, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakimyang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :1Menyatakan terdakwa SUHERTON als TONI bin SUPARMAN terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah melakukan kekerasan fisikdalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a yaitu setiaporang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalamlingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasanseksual atau penelantaran

rumah tangga sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 44 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PenghapusanKekerasan Dalam Rumah Tangga, dalam dakwaan tunggal ;Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUHERTON als TONI bin SUPARMANdengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa beradadalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;Menyatakan barang bukti berupa :1 (satu) buah kursi plastik warna merah, dirampas untuk dimusnahkan.1 (satu) buah buku nikah

rumah tangga.

rumah tangga ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang telah didapat dipersidangandihubungkan dengan unsurunsur dari pasal yang akan dipertimbangkan tersebut diatas, makaMajelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :Ad.1.

Unsur telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tanggasebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a yaitu setiap orang dilarangmelakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkuprumah tangganya dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasanseksual atau penelantaran rumah tangga ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta dipersidangan yaitu dari keterangan saksisaksi, barang bukti dan hasil Visum et repertum serta dari keterangan terdakwa sendiri bahwa16benar pada hari

merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ;Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 point 2 dan Pasal 5 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan DalamRumah Tangga,disebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalahsetiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibattimbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis7dan/atau penelantaran

rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukanperbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawanhukum dalam lingkup rumah tangga, dan setiap orang dilarang melakukankekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumahtangganya dengan cara kekeraan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual,dan penelantaran rumah tangga ;Menimbang, bahwa dengan berdasrkan faktafakta yang telahdiuraikan di atas , dihubungkan dan dikaitkan dengan Pasal 1 point 2 denganPasal 5 UndangUndang Nomor

dalamlingkup rumah tangga (Pasal 1 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2004) ;Menimbang, bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalamrumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :e kekerasan fisik yakni perouatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit,atau luka berat ;e kekerasan psikis yakni perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnyarasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidakberdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang ;e penelantaran

rumah tangga yakni setiap orang dilarang menelantarkanorang dalam lingkup rumah tangganya :e padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karenapersetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan,perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut ;e yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan caramembatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalamatau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang9tersebut (Pasal 5, 6, 7 dan 9 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2004

)Menimbang, bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antaraPenggugat dan Tergugat tersebut adalah masalah kekurangan ekonomi, hal inidianggap Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, kategori :e kekerasan psikis dengan hilangnya rasa percaya diri dan kemampuanuntuk bertindak dari Penggugat ;e penelantaran rumah tangga dengan kurangnya Tergugat memberikankehidupan, perawatan, atau pemeliharaan yang layak kepadaPenggugat dan keluarga ;Menimbang, bahwa bila perkawinan telah pecah (

Yangbunyi, Pasal 1 ayat (1) Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadapseseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaansecara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancamanuntuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawanhukum dalam rumah tangga. dan Pasal 5 Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalamrumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara : a.

Penelantaran rumah tangga;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, terbukti Perselisihan danpertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak tahun 2009 disebabkanTergugat tidak dapat memberikan nafkah batin (hubungan suami isteri) lalu Tergugatmenyuruh Penggugat mencari lakilaki lain, disisi lain Penggugat tidak ingin melanggarnorma agama dan hukum, akibatnya Penggugat menderita lahir dan batin karena perbuatandan sikap Tergugat tersebut, karenanya maka Pengadilan berpendapat

Kompilasi Hukum Islam adalah karenasalah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yangmembahayakan pihak lain;Menimbang, bahwa Pasal 5 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2004tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, menyebutkan bahwasetiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadaporang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik, kekerasanpsikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga;Menimbang, bahwa terkait dengan penelantaran rumah tangga

