TELEN, ATAS TANAH DIKABUPATEN KUTAITIMUR, PROPINSI KALIMANTAN TIMUR, DITETAPKAN DI JAKARTA,SELUAS 6.489,23 HEKTAR, PADA TANGGAL 18 SEPTEMBER 2007; KEPUTUSAN BUPATI KUTAI TIMUR NOMOR: 188.4.45/017/Eko.11/2015TENTANG PEMBERIAN REVISI IZIN USAHA PERKEBUNAN ( IUP ) PT.TELEN UNTUK KEPERLUAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT SELUAS +Halaman 6 dari 136 halaman, Putusan Nomor 23/G/LH/2016/PTUNSMD6.369 HEKTAR YANG TERLETAK DI KECAMATAN KARANGANKABUPATEN KUTAI TIMUR, DITETAPKAN DI SANGATTA, PADATANGUGAL, 28 JANUARL

terbuktimasuk dalam kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) seluas 87,61 Ha(delapan puluh tujuh koma enam puluh satu perseratus hektar), sehinggaKeputusan Tergugat I adalah batal atau tidak sah; Bahwa berdasarkan Peta Lampiran Surat Keputusan Gubernur PropinsiKalimantan Timur Nomor. 050/K.443/1999 tentang Penetapan HasilPaduserasi Antara Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) denganTata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) Propinsi Kalimantan Timur, tanggal1 Nopember 1999 terhadap Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor.188.4.45

Tanggal 13 Juli2017 telah mengemukakan halhal dan alasanalasan yang pokoknya sebagaiberikut :Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah padahari Ahad, tanggal 20 Juni 1990, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, sesuaidengan duplikat kutipan Akta Nikah Nomor 40/13/VI/1990, tanggal 13 Juli2017;Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai surat izinperceraian dari Bupati Luwu Utara Nomor : 188.4.45/07

Tertanggal 31 Juli 2017 dinyatakanmediasi tersebut tidak berhasil;Bahwa oleh karena mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidakberhasil, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang maksud dantujuannya dipertahankan oleh Penggugat;Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Surat Keputusan BupattLuwu Utara Nomor 188.4.45/07/BKPSDM/VI/2017, tertanggal 22 Juni 2017,tentang pemberian izin perceraian;Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengarjawaban maupun tanggapan, karena

Bahwa pemohon sebagai pegawai Negeri Sipil sudah mendapat surat izinperceraian dari Bupati Luwu Utara, sebagaimana Surat Keputusan Bupati LuwuUtara No. 188.4.45/14/BKDD/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012.Berdasarkan alasan/dalildalil diatas, pemohon mohon agar Ketua PengadilanAgama Masamba cq majelis hakim kiranya memeriksa dan mengadili perkara iniuntuk memutuskan sebagai berikut :Primer :1. Mengabulkan permohonan pemohon.2.

kesimpulannya yang pada pokoknyatetap pada pendiriannya untuk menalak Termohon ;4Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepadahalhal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sepertidiuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa pemohon sebagai pegawai Negeri Sipil sudah mendapatsurat izin perceraian dari Bupati Luwu Utara, sebagaimana Surat Keputusan BupatiLuwu Utara No. 188.4.45

yangbersangkutan di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22November 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara Palu pada tanggal 23 November 2017 dengan Register PerkaraNomor: 20/G/2017/PTUN.PL, dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapanpada tanggal 21 Desember 2017, dengan mengemukakan halhal sebagaiberikut:Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah SuratKeputusan Bupati Morowali Nomor: 188.4.45

Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati MorowaliNomor: 188.4.45/Kep.0235/DPMDP3A/2017 tentang Pengesahan danPengangkatan Kepala Desa Lele Kecamatan Bahodopi KabupatenMorowali Masa Jabatan 20172023 atas nama Junaedin, tanggal 16Oktober 2017;3.Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusannya berupa SuratKeputusan Bupati Morowali Nomor: 188.4.45/Kep.0235/DPMDP3A/2017tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Lele KecamatanBahodopi Kabupaten

