas masih adanya hak ahli waris atas hartayang telah diwakafkan tersebut;Bahwa oleh karenanya adalah sah dan berdasarpermohonan pembatalan wakaf ini ditujukan kepadaKUA Kec.

wakaf tersebut, karena wakaf tersebutsudah diikrarkan;Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini maka ditunjuklah halhal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagiantak terpisahkan dengan putusan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagai mana tersebut di atas;Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara pembatalan wakaf yangdiajukan oleh para Pemohon dan para Pemohon adalah sebagai Nadzir, makaberdasarkan Pasal 49 ayat (1)

huruf (c) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009, maka para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukangugatan pembatalan wakaf dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR, MajelisHakim telah berusaha mendamaikan para Pemohon dan para Termohon agarmenyelesaikan permasalahannya secara musyawarah, dan sesuai denganPeraturan Mahkamah

PENDAHULUAN Bahwa gugatan pengosongan ini merupakan tindak lanjut atas adanyaputusan perkara Pembatalan Wakaf Nomor : 183/Pdt.G/2013/PA.Mtrjo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor014/Pdt.G/2014/PTA.MTR jo. Putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 498 K/AG/2014 yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap. Bahwa oleh karena dalam perkara pembatalan wakaf sebelumnya(Perkara Nomor 183/Pdt.G/2013/PA.Mtr jo. Putusan Pengadilan TinggiAgama Mataram Nomor 014/Pdt.G/2014/PTA.MTR jo.

Bahwa oleh karena Para Penggugat sekarang ini (dahulu paraTergugat) tidak mempunyai kekuatan eksekutorial, maka PengadilanAgama Mataram ~menyarankan untuk membuat GugatanPengosongan dan bertindak sebagai para Penggugat berdasarkanputusan perkara pembatalan Wakaf Nomor 183/Pdt.G/2013/PA.Mtrjo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor014/Pdt.G/2014/PTA.MTR jo. Putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 498 K/AG/2014 yang telah mempunyai kekuatanhukum tertap tersebut.Hal. 4 dari 32 hal.

Bahwa akan tetapi ketika hendak di Eksekusi, Fauziah dkk (paraTergugat) mengajukan Gugatan Pembatalan Wakaf yang sebelumnyadi lkrarkan oleh Ali Bagis, sehingga terhadap perkara pidana tidakdiproses sampai adanya putusan atas pembatalan Wakaf yangdiajukan oleh para Tergugat sebagaimana teregister dengan perkaraNomor 183 / Pdt. G/ 2013 / PA.Mtr.9.

Dimana dalam perkara tersebut Para Penggugat tidakmengajukan gugatan balik/Rekonvensi sehingga melalui kesempatan inipara Penggugat mengajukan gugatan aquo berdasarkan hasil dariputusan perkara tersebut, dan oleh karena gugatan diajukan oleh paraPenggugat bersumber dari adanya gugatan pembatalan wakaf yangmerupakan wewenang dari Pengadilan Agama maka secara otomatispula Perkara aquo dapat diperiksa dan diadili oleh Pengadilan AgamaMataram..

Mawar.Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Jalan Pasar.Sebelah Barat : Berbatasan dengan jalan Raya SalehSungkar menuju Senggigi,yang didasarkan atas Putusan perkara Pembatalan Wakaf Nomor183/Pdt.G/2013/PA.Mtr jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor014/PdtG/2014/PTA.MTR jo Putusan Mahkamah Agung RI.

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMahkamah Syariyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkaraGugatan Pembatalan Wakaf pada tingkat banding dalam persidanganmajelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:MUHAMMAD SABIL bin SABIL, Umur + 60 tahun, PekerjaanPensiunan Pegawai Negeri Sipil, alamatKampung Pinangan, Kecamatan Kebayakan,Kabupaten Aceh Tengah, dalam hal ini,memberikan kuasa kepada SAIDUL FIKRI,S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada KantorHukum SAIDUL FIKRI,

Penggugat tidak mempunyai dasar hukum;Menimbang, bahwa dalil eksepsi yang diajukan para Tergugattersebut tidak dapat dibenarkan, karena masalah sengketa wakaf merupakankewenangan absolut Mahkamah Syariyah, sebagaimana telahdipertimbangkan Mahkamah Syariyah Takengon dalam putusan a quo;Menimbang, bahwa demikian pula dalil eksepsi yang diajukanTergugat I, Il dan Ill tentang tidak berdasarkan sengketa dan tidak berdasarhukum, tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan bahwa perkara inimenyangkut gugatan pembatalan

wakaf, menurut ketentuan Pasal 283 R.Bgbahwa barang siapa merasa hakhaknya dirugikan dapat mengajukanHal. 7 dari 11 hal.