/2017/PA.Mpw.yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajibmemberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut;Menimbang, bahwa pengertian kekejaman atau penganiayaan berat yangmembahayakan yang menjadi alasan perceraian setelah dikaitkan denganketentuan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PenghapusanKekerasan dalam Rumah Tangga, maka dapat ditafsirkan lebih luas, tidakhanya dalam bentuk fisik, seperti memukul dan menampar, namun juga dalambentuk penelantaran

rumah tangga seperti jarang memberi nafkah lahir;Menimbang, bahwa dari uraian di atas, maka dapat ditarik benang merahbahwa perbuatan Tergugat yang jarang memberikan nafkah lahir kepadaPenggugat adalah sebuah kemadharatan yang dilarang oleh ajaran agamaIslam dan juga dapat dikategorikan sebagai penganiayaan berat yangmembahayakan kelangsungan hidup Penggugat sebagai istri yang harusterpenuhi nafkah lahirnya;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang

dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukanperbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawanhukum dalam lingkup rumah tangga, dan setiap orang dilarang melakukankekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumahtangganya dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kKekerasan seksualdan penelantaran rumah tangga;Menimbag, bahwa berdasarkan fakta yang telah diurai diatasdihubungkan dan dikaitkan dengan pasal 1 poin 2 dengan pasal 5 UndangUndang Nomor

terbukti bahwa rumah tangga mulai tidak rukunsejak bulan Maret 2002 yang disebabkan Tergugat sering meminum minuman kerashingga mabuk dan mulutnya berbau alkohol, dan hal itu terus berlanjut dengan sikapTergugat yang sering melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadapPenggugat dengan membenturkan kepala Penggugat ke tembok, kemudian mencapaipuncaknya ketika tindak kekerasan dalam rumah tangga secara fisik dan psikologisHalaman LO dari 17 halaman, Putusan No.0237/Pdt.G/2011/PA PKI.serta penelantaran

rumah tangga masih terus berlanjut, yang mengakibatkan keduanyapisah rumah selama 2 (dua) tahun lebih, yaitu sejak pertengahan bulan Agustus 2009hingga diputusnya perkara ini di pengadilan, dan sejak itu pula Tergugat tetapmelalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah dan biaya hidup lainnya kepadaPenggugat, sehingga Penggugat tidak berkehendak lagi mempertahankan keutuhanrumah tangganya dengan Tergugat;Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas maka ditemukan faktafakta hukum sebagai berikut

rumahtangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibattimbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/ataupenelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaanatau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga,dan setiap orang di larang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orangdalam lingkup rumah tangga dengan cara kekeraan fisik, kekerasan psikis, kekerasanseksual, dan penelantaran

rumah tangga;Menimbang, bahwa dari faktafakta tersebut di atas, maka sesuai ketentuanPasal 5 huruf (b) Undangundang Nomor 23 tahun 2004 tentang PenghapusanKekerasan Dalam Rumah Tangga (PKRDT) yang menjelaskan tentang bentukbentukKekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), majelis hakim berpendapat bahwaTergugat telah melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga sehinggamenimbulkan kesengsaraan dan penderitaan secara fisik dan psikologis bagi Penggugatserta penelantaran rumah tangga;Halaman 12 dari 17

pertimbangan dan apabila putusan JudexFacti tidak disertai dengan alasan ataupun alasan yang kurang cukup,kurang jelas, sukar dimengerti ataupun mengandung pertentangan satusama lain dan tidak menberikan Inzicht dalam dasar putusan, putusantersebut dapat dibatalkan, dapat dicasseer oleh Mahkamah Agung (ProfOemar Seno Adji, SH dalam buku KUHAP halaman 263264);Bahwa untuk memperjelas argumentasi di atas dapat Penuntut Umumkemukakan lagi pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannnya sebagaiberikut:: Bahwa penelantaran

rumah tangga merupakan salah satu larangan yangtermasuk lingkup dari kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yangterdapat dalam Pasal 5 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPenghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi "setiaporang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orangdalam lingkup rumah tangganya dengan cara (a) kekerasan fisik, (b)kekerasan psikis, (c) kekerasan seksual, atau (d) penelantaran rumahtangga ";: Bahwa dari fakta hukum yang diperoleh di persidangan

