Ditemukan 17963 data
203 — 131
Kdi dan rukun pelaksanaan wakaf berdasarkan Pasal 83 ayat (1) KHES, yangmenentukan, akad yang sah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syaratsyaratnya. Dengan demikian penentuan sah tidaknya wakaf bukan ditentukanoleh tata cara atau prosedur pelaksanannya.
Jika suatu pelaksanaan wakaftelah memenuhi syarat dan rukunnya, maka wakaf tersebut hukumnya sah.Sebaliknya, jika suatu pelaksanaan wakaf tidak memenuhi syarat danrukunnya, maka wakaf tersebut hukumnya tidak sah.Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 6 UNDANG UNDANG No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf, rukun (unsurunsur) wakaf adalah: wakif, nazhir,harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf dan jangkawaktu wakaf.Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Wakaf tanggal 7 Mei 1994 (dalamT.1,
Oleh karenanya, akta notaris tentang penyerahan wakaf tidak dapatdibatalkan karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 UndangUndangNomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Dalam kasus tersebut, penyerahanobjek wakaf dilakukan di hadapan notaris pada tanggal 5 Oktober 1981, bukandi hadapan KUA sebagaimana yang ditentukan peraturan perundangundanganyang ada saat itu.
Oleh karena itu, tuntutanTerbanding yang meminta agar Surat Wakaf tertanggal 7 Mei 1994 dinyatakantidak sah dan tidak memiliki kekuatan mengikat terhadap objek wakaf harusditolak.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis hakimtingkat banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkatpertama yang menyatakan bahwa pelaksanaan penyerahan barang wakaf olehHusein Awad kepada Yayasan AlIrsyad Allslamiyah wilayah SulawesiTenggara tidak sah dan surat pernyataan wakaf tanggal 7
Dengan demikian petitum Terbanding Nomor 3 yangmeminta agar Akta Ikrar Wakaf Nomor: KK.240508/1a/161/IX/2015 tertanggal28 September 2015 dinyatakan sah menurut hukum dan berkekuatan hukummengikat terhadap objek wakaf, harus ditolak.
179 — 69
262 — 321
Wakaf dan Salinan Akte Ikrar Wakaf,Nomor : W2/238/02/ Tahun 2013, tertanggal 17 Juni 2013;Menetapkan Tanah Makam Balung sebagai Pengganti Tanah Wakaf /Kuburan Masyarakat (Para Penggugat) yang terkena Pembebasan tanahuntuk proyek pembangunan PT.
Wakaf dan Salinan Akte Ikrar Wakaf,Nomor : W2/238/02/ Tahun 2013, tertanggal 17 Juni 2013;Menetapkan Tanah Makam Balung sebagai Pengganti Tanah Wakaf / KuburanMasyarakat (Para Penggugat) yang terkena Pembebasan tanah untuk proyekpembangunan PT.
Pengertian nazhir sendiri menurut Pasal 1angka 4 Undang Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf(untuk selanjutnya disebut "UU Wakaf") jo.
ClgBahwa saksi sudah pernah membaca sertifikat tanah wakaf danberbunyi tanah wakaf;Bahwa tanah wakaf tersebut tidak bisa untuk dipindah tangankanapalagi ini sudah disertiikatkan oleh BPN atas nama wakaf.2. Maruf bin Marif, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan KaryawanSwasta, tempat tinggal di JI KH.
Proses iniditindaklanjuti dengan pembuatan Akta Ikrar Wakaf dan Salinan Ikrar Wakaf dikantor Tergugat III dengan mendudukkan Tergugat sebagai pewakaf (wakif)dan Tergugat II selaku Nadhir wakaf.
255 — 124
ikrar wakaf, batas tanah yang bersebelahan milik Penggugat dan Penggugat II dan sertifikat tanah wakaf tersebut;Dengan alasan dalildalil gugatan, sebagai berikut:.