berpendapat bahwa setiap orang yang merasa hakhaknyadirugikan tidak tertutup kesempatan untuk mengajukan gugatan perdata,sehingga dengan demikian apa yang telah disampaikan oleh Para Tergugatdalam eksepsinya harus dikesampingkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut, Makhamah Syariyah Aceh dapat menyetujui pertimbangan hukumMahkamah Syariyah Takengon yang amarnya menolak eksepsi paraTergugat;Dalam Pokok PerkaraMenimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara a quo adalahgugatan pembatalan

wakaf terhadap objek perkara yang olehPenggugat/Pembanding di klaim sebagai harta miliknya yang diterima dariwarisan orang tuanya bernama Sabil:Menimbang, bahwa di persidangan para pihak berperkara telahmelakukan jawab menjawab sampai kepada konklusi dan mengajukan buktibukti, dan terhadap hal ini telah dipertimbangan dengan cukup olehMahakmah Syariyah Takengon;Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan cermat pertimbanganpertimbangan Mahkamah Syariyah Takengon a quo, Mahkamah SyariyahAceh dapat menyetujuinya

PUTUSANNomor 1062/Pdt.G/2018/PA.Bgr.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Bogor yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu. pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telahmenjatuhkan putusan dalam perkara pembatalan wakaf antara :1. XXXXXKXKXKXKXKXKXKXKXKXKXKXKXKXKXXXX, Tempat/Tgl. Lahir : Bogor, 09 Januari1954, Agama : Islam, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, Warga NegaraIndonesia, Alamat: XKXKXKXKXKXKXKXKXKKXKKKXKKKKKKKX, NIKXXKXXXKXXKXKKXKXKKKKX.2.

Wakaf dikumulasikan dengan Penetapan Ahli Waris, halini dapat dilihat pada posita dan petitum gugatan para Penggugat;Menimbang bahwa oleh karena perkara ini Kumulasi antara PembatalanWakaf dan Penetapan Ahli Waris, maka majelis hakim akanmempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 Huruf b mengatur bahwa Yang dimaksuddengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris,penentuan mengenai harta peninggalan

wakaf gugatannyaberbentuk sengketa (contentious)Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan penjelasan Pasal49 huruf e Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dari bunyi pasalnyatidak mengatur adanya kata penetapan sebagaimana bunyi pasalyang mengatur tentang kewarisan, sehingga dapat disimpulkanperkara wakaf (pembatalan wakaf) harus menggunakan tata carapemeriksaan secara Contentious (Sengketa/gugatan);Menimbang, bahwa pada umumnya tiap gugatan harus berdiri sendiri.

tentang Peradilan Agama;halaman 23 dari 27 halaman Putusan No.1062/Pdt.G/2018/PA.BgrMenimbang, bahwa selanjutnya para pakar hukum telah sepakat bahwaperkara gugatan tidak boleh dikomulasikan terhadap dua hal yaitu 1) gugatanyang digabungkan tunduk kepada acara yang berbeda dan 2) gugatan yangdigabungkan tunduk kepada kompetensi absolut yang berbeda ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakimberpendapat bahwa komulasi antara perkara Penetapan Ahli Waris (voluntair)dan perkara Pembatalan

wakaf (contentious) tidak mempunyai koneksitas yangerat antara tuntutan yang satu dengan tuntutan yang lain, yang seharusnyadipisahkan satu dengan yang lain karena masingmasing masalah tersebutmemiliki spesifikasi pemeriksaan yang berbeda terutama dalam halpembuktiannya.Menimbang, bahwa disamping itu. masalah kumulasi antarapenetapan ahli waris yang bersifat voluntair dengan pembatalan wakaf yangbersifat contentious apabila ditinjau dari segi hukum acara maka antarakeduanya tidak boleh dilakukan

PUTUSANNomor 0014/Pdt.G/2014/PTA.Mtr.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Agama Mataram yang memeriksa dan mengadiliperkara pembatalan wakaf pada tingkat banding, dalam persidangan Majelistelah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :1. RAPIAH, perempuan, umur 62 tahun, Pekerjaan Urusan RumahTangga, alamat di Jalan Koperasi No. 122, LingkunganPelembak, Kelurahan Ampenan Tengah, KecamatanAmpenan, Kota Mataram;2.