Sehingga Gugatan Penggugat tidak relevanmempermasalahkan hasil pemilinan kepala desa dan kemudian memintapencabutan Surat Keputusan Nomor:188.4.45/Kep.0235/DPMDP3A/2017 tentang Pengesahan danPengangkatan Kepala Desa Lele Kecamatan Bahodopi KabupatenMorowali Masa Jabatan 20172023 tanggal 16 Oktober 2017 atas namaJunaedin:Bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (1) Peraturan Bupati Morowali Nomor25 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Daerah KabupatenMorowali Nomor 3 Tahun 2015, menyebutkan:Apabila

Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.Menyatakan sah dan mengikat Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor:188.4.45/Kep.0235/DPMDP3A/2017 tentang Pengesahan danPengangkatan Kepala Desa Lele Kecamatan Bahodopi KabupatenMorowali Masa Jabatan 20172023 tanggal 16 Oktober 2017 atas namaJunaedin;3.

Bukti P 1: Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor:188.4.45/Kep.0235/DPMDP3A/2017 tentang Pengesahandan Pengangkatan Kepala Desa Lele Kecamatan BahodopiKabupaten Morowali Masa Jabatan 20172023, atas namaJunaedin, tanggal 16 Oktober 2017 (Sesuai dengan asli);2 Bukti P 2 : Berita Acara Penetapan Bakal Calon menjadi Calon KepalaDesa Lele Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Tahun2017 Nomor: 10/BA/Pan.PILKADES/VII/2017, tanggal 19Juli 2017 (tanpa asli);3. Bukti P 3 : Surat dari MD.

MUJAHIDINIBRAHIM, Msi, di angkat sebagai Sekertaris Daerah kabupaten LuwuUtara yang memiliki kedudukan dan jabatan sebagai Kepala SatuanKerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Sekretariat Daerah KabupatenLuwu Utara yang sekaligus juga menjabat selaku PenggunaAnggaran pada Sekertariat Daerah Kabupaten Luwu Utara.Bahwa selanjutnya berdasarkan Keputusan Bupati Luwu UtaraNomor 188.4.45/71/III/2011 tentang perubahan atas lampiranKeputusan Bupati Nomor 188.4.45/23/I/2011 tentang PenunjukanPejabat...Pejabat

dokumen anggaran atas beban pengeluaranpelaksanaan kegiatan. melaporkan pelaksanaan penyelesaian atau perkembanganpelaksanaan kegiatan pengadaan barang / jasa kepada PA atauKPA. menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang / jasa kepada PAatau KPA dengan berita acara penyerahan.Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan program / kegiatanpengadaan tanah untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di lingkupSekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara tersebut berdasarkanSurat Keputusan (SK) Bupati Luwu Utara Nomor 188.4.45

MUJAHIDINIBRAHIM, Msi, di angkat sebagai Sekertaris Daerah kabupaten LuwuUtara yang memiliki kedudukan dan jabatan sebagai Kepala SatuanKerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Sekretariat Daerah KabupatenLuwu Utara yang sekaligus juga menjabat selaku PenggunaAnggaran pada Sekertariat Daerah Kabupaten Luwu Utara.Bahwa selanjutnya berdasarkan Keputusan Bupati Luwu UtaraNomor 188.4.45/71/III/2011 tentang perubahan atas lampiranKeputusan Bupati Nomor 188.4.45/23/I/2011 tentang PenunjukanPejabat Pembuat Komitmen

MUSLIMIN SIMMAR dengan Lel.BURHANUDDIN pada tanggal 18 Februari 2011.1(satu) Lembar Surat Keputusan Bupati Luwu UtaraNo. 188.4.45/75/III/2011 tentang pembentukan Tim penilaiharga tanah.1(satu) Lembar Surat Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor :188.4.45/12/1/2011 tentang Pembentukan Panitia PengadaanTanah untuk pelaksanaan pembangunan PrasaranaPemerintah dan kepentingan umum dalam wilayah KabupatenLuwu Utara1(satu) lembar surat undangan sosialisasi Nomor : 005 / 185 /Pemerintahan Umum , tanggal 17 Maret