Setelah Syamsul Hari meninggal, sertifikat asli tanah wakaftersebut disembunyikan oleh Tergugat dan tanah wakaf dikuasaitotal oloeh Tergugat dan tanah wakaf dikuasai total oleh Tergugat (menantu Badrun) didukung oleh Tergugat li sebagai hak milik penuh;VIII. Upayaupaya persuasif telah ditempuh keluarga untukmengembalikan status tanah tersebut sebagai tanah wakaf namuntidak pernah dihiraukan oleh Tergugat dan II;IX.
Mengembalikan status tanah wakaf sebagaimana mestinya, dengancara:a. Pemberian tanda batas yang jelas (berupa tugu pertanahan)pada lokasi tanah wakaf tersebut sesuai dengan penunjukan batasoleh BPN dan saksi hidup yang mengetahui ikrar wakaf H. Mukti,yaitu H. Ahmad Zainal Abidin;b. Tidak memanfaatkan lokasi tanah wakaf tersebut untukkeperluan pribadi siapa pun;2.
Menyerahkan sertifikat asli tanah wakaf AsShabawi yang sudahrusak kepada Penggugat untuk diajukan sertifikat pengganti yangsesuai dengan ikrar wakaf yang akan ditunjukkan batas batasnya olehH. Ahmad Zainal Abidin selaku saksi hidup yang mengetahui ikrarwakaf H. Mukti;3.
Ahmad Zainal Abidinselaku anak kandung mobin sebagai tanah wakaf sesuai amanahH. Mukti;4.
126 — 13
285 — 63
PUTUSANNomor 467/Pdt.G/2018/PTA.SbyBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadiliperkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara Sengketa Wakaf antara:ZAINUDDIN bin H. JAELAN, umur 62 tahun, agama Islam, beralamat di RT.009RW.003, Desa Banyubang, Kecamatan Solokuro, KabupatenLamongan, dahulu sebagai TERGUGAT sekarang PEMBANDING;MELAWAN1. H. MOH.
Jaelan berupa benda tidakbergerak yakni tanah yang berlokasi di pertigaan BluriBanyubangDagan,Desa Banyubang, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan, dengan ukuranpanjang 90/85 m2 dan lebar 45/40 m2 dan batasbatas sebagai berikut : Sebelah barat : Jalan Raya Sebelah timur : Sriyami dan Nur Fatah Sebelah utara : Jalan perbatasan BluriBanyubang Sebelah selatan : Tanah Zainuddin, adalah sebagai obyek wakaf, danbenarbenar milik dan dalam penguasaan H. Jaelan sampai denganH.
Menyatakan bahwa surat serah terima wakaf antar pemilik dan penerimatanggal 20 Agustus 1996 di Desa Banyubang Kecamatan Solokuro KabupatenLamongan adalah sah dan mengikat menurut hukum sebagai akta wakaf;. Menyatakan sah penguasaan obyek wakaf atas nama Lembaga PendidikanMaarif NU Nurul Hidayah Banyubang, Kecamatan Solokuro, KabupatenLamongan atas dasar serah terima wakaf;.
Jaelan atas obyek wakaf kepada Lembaga Pendidikan Maarif NU NurulHidayah Banyubang Solokuro Lamongan untuk kepentingan administrasilebih lanjut Tanda Bukti Hak atas obyek wakaf tersebut;. Memerintahkan kepada Pengurus Lembaga Pendidikan Maarif NU NurulHidayah Banyubang Solokuro Lamongan untuk mendaftarkan proses wakafdan objek wakaf kepada pejabat yang berwenang untuk itu;8. Menolak gugatan Penggugat selainnya;9.
