Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4)didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa ; Menimbang, bahwa setelah frasa berkonsultasidengan camat dalamrumusan norma Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa tidak terdapat frasa atasnama Bupati/Walikota seperti yang dirumuskan didalam Pasal 53 ayat (3) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa ;Menimbang, bahwa setelah

frasa Disampaikan kepada Camat dalamrumusan norma Pasal 5 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa tidak terdapat frasa atasNama Bupati/Walikota seperti yang dirumuskan di dalam Pasal 53 ayat (3) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa ;Menimbang, bahwa setelah frasa Wajib di konsultasikan terlebih dahulukepada camat atau sebutan lain dalam rumuan norma Pasal 5 ayat (5) PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015

Tentang Pengangkatan Dan PemberhentianPerangkat Desa tidak terdapat frasa atas nama Bupati/Walikota seperti yangdirumuskan di dalam Pasal 53 ayat (3) UndangUndang Nomor 6 Tahun 2016 TentangDesa ; Menimbang, bahwa frasa Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain didalam Pasal 5 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri 83 Tahun 2015 TentangPengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa tidak terdapat frasa atas namaBupati/Walikota seperti yang dirumuskan di dalam Pasal 53 ayat (3) UndangUndangNomor

mandiri hal ini bermaknaCamat dalam memberi Konsultasi/Rekomendasi bukan atas nama Bupati/Walikota.Dengan demikian makna atas nama Bupati/Walikota dalam rumusan norma Pasal 53ayat (3) UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa normadressatnya adalahkepada: Kepala Desa atas nama Bupati/Walikota menetapkan Pemberhentian Perangkat Desa;Menimbang, bahwa argumentasi hukum tersebut sejalan dengan interprestasisistematis dan interprestasi nuscitur a sociis (suatu kata harus diartikan dalamrangkaiannya), frasa

kalimat menyatakan agar terdakwatetap ditahan, dan frasa kalimat memerintahkan agar barang bukti berupa, akandipertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa kualifikasi putusan Hakim tingkat pertama menurutPengadilan Tinggi kurang tepat oleh karenanya diperbaiki sebagaimana tersebutdalam amar putusan dibawah ini;Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengaku pernahmengkonsumsi shabushabu sebelum terjadinya perkara ini dan ketika Terdakwabersamasama Rahmat dan Wawan di kamar kos Refli ditawari

generasimuda dan meresahkanmasyarakat;Menimbang, bahwa sehubungan dengan status penahanan Terdakwadalam amar putusannya Hakim tingkat pertama menetapkan agar terdakwa tetapditahan;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 242 KUHAP jika dalampemeriksaan tingkat banding terdakwa yang dipidana itu ada dalam tahanan, makaPengadilan Tinggi dalam putusannya memerintahkan supaya terdakwa perlu tetapditahan atau dibebaskan;Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 242KUHAP tersebut maka frasa

dalam amar putusan dibawah ini;Menimbang, bahwa sehubungan dengan barang bukti dalam amarputusannya Hakim tingkat pertama memerintahkan barang bukti berupa :Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAPdalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutanhukuman, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkankepada pihak yang paling berhak menerima kembali;Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 194ayat (1) KUHAP tersebut maka frasa

UndangUndang Nomor : 2 Tahun 1986sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor : 8 Tahun 2004 danPerubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor : 49 Tahun 2009, UndangUndang Nomor : 3 Tahun 1997 serta peraturan perundangundangan yangbersangkutan ;+M ENGADILIe Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntute Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor : 09/Pid.Sus/2014/PN.Trk tanggal 11 Februari 2014 yang dimintakanbanding mengenai kualifikasi tindak pidana, lamanya pidana yangdijatuhkan, frasa

kalimat menetapkan agar Terdakwa tetap ditahandiganti dengan frasa kalimat memerintahkan supaya Terdakwatetap ditahan, dan frasa kalimat memerintahkan agar barang buktiberupa diganti dengan frasa kalimat menetapkan supaya barangbukti berupa, sehingga amar selengkapnya sebagai.