No. 802 K/Pid.Sus/2015HARTINI dan Terdakwa yang telah menikah secara siri tanpa persetujuandari saksi SRI HARTINI adalah merupakan perbuatan menelantarakanorang dalam lingkup rumah tangganya;7 Bahwa perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasansecara fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga semakinmeningkat. Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga yang palingrentan untuk menjadi korban adalah wanita / istri dan anak.

sekarang Penggugat tidak lagi berdiambersama tergugat;Menimbang, bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat terhadapPenggugat merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga ;Menimbang, bahwa kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana disebutkandalam Pasal (1) UndangUndang Penghapusan Kekerasn Dalam Rumah Tangga Nomor23 Tahun 2004, adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan,yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual,psikologis, dan/atau penelantaran

rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan11perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalamlingkup rumah tangga;Menimbang, bahwa kekerasan dalam rumah tangga yang dialami Penggugatmemiliki implikasi psikologis dan sosial terhadap pergaulan Penggugat denganTergugat dan anaknya, sehingga mempertahankan ikatan perkawian dalam kondisisemacam itu tidak ubahnya kehidupan penjara dalam rumah tangga ;Menimbang, bahwa Pasal 5 UndangUndang Penghapusan Kekerasn DalamRumah Tangga

Kekerasan psikis ; (c) kekerasan seksual; atau(d). penelantaran rumah tangga;Menimbang, bahwa keutuhan rumah tangga dapat terjadi jika setiap anggotakeluarga menyadari hak dan kewajibannya masingmasing dan tidak ada anggotakeluarga yang melakukakn kesewenangwenangan berupa pemukulan dan atau lainlainya.

dalamlingkup rumah tangga (Pasal 1 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2004) ;Menimbang, bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalamrumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :e kekerasan fisik yakni perouatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit,atau luka berat ;e kekerasan psikis yakni perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnyarasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidakberdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang ;e penelantaran

rumah tangga yakni setiap orang dilarang menelantarkanorang dalam lingkup rumah tangganya :e padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karenapersetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan,perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut ; yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan caramembatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalamatau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orangtersebut (Pasal 5, 6, 7 dan 9 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2004)Menimbang

, bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antaraPenggugat dan Tergugat tersebut adalah masalah kekurangan ekonomi, hal inidianggap Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, kategori :e kekerasan psikis dengan hilangnya rasa percaya diri dan kemampuanuntuk bertindak dari Penggugat ;e penelantaran rumah tangga dengan kurangnya Tergugat memberikankehidupan, perawatan, atau pemeliharaan yang layak kepadaPenggugat dan keluarga ;Menimbang, bahwa bila perkawinan telah pecah (broken marriage

rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa.

Apabila memang benar Terdakwa dituduh juga melakukanperselingkuhan mengapa Terdakwa tidak didakwa atas tuduhan perselingkuhanbukan hanya penelantaran rumah tangga.

Selain itu berdasarkanfakta persidangan tidak menunjukkan adanya penelantaran rumah tangga karena Saksi1 sebagaipengadu bukanlah korban penelantaran rumah tangga sebagaimana dituduhkan Oditur Militer,sehingga bentuk dari misccarige ot justice yang terjadi dalam perkara Terdakwa adalah pertama,adanya kesalahan identifikasi tindak pidana dan kedua tidak adanya perhatian terhadap masalahini.

Maka sudah sepantasnyalah jika di saatTerdakwa selaku Kepala Keluarga sedang mengalami kesulitan, maka Saksi1 sebagaiistri harus juga turut membantu menopang kondisi rumah tangga bukan malah menuntutbahkan menuduh Terdakwa melakukan penelantaran rumah tangga. Bahwa seperti yang telah Tim Penasihat Hukum sampaikan pada Eksepsi dan Pledoibahwa Saksi1 dan Teuku Rian Arliansyah Yoga (anak Terdakwa dan Saksi1) bukanlahkorban penelantaran rumah tangga sebagaimana disampaikan oleh Oditur Militer.