sejalandengan pengertian wakaf sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Pasal 1 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang UndangNomor 41 Tahun 2004;Menimbang, bahwa Para Penggugat memohon kepada pengadilanagar membatalkan wakaf almarhum Ali Bagis disertai penyerahan kembaliharta wakaf kepada Para Penggugat untuk dikelola sendiri sesuai tujuanwakaf, Majelis Hakim banding menganggap dalil tersebut tidak beralasanhukum karena pembatalan

wakaf hanya dimungkinkan jika ada syaratsyaratwakaf saat terjadinya ikrar wakaf tidak dipenuhi dan atau adanya pelanggaranlain pada saat terjadinya ikrar wakaf, sedangkan dalam gugatan ParaPenggugat tidak menguraikan adanya pelanggaran dan atau tidak dipenuhinyasyaratsyarat ikrar wakaf yang dilakukan almarhum Ali Bagis.

Apabila ParaPenggugat menganggap setelah ikrar wakaf itu ada pelanggaran yang dilakukanoleh Nadzir baik berupa tidak dipenuhinya syaratsyarat sebagai Nadzir ataupengelolaan harta wakaf tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf semula, makaPara Penggugat sebagai ahli waris almarhum Ali Bagis sebagai Wakif dapatmengusulkan pergantian Nadzir kepada Badan Wakaf Indonesia dan bukanmeminta pembatalan wakaf dengan menarik harta wakaf untuk dikelola sendiri,hal ini sejalan dengan dasar dasar wakaf itu sendiri

dengan putusan Hakim Tingkat Pertama yang meyatakan bahwagugatan Penggugat tidak dapat diterima, namun alasan hukumnya bukan karena suratkuasa khusus tertanggal 29 Juli 2013 cacat formil, tetapi karena gugatan Penggugatobscuur libel atau tidak jelas sehingga surat gugatan tersebut cacat formil dengan alasansebagai berikut :e Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya menggabungkan beberapa perkarasekaligus yaitu sita jaminan terhadap harta bersama berdasarkan ketentuan Pasal95 Kompilasi Hukum Islam, pembatalan

wakaf, pembatalan perjanjian, danpembatalan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, pada halperkara yang satu dengan yang lainnya tersebut berbeda jenisnya, berbedasubyek dan obyeknya dan tidak ada koneksitasnya;e Bahwa menurut hukum acara perdata, permohonan sita jaminan terhadap hartabersama berdasarkan Pasal 95 Kompilasi Hukum Islam adalah perkarapermohonan (voluntair), sedangkan Perkara pembatalan wakaf dan lainnyaadalah perkara gugatan (contentiusa), sehingga tidak bisa dikomulasikan

wakaf;Menimbang, bahwa majelis hakim dalam hal apakah perkarapembatalan wakaf itu menjadi Kewenangan Pengadilan agama atau tidak ?

dalam hal ini majelis sependapat dengan replik Tergugat yang menyatakanbahwa Pengadilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Selongberwenang menangani perkara aquo dengan dasar sebagaimana dibawahini;Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat beragamaIslam, maka Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatanpembatalan wakaf dan Pengadilan Agama berwenang untuk menerima,Him 18 dari 24 halaman putusan Nomor 1535/Pdt.G/2019/PA.Selmemeriksa, dan memutus perkara pembatalan wakaf sebagaimana

;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut makaeksepsi tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa,mengadili dan memutus perkara pembatalan wakaf tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa dalam saat yang bersamaan majelis hakimmembaca dan memeriksa dalildalil gugatan para Penggugat, dalam hal inimajelis hakim menemukan dan menilai gugatan Para Penggugat belummemenuhi syarat formil gugatan sehingga memberi pertimbangansebagaimana pertimbangan dibawah ini;Menimbang, bahwa formalitas

wakaf,jika dalam keadaan seperti ini (menggugat Turut Tergugat 1 sampai 8) makamasuk dalam kategori cacat karena menggugat orang yang tidak adahubungan hukumnya dengan perkara dimaksud;Menimbang, bahwa dalam suatu gugatan perdata, orang yangbertindak sebagai Pengugat harus orang yang memiliki kapasitas yang tepatmenurut hukum.

