ANDY SOEBJAKTO MOLANGGATO >< MAJELIS TINGGI PARTAI DEMOKRAT,Cs

Bahwa PENGGUGAT tidak memiliki kapasitas persona standi in judicio)selaku pihak dalam perkara ini kareena PENGGUGAT hanyalah seoranganggota fungsionaris DPP Partai Demokrat yang merasa pengambilalihankepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat oleh MajelisTinggi Partai Demokrat bertentangan dengan Anggaran Dasar(AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART);3.

Bahwa pergantian kepengurusan Partai Demokrat sama sekali tidak adakaitannya dengan PENGGUGAT karena status PENGGUGAT sama sekaliHal 7 Put.Sela Nomor 125/PDT.G/2013/PN.Jkt.Pst .tidak dirugikan baik sebagai anggota Partai Demokrat maupun sebagaianggota fungsionaris Partai Demokrat;4.

Bahwa apabila PENGGUGAT mengaku sebagai anggota fungsionarisDPP Partai Demokrat merasa pengambilalihan kepengurusan DPP PartaiDemokrat bertentangan dengan AD/ART Partai Demokrat maka sesuaidengan UndangUndang Partai Politik, PENGGUGAT dapat mengajukankeberatan tersebut ke Dewan Kehormatan Partai Demokrat yang berfungisebagai Mahkamah Partai Politik Partai Demokrat;8.

Bahwa PENGGUGAT telah meminta provisi agar pengadilanmemerintahkan Kementerian Hukum dan HAM untuk tidak mengesahkankeputusan Majelis Tinggi Partai Demokrat mengenai pengambilalihankepengurusan Partai Demokrat karena bertentangan dengan AD/ARTPartai Demokrat;12.

Bahwa pergantian kepengurusan Partai Demokrat sama sekali tidak adakaitannya dengan PENGGUGAT karena status PENGGUGAT samaHal 12 Put.Sela Nomor 125/PDT.G/2013/PN.Jkt.Pst .sekali tidak dirugikan baik sebagai anggota Partai Demokrat maupunsebagai anggota fungsionaris Partai Demokrat;Bahwa apabila terjadi sengketa kKepengurusan, maka dari jajaran DPPPartai Demokrat yang memiliki kapasitas untuk melakukan gugatanhukum adalah Ketua Umum dan Sekjen DPP Partai Demokrat dan hal ituharus diselesaikan terlebih

AMBO DALLE X DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI DEMOKRAT,Cs

Penggugat:
ASTRA PEGAMA
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI NASIONAL DEMOKRAT
2.DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI NASIONAL DEMOKRAT PROVINSI KALIMANTAN BARAT
3.DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI NASIONAL DEMOKRAT KABUPATEN LANDAK

MAHKAMAH PARTAI DEMOKRAT, DK

MAHKAMAH PARTAI DEMOKRAT, berkedudukandi Jalan Jalan Proklamasi Nomor 41, Jakarta Pusat;2. ETHA BULO, S.H, bertempat tinggal di JalanSumatera Nomor 19 A, RT/RW 002/004,Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, dalam hal inimemberi kuasa kepada Samsudin Arwan, S.H.

Nomor 1012 K/Pdt.SusParpol/201810.Menyatakan Penggugat adalah sah sebagai Anggota Partai Demokrat;11.Menyatakan Penggugat adalah sah sebagai Anggota DPR RI Periode20142019 dari Partai Demokrat;12.Memerintahkan Tergugat , Tergugat Il dan Turut Tergugat untukmerehabilitasi harkat, martabat, dan kedudukan Penggugat sepertisemula;13.Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebin dahulu secara sertamerta (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum verzet,banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya

Memerintahkan Turut Termohon Kasasi untuk tidak menerbitkan SuratKeputusan terkait dengan Pemberhentian Pemohon Kasasi sebagaiAnggota Partai Demokrat sekaligus sebagai Anggota DPR RI Periode20142019;5.

Memerintahkan Termohon Kasasi untuk tidak mengambil ataumembuat keputusan baru yang terkait dengan status Pemohon Kasasisebagai Anggota Partai Demokrat sekaligus sebagai Anggota DPR RIPeriode 20142019;Dalam Eksepsi: Menolak Eksepsi Termohon Kasasi dan Termohon Kasasi II untukseluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;2. Menyatakan Termohon Kasasi dan Termohon Kasasi Il telahmelakukan perbuatan melawan hukum;3.