202 — 62
kepadaanakanaknya (ahli waris) sebagaimana Surat Wakaf Sebagian TanahWarisan/Pekarangan tertanggal 22 Juni 1979 dan Seritifikat Tanah WakafNo. 140/Wakaf yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN)Kota Jakarta Timur tertanggal 6 November 1992;Bahwa, proses perwakafan yang terjadi pada tanggal 22 Juni 1979 tersebutsenyatanya cacat hukum dan cenderung dipaksakan dikarenakan Tergugatpada saat itu belum dewasa dan masih berusia 12 Tahun serta belumcakap hukum untuk melakukan tindakan hukum sebagaimana
diatur didalam Pasal 330 KUHPerdata yang berbunyi Belum dewasa adalahmereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak3lebih dahulu telah kawin dan terlebih lagi tanda tangan Penggugat II danTergugat yang diduga kuat telah dipalsukan hal mana secara jelas terlihatdari surat pernyataan wakaf tertanggal 22 Juni 1979;Bahwa, berdasarkan hukum yang berlaku in casu Pasal 25 Undangundang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang berbunyi Harta bendawakaf yang diwakafkan dengan wasiat paling
HAMID yang telah mewasiatkan untuk mewakafkansebahagian besar harta peninggalan kepada Para Ahli Waris sebagaimanaAkta Ikrar Wakaf Nomor : W.2/E/06/89/Tahun 1990 tanggal 13 Juni 1990dan Surat Pengesahan Nadzir Nomor : 195/SK/BWIDKI/X/2017tertanggal 19 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Badan Wakaf Indonesia(BWI) DKI Jakarta telah membuat Para Ahli Waris tidak dapat menikmatiharta peninggalan sehingga dan oleh karenanya tersebut nyatanyatamenyalahi ketentuan undangundang yang berlaku dan karenanya
Bahwa, atas gugatan pembatalan wakaf yang Para Penggugat ajukan inikarenanya Para Penggugat bersedia membayar segala biaya perkarayang timbul dalam perkara ini menurut ketentuan yang berlaku.Berdasarkan uraian di atas telah cukup alasan bagi Para Penggugat baikmenurut Hukum Islam maupun menurut perundangundangan yang berlakuuntuk mengajukan GUGATAN PEMBATALAN WAKAF terhadap Tergugat, danoleh karenanya Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak KetuaPengadilan Agama Jakarta Timur untuk menetapkan
Nilmayetti., sebagai mediator untukmelakukan mediasi antara pihak pihak berperkara agar bisa damaimempertahankan wakaf yang sudah terjadi dan hasil laporan mediator padatanggal 26 Desember 2017 Mediasi dinyatakan gagal.
187 — 39
244 — 0
Pembanding/Turut Tergugat I : Mulyono Bin Abubakar Diwakili Oleh : ANWAR, SE., SH.
Pembanding/Turut Tergugat II : Junaid Bin H. Abdul Gani Diwakili Oleh : ANWAR, SE., SH.
Pembanding/Turut Tergugat III : Anwar Bin H. Abdul Gani Diwakili Oleh : ANWAR, SE., SH.
Pembanding/Turut Tergugat IV : Dahlan Bin H. Abdul Gani Diwakili Oleh : ANWAR, SE., SH.
Pembanding/Turut Tergugat V : Dra. Ramlah Binti H. Abdul Gani Diwakili Oleh : ANWAR, SE., SH.
Pembanding/Turut Tergugat VI : M. Noor Bin H. Abdul Gani Diwakili Oleh : ANWAR, SE., SH.
Pembanding/Turut Tergugat VII : Hadiyono, SH Bin H. Abdul Gani Diwakili Oleh : ANWAR, SE., SH.
Pembanding/Turut Tergugat VIII : Kalisom Binti H. Jakaria Diwakili Oleh : ANWAR, SE., SH.
Pembanding/Turut Tergugat IX : Rohana Binti H. Jakaria Diwakili Oleh : ANWAR, SE., SH.
Pembanding/Turut Tergugat X : Abdollah Bin H. Jakaria Diwakili Oleh : ANWAR, SE., SH.
Pembanding/Turut Tergugat XI : Burhanuddin Bin H. Jakaria Diwakili Oleh : ANWAR, SE., SH.
Pembanding/Turut Tergugat XII : Abdul Karim Bin H. Yusuf Diwakili Oleh : ANWAR, SE., SH.
Pembanding/Turut Tergugat XIII : Hafsah Binti H. Yusuf Diwakili Oleh : ANWAR, SE., SH.
Pembanding/Turut Tergugat XIV : Syamsuddin Bin H. Yusuf Diwakili Oleh : ANWAR, SE., SH.