wakaf;Menimbang, bahwa jika yang digugat adalah masalah wakaf makayang mesti ada dalam gugatan (posita dan petitum) menggambarkan adanyarukun dan atau syarat (unsurunsur) dari wakaf yang tidak terpenuhi ataudilanggar sehingga wakaf tersebut harus dibatalkan, apakah tidak terpenuhiunsur wakaf itu pada pewakif, nazir atau pada hal lain yang menyebabkanwakaf itu tidak sah;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut makamajelis hakim menyatakan gugatan Penggugat eror in persona karenaHim 21 dari

Bahwa gugatan Penggugat obscuur libel; Bahwa gugatan Para Penggugat dengan tegas Perihal Gugatan WarisMal Waris akan tetapi di dalam dalil gugatan Para Penggugat padaangka 12 dengan maksud/bertujuan untuk pembatalan wakaf kepadaMasjid Jamiatul Ihsan, Dusun Tirpas, Desa Tirtanadi/Tergugat Nomor 3dan Masjid Nurul Hidayah, Dusun Gunung Malang, DesaTirtanadi/Tergugat Nomor 4 berupa tanah kebun Nomor 9 huruf e danNomor 9 huruf f; Bahwa gugatan yang mencampur aduk kelembagaanhukum yang berbeda adalah gugatan

Putusan Nomor 598 K/Ag/20172.Bahwa pertimbangan pengadilan tingkat pertama yang menyatakansebagai berikut:Bahwa eksepsi para Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan paraPenggugat obscuur libel, dengan alasan gugatan mencampur adukkelembagaan hukum yang berbeda adalah gugatan yang tidak benar yangmestinya diajukan sendirisendiri dalam hal ini penggabungan gugatan warismal waris dalam pembatalan wakaf, majelis hakim menilai bahwa eksepsitersebut beralasan hukum, karena Para Penggugat tidak sajamenggabungkan

gugatan waris mal waris dengan pembatalan wakaf, akantetapi juga menggabungkan dengan perkara isbat nikah terhadap beberapapasangan suami istri dalam satu perkara, pengesahan perceraian talak danpembatalan pengangkatan anak bahkan masalah menjual gadai danmembeli gadai dan pembagian harta bersama dalam perkara a quo,penggabungan gugatan tersebut meskipun berhubungan erat satu denganyang lainnya tetapi masingmasing tunduk pada hukum acara yang berbedatidak boleh digabungkan, hal ini sesuai dengan

disyahkan pernikahannyasebagaimana pertimbangan Pengadilan Agama Selong tersebut;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungmempertimbangkan sebagai berikut:mengenai alasan ke1 sampai dengan ke3:Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karenaPengadilan Tinggi Agama Mataram sudah tepat dan benar dalam menerapkanhukum dan memutus perkara a quo dengan pertimbangan bahwa Penggugattelah menggabungkan beberapa gugatan yaitu perkara isbat nikah, isbat talak,pembatalan

wakaf, pembagian waris dan harta bersama yang tidak dibenarkanoleh hukum acara yang berlaku;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyatabahwa putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam perkaraini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, makapermohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Sahtum binti AmaqNasrip dan kawankawan tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para PemohonKasasi ditolak, maka biaya

Bahwa, atas gugatan pembatalan wakaf yang Para Penggugat ajukan inikarenanya Para Penggugat bersedia membayar segala biaya perkarayang timbul dalam perkara ini menurut ketentuan yang berlaku.Berdasarkan uraian di atas telah cukup alasan bagi Para Penggugat baikmenurut Hukum Islam maupun menurut perundangundangan yang berlakuuntuk mengajukan GUGATAN PEMBATALAN WAKAF terhadap Tergugat, danoleh karenanya Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak KetuaPengadilan Agama Jakarta Timur untuk menetapkan

PENETAPANNOMOR 0295/Pdt.G/2016/MSSGIcelal ts4 aeDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMahkamah Syar'iyah Sigli yang memeriksa dan mengadili perkaraperkaratertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkaraGugatan Pembatalan Wakaf yang di ajukan oleh :Tarmizi bin Abdurrahmah, umur 48 tahun, Agama Islam, PekerjaanWiraswasta, tempat kediaman di Gampong Meuleuweuk,Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie, selanjutnya disebutsebagai PenggugatMELAWANGeuchik Meunasah Jim, tempat