Memerintahkan Turut Termohon Kasasi untuk tidak menerbitkan SuratKeputusan terkait dengan Pemberhentian Pemohon Kasasi sebagaiAnggota Partai Demokrat sekaligus sebagai Anggota DPR RI Periode2014 2019;8. Menguatkan Putusan Provisi yang diajukan Pemohon Kasasi;9.

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT, DKK

,sebagai Pelaksana Tugas Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bireuen oleh DPDPartai Demokrat Provinsi Aceh sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 28/SK/DPD.PD/DPC/VII/2010, tanggal 30 Juli 2010 dan SK DPP Partai Demokrat Nomor73/SK/DPP.PD/DPC/III/2012 tertanggal 10 Maret 2012 tentang PengangkatanPelaksana Tugas Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bireuen ProvinsiAceh;Bahwa Tergugat I tanpa ada alasan yang jelas telah menerbitkan Surat Nomor 129/INT/DPP.PD/I/2012, tanggal 24 Januari 2012 perihal Penyelesaian

Sengketa InternalPileg 2009 yang isinya meminta kepada DPC Partai Demokrat Kabupaten Bireuenuntuk melanjutkan proses PAW yang dimaksud, hal ini jelasjelas telah bertentangandengan UndangUndang dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat;Bahwa Tergugat II dengan Tergugat III tanpa hak telah melanjutkan perintahTergugat I sebagaimana pada posita 15 di atas, padahal Tergugat telah diberhentikansebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bireuen sebagaimana dalil padaposita 14, yaitu dengan menerbitkan

Nomor 737 K/Pdt.SusPar.Pol/2014192021sah dan berkekuatan hukum, hal ini disebabkan bahwa Tergugat II tidak lagi sebagaiKetua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bireuen sesuai dengan Surat KeputusanDPP Partai Demokrat Nomor 73/SK/DPP.PD/DPC/II/2012 tanggal 10 Maret 2012tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Ketua DPC Partai Demokrat KabupatenBireuen, yang mana dalam surat tersebut telah memutuskan mengangkat Sdr.Aminullah Amin, S.Sos., sebagai Pelaksana Tugas Ketua DPC Partai DemokratKabupaten Bireuen sehingga

Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Nomor 73/SK/DPP.PD/DPC/II/2012 tanggal 10 Maret 2012 jo. Surat Keputusan DPD PartaiDemokrat Provinsi Aceh Nomor 28/SK/DPD.PD/DPC/ VII/2010 tanggal 30 Juli2010 dan Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Bireuen yang sah adalahdijabat oleh H.

Termohon I dan Termohon II mengunakanstempel dan kop palsu mengatas namakan Ketua DPC Partai Demokrat KabupatenBireuen.

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT, DKK

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT, beralamat diGedung Graha Kramat Lantai 6, Jalan Kramat Raya Nomor 146,Jakarta Pusat,2. MAHKAMAH PARTAI DEMOKRAT, beralamat di Gedung GrahaKramat Lantai 3, Jalan Kramat Raya Nomor 147, Jakarta Pusat,3.

Bahwa Penggugat adalah tercatat sebagai anggota Partai Demokrat denganNomor Keanggotaan 14701411 tertanggal 28 September 2010;. Bahwa Penggugat sudah 5 tahun mengabdi untuk Partai Demokrat dan tidakpernah berbuat halhal yang sifatnya merugikan Partai bahkan telahmembesarkan Partai hingga sekarang ini;.

Bahwa diketahui pada tanggal 25 Juli 2014, Tergugat Ill yang juga sebagaipeserta Pemilihaan Umum Tahun 2014 dari Partai Demokrat denganperolehan suara Nomor 2 telah mengajukan permohonan PenyelesaianHasil Pemilinan Umum kepada Tergugat II;.

Bahwa dalam Putusan Perkara Nomor 102/DPPPHPU/2014 tertanggal16 Desember 2014, Mahkamah Partai telah memberhentikan Penggugat darikeanggotaan Partai Demokrat karena Penggugat terbukti telah melakukanperbuatan politik uang yang bertentangan dengan Kode Etik dan PaktaIntegritas Partai Demokrat atas laporan Tergugat III Sdr.