Terbanding/Penggugat I : Abidin bin H.M. Amin Diwakili Oleh : Dedi Sadikin,SH
Terbanding/Penggugat II : Drs. Ismail bin Ahad Diwakili Oleh : Dedi Sadikin,SH
Terbanding/Penggugat III : Mustamin, S.Pd., bin Hasan Diwakili Oleh : Dedi Sadikin,SH
261 — 177
- Menyatakan menerima permohonan banding dari Para Pembanding;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 1342/Pdt.G/ 2020/PA.Bm. tanggal 31 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syaban 1442 Hijriyah, dengan perbaikan amar sebagai berikut
- Dalam Konvensi :
- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menetapkan bahwa penguasaan obyek sengketa (wakaf
) oleh Para Pembanding atau orang lain yang memperoleh hak darinya adalah perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Para Pembanding/Tergugat dengan Turut Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Terbanding/Penggugat selaku Nadzir untuk mengelola wakaf sesuai Peruntukannya bila perlu dengan bantuan alat Negara;
- Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Bima tanggal 8 Pebruari 2021;
- Menolak gugatan selebihnya;
Dalam Konvensi :Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara a quo bukanlahpengesahan wakaf karena wakaf telah dilaksanakan secara sah dan menuruttata cara dan prosedur yang telah ditentukan oleh Peraturan Pemerintah Nomor28 Tahun 1977 tetang Perwakapan Tanah Milik (Peraturan wakaf yang lama)sebelum berlaku UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 dan PeraturanPemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Wakaf;Menimbang, bahwa Pasal 70 UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004menetapkan bahwa perbuatan hukum wakaf
yang dilakukan menurut peraturanyang terdahulu (Paraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977) tetap sahsepanjang tidak bertentangan dengan Paraturan PerundangUndangan yangbaru;Menimbang, bahwa dari suratsurat bukti yang ada telah ternyata bahwaperistiwa wakaf dalam perkara a quo telah dilakukan didepan Kepala KantorUrusan Agama Kecamatan Woha selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf;Menimbang, bahwa oleh karena itu akta ikrar wakaf tersebut adalah aktaautentik berdasarkan ketentuan Pasal 1868 KUH.
Mtr.autentik, karena baru dianggap sah setelah adanya pengesahan danPenetapan/Putusan pengadilan tidak bisa berlaku surut (Asas Retro Aktif);Menimbang, bahwa akta ikrar wakaf yang dibuat oleh/dihadapan PejabatPembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) mempunyai kekuatan mengikat setelah ditanda tangani;Menimbang, bahwa Para Pembanding menurut hukum mempunyai hakuntuk mengajukan gugatan pembatalan wakaf ke Pengadilan jika menurutpendapatnya bahwa wakaf telah dilakukan bertentangan dengan hukum Islamatau Peraturan
PerundangUndangan yang lain yang berlaku, bukan dengancara sepihak mengambil alin benda wakaf yang sah tanpa melalui prosesperadilan;Menimbang, bahwa perbuatan Para Terbanding dengan cara tersebutdiatas adalah perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata;B.
Dalam Konvensi :1.2.5.Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;Menetapkan bahwa penguasaan obyek sengketa (wakaf) oleh ParaPembanding atau orang lain yang memperoleh hak darinya adalahperbuatan melawan hukum;Menghukum Para Pembanding/Tergugat dengan Turut Tergugat untukmenyerahkan obyek sengketa kepada Terbanding/Penggugat selakuNadzir untuk mengelola wakaf sesuai Peruntukannya bila perludengan bantuan alat Negara;Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang dilaksanakan olehJurusita Pengadilan
194 — 56
Bahwa adapun tanah pada angka 2 huruf b tersebut di atas (tanah yang bersertifikatNo. 146) telah diwakafkan oleh Tergugat I kepada Tergugat IJ, sesuai dengan AktaIkrar Wakaf Nomor W.3/01 /XX Tahun 1993 Tanggal 6 Oktober 1993 di depan KantorUrusan Agama Amplas;4. Bahwa Penggugat tidak mengetahui dan tidak menyetujui jika tanah seluas 1.410 m?