Majelis Hakim memeriksa pokok perkaraterlebih lanjut, Penggugat memohon untuk dapat mencabut gugatannya, karenaada beberapa hal substansial yang ingin diperbaiki kembali didalamgugatannya;Hal 7 dari 10 hal Penetapan.No. 0295/Pdt.G/2016/MSSGIMenimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjukkepada halhal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkaraini;TENTANG HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sepertidiuraikan diatas;Menimbang, bahwa perkara gugatan pembatalan

wakaf, yang diajukanoleh Penggugat termasuk kewenangan Mahkamah Syar'iyah berdasarkanketentuan Pasal 49 dengan UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telahdiubah dengan Undang Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan Nomor50 tahun 2009 perkara Aquo menjadi kewenangan absolut dari PengadilanAgama / Mahkamah Syariyah untuk mengadilinya, karena itu perkara ini secaraformil dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;Menimbang, bahwa dalam sidang pertama, Penggugat menyatakan olehkarena banyak hal yang bersifat

perkaranya adalah perkara gugatanpembatalan wakaf, meskipun para Penggugat juga menyatakan bahwapara Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, namunkurang jelas perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh paraTergugat; Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan di atas makajelas gugatan yang diajukan para Penggugat tersebut kepada paraTergugat adalah gugatan kumulasi (penggabungan) antara perkarapembatalan wakaf dengan perkara kewarisan, oleh karena itu perludipertegas apakah perkara pembatalan

wakaf dapat digabung dalam satuperkara (dikumulasi) dengan perkara kewarisan menurut hukum acarayang berlaku di Indonesia, karena dalam HIR maupun Rbg. tidakmengatur soal penggabungan (kumulasi) perkara dalam satu gugatan,sebagaimana diatur dalam Pasal 134 dan Pasal 135 Rv, kemudianmenurut Yurisprudensi MARI Nomor 1652 K/Sip/1975 tanggal 22September 1976 menyatakan bahwa pada pokoknya gugatan itu sifatnyaberdiri sendiri, selanjutnya dalam Yurisprudensi MA RI No. 524K/Sip/1974tanggal 26 April 1975

Demikian pulaperkara pembatalan wakaf juga berdiri sendiri tidak menjadi gabunganatau asessor dengan perkara waris seperti dalam perkara a quo,karenayang menjadi pihak Tergugat adalah para Tergugat dan Tergugat Il sertaTurut Tergugat di mana mereka bukan ahli waris atau pihak ketiga yangmenguasai secara fisik harta tersengketa, tetapi mereka berkedudukansebagai instansi atau pejabat yang berwenang menerbitkan akta berupaPPAIW atau sertifikat sehingga para Tergugat dan Tergugat II atau TurutTergugat

Putusan Nomor 174 K/Ag/2017Terbanding III;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa ParaTermohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Terbanding telahmengajukan gugatan pembatalan wakaf terhadap Pemohon Kasasi dahulusebagai Tergugat I/Pembanding dan Para Turut Termohon Kasasi dahulusebagai Tergugat IIVIIl dan Turut Tergugat/ Turut Terbanding IIl danPembanding IIVI serta Turut Terbanding III di muka persidangan PengadilanAgama

Abdul Majid bin Jrin;Bahwa, akibat perbuatan Tergugat , Il, Ill, dan IV, dan Turut Tergugattersebut, telah menimbulkan kesulitan dan kerugian bagi Para Penggugat,dan oleh karenanya pula telah cukup alasan bagi Para Penggugat untukmenuntut Tergugat , Il, Ill, IV, Turut Tergugat (Para Tergugat) untukmengembalikan apa yang menjadi hak Para Penggugat;Bahwa, atas gugatan pembatalan wakaf yang Penggugat ajukan inikarenanya Penggugat bersedia membayar segala biaya perkara yangtimbul dalam perkara ini menurut

Putusan Nomor 174 K/Ag/2017Bahwa, atas pertimbangan hukum tersebut sangat bertentangan denganpertimbangan hukum dalam pokok perkara halaman 66 alinea terakhir yangberbunyi :Menimbang, bahwa bukti P32 sampai dengan P38 berupa surat pernyataan,pencabutan Wakat/Pembatalan Wakaf oleh Moch. Sadeli, BA dan Nurhasanah(Tergugat I!