Bahwa dalam Putusan Perkara Nomor 102/DPPPHPU/2014 tertanggal16 Desember 2014, Mahkamah Partai telah memberhentikan Penggugat darikeanggotaan Partai Demokrat karena Penggugat terbukti telah melakukanperbuatan politik uang yang bertentangan dengan Kode Etik dan PaktaIntegritas Partai Demokrat atas laporan Tergugat III Sdr. Pangkat Purba danoleh karena itu gugatan Penggugat semestinya berkaitan dengan haltersebut, hal mana merupakan masalah yang ada di Mahkamah Partai danTergugat III;7.

Penggugat:
Muhamad Najib
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Bintan
2.Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat

Penggugat:
AGUS PURWANTO
Tergugat:
1.SEKRETARIS DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI DEMOKRAT KOTA DUMAI, HARIYADI SUPARLAN
2.PLT. KETUA DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI DEMOKRAT KOTA DUMAI, PRAPTO SUCAHYO
3.DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI DEMOKRAT KOTA DUMAI
4.SEKRETARIS DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI DEMOKRAT PROVINSI RIAU, ARWAN CITRA JAYA, SH.
5.KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI DEMOKRAT PROVINSI RIAU, H. AGUNG NUGROHO, SE.

6.DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI DEMOKRAT PROVINSI RIAU
7.SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT, H. TEUKU RIEFKY HARSYA, BSC. MT.
8.KETUA UMUM DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT, H. AGUS HARIMURTI YUDHOYONO, MSC. MPA. MA.
9.DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Menyatakan batal dan tidak sah menurut hukum putusan Mahkamah Partai Demokrat dalam perkara No.237/DPP-PHPU/2014, tertanggal 16 September 2014;4. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan Mahkamah Partai dalam perkara No.237/DPP-PHPU/2014, tertanggal 16 September 2014 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;5.

Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan TERGUGAT I dalam putusannya No.237/DPP-PHPU/2014, tertanggal 16 September 2014 yang melakukan pemecatan terhadap diri PENGGUGAT dari keanggotaan Partai Demokrat serta perbuatan TERGUGAT II sebagaimana terurai diatas adalah merupakan perbuatan melawan hukum ( Onrechtmatige daad) yang mana perbuatan PARA TERGUGAT dapat merugikan PENGGUGAT baik secara materiil maupun moriil/imateril berserta akibat hukum dari padanya;6.

DANMAHKAMAH PARTAI DEMOKRAT

MAHKAMAH PARTAI DEMOKRAT: beralamat di Kantor DPPPartai Demokrat Lt.3 Jalan Kramat RayaNo.164 Jakarta Pusat 10450, selanjutnyadisebut sebagai TERGUGAT ;2.

Bahwa setiap calon legislatif dari Partai Demokrat telah dibekalidengan Pakta Integritas untuk mengikuti Pemilu Legislatif 2014dengan jujur dan bersih serta tidak melanggar Anggaran Dasar danAnggaran Rumah Tanggaserta Kode Etik Partai Demokrat, artinyatidak boleh melakukan kecurangankecurangan yang merugikancaleg lain apalagi sesama caleg dari Partai Demokrat, dankecurangankecurangan tersebut diancam dengan pemberhentiansebagai anggota Partai Demokrat.1.9.

Pemilihan Umum terkait dengan Kode EtikPartai Demokrat Antar Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyatdan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Partai Demokrat dalamPemilu 2014 (SK DK NO. 4/29014); Surat Keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat Nomor 2Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan HasilPemilihan Umum terkait dengan Kode Etik Partai Demokrat Tahun2014 (SK DK NO. 2/2014), Surat Keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat Nomor 5Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan DewanKehormatan

telahmelakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar danAnggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, Kode Etik Partai Demokrat danPakta Integritas Partai Demokrat sekaligus memberhentikan saudaraHasan,SE.

(Penggugat) dari keanggotaan Partai Demokrat dan menunjuksaudara Normansyah,SH.

Penggugat:
BURHANUDDIN MAHIR
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat
2.Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Jambi

SOS X MAHKAMAH PARTAI DEMOKRAT,Cs

., M.Pd.l VS MAHKAMAH PARTAI dari PARTAI DEMOKRAT

Nomor 509 K/Pat.SusParpol/20168.10.Partai Demokrat; Menunjuk Pemohon Saudara H. Addinul Ikhsan, S.E.,Ak., atau H.

Addinul Ilkhsan maupunPenggugat;Putusan Mahkamah Partai Demokrat tidak berdasarkan alat buktiyang sah:10.2.1.

waktuanggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan RakyatDaerah dari Partai Demokrat;.

dari Partai Demokrat dalam PemiluLegislatif 2014; Di dalam Surat Keputusan Dewan KehormatanHalaman 7 dari 17 hal.