Bahwa selain itu Tergugat I dan Tergugat 11 tidak mengikut sertakan Penggugat didalam surat wakaf tersebut serta Penggugat tidak ada tanda tangan di dalam ikrarwakaf;6. Bahwa tanah seluas 1410 m?
adalah termasuk milik Penggugat, akan tetapitanah tersebut diwakafkan oleh Tergugat I tanpa sepengetahuan dan seizin dariPenggugat, selain itu tanah yang diwakafkan sebagian masih kosong, maka sangatwajar dan beralasan hukum jika wakaf tanah seluas 1.410 m? dari Tergugat I kepadaTergugat 11 sesuai Akta Ikrar Wakaf No : W.3/01/XX Tahun 1993 Tanggal 6 Oktober1993 dibatalkan;8.
Bahwa adapun tanah tapak berdirinya masjid Nurul Iman seluas 30 m x 20 m, demikemaslahatan ummat, dan demi untuk menyiarkan Agama Islam dan agar dibelakanghari tidak terjadi gugat menggugat, untuk itu mohon Majelis Hakim untuk menetapkantanah tapak berdirinya masjid Nurul Iman hanya seluas 30 m x 20 m adalah sebagaitanah wakaf;9.
Menyatakan wakaf terhadap tanah seluas 1.410 m? dari Tergugat I kepadaTergugat II sesuai Akta Ikrar Wakaf Nomor : W.3/01 /XX Tahun 1993 Tanggal 6Oktober 1993 batal demi hukum;3. Menyatakan tanah tapak masjid Nurul Iman seluas 30 m x 20 m adalah tanah yangdiwakafkan;4. Menyatakan tanah seluas 30 m x 20 m adalah milik Penggugat dan Tergugat I5. Menghukumkan kepada para Tergugat untuk menyerahkan tanah pada angka 4tersebut diatas kepada Penggugat;6.
152 — 26
236 — 134
M E N G A D I L I
DALAM KONVENSI
Dalam Eksepsi
- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;
Dalam Pokok Perkara
- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
DALAM REKONVENSI
- Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagian;
- Menyatakan tanah wakaf Seluas 3.210 M2
, SHM No. 104dan tanah wakaf seluas 13.100 M2 , SHM.
No.251, atas nama Kadapi Kadiso, yang terletak di Kelurahan Sumberejo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, sejak tanggal 13 Agustus 2021, sah sebagai tanah wakaf.
- Menyatakan Yayasan Haji Muhammad Cheng hoo Banyuwangi Pengesahan Pendirian Badan Hukum Nomor AHU-0012815.AH.01.04.Tahun 2019 sebagai Nadzir yang sah atas tanah wakafSeluas 3.210 M2, SHM No. 104dan tanah wakaf seluas 13.100 M2 , SHM.
Banyuwangi, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
- Utara : Sungai
- Timur : Perumahan warga dan Jalan Paving
- selatan : Jalan Umum/Desa
- Barat : Perumahan warga
- Memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk mendaftarkan tanah wakaf
255 — 113
- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menetapkan Akta Ikrar wakaf/Akta pengganti Akta Ikrar wakaf tangggal, 31 Juli 2003 No. K.10.18/BA.03 Tahun 2003 2/59/VII/2003 yang dibuat dihadapan Drs.
Adang Yusuf, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar wakaf tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Menetapkan Sertifikat tanah wakaf No. 01702 yang dicoret menjadi Nomor : 00001 Desa Singaparna atas nama Nadzir H. Iding R. Priyatna (Ketua), H. Muhyidin (sekretaris) dan H.