Selain ituberdasarkan fakta persidangan tidak menunjukkan adanya penelantaran rumah tangga karena Saksi1sebagai pengadu bukanlah korban penelantaran rumah tangga sebagaimana dituduhkan Oditur Militer,sehingga bentuk dari miscarrige of justice yang terjadi dalam perkara Terdakwa adalah pertama, adanyakesalahan identifikasi tindak pidana dan kedua tidak adanya perhatian terhadap masalah ini.

Bahwa saksi pernah memberi keterangan ditingkat penyidik sehubungandengan penelantaran rumah tangga anak saksi yang bernama BENDELISEE.AMBI, yang dilakukan oleh Terdakwa Frans Edison Hangge ;~. Bahwa anak saksi yang bernama BENDELISE E.AMBI menikah denganTerdakwa Frans Edison Hangge pada tanggal 18 April 2010 di GerejaImanuel Beumopu LasianaKupang dan telah dicatatkan pada KantorCatatan SipilKota Kupang pada tanggal 19 April 2010 ;~.

Bahwa saksipernah memberi keterangan ditingkat penyidik sehubungandengan penelantaran rumah tangga adik saksi yang bernama BENDELISEE.AMBI, yang dilakukan oleh Terdakwa Frans Edison Hangge ;~. Bahwa adik saksi yang bernama BENDELISE E.AMBI menikah denganTerdakwa Frans Edison Hangge pada tanggal 18 April 2010 di GerejaImanuel Beumopu LasianaKupang dan telah dicatatkan pada KantorCatatan SipilKota Kupang pada tanggal 19 April 2010 ;~.

Menimbang, bahwa stilah penelantaran dapat kita temukan dalamPasal 1 angka 1 Undang Undang Penghapusan Kekerasan Dalam RumahTangga yang berbunyi: Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiapperbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnyakesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ataupenelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalamlingkup rumah tangga.Menimbang, bahwa Penelantaran

rumah tangga merupakan salah satularangan yang termasuk lingkup dari kekerasan dalam rumah tanggasebagaimana yang terdapat dalam Pasal 5 Undang Undang PenghapusanKekerasan Dalam Rumah Tangga :Setiap orang dilarang melakukankekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumahtangganya, dengan cara:a. kekerasan fisik;b. kekerasan psikis;c. kekerasan seksual; ataud. penelantaran rumah tangga.Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkanPasal 9 ayat (1) UndangUndang Penghapusan Kekerasan Dalam

Bahwa UndangUndang PKDRT UndangUndang No.23 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Kekerasan dalam Rumah Tanggaadalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yangberakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual,psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untukmelakukan perbuatan, pemaksaan.Hal. 3 dari 19 Halaman, Putusan Nomor 3312/Pdt.G/2020/PA.SbyKetentuan mengenai Larangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telahdiatur secara jelas dan tegas dalam Pasal

Kekerasan Seksual; dand Penelantaran Rumah Tangga.

Eternit Gresik.Dan tidak ada satupun yang kami lakukan baik Kekerasan fisik, kekerasanPsikis, Kekerasan Seksual dan Penelantaran rumah tangga seperti yangtertera di surat Panggilan Relaas.Bahkan kami masih 1 ranjang seperti biasa di malam terakhir sebelum istriTergugat pergi tanggal 22 Juni 2020 dengan saksi teman club motor yangkebetulan pada saat itu sedang bermalam di kontrakan kita.Kami tidak pernah pisah ranjang ataupun pisah atap dari awal sampai istriTergugat pergi dari rumah pada tanggal