Nomor 509 K/Pat.SusParpol/2016termaksud, Tergugat tidak diberikan kewenangan untuk melakukanpemecatan keanggotaan anggota Partai Demokrat yang dinyatakanterbukti melakukan pelanggaran Kode Etik, Tergugat juga tidakdiberikan kewenangan untuk melakukan pergantian antar waktuanggota legislatif Partai Demokrat yang dinyatakan terbuktimelakukan pelanggaran Kode Etik dengan cara langsung menunjukpenggantinya dengan anggota Partai Demokrat yang lain.12.

ASEP OKKY TAHKIK S.Ag >< DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Memerintahkan Tergugat (DPP) untuk mengangkat kembali Penggugatsebagai Anggota Partai Demokrat;. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalamperkara ini;.

Bahwa suratsurat TERGUGAT pada butir (8.1.1 s/d butir 3.1.2)di atas, dibuat dan diterbitkan dengan berdasarkan padaAnggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat(AD/ART Partai Demokrat);(3.3).

ASEP OKKY TAHKIK, S.Ag / PENGGUGAT,sebagai salah satu anggota partai Demokrat;Halaman 9 dari Halaman 24 Putusan Nomor : 229/PDT.G/2012/PN.JKT.PST.Bahwa adalah jelas perbuatan PENGGUG AT yangdengan sengaja mengkomsumsi Narkoba walaupununtuk diri sendiri, adalah perbuatan yang sangatsangatmenurunkan citra dan wibawa partai Demokrat ;Bahwa apalagi dihubungkan dengan kedudukan Sadr.ASEP OKKY TAHKIK, S.Ag / PENGGUGAT, yangdisamping menjadi anggota Partai Demokrat, adalah jugamenjabat sebagai Wakil Ketua

Penggugat ke Tergugat dan JajarBuktiP24a Partai Demokrat No.20/REDS.

MT.PD.IV/2 012, Tanggal 2e April 2012 Halaman 13 dari Halaman 24 Putusan Nomor : 229/PDT.G/2012/PN.JKT.PST. 2 Bukti :Fotocopy sesuai dengan Print out Anggaran Dasar partai Demokrat;5.P252 Bukti :Fotocopy sesuai dengan Print out Anggaran Rumah Tangga Partai6.P26 Demokrat ;2 Bukti :Fotocopy dari copy Peraturan Organisasi Partai Demokrat Nomor : 33 /7.P27 PO14/DPP.PD/XI/2007 tanggal 15 Nopember 2007 ; Menimbang, bahwa selain suratsurat bukti tersebut diatas, pihakPenggugat melalui Kuasa Hukumnya telah

Fathurrosi
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Demokrat, C.q. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Demokrat
2.Dewan Kehormatan Partai Nasional Demokrat Provinsi Jawa Timur, C.q. Ketua Dewan Kehormatan Partai Nasional Demokrat Provinsi Jawa Timur
3.Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasional Demokrat Provinsi Jawa Timur, C.q. Ketua Partai Nasional Demokrat Provinsi Jawa Timur
4.Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasional Demokrat Kabupaten Sampang, C.q.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasional Demokrat Kabupaten Sampang
5.Juhari
Turut Tergugat:
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, C.q. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, C.q. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang, C.q. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Penggugat adalah sah sebagai anggota DPRD Kabupaten Sigi periode 2019-2024 dari Partai Demokrat;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII secara bersama-sama

., M.Hi
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat
2.Mahkamah Partai Demokrat
3.Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Prov. Sulawesi Tengah
4.Dewan Kehormatan DPD Prov. Sulawesi Tengah
5.Komisi Pengawas Daerah DPD Partai Demokrat Prov. Sulawesi Tengah
6.Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Kab. Sigi
7.Eliyanti, SH

Bahwa selama menjalankan tugas dan fungsi sebagai Anggota Partai Demokrat selamakurun waktu 5 (lima) tahun terakhir ini; PENGGUGAT telah menunjukkan loyalitas dantelah banyak memberikan kontribusi bagi perkembangan Partai Demokrat, sertasepanjang karir PENGGUGAT sebagai Anggota Partai Demokrat, PENGGUGAT tidakpernah melakukan halhal yang merugikan nama baik Partai Demokrat.