BURHANUDDIN pada tanggal 18 Februari 2011.1(satu) Lembar Surat Keputusan Bupati Luwu UtaraNo. 188.4.45/75/1II/2011 tentang pembentukan Tim penilaiharga tanah.1(satu) Lembar Surat Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor :188.4.45/12/1/2011 tentang Pembentukan Panitia PengadaanTanah untuk pelaksanaan pembangunan PrasaranaPemerintah dan kepentingan umum dalam wilayah KabupatenLuwu Utara1(satu) lembar surat undangan sosialisasi Nomor : 005 / 185 /Pemerintahan Umum , tanggal 17 Maret 2011.1(satu) Lembar Surat

Hal. 4 dari 35 Hal.11.12.Bahwa penerbitan Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor: 188.4.45 525yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan dengan UndangundangNomor 6 Tahun 2016 tentang Desa yaitu Pasal 39 ayat (1) yang berbunyi(1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitungsejak tanggal pelantikan;Dengan demikian maka Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor: 188.4.45 525 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Air Long Kecamatan MajeKabupaten Kaur Tahun 2016 yang diterbitkan oleh Tergugat padatanggal

Andi Sariming, SH Kepala Dinas Pendidikan,Olahraga dan Pemuda Kabupaten Luwu Utara atas nama Bupati)dengan Nomor : 188.4.45/60/DIKORDALU/VIII/2011 tanggal 26Agustus 2011. Pengangkatan mana telah dilakukan padahalTerdakwa H.

Andi Sariming, SH selaku Kepala Dinas Pendidikan,Olahraga dan Pemuda Kabupaten Luwu Utara atas nama Bupati)dengan Nomor : 188.4.45/60/DIKORDALU/VIII/2011 tanggal 26Agustus 2011. Pengangkatan mana telah dilakukan padahal saksiH.

Rek.0910030000006202 Tanggal 19 Januari1 (satu) Rangkap foto copy Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor :188.4.45/10/DIKORDALU/II/2011 Tanggal 25 Februari 2011 TentangPerubahan atas Lampiran Keputusan Bupati Nomor : 188.4.45 / 40.a/ DIKORDALU / / 2011 Penetepan Panitia Penerima Hasil PekerjaanLingkup Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda Kabupaten LuwuUtara TA. 2011, beserta lampiran Susunan Panitia Penerima HasilPekerjaan pada Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda KabupatenLuwu Utara TA. 2011 ; 1 (satu

Masamba ;e 1 (satu) rangkap Keputasan Bupati Luwu Utara Nomor :188.4.45/60/DIKORDALU/VIII/2011 tanggal 26 Agustus2011 tentang Perubahan atas Lampiran KeputusanBupati Luwu Utara Nomor : 188.4.45/09/ DIKORDALU/1/2011 tentang Pengangkatan Pejabat PenatausahaKeuangan (PPK), Pejabat yang Menandatangani BuktiPenerimaan Kas dan Bukti Penerimaan Lainnya, PejabatPelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) serta Pejabat PembuatKomitmen (PPKm) pada Dinas Pendidikan, Olahraga danPemuda Kabupaten Luwu Utara besrta lampiran

Telen,atas tanah di Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur, ditetapkandi Jakarta, seluas 6.489,23 Hektar, pada tanggal 18 September 2007;Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 188.4.45/017/Eko.11/2015 tentangPemberian Revisi Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Telen Untuk KeperluanPerkebunan Kelapa Sawit seluas + 6.369 Hektar yang terletak diHalaman 3 dari 44 halaman.

Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 188.4.45/017/Eko.11/2015tentang Pemberian Revisi Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT.

Bahwa berdasarkan Peta Lampiran Surat Keputusan MenteriKehutanan Republik Indonesia Nomor SK.718/Menhutll/2014tentang Kawasan Hutan Propinsi Kalimantan Timur dan PropinsiKalimantan Utara tanggal 29 Agustus 2014, terhadap KeputusanBupati Kutai Timur Nomor 188.4.45/017.Eko11/2015 tentangPemberian Revisi Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT.

Memerintahkan Tergugat II untuk mencabut Keputusan Bupati Kutai TimurNomor 188.4.45/017/Eko.11/2015 tentang Pemberian Revisi Izin UsahaPerkebunan (IUP) PT. Telen Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawitseluas + 6.369 Hektar yang terletak di Kecamatan Karangan, KabupatenKutai Timur, ditetapkan di Sangatta, pada tanggal 28 Januari 2015;5.

Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 188.4.45/017/Eko.11/2015tentang Pemberian Revisi Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit seluas+ 6369 Hektar yang terletak di Kecamatan Karangan, Kabupaten KutaiTimur, tanggal 28 Januari 2015;Seharusnya terhadap objek sengketa huruf a di atas, yakni berupba HGUA.n. PT.

kuasanya sedangkan Tergugat datang menghadap dipersidangan.Bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir di persidangan, maka Majelis Hakimberusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya kepada Penggugatdengan Tergugat diberikan kesempatan untuk menempuh proses mediasi akan tetapimediator menyatakan dalam laporannya bahwa mediasi telah dilaksanakan namun tidakberhasil.Bahwa Penggugat sebagai pegawai negeri sipil telah memperoleh izin dari atasannyaberdasarkan Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 188.4.45

RepublikIndonesia Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, makaPenggugat dengan Tergugat telah pula diberikan kesempatan untuk menempuh prosesmediasi dengan mediator Mahdys Syam, S.H., namun berdasarkan laporan mediatortersebut bahwa upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil.Menimbang, bahwa terkait status Penggugat sebagai pegawai negeri sipil KabupatenLuwu Utara, dalam hal ini Penggugat telah memperoleh izin yang diterbitkan oleh BupatiLuwu Utara berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 188.4.45

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

• Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-374 TAHUN 2021 tentang Penyelesaian Perselisihan / Sengketa Pemilihan Kepala Desa Jawi Pemilihan Kepala Desa Serentak Dimasa Pandemi Covid-19 Tahun 2021 Tanggal 22

Maret 2021;

Bahwa, pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkanizin untuk bercerai berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 188.4.45/ 15/BKDD/XII/2012, yang dikeluarkan oleh Bupati Luwu Utara tanggal 17Desember 2012 ;.

bersama, namun tidakberhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutupuntuk umum dengan membacakan surat permohonan pemohon denganperubahan pada posita Nomor 2 tertulis anakanak tersebut ikut bersamapemohon dan termohon, yang seharusnya anakanak tersebut ikut bersamatermohon dan yang lainnya tetap dipertahankan oleh pemohon ;Bahwa, pemohon sebelum mengajukan permohonan cerai diPengadilan Agama Palopo, telah mendapat izin perceraian yang dikeluarkanoleh Bupati Luwu Utara Nomor : 188.4.45

HAJ MUJAHIDIN IBRAHIM, M.si diangkat sebagai Sekertaris DaerahKabupaten Luwu Utara yang memiliki kedudukan dan jabatan sebagai KepalaSatuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Sekretariat Daerah KabupatenLuwu Utara yang sekaligus juga menjabat selaku Pengguna Anggaran padaSekertariat Daerah Kabupaten Luwu Utara;Bahwa selanjutnya berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor188.4.45/71/III/2011 tentang perubahan atas lampiran Keputusan Bupati Menimbang ..........Nomor 188.4.45/23/I/2011 tentang Penunjukan

Kemudian sebagai tindak lanjut dari rapatsosialisasi tersebut maka di bentuk Tim Penilai Harga Tanah melalui SKBupati nomor 188.4.45/75/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 yang terdiri dari :1. DRS ANNAS (Ketua / Kantor BPN Kab. Luwu2. MUHAMMAD PAJAR, SP (Sekertaris / Dinas Pertanian) ;3. TUKA (Anggota / Dinas Pekerjaan Umum);4. IDHAM NUR G (Anggota / KPP Pratama Palopo);5. SAHIRUDDIN (Anggota / Bagian Adm.

Kemudian sebagai tindak lanjut dari rapat Menimbang ..........37sosialisasi tersebut maka di bentuk Tim Penilai Harga Tanah melalui SKBupati nomor 188.4.45/75/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 yang terdiri dari :1. DRS ANNAS (Ketua / Kantor BPN Kab. Luwu2. MUHAMMAD PAJAR, SP (Sekertaris / Dinas Pertanian) ;3. TUKA (Anggota / Dinas Pekerjaan Umum);4. IDHAM NUR G (Anggota / KPP Pratama Palopo);5. SAHIRUDDIN (Anggota / Bagian Adm.