Bahwa dengan berlakunya norma yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang PengangkatanTenaga Honorer Menjadi Pegawai Negeri Sipil knususnya frasa tenagahonorer dan Penjelasan Pasal 3 ayat (2) huruf b Peraturan PemerintahNomor 56 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer MenjadiCalon Pegawai Negeri Sipil telah menjadi norma yang diskriminatif bagiPegawai Tidak Tetap dalam pengangkatan menjadi Calon PegawaiNegeri Sipil atau berpotensi menimbulkan kerugian

Bahwa Pemohon saat ini berprofesi sebagai Pegawai Tidak Tetap telahdirugikan dengan norma yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang PengangkatanTenaga Honorer Menjadi Pegawai Negeri Sipil knususnya frasa tenagahonorer dan Penjelasan Pasal 3 ayat (2) huruf b Peraturan PemerintahNomor 56 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer MenjadiCalon Pegawai Negeri Sipil karena berakibat masih ada Pegawai TidakTetap yang belum terakomodir menjadi Calon Pegawai

Putusan Nomor 35 P/HUM/201414.15.16.17.Bahwa dengan frasa tenaga honorer di dalam Pasal 1 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang PengangkatanTenaga Honorer Menjadi calon Pegawai Negeri Sipil berakibat PegawaiTidak Tetap yang terdapat di dalam Pasal 2 ayat (3) UndangUndangNomor 43 Tahun 1999 tentang PokokPokok Kepegawaian belumsemuanya terangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil;Bahwa dengan frasa tenaga honorer di dalam Pasal 1 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang

Menyatakan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi calon Pegawai Negeri Sipil,khususnya frasa tenaga honorer bertentangan dengan Pasal 5 huruf f danPasal 6 ayat (1) huruf g UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan PerundangUndangan;3.

Menyatakan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi calon Pegawai Negeri Sipil,khususnya frasa tenaga honorer tidak mempunyai kekuatan hukummengikat dengan segala akibat hukumnya;4.

Sehingga dengan demikian makna yangterkandung dalam Frasa dengan melimpahkan perkarakepengadilanpada pasal Pasal 137 KUHAP dapat bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3),Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 281!

Adanya frasa sudah mulai diperiksa oleh pengadilan neger telahmenimbulkan penafsiran yang berbedabeda sehingga menimbulkanketidakpastian hukum bagi tersangka maupun pihak ketiga yangmemiliki hak untuk mengajukan praperadilan.

Dengan demikian tidak tepat pula apabila frasa sudahmulai diperiksa oleh pengadilan neger dimaknai sejak persidanganperdana. Frasa sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri tepatapabila dimaknai sejak dilakukannya pembacaan surat dakwaan olehpenuntut umum. Pembacaan surat dakwaan merupakan tahap awaldalam pemeriksaan perkara di pengadilan dimana dakwaan penuntutumum merupakan dasar untuk dilaksanakannya pemeriksaan..

Apabila penambahan frasa sebagaimanadimohonkan oleh Pemohon justru akan menimbulkan ketidakpastian hukumbagi tersangka/terdakwa..

Pemerintah tidaksependapat karena penambahan frasa tersebut akan berimplikasi padatidak terpenuhinya batas waktu 14 hari untuk melimpahkan berkasperkara kepada pengadilan negeri..

kedau makna frasa tersebut, maka sama sajatelah memanipulasi makna dalam Peraturan Mahkamah Agung Republikindonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian sengketaTindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan MelanggarHukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatigeoverheidsdaad);Bahwa dengan demikian pertimbanganpertimbangan hakim seterusnyayang menyamakan makna Frasa Perbuatan melanggar hukum/sengketaPutusan Perkara Nomor: 3/PLW/TF/2021/PTUN.SMD Halaman 11 dari

Bahwa keberatan Pelawan pada angka 2 yang menyimpulkan bahwaMajelis Hakim menyamakan makna frasa sengketa Tindakan Pemerintahandengan makna frasa sengketa Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigeoverheidsdaad) adalah kekeliruan yang nyata dan salah dalam penerapanhukum adalah kesimpulan yang tidak berdasar hukum;Jika mencermati pertimbangan hukum Penetapan Nomor 3/PenDis/2021/PTUN.