sebagai pelampiasan dorongan nurani untukmenyakiti dan mencederai yang dilakukan seseorang, kekerasan merupakan daya upaya untukterjadinya suatu tindak pidana, definisi kekerasan secara terminologi dan teori sangat beragamnamun UndangUndang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberi batasanbahwa yang merupakan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadapseseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secarafisik, seksual, psikologi dan atau penelantaran

rumah tangga termasuk ancaman untukmelakukan perbuatan, pemaksaaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukumdalam lingkup rumah tangga ;17Menimbang, bahwa kekerasan yang dimaksud dalam pasal ini adalah kekerasan ekonomiakan tetapi undangundang ini tidak secara eksplisit menyebutkan kekerasanekonomimelainkan menggunakan istilah penelantaran rumah tangga (vide.pasal 9 UUKDRT), maka dengan digunakanannya istilah penelantaran rumah tangga dalam undangundangtersebut tampak bahwa pembuat undangundang

persidangan dimana telah terbukti adanya rangkaian perbuatan yang dilakukan olehterdakwa terhadap istrinya/ korban dan anak kandungnya yaitt DEWANGGA SATYASANCAHYA (lakilaki) yang berusia 5 tahun 11 bulan ;Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 8 November 2011 bertempat di rumahmilik orang tua yang beralamat di Desa Bakurejo Rt.01 Rw.03 Kec.Grabag Kab.Purworejo yangditinggali bersama oleh terdakwa dengan korban/istrinya beserta kedua anakanaknya, dimanapada waktu itu terdakwa telah melakukan penelantaran

rumah tangga terhadap korban dananaknya yang bernama Dewangga Satya Sancahya dalam lingkup rumah tangga.

suami isteri; Bila telah pisah ranjang, dan Halhal lain yang didapatkan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL,Penjudi dan lainlain);Menimbang, bahwa majelis hakim juga mengacu pada Pasal 1 dan Pasal5 Undangundang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KekerasanDalam Rumah Tangga yang berbunyi adalah :Pasal 1Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perobuatan terhadap seseorangterutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaansecara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran

rumah tangga termasukHal 13 dari 17 Hal Put.

No. 295/Pdt.G/2019/PA.Ktbancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasankemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga,Pasal 5setiap orang di larang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadaporang dalam lingkup rumah tangga dengan cara kekerasan fisik, kekerasanpsikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga;Menimbang, bahwa dari faktafakta tersebut di atas, maka sesuaiketentuan Pasal 1 dan Pasal 5 huruf (a, d) Undangundang Nomor 23 tahun 2004tentang Penghapusan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKRDT) yangmenjelaskan tentang bentukbentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT),majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melakukan tindak kekerasandalam rumah tangga sehingga menimbulkan kesengsaraan dan penderitaansecara fisik Penggugat serta penelantaran rumah tangga;Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbanganpertimbangan sepertitersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti dan sesuai denganmaksud Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116

diatas telah menunjukkanbahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sudah tidakbisa dipertahankan lagi karena sudah tidak ada kehendak dari para pihakuntuk melanjutkan perkawinannya dengan demikian penyelesaian yangdipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;Menimbang, bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga adalahsetiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yangberakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual,psikologis, dan/atau penelantaran

rumah tangga termasuk ancaman untukmelakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaansecara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Pasal 1 ayat (1)UndangUndang Nomor 23 Tahun 2004) ;Menimbang, bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasandalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya,dengan cara :e kekerasan fisik yakni perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit,jatuh sakit, atau luka berat ;e kekerasan psikis yakni perobuatan yang mengakibatkan ketakutan,hilangnya rasa

percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak,rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat padaseseorang ;e penelantaran rumah tangga yakni setiap orang dilarangmenelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya :e padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karenapersetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan,perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut ;e yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan caramembatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak didalam

Pasal 5 UndangUndangNomor 3 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perobuatan terhadap seseorangterutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaansecara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasukancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasankemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga, dan setiaporang di larang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap

orangdalam lingkup rumah tangga dengan cara kekeraan fisik, kekerasan psikis,kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga;Menimbang, bahwa dari faktafakta tersebut di atas, maka sesuaiketentuan Pasal 5 huruf (b) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2004 tentangPenghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menjelaskan tentangbentukbentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga, majelis hakim berpendapatbahwa Tergugat telah melakukan tindak kekerasan dalam rumah tanggasehingga menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan

secara fisik danpsikologis bagi Penggugat serta penelantaran rumah tangga;Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnyasering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumahtangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkanoleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkankemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak ataukedua belah pihak.