Engkon (Bendahara) terletak di Blok babakan Karang, Surat Ukur No. 000259/Singaparna/2003 tanggal 05 Nopember 2003 seluas 570 M2, pembukuan tanggal 3 Pebruari 2003 yang diganti tahunnya menjadi 2004, Penerbitan Sertipikat tanggal 3 Pebruari 2003 yang diganti tahunnya menjadi 2004, tidak mempunyai kekuatan hukum ;
- Memerintahkan Kantor Agraria Kabupaten Tasikmalaya sekarang Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tsikmalaya membatalkan Sertifikat tanah wakaf No. 01702 yang dicoret
365 — 143
235 — 140
PENETAPANNomor 1120/Pdt.G/2018/PA.Pbr.KFSeeDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentupada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapansebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara wakaf antara:Penggugat, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaanKaryawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal diXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.
Nomor : 823 GSU Nomor : 1468/1991 tanggal 10 Agustus1991 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan, Kotamadya PekanbaruHIlm 9 dari hlm 9 Penetapan Nomor 1120/Pdt.G/2018/PA.br10.sekarang WAKAF Nomor : 12 SU Nomor : 2166/2016 tanggal 15 Januari 2016 NIB.21851 Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru;Bahwa MUSHALLA AL AMAL tersebut pada masa orang tua Pemohon masihhidup sering dipergunakan oleh masyarakat terutama masyarakat setempat untukberibadah seperti shalat;Bahwa akan tetapi setelah
untuk mengelola dan mengurus hartabenda wakaf dari orang tua Pemohon karena sudah lanjut usia dan sakitsakitan;Bahwa karena Nadzir yang masih hidup sudah berusia lanjut dan sakit sakitanmaka Nadzir tersebut mengembalilkan Asli Sertipikat Hak Wakaf Nomor : 823 GSUNomor : 1468/1991 tanggal 10 Agustus 1991 Kelurahan Simpang Baru KecamatanTampan, Kotamadya Pekanbaru sekarang WAKAF Nomor : 12 SU Nomor :2166/2016 tanggal 15 Januari 2016 NIB. 21851 Kelurahan Tuah Karya, KecamatanTampan, Kota Pekanbaru
kepada Pemohon selaku ahli waris dariXXXXKXXXXXXKXKXKXKXKKKKKXjBahwa karena berdasarkan keterangan dari 3 (tiga) Nadzir yang masih hiduptersebut mengatakan bahwa tanah bekas bangunan MUSHALLA AL AMAL dahuluyang membelinya adalah orang tua Pemohon maka Pemohon bersedia menerimaAsli Sertipikat Hak Wakaf Nomor : 823 GSU Nomor : 1468/1991 tanggal 10 Agustus1991 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan, Kotamadya Pekanbarusekarang WAKAF Nomor : 12 SU Nomor : 2166/2016 tanggal 15 Januari 2016;Bahwa mengingat
Menyatakan Batal HAK WAKAF dahulu Nomor : 823 GSU Nomor : 1468/1991tanggal 10 Agustus 1991 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan, KotamadyaPekanbaru sekarang WAKAF Nomor : 12 SU Nomor : 2166/2016 tanggal 15 Januari2016 NIB. 21851 Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru atasNama Pemegang Hak yaltu : xxxxXXxXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXSeHagalNADZIR MUSHALLA AL AMAL;3.
274 — 153
206 — 24
209 — 94
, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1440 Hijriyah yang dimohonkan banding dengan perbaikan amar sebagai berikut:
- Menolak eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
- Mengabulkan gugatan para Penggugat/para Terbanding sebagian;
- Memerintahkan kepada Turut Tergugat VI/Turut Terbanding VI (Ketua Badan Perwakilan Wakaf
Indonesia Kota Tangerang) untuk mengganti dan membentuk kepengurusan nazhir baru atas wakaf dalam perkara ini;
- Menolak gugatan para Penggugat/para Terbanding selebihnya;
- Memerintahkan kepada para Turut Tergugat untuk mentaati isi amar putusan ini;
Dalam Eksepsi:
Dalam pokok perkara:
5.