Bahwa pertimbangan yang menyamakan makna frasa sengketa tindakanpemerintahan dengan makna frasa sengketa perbuatan melawan hukum(onrechmatige overheidsdaad) adalah kekeliruan yang nyata dan salahdalam penerapan hukum;3. Bahwa pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI.

No.2 tahun2019 tidak menyebutkan Perbuatan Melawan Hukum melainkanmenyebut Tindakan Pemerintahan yang memiliki makna frasa yangberbeda satu dengan lainnya dengan ditandai penyebutan pada pasalyang berbedabeda yakni Pasal 1 ayat (1), ayat (3) jo.

Pasal 8 Perma No.2 tahun 2019 terkait makna tindakan pemerintahan/sengketa tindakanpemerintahan, sedangkan penyebutan sengketa perbuatan melanggarhukum terdapat dalam Pasal 1 ayat (4) Perma No. 2 tahun 2019 tanpapernah mengaskan atau menyatakan bahwa kedua frasa ini memilikimakna yang sama, sehingga pertimbangan dalam penetapan yangmenyamakan kedua frasa tersebut tidaklah dapat dibenarkan, tidakberdasar, dan merupakan kekeliruan yang nyata sehingga bertentangandengan Pertimbangan huruf a sampai dengan

", lebihlebih lagi dengan melibatkan Turut Tergugat I dalamtransaksi tersebut baik sebagai saksi untuk "mengetahui" suatu surat pernyataansebagaimana telah disebutkan di atas maupun sebagai pihak yang "menyetujui"terjadinya transaksi itu, oleh karena Turut Tergugat I bukanlah suami atau bekas suamiPenggugat dan karenanya sangat janggal Turut Tergugat ditarik untuk "menyetujui"terjadinya transaksi tersebut;Bahwa seharusnya Tergugat mencantumkan dalam komparisi Akta jual belitersebut frasa yang pada

tersebut, maka sesuai denganketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, sangatlah beralasan bagi Penggugat untukmemohon agar Pengadilan menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugatganti kerugian dengan seketika dan sekaligus, baik kerugian yang bersifat materielmaupun moril;Bahwa selain itu sangat beralasan pula bagi Penggugat untuk memohon kepadaPengadilan untuk menghukum Tergugat atas biaya Tergugat sendiri untuk membuat actavan rectificatie atas komparisi akta jual beli tersebut di atas, sehingga frasa

;untuk selanjutnya dianggap berbunyi dan tertulis:e Menurut keterangannya untuk melakukan tindakan hukum dalam akta itu telahmemperoleh persetujuan dari bekas suaminya yaitu Tuan Kosin Kunardisebagaimana ternyata dari surat kesepakatan yang dibuat oleh Tuan KosinKunardi, Nyonya Janda Idahjaty Kusni, Tuan Yuswadi Kunardi, dan TuanMinardi Aminudin, pada tanggal 01 Desember 1996;selain menyatakan tandatangan yang telah dibubuhkan oleh Turut Tergugat Ipada halaman 7 akta jual beli tersebut dan juga frasa

No. 356 PK/Pdt/20121 Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;2 Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;3 Menghukum Tergugat atas biaya Tergugat sendiri untuk membuat Acta VanRectificatie atas komparisi Akta Jual Beli No. 7/2003 Tanggal 17 Januari2003 yang dibuat di hadapan Tergugat, sehingga frasa pada halaman aktaJual Beli tersebut yang berbunyi:Menurut keterangannya untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini tidakmemerlukan persetujuan dari suaminya yaitu Tuan Kosin Kunardi