HA.Paraf I Daerah (DPRD) Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah Partai Demokrat DalamPemilu 2019, TERGUGAT II (Mahkamah Partai) memutuskan dengan amarputusannya sebagai berikut :Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian ; Menyatakan Termohon terbukti telah melakukan perbuatan yang bertentangandengan hukum, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat,Kode Etik Partai Demokrat dan Pakta Integritas Partai Demokrat ; Memberhentikan Sdr, Anas, Lc, M.Hi dari keanggotan Partai Demokrat

DPP Partai Demokrat, berkedudukan di jakarta jalan Proklamasi No.41. Menteng,Jakarta Pusat;2.

Demokrat sebagaiperbuatan sewenangwenang (vide dalil poin 17 gugatan penggugat).

telah membentuk TimMahkamah Partai untuk penyelesaian perselisihan internal partai terkait dengan dugaanpelanggaran kode etik Partai Demokrat antara Calon Legislatif Partai Demokrat DalamPemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana SK DK Partai Demokrat Nomor 1 Tahun 2019(bukti T.III s/d VII7);Menimbang, bahwa selanjutnya Dewan Kehormatan Partai Demokrat dalam SK DKPartai Demokrat Nomor 2 Tahun 2019 telah mengatur tentang Pedoman penyelesaianperselisinan internal partai terkait dengan dugaan pelanggaran

., S.H VS DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) Partai Demokrat,

., Calon Legislatif Partai Demokrat DewanPerwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gowa, PropinsiSulawesi Selatan, Dapil , Nomor Urut 5 (lima), bertempattinggal di Jalan Malino, Nomor 15, Bonto Bontoa Somba Gowa,dalam hal ini memberi kuasa kepada Makarius Nggiri, S.H. dankawan, Advokat pada Kantor Hukum Kyrios & Associates,berkantor di Jalan Sunan Kalijaga Nomor 65 E, KebayoranBaru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 6 Februari 2018;Pemohon Kasasi:;LawanDEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP

) Partai Demokrat, diwakilioleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partaiDemokrat, DR.

Susilo Bambang Yudhoyono, dan kawan,berkedudukan di Jalan Proklamasi Nomor 41, Menteng, JakartaPusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agatha Lidya Raflidan kawankawan, Para Advokat pada Dewan Pimpinan PusatPartai Demokrat, berkantor di Jalan Proklamasi Nomor 41Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10Desember 2017;Termohon Kasasi;DanMAHKAMAH PARTAI DEMOKRAT, diwakili oleh KetuaDewan Kehormatan/Mahkamah Partai, Amir Syamsudin, S.H.

SusParpol/2018Lidyawati Rafli dan kawankawan, Para Advokat pada DewanPimpinan Pusat Partai Demokrat, berkantor di Jalan ProklamasiNomor 41, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 10 Desember 2017;Turut Termohon KasasiMahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1.

Memerintahkan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat(Tergugat) untuk melaksanakan putusan ini paling lama (14 hari kerjasetelan putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap sesuaiketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;Atau apabila Ketua Mahkamah Agung R.I. c.q.

. >< DEWAN PERTIMBANGAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT, Cs

Memerintahkan Tergugat (DPP) untuk mengangkat kembali Penggugatsebagai Anggota Partai Demokrat;. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalamperkara ini;.

Bahwa suratsurat TERGUGAT pada butir (8.1.1 s/d butir 3.1.2)di atas, dibuat dan diterbitkan dengan berdasarkan padaAnggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat(AD/ART Partai Demokrat);(3.3).

ASEP OKKY TAHKIK, S.Ag / PENGGUGAT,sebagai salah satu anggota partai Demokrat;Halaman 9 dari Halaman 24 Putusan Nomor : 229/PDT.G/2012/PN.JKT.PST.Bahwa adalah jelas perbuatan PENGGUG AT yangdengan sengaja mengkomsumsi Narkoba walaupununtuk diri sendiri, adalah perbuatan yang sangatsangatmenurunkan citra dan wibawa partai Demokrat ;Bahwa apalagi dihubungkan dengan kedudukan Sadr.ASEP OKKY TAHKIK, S.Ag / PENGGUGAT, yangdisamping menjadi anggota Partai Demokrat, adalah jugamenjabat sebagai Wakil Ketua

Penggugat ke Tergugat dan JajarBuktiP24a Partai Demokrat No.20/REDS.