PUTUSANNomor 0061/Pdt.G/2019/PTA.Btn.ellos Aue DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadiliperkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telahmenjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Perbuatan Melawan Hukumatas Tanah Wakaf antara :PEMBANDING, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,bertempat tinggal di KOTA TANGERANG, memberikan kuasakepada Arias Rahadian, SH., Advokat/Penasehat Hukum yangberalamat di Banjar
Memerintahkan kepada Ketua Badan Wakaf Indonesia Kota Tangeranguntuk mengganti dan membentuk kepengurusan nazhir baru atas wakafdalam perkara ini;3. Menolak gugatan Para Penggugat selebihnya;Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 0061/Pdt.G/2019/PTA.Btn4. Memerintahkan kepada para Turut Tergugat untuk mentaati isi amarputusan ini;5.
, dan pasal 56 ayat (1) Peraturan PemerintahNomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 41Tahun 2004 Tentang Wakaf;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim TingkatBanding sependapat dan dengan mengambil alin pendapat Majelis HakimTingkat Pertama yang telah memberi pertimbangan bahwa eksepsi yangdiajukan oleh Turut Tergugat I/Pembanding dan Turut Tergugat II/TerbandingIl secara substansial bukan eksepsi yang menyangkut kewenangan relatifmaupun absolut, sehingga diputus
Rogayah;Menimbang, bahwa keberatan Turut Tergugat I/Pembanding tersebuttidak dapat dipertimbangkan, karena perkara a quohanya berkenaan denganperbuatan melawan hukum dan penggantian kepengurusan nazhir baru,bukan berkaitan langsung dengan objek wakaf.
Memerintahkan kepada Turut Tergugat Vl/Turut Terbanding VI (KetuaBadan Perwakilan Wakaf Indonesia Kota Tangerang) untuk menggantidan membentuk kepengurusan nazhir baru atas wakaf dalam perkara ini;3. Menolak gugatan para Penggugat/para Terbanding selebihnya;Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 0061/Pdt.G/2019/PTA.Btn4. Memerintahkan kepada para Turut Tergugat untuk mentaati isi amarputusan ini;5.
Pembanding/Penggugat II : Drs. H. Humaidi Husen, S.H., M.H.
Pembanding/Penggugat III : Bakat Tya Maya Yogha, S.H., M.H.
Terbanding/Tergugat I : KH. DJAHURI AMIN
Terbanding/Tergugat II : Drs. Sahwandi Damiri, MM.
280 — 290
dapat diungkap kembali yang menjadi tuntutan permasalahangugatan class action Para Penggugat/Para Pembanding dalam pokok perkaraterhadap tanah wakaf keberatan atas proses terjadi ikrar wakaf dan YayasanMakam Balung, yang dilakukan oleh Para Tergugat/Para Terbandingmerupakan perbuatan melawan hukum dan harus dibatalkan.
Dan dalam rangka pemenuhanadministrasi sesuai Pasal 17 s/d Pasal 21 dan 33 UndangUndang Nomor 41Tahun 2004 Tentang Wakaf, jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2006Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf,jo.
Pasal 215 ayat (6) dan Pasal 218 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam KH.Djahuri Amin sebagai Wakif telah melakukan Ikrar Wakaf dihadapan PejabatPembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kepala Kantor Urusan Agama KecamatanCitangkil, karena ketentuan tersebut mensyaratkan adanya Ikrar Wakaf, AktaIkrar Wakaf dan Salinan Ikrar Wakaf;Menimbang, bahwa dengan dasar Surat Pernyataan Camat CitangkilNomor: 450/2094/Kesos tanggal 7 Juni 2013, menyatakan bahwa CamatCitangkil memberikan Kuasa atau mewakilkan kepada KH.
Menurut Majelis HakimTingkat Banding sudah benar sesuai dengan pendapat Abu Yusuf dalam bukuHukum Perwakafan Kontemporer Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positifhalaman 42 43, Jika Wakif tidak menunjuk Nazhir atau Nazhir telah meninggaldunia maka penerima wakaf berhak untuk mengelola harta benda wakaf.
Tanah yangdijadikan obyek wakaf tersebut berupa hak atas tanah yang sudah maupunbelum terdaftar/tidak tercatatnya tanah Makam Balung sendiri menurutHHHalaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2019/PTA.Btnketentuan Pasal 16 ayat (2) huruf a UndangUndang Nomor 41 tahun 2004Tentang Wakaf, jo.