No. 356 PK/Pdt/2012selain menyatakan tanda tangan yang telah dibubuhkan oleh Turut Tergugat I padahalaman 7 Akta Jual Beli tersebut dan juga frasa pada halaman 6 Akta Jual Belisebagai tidak pernah ada atau dihapus;4 Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini;5 Menghukum Tergugat membayar ongkos perkara sebesar Rp584.000,00(lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah)6 Menolak gugatan lain dan selebihnya;Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Cianjur No. 23/Pdt.G/2006

Putusan Nomor 42 P/HUM/2020rangka memenuhi tujuan utama pengaturan penyelenggaraan usahaperkebunan;28.Bahwa oleh karena itu, frasa wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat penyerah lahan dengan komposisi 30% (tiga puluh per seratus) Plasma dan 70% (tujuh puluh per seratus) inti dari total luas areal kebun yang diusahakan Perusahaan Perkebunan dalamPasal 11 ayat (1) Perda Kab.

Landak No. 2/2018 Bertentangan DenganPasal 6 ayat (1) Huruf i UU No. 12/201129.Bahwa frasa wajib memfasilitasi pbembangunan kebun masyarakat penyerah lahan dengan komposisi 30% (tiga puluh per seratus) Plasma dan 70% (tujuh puluh per seratus) inti dari total luas areal kebun yang diusahakan Perusahaan Perkebunan dalam Pasal 11 ayat (1) Perda Kab.

Frasa wajib memfasilitasi pbembangunan kebun masyarakat penyerah lahan dengan komposisi 30% (tiga puluh per seratus) Plasma dan 70% (tujuh puluh per seratus) inti dari total luas areal kebun yang diusahakan Perusahaan Perkebunan dalam Pasal 11 ayat (1) Perda Kab. Landak No. 2/2018 bertentangan dengan ketentuan Pasal 58ayat (1) UU No. 39/2014;2.

Frasa wajib memfasilitasi pbembangunan kebun masyarakat penyerah lahan dengan komposisi 30% (tiga puluh per seratus) Plasma dan 70% (tujuh puluh per seratus) inti dari total luas areal kebun yang diusahakan Perusahaan Perkebunan dalam Pasal 11 ayat (1) Perda Kab. Landak No. 2/2018 bertentangan dengan ketentuan Pasal 5huruf a, huruf d danhuruf e UU No. 12/2011;3.

Frasa wajib memfasilitasi pbembangunan kebun masyarakat penyerah lahan dengan komposisi 30% (tiga puluh per seratus) Plasma dan 70% (tujuh puluh per seratus) inti dari total luas areal kebun yang diusahakan Perusahaan Perkebunan dalam Pasal 11 ayat (1) Perda Kab. Landak No. 2/2018 bertentangan dengan ketentuan Pasal 6ayat(1) huruf UU No. 12/2011;4.

pula dimana hasil hutan kayu adalahobjek dari masingmasing keadaankeadaan tersebut;Menimbang, bahwa frasa mengangkut dalam unsur ini adalahkegiatan membawa hasil hutan kayu dengan menggunakan alat angkut darisuatu tempat menuju ke tempat lain;Menimbang, bahwa frasa menguasai dalam unsur ini berarti hasilhutan kayu itu ada dalam penguasaan pelaku sebagai beziter;Menimbang, bahwa frasa memiliki dalam unsur ini berarti pelakumempunyai alas hak milik terhadap hasil hutan kayu itu;Menimbang, bahwa dihubungkan

dalam unsur ini mengandung fungsi alternatif dimana apabila salahsatu keadaan terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;Menimbang, bahwa frasa Yang melakukan, yang menyuruh melakukanatau turut serta melakukan mengandung pengertian sebagai berikut:Menimbang, bahwa frasa yang melakukan dalam unsur ini adalahpelaku (dader/doer), yaitu orang yang memenuhi semua unsur deliksebagaimana dirumuskan oleh undangundang, baik unsur objektif maupununsur subjektif;Menimbang, bahwa frasa yang menyuruh

dianggaptelah dipertimbangkan dalam unsur ini, dengan demikian unsur Orangperseorangan telah terpenuhi;Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2017/PN Rah.Ad.2 Unsur) Dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan,mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasanhutan tanpa izinMenimbang, bahwa oleh karena pengertian frasa dengan sengajadalam unsur ini adalah sama dengan pengertian frasa dengan sengaja dalamunsur 2 dakwaan kesatu sebagaimana telah dipertimbangkan di atas,