MT.PD.IV/2 012, Tanggal 2e April 2012 Halaman 13 dari Halaman 24 Putusan Nomor : 229/PDT.G/2012/PN.JKT.PST. 2 Bukti :Fotocopy sesuai dengan Print out Anggaran Dasar partai Demokrat;5.P252 Bukti :Fotocopy sesuai dengan Print out Anggaran Rumah Tangga Partai6.P26 Demokrat ;2 Bukti :Fotocopy dari copy Peraturan Organisasi Partai Demokrat Nomor : 33 /7.P27 PO14/DPP.PD/XI/2007 tanggal 15 Nopember 2007 ; Menimbang, bahwa selain suratsurat bukti tersebut diatas, pihakPenggugat melalui Kuasa Hukumnya telah

Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Nganjuk Cq. Endah Sri Murtini, S.H. selaku Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Nganjuk
2.Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Jawa Timur Cq. Dr. Emil Elestianto Dardak, M.Sc. selaku Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Jawa Timur
3.Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Cq. Agus Harimurti Yudhoyono, M.Sc., MPA., MA., selaku Ketua Umum Partai Demokrat dan Cq. H.

., selaku Sekretaris Jenderal Partai Demokrat

Penggugat : Roma Juwita HasibuanTergugat : DPP Partai Demokrat, dkk.

Penggugat:
Wellem Zefah Wattimena, SE
Tergugat:
1.DPD Partai Demokrat Provinsi Maluku cq Elwen Roy Pattiasina, SE, Selaku Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Maluku dan Latief Lahane, SH., Selaku Sekretaris DPD Partai Demokrat Provinsi Maluku
2.Dewan Kehormatan Daerah Cq Anthony Hatane, SH., M.HUM. Selaku Ketua DKD Partai Demokrat Provinsi Maluku dan Moh. Resmitella Selaku Sekretaris DKD Partai Demokrat Provinsi Maluku
3.DPP Partai Demokrat Cq H.

MPA, MA, Selaku Ketua Umum Partai Demokrat dan H. Teuku Rifky Harsya, B.SC.MT Selaku Sekjen Partai Demokrat
Turut Tergugat:
3.DPRD Provinsi Maluku
4.KPU Provinsi Malukui
5.Gubernur Maluku

Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Maluku C.qElwen Roy Pattiasina, SE selaku Ketua DPD Partai Demokrat ProvinsiMaluku dan Latif Lahane, SH selaku Sekretaris DPD Partai DemokratPropinsi Maluku, Alamat Jl.Karang Panjang No.17 Ambon KecamatanSirimau Kota Ambon:Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I:2.

Dewan Kehormatan daerah Partai Demokrat Provinsi Maluku C.qAnthonie Hatane, SH.M.Hum selaku Ketua DKP Partai Demokrat ProvinsiMaluku dan Moh.Resmitella selaku selaku Sekretaris DKP PartaiDemokrat Propinsi Maluku, Alamat JI Karang Panjang No.17 AmbonKecamatan Sirimau Kota Ambon:Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II:3.

Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Provinsi Maluku C.q AgusHarimurti Yudhoyono M.SC, MPA, MA selaku Ketua Umum PartaiDemokrat dan H.Tengku Riefky Harsya, B.SC,MT selaku SekretarisJenderal Partai Demokrat, Alamat Jl.Proklamasi No.41 RW 2Pegangsaan Kecamatan Menteng Kota Jakarta Pusat, Daerah Khususlbukota Jakarta 10320 :Selanjutnya disebut sebagai Tergugat III:A.

Bahwa pada tanggal 22 Maret 2021 (tanggal yang sama),Dewan Kehormatan Daerah Partai Demokrat Provinsi Maluku,tanpa prosedur, mengabaikan AD/ART Partai Demokrat, danmelakukan perbuatan Sewenangwenang tanpa memberikankesempatan kepada penggugat untuk melakukan pembelaandir, telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor01/KPTS/DKD/PDPROMAL/III/2021 tentang UsulanPenetapan Nomor 149/Pdt.G/2021/PN Amb halaman 9 dari 21Pemberhantian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat danPergantian Antarwaktu terhadap Saudara

Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat Keputusan Tergugat II (DewanKehormatan Daerah Partai Demokrat Provinsi Maluku) Nomor01/KPTS/DKD/PDPROMAL/JIII/2021 tanggal 22 Maret 2021 Tentang UsulanPemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat dan PergantianAntarwaktu terhadap Penggugat.6.