Abdul Majid alias Dul Jin yang diwakafkan kepada Tergugat I,kecuali Surat Pernyataan dari Tergugat II dan Tergugat III setelah gugatan aquo diajukan ke Pengadilan Tergugat II dan Tergugat II membuat pernyataansebagaimana bukti P32 s/d bukti P38 berupa Surat Pernyataan PencabutanWakaf/Pembatalan Wakaf yang diambil alin Majelis Hakim sebagaipertimbangan untuk membatalkan wakaf dalam perkara a quo, hal tersebutdapat diduga merupakan persekongkolan jahat antara Para TermohonKasasi/Para Terbanding/Para

Abdul Majid, kKemudian ditentukan pulakedudukan objek wakaf sebagai harta waris yang belum dibagi, bukan secarasertamerta diklasifikasikan sebagai pembatalan wakaf;Bahwa oleh karena itu Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta harusdibatalkan, dan Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini denganpertimbangan berikut ini:Menimbang, bahwa gugatan Penggugat premature karena belum adapenetapan yang sah tentang siapasiapa saja ahli waris dari almarhum H.

Wakaf yang telah didaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor142/Pdt.G/2019/PA.Mkd, tanggal 22 Januari 2019, dengan dalildalil sebagaiberikut:1.

Wakaf beserta sertifikat Wakaf No. 38 an.

XXXXXX; Perbuatan Melawan HukumBahwa antara pembatalan wakaf beserta sertifikat wakaf No. 38 an.

Bahwa selain itu perbuatan hukum atas Sertifikat Wakaf No. 38Pabelan Atas Nama XXXXXX adalah perbuatan hukum yang berdiri sendirimeskipun dil4jfukan oleh subyek hukum yang sama, sehingga karenanyagugatan atas pembatalan wakaf beserta sertifikat wakaf no. 38 pabelan an.XXXXXX dan perbuatan melawan hukum haruslah dipisah.Dengan digabungnya gugatan atas pembatalan wakaf beserta sertifikatwakaf no. 38 atas nama XXXXXX dan perbuatan melawan hukum, makaHalaman 25 dari 62 halamanPutusan Nomor 142/Pdt.G/

wakaf menjadikewenangan absolut Pengadilan Agama;2.

yor al puDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESASALINANPengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sepertitersebut dibawah ini dalam perkara Pembatalan Wakaf antara :Penggugat, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXX, tempat tinggal diJalan XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX,Kota Gorontalo, dalam hal ini dikuasakan kepadaXXXXX, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaankaryawan swasta, Tempat tinggal

wakaf, sengketa hakmilik atau sengketa warisan.Bahwa antara posita dan petitum gugatan Penggugat tidakbersesuaian, sehingga mencerminkan gugatan Penggugat sangatkabur ( obscuur libel ) sehingga sepatutnya Gugatan yang demikiandinyatakan tidak dapat diterima.Berdasarkan uraianuraian tersebut diatas jelas bahwa gugatanPenggugat sangatlah kabur dan seharusnya Gugatan Penggugat dinyatakantidak dapat diterima ( Niet Ontvankelijk Verklaard ).Il.

Bahwa demikian pula dalam petitum gugatan Penggugat menyebut bahwayang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah hak milik dariPenggugat disisi lain disebutkan bahwa yang menjadi obyek sengketadalam perkara ini adalah harta warisan sehingga dengan demikian tidakjelas apa yang diperkarakan oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut,27apakah pembatalan wakaf, sengketa hak milik atau sengketa warisan.5.

Wakaf antara almarhum Bakari Podungge selakupemberi wakaf dengan almarhum Ridwan Podungge selaku penerima wakaf,hal mana eksepsi tersebut dinilai oleh pengadilan sebagai jawaban dalampokok perkara, maka hal tersebut dipertimbangkan sesuai dengan sanggahan /bantahan jawaban dari Tergugat; dan mengenai kewenangan perkara dimaksudadalah merupakan yurisdiksi absolut atau kewenangan mutlak PengadilanAgama, bukan kewenangan Pengadilan Negeri dan untuk kelanjutan perkaradimaksud diperlukan kelangsungan

pemeriksaannya sampai pada tahapanpembuktian agar diketahui secara jelas tentang posisi dan persoalannya;Menimbang, bahwa dengan demikian maka eksepsi Tergugat tersebutharus dinyatakan tidak tepat dan tidak beralasan dan oleh karenanya harusditolakDalam Pokok PerkaraDalam Konvensi28Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknyamenuntut pembatalan wakaf yang terjadi pada tanggal 1 Agustus 1985 darialmarhum Bakari Podungge kepada almarhum Ridwan Podungge yaitu tanahsawah yang Terletak di