Dengandemikian unsur ini telah pula terpenuhi;Ad.3 Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut sertamelakukanMenimbang, bahwa oleh karena pengertian frasa yang melakukan,frasa yang menyuruh melakukan, dan frasa yang turut melakukan dalamunsur ini adalah sama dengan pengertian frasa yang melakukan, frasa yangmenyuruh melakukan, dan frasa yang turut melakukan dalam unsur 3dakwaan kesatu sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka demimempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan

ini Majelis Hakimmengambil alih pertimbangan tentang pengertian frasa yang melakukan, frasayang menyuruh melakukan, dan frasa yang turut melakukan dalam unsur 3dakwaan kesatu dan dianggap telah dipertimbangkan dalam unsur ini;Menimbang, bahwa selanjutnya tanda baca , (koma) dan kata hubungatau dalam frasa Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turutserta melakukan dalam unsur ini mengandung fungsi alternatif dimana apabilasalah satu keadaan terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi

Kesemua Pemohon dijamin haknya melakukan uji materi produk hukum dibawah undangundang berdasarkan angka (1) Pasal (1) UndangUndang 39Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia khususnya frasa kata "merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dandilindungi oleh negara serta setiap orang demi kehormatan sertaperlindungan dan harkat dan martabat manusia" serta Pasal 44 UndangUndang 39 Tahun 1999 terutama frasa kata Setiap orang baik sendirimaupun bersamasama berhak ..., permohonan, pengaduan

keberadaan tenaga honorermemiliki dasar hukum yang kokoh;Tidak terdapat lagi perkenan untuk mengangkat secara langsung tenagahonorer karena telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku UndangUndang43 Tahun 1999 dan UndangUndang 8 Tahun 1974 tentang PokokpokokKepegawaian semenjak disahkannya dan dinyatakan berlaku khususnyaPasal 136 UndangUndang 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negarasemenjak tanggal 15 Januari 2014;Tidak pula bisa berlandaskan pada Pasal 139 UndangUndang 5 Tahun2014 karena terdapat frasa

kata dinyatakan masih berlaku sepanjang tidakbertentangan dan belum diganti dengan undangundang ini;Bahwa pemakaian kata dan menunjukkan adanya dua hal yang harusdipenuhi dalam hal ini pertama tidak bertentangan, kedua belum diganti.Kedua frasa kata tersebut harus dipenuhi tidak boleh hanya salah satu saja;Pada UndangUndang 5 Tahun 2014 tentang ASN Pasal 6 hanya terdapatdua kelompok pegawai ASN yaitu yang berstatus PNS dan PPPK dengantidak menyebutkan tenaga honorer seperti yang tertera pada UndangUndang

UndangUndang 5 Tahun2014 Pasal 6 meniadakan sama sekali keberadaan tenaga honorer;UndangUndang 5 Tahun 2014 tentang ASN Pasal 61 menyatakan terdapatperkenan sebagai PNS sepanjang memenuhi persyaratan;UndangUndang 5 Tahun 2014 tentang ASN terutama frasa katamenyatakan ... sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;Ketentuan peraturan perundangundangan yang dimaksud salah satunyaadalah pada Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentangPengadaan Pegawai Negeri Sipil dan beserta Perubahannya yaituPeraturan

berikut tanggal dan bulan serta tahun lahir Pemohon yaitu MUCH.HOLIK lahir tanggal 2 Januari 1958 merupakan nama berikut tanggal serta bulan maupun tahun lahir Pemohon yang digunakan untuk saat ini dan seterusnya;