Bahwa, Tergugat juga telah melanggar ketentuan Pasal 5 UndangUndangNomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga,terutama larangan melakukan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimanatercantum dalam huruf (a) Kekerasan fisik, huruf (b) Kekerasan psikis dan huruf(d) Penelantaran rumah tangga ; 13.

2: Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga :tt ttMenimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan menelantarkandalam undang undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KekerasanDalam Rumah Tangga tidak memberikan definisi yang tegas , akan tetapi dariketentuan Pasal 1 angka 1 yang ditentukan bahwa : Kekerasan dalam rumahtangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan ,yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual,psikologis, dan / atau penelantaran

rumah tangga termasuk ancamanmelakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secaramelawan hukum dalam lingkup rumah tangga ;Bahwa, Ketentuan Pasal 5 undang undang Nomor 23 tahun 2004 tentangPenghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, ditentukan bahwa orangdalam melakukan kekerasan dalam rumah tangga , ada empat cara , yaitu :a. kekerasan fisik ;b.

Penelantaran rumah tangga ;Menimbang, bahwa secara gramatical , yang dimaksud denganPenelantaran yang berasal dari kata Terlantar menurut kamus bahasaIndonesia , yang disusun oleh W.J. Porwodarminto, mempunyai empat artiyaitu:1.Terhantar, terletak tidak terpelihara ;2. Serba Tidak kecukupan ( tentang kehidupan ) . contoh : sejak orangtuanya meninggal anak anaknya menjadi terlantar ;3.

Unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga; Menimbang bahwa, unsur ini adalah bersifat alternatif dengan adanya kata ataudalam unsur tersebut, maksudnya apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsurdianggap telah terbukti dan terpenuhi atau dengan kata lain bahwa unsur tidak harusseluruhnya terbukti, dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevandengan fakta

yang terungkap di persidangan;Menimbang, bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatanterhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan ataupenderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasukancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secaramelawan hukum dalam lingkup rumah tangga;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah perbuatanmenggunakan kekuatan fisik/tenaga, seperti

Hadijah dapat menimbulkan rasa sakit serta merupakan perbuatanterlarang dan melanggar hukum, namun karena Terdakwa merasa emositetapmelakukannya;Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah akibat dari kekerasanfisik tersebut menimbulkan jatuh sakit atau luka berat, sehingga berdasarkan uraian danpertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur melakukan perbuatankekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dengan cara kekerasan fisik, kekerasanpsikis, kekerasan seksual atau penelantaran

rumah tangga tidak terpenuhi dan tidakterbukti;Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair tersebuttidak terpenuhi dan tidan terbukti, maka Majelis Hakim berkesimpulan para Terdakwatidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan dakwaan Primair dan olehkarenanya para Terdakwa harus lah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruhunsur dari dakwaan Subsidair yaitu Pasal 44 ayat (4) UU No. 23 Tahun

rumah tangga termasuk ancamanuntuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawanhukum dalam lingkup rumah tangga;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah perbuatanmenggunakan kekuatan fisik/tenaga, seperti: mendorong, memukul, mencekik, membacok,dan lain sebagainya atau dengan kata lain kekuatan fisik yang dilakukan itu mengenai/menyentuh fisik orang lain yang mengakibatkan rasa sakit atau luka atau mengeluarkandarah;Menimbang, bahwa apabila unsur