SAMIR,Sst.Mk,Map,dkk dari Pusat Laboratorium Pusat Polri LaboratoriumForensik CabangPNA CE mm meante 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 188.4.45/75/11/2011 tentang pembentukan Tim penilai harga tanah;e 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor : 188.4.45/12/1/2011 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah untukpelaksanaan pembangunan Prasarana Pemerintah dan kepentinganumum dalam wilayah Kabupaten Luwue 1( satu ) buah sertifikat tanda bukti hak milik No. 552 atas

SAMIR,Sst.Mk,Map,dkk dari Pusat Laboratorium Pusat Polri Laboratorium ForensikCabang Makassar; 681 (satu) Lembar Surat Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 188.4.45/75/11/2011 tentang pembentukan Tim penilai harga tanah;1 (satu) Lembar Surat Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor : 188.4.45/12/1/2011 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah untuk pelaksanaanpembangunan Prasarana Pemerintah dan kepentingan umum dalamwilayah Kabupaten Luwu Utara 51 ( satu ) buah sertifikat tanda bukti hak milik No. 552

Bupati No. 188.4.45/192/415.10.10/2010, tentang persetujuan bantuan keuangan kepada Desa untuk program pengamanan tanggul Sungai kali Brantas berbasis partisipatif di Kab.

Bupati No. 188.4.45/192/415.10.10/2010, tentang persetujuan bantuankeuangan kepada Desa untuk program pengamanan tanggul Sungai kaliBrantas berbasis partisipatif di Kab.

masyarakat(Pokmas) dalam Pengamanan Tanggul Sungai Kali Brantas berbasis partisipatifdilakukan melalui kegiatan pengembangan potensi ekonomi yang memanfaatkanbantaran dan badan sungai dengan tetap mengikuti kaedahkaedah pengelolaan sungai ,tidak mengganggu aliran air, tidak menimbulkan erosi serta pencemaran makaPemerintah Kabupaten Jombang memberikan bantuan keuangan kepada desa untukProgram Pengamanan Tanggul Sungai Kali Brantas berbasis partisipatif ;Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Jombang Nomor 188.4.45

Bupati No. 188.4.45/192/415.10.10/2010, tentang persetujuan bantuan keuangankepada Desa untuk program pengamanan tanggul Sungai kali Brantas berbasispartisipatif di Kab.

Kabupaten Jombang. ; Menimbang, bahwa pada tahun 2010, Desa Jatigedong mendapatkan bantuan danasebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah), sesuai dengan Surat Keputusan BupatiJombang Nomor 188.4.45/192/415.10.10/2010 tanggal 08 Nopember 2010 Tentang PersetujuanBantuan Keuangan Kepada Desa Untuk Program Pengamanan Tanggul Sunga Kali BrantasBerbasis Partisipatif di Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2010 ; Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Desember 2010, bantuan keuangan dalam ProgramPengamanan

Bupati No. 188.4.45/192/415.10.10/2010, tentang persetujuan bantuankeuangan kepada Desa untuk program pengamanan tanggul Sungai kali Brantas berbasis partisipatif di Kab.

pemberiannafkah dari Pemohon pada hal Pemohon sebagaiseorang suami telah berusaha secara maksimal danselalu menuruti kKemauna Termohon;e Termohon mulai berani dan tidak patuh kepada Pemohone Termohon selalu melarang Pemohon untuk bertemudengan orang tua Pemohon;e Termohon selalu bertindak semuanya tanpa memberitahuPemohon terlebih dahulu;e Termohon tidak mau mendengarkan nasihat Pemohon;Bahwa, Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil telahmendapatkan izin untuk bercerai berdasarkan SuratKeputusan 188.4.45

ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatuhalangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan atas perkara ini tetapdilanjutkan meskipun diluar hadirnya Termohon;Bahwa, oleh majelis hakim telah diupayakan perdamaiandengan menunjuk saudara Hapsah, S.Ag.M.H. sebagai mediator danberdasarkan laporan mediator ternyata mediasi tersebut dinyatakantidak berhasil ;Bahwa, Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil, telahmengajukan surat izin perceraiannya yang diterbitkan oleh Bupati LuwuUtara, Nomor : 188.4.45

diKepaniteraan Pengadilan Agama Masamba, di bawah Register Perkara Nomor58/Pdt.G/2015/PA Msb, tanggal 02 Februari 2015 dengan dalildalil sebagaiberikut :1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah padahari Kamis, Tanggal 09 September 2004, yang dicatat oleh Pegawai PencatatNikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten ;sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor 225/26/XI/2007, tanggal 28Nopember 2007 dan sebagai PNS Penggugat telah memiliki surat izin ceraidari Bupati , Nomor 188.4.45

dengan terlebin dahulu membacakan surat gugatanPenggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dan atas pertanyaanMajelis Hakim Penggugat menyatakan tetap pada dalildalil gugatannya ;Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka jawabanatau tanggapan Tergugat tidak dapat didengar untuk itu pemeriksaan perkaradilanjutkan dengan memeriksa alatalat bukti yang diajukan oleh Penggugat ;Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh suratizin Perceraian dari atasan Nomor 188.4.45

SKPersetujuan Bupati No&Tgl.NPHD Jml HibahdlterimaKONI (RP) 1.20.05.00.00.5.1 188.4.45/73/415.12/2008 180/580/415.34/2 400.000.000,17012008 29042008 008 21/KONUB/TV/2008300420081.20.05.00.00.5.1 188.4.45/73/415.12/2008 180/580/415.34/2 1.600.000.000,95.00.2008 29042008 00821/KONLJB/TV/200830042008Jumlah 2.000.000.000, 2009 1.20.08.00.00.5.1 188.4.45/43/415.10.10/2009 180/270/415.31/223012009 23022009 009 2.000.000.000,005/KONIJMB/11/2009240320091.20.08.00.00.5.1 188.4.45/164/415.10.10/2009 180/1072

/415.31/ 985.840.000,6082009 2092009 2009147/KONLJB/Ix/20093092009 2.985.840.000,Jumlah2010 1.20.08.00.00.5.1 188.4.45/29/415.10.10/2010 188/16/415.31/202.000.000.000,4012010 8022010 10022/KONI.JMB/11/20109022010Jumlah Tahun 2008,2009 dan 6.985.840.000,2010 Adapun dana hibah yang diterima PSSI Pengcab Jombang dari KONI adalah sebagai berikut :Tahun Proposal Reallsasi Pajak 15 % oleh KONIJml(RP) DiterimaPSSI(RP)2008 28042008 30042008299.980.500, 300.000.000.22092008 30102008 105.000.000, 595.000.0507.515.000

SKPersetujuan Bupati No&Tgl.NPHD Jml HibahdlterimaKONI (RP)1.20.05.00.00.5.1 188.4.45/73/415.12/2008 180/580/415.34/2 400.000.000,29042008 00817012008 21/KONUB/TV/2008300420081.20.05.00.00.5.1 188.4.45/73/415.12/2008 180/580/415.34/2 1.600.000.000,75092008 29042008 00821/KONI.JB/TV/200830042008Jumlah 2.000.000.000,1.20.08.00.00.5.1 188.4.45/43/415.10.10/2009 180/270/415.31/2 2.000.000.000,23012009 23022009 009 10 005/KONIJMB/T1/2009240320091.20.08.00.00.5.1 188.4.45/164/415.10.10/2009 180/1072/415.31

/ 985.840.000,6082009 2092009 2009147/KONI.JB/TX/20093092009 2.985.840.000,Jumlah2010 1.20.08.00.00.5.1 188.4.45/29/415.10.10/2010 188/16/415.31/20 2.000.000.000,4012010 8022010 10022/KONI.JMB/I1/20109022010Jumlah Tahun 2008,2009 dan 6.985.840.000,2010 Adapun dana hibah yang diterima PSSI Pengcab Jombang dari KONI adalah sebagaiberikut : Tahun Proposal Reallsasi Pajak 15 % oleh KONIJml(RP) DiterimaPSSI(RP)2008 28042008 30042008299.980.500, 300.000.000,22092008 30102008 105.000.000, 595.000.0507.515.000

terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Masamba, di bawah Register Perkara Nomor206/Pdt.G/2014/PA Msb, tanggal 2 Juni 2014 dengan dailildalil sebagai berikut :1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah padahari Rabu, tanggal 10 Juli 2002, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan seberang, sesuai denganDuplikat/Kutipan Akta Nikah Nomor 398/I/VIV/2002, tanggal 22 Juli 2013 dansebagai PNS Penggugat telah memiliki surat izin cerai dari Bupati, Nomor 188.4.45

untukrukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun Penggugattetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat ;Bahwa oleh karena upaya penasihatan tidak berhasil, selanjutnyapersidangan dilanjutkan dengan terlebin dahulu membacakan surat gugatanPenggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dan atas pertanyaanMajelis Hakim Penggugat menyatakan tetap pada dalildalil gugatannya ;Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh suratizin Perceraian dari atasan Nomor 188.4.45

Dan oleh sebab itu maka Surat Keputusan BupatiJombang Nomor : 188.4.45/338/415.10.10/2013, tertanggal 5 Desember2013, Tentang Pengangkatan Kepala Desa Masa Jabatan Tahun 2013 2019, yang di dalam konsiderannya memutuskan nomor 169 atas namaSudirman sebagai Kepala Desa Genukwatu, Kec. Ngoro, Kab. Jombang,adalah batal atau tidak sah karena lahir dari suatu peristiwa yang melanggarhukum atau peristiwa hukum yang menjadi motifasi lahirnya keputusantersebut sudah tidak relevan lagi.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati JombangNomor : 188.4.45/338/415.10.10/2013, tertanggal 5 Desember 2013,Tentang Pengangkatan Kepala Desa Masa Jabatan Tahun 2013 2019,yang di dalam konsiderannya memutuskan nomor 169 atas namaSudirman sebagai Kepala Desa Genukwatu, Kec. Ngoro, Kab.

Jombang ;3. dalam . .....Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan BupatiJombang Nomor : 188.4.45/338/415.10.10/2013, tertanggal 5 Desember2013, Tentang Pengangkatan Kepala Desa Masa Jabatan Tahun 2013 2019, yang di dalam konsiderannya memutuskan nomor 169 atas namaSudirman sebagai Kepala Desa Genukwatu, Kec. Ngoro, Kab. Jombang ;4.

Bahwa gugatan Penggugat adalah tidak dapat dibenarkan, sebab PerkaraNomor: 229/G/2013/PTUN.SBY, didaftarkan oleh Penggugat pada tanggal3 Desember 2013, sedangkan objek sengketa yaitu Keputusan TergugatNomor:188.4.45/338/415.10.10/2013 ditetapbkan pada tanggal 5 Desember2013, tentang Pengangkatan Kepala Desa Masa Jabatan Tahun20132019, nomor urut 169 atas nama SUDIRMAN sebagai Kepala DesaGenukwatu, Kec. Ngoro, Kab.Jombang.

Menyatakan Keputusan Tergugat Nomor: 188.4.45/838/415.10.10/2013tanggal 5 Desember 2013 tentang Pengangkatan Kepala Desa Masa JabatanTahun 20132019, nomor urut 169 atas nama Sudirman sebagai Kepala DesaGenukwatu adalah sah dan benar serta sesuai dengan ketentuan PeraturanPerundangundangan yang berlaku ;3.

Morowali yang diangkat berdasarkanSurat Keputusan Bupati Morowali Nomor 188.4.45/KEP/0244/DPMDP3A/2015tanggal 14 September 2015 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan KepalaDesa Tandaoleo Kecamatan Bungku Pesisir Kab. Morowali tertanggal 14September 2015 masa Jabatan 2015 sampai dengan 2021, Pada waktuwaktuyang tidak dapat ditentukan antara bulan Mei 2019 sampai dengan bulanDesember 2020 atau pada suatu waktu dalam tahun 2019 sampai Tahun 2021,bertempat di Desa Tandaoleo Kec.