setujudan membeli motor tersebut dari Saksi Tohid Tasakur (berkas perkaraterpisah) dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa dari hasil penjualan tersebut Terdakwamendapat Rp3.000.000,00 dan Saksi Tohid Tasakur (berkas perkaraterpisah) mendapatkan bagian Rp2.500.000,00, sehingga akibat kejadiantersebut Saksi Vivi Meilani mengalami kerugian Rp9.000.000,00 (sembilanjuta rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atasMajelis Hakim berpendapat frasa

unsur mengambil barang sesuatu yangseluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secaramelawan hukum telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena unsur dalam rumusan pasal inibersifat alternatif, dengan terpenuhinya frasa unsur mengambil barangsesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untukdimiliki secara melawan hukum dari unsur ini, maka unsur ini dapatdinyatakan telah terpenuhi seluruhnya;Ad.3.

Unsur Yang di dahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkanataumempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetapmenquasai barang yang dicuri: Menimbang, bahwa unsur dalam rumusan pasal ini bersifat alternatif,sehingga terpenuhinya salah satu frasa dari unsurini, makaunsur ini dapatdinyatakan telah terpenuhi seluruhnya;Menimbang, bahwa yang

dalam unsur ini telahterpenuhi;Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Kot.Menimbang, bahwa oleh karena salah satu frasa dalam unsur initelah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi untuk seluruhnya;Ad.4.

Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;Menimbang, bahwa unsur dalam rumusan pasal ini bersifat alternatif,sehingga terpenuhinya salah satu frasa dari unsurini, makaunsur ini dapatdinyatakan telah terpenuhi seluruhnya;Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabilasalah satu frasa dalam unsur ini telah teroenuhi, maka seluruh unsur inidinyatakan telah terpenuhi seluruhnya;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalampersidangan pada hari Minggu tanggal

Menyatakan frasa melakukan tindak pidana dan frasa dalam hal adanyakeadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwadalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat;6.

Bahwa frasa berdasarkan bukti yang cukup dan frasa adanya keadaanyang menimbulkan kekhawatiran di dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAPbersifat multy tafsir dan menimbulkan ketidakpastian hukum sertamemberikan ruang subjektivitas yang besar kepada penyidik dalammenerapkannya;.

Bahwa frasa bukti permulaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka14 dan frasa bukti permulaan yang cukup sebagaimana disebutkan dalamPasal 17 KUHAP yang tanpa disertai parameter yang jelas menimbulkanketidakpastian hukum, khusus berkenaan dengan syaratsyarat yang harusdipenuhi oleh penyidik sebelum menyatakan seseorang menjadi tersangkaatau sebelum menggunakan upaya paksa dalam menangkap seseorang;3.

Namun demikian,masih terdapat beberapa frasa yang memerlukan penjelasan agar terpenuhiasas /ex certa serta asas /ex stricta sebagai asas umum dalam hukum pidanaagar melindungi seseorang dari tindakan sewenangwenang penyelidikmaupun penyidik, khususnya frasa bukti permulaan, bukti permulaan yang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi K it dan iat Jenderal Konstitusi RepublikJl.

Ketentuan dalam KUHAP tidakmemberi penjelasan mengenai batasan jumlah dari frasa bukti permulaan,bukti permulaan yang cukup, dan bukti yang cukup.

Norma yangterkandung pada frasa kecuali terhadap putusan bebas tidakmemberikan larangan yang tegas bagi Penuntut Umum untuk tidak bolehkasasi, sehingga menempatkan Pemohon dalam posisi tidak memperolehkepastian hukum yang adil. Artinya atas dasar rumusan katakata seperti itutidak ada kepastian bagi Pemohon tentang apakah Penuntut Umum bolehatau tidak boleh mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung..