Morowali sejak tanggal 14September 2015 sampai dengan 21 Juli 2021 berdasarkan Surat KeputusanBupati Morowali Nomor 188.4.45/KEP/0244/DPMDP3A/2015 tanggal 14September 2015 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Kepala DesaTandaoleo Kecamatan Bungku Pesisir Kab. Morowali. Pada waktu antara bulanMei 2019 sampai dengan bulan Desember 2020 atau pada suatu waktu dalamtahun 2019 sampai tahun 2021, bertempat di Desa Tandaoleo Kec. BungkuPesisir Kab.

)atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut berdasarkan Laporan HasilAudit (LHA) Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas PenyalahgunaanAPBDesa Tandaoleo Kecamatan Bungku Pesisir Tahun Anggaran 2019/2020oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Nomor 708/50/ITDKAB/2021tanggal 30 Juli 2021, yang dilakukan Terdakwa dengan cara atau uraianperbuatan sebagai berikut : Bahwa Terdakwa menjabat selaku Kepala Desa Tandaoleo Kec BungkuPesisir Kab Morowali,berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor :188.4.45

/KEP0237/DPMDP3A/2018, tanggal 03 November 2013, tentang PeresmianPengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Se KecamatanBungku Pesisir Kab Morowali;111) 1 Eksemplar Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 188.4.45/KEP0244/DPMDP3A/2015, tanggal 14 September 2015, tentangPemberhentian Dan Pengangkatan Kepala Desa TandaoleoKecamatan Bungku Pesisir Kab Morowali;112) 1 Eksemplar Surat Keputusan Kepala Desa Tandaoleo, nomor :141/01/SK.TDL/I/2020, tanggal O6 Januari 2020, tentangPemberhentian Dan

/KEP0237/DPMDP3A/2018, tanggal 03 November 2013, tentang PeresmianHalaman 49 dari 62 halaman Putusan Perkara Nomor 2/Pid.SusTPK/2022/PT PAL111)112)113)114)115)116)117)118)119)120)Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Se KecamatanBungku Pesisir Kab Morowali;1 Eksemplar Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 188.4.45/KEP0244/DPMDP3A/2015, tanggal 14 September 2015, tentangPemberhentian Dan Pengangkatan Kepala Desa TandaoleoKecamatan Bungku Pesisir Kab Morowali;1 Eksemplar Surat Keputusan

BUKTI TK II/PR Il2) TELAH MENCABUTKEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT IlPALANGKA RAYA NOMOR : 188.4.45/12/PEM TENTANG PENETAPANTAPAL BATAS WILAYAH KOTAMADYA TINGKAT Il PALANGKA RAYATERTANGGAL 24 PEBRUARI 1995 (Ic. Bukti P2) PEMBANDING/PENGGUGAT;BAHWA DENGAN DI CABUT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALADAERAH TINGKAT Il PALANGKA RAYA NOMOR : 188.4.45/12/PEMTENTANG PENETAPAN TAPAL BATAS WILAYAH KOTAMAD YA TINGKATIl PALANGKA RAYA TERTANGGAL 24 PEBRUARI 1995 (Ic.

BUKTI TK II/PR IIl2) TELAHMENCABUT KEPUTUSAN WALIKOTAMAD YA KEPALA DAERAH TINGKATIl PALANGKA RAYA NOMOR : 188.4.45/12/PEM TENTANG PENETAPANTAPAL BATAS WILAYAH KOTAMADYA TINGKAT Il PALANGKA RAYATERTANGGAL 24 PEBRUARI 1995 (Ic.

Il Palangka Raya Nomor : 188.4.45/12/PEM tentangPenetapan Tapal Batas Wilayah Kotamadya Tk.

Bahwa dalam SK Walikota Palangka Raya Nomor 31 Tahun 2004tentang Penetapan Tapal Batas dan Luas Wilayah Kecamatan danKelurahan Sekota Palangka Raya yang pada konsideranMemutuskan bagian Kedua yang berbunyi dengan berlakunyaKeputusan ini, maka Surat Keputusan Walikotamadya KepalaDaerah Tingkat Il Palangka Raya Nomor : 188.4.45/12/PEMtanggal 24 Pebruari 1995 tentang Penetapan Tapal Batas WilayahKotamadya Daerah Tingkat Il Palangka Raya dinayatakan tidakberlaku lagiBahwa didalam SK tersebut diatas,