Bahwa menurut hemat Pemohon frasa kecuali terhadap putusan bebasyang terdapat Pasal 244 KUHAP adalah merupakan sumber ketidakpastianhukum, sehingga apabila frasa tersebut dihilangkan dari ketentuan Pasal244 KUHAP akan memberikan kepastian hukum, karena dengan demikianmenjadi suatu kepastian yang adil, baik bagi terdakwa maupun Penuntut11Umum karena keduanya secara pasti dapat mengajukan kasasi, tidaktergantung pada hasil putusan pengadilan.

PetitumBahwa berdasarkan alasanalasan hukum yang telah diuraikan tersebut diatas,maka Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi dapat mengabulkan halhal sebagai berikut :1.2.2.2Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon.Menyatakan bahwa frasa bebas pada Pasal 244 UndangUndang Nomor 8Tahun 1981 tentang KUHAP adalah bebas murni atau juga termasuk bebastidak murni:Menyatakan bahwa frasa kecuali terhadap putusan bebas pada Pasal 244UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP adalah tidakbermakna dan tidak

Bahwa frasa, kecuali terhadap putusan hukum (sic), seharusnya kecualiterhadap putusan bebas, dalam Pasal 244 KUHAP tidak memberikan laranganyang tegas bagi penuntut umum untuk tidak boleh kasasi, sehinggamenempatkan Pemohon dalam posisi tidak memperoleh kepastian hukum yangadil.2. Bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping telah membebaskan Pemohon darisegala dakwaan penuntut umum (vide bukti P3).

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;1.1 Menyatakan frasa, kecuali terhadap putusan bebas dalam Pasal 244UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor /76,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945;1.2 Menyatakan frasa, kecuali terhadap putusan bebas dalam Pasal 244UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana(Lembaran Negara

Bahwa dalil pemohon di point 5 ditulis dalam frasa:...,akan tetapi dipertengahan bulan Januari 2011 mulai terjadi pertengkaran...... :. Bahwa dalil Pemohon di point 6 ditulis dalam frasa:...... antara pemohon dantermohon sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sampai sekarangdengan masalah yang sama... ;. Bahwa dalil Pemohon di point 7 ditulis dalam frasa:...puncak pertengkaranterjadi pada tanggal 18 Mei 2013 Termohon marah marah denganPemohon...;.

Bahwa dalil pemohon di point 10 ditulis dalam frasa:...Termohon yangkeluar dari kamar tidak mau lagi tidur sekamar dengan Pemohon...... apabilaPemohon mengajak hubungan suami istri Pemohon yang harus datang kekamar Termohon, tetapi Termohon sering menolak dengan alasan panas....;12. Bahwa dalil Pemohon di point 11 ditulis dalam frasa:......

Ptsn No.767/Pdt.G/2013/PA.BTM15.16.17.18.19.20.21.Bahwa dalil Pemohon di point 14 ditulis dalam frasa...Termohon selainpernah memukul Pemohon, termohonpun selalu bersikap kasar bila marahdengan Pemohon dengan menghancurkan perabotan rumah...;Bahwa dalil Pemohon di point 15 ditulis dalam frasa...Termohon pernahmencuri passport pemohon dan tidak mau mengembalikan passportPemohon...

Bahwa dengan demikian frasa Termohon/Penggugat Rekonpensi di point /4 halaman 4 yang menyebutkan bahwadalil pemohon di point 12 ditulis dalam frasa:...Termohon tidak pernahlagi mengurus pemohon seperti memasaki pemohon dan mencuci bajupemohon, termohon memasak makanan sendiri dan mencuci bajusendiri... kesemuanya adalah merupakan dalil dalil yang nyata dan benar;18.

Bahwa dengan demikian frasa Termohon/Penggugat Rekonpensi di point /7 halaman 5 yang menyebutkan bahwadalil pemohon di point 15 ditulis dalam frasa:...Termohon pernahmencuri passport pemohon dan tidak mau mengembalikan passportpemohon... kesemuanya adalah merupakan dalil dalil yang nyata danbenar;21.

;Menimbang, bahwa setelah frasa berkonsultasi dengan camatdalam rumusan norma Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan PemberhentianPerangkat Desa tidak terdapat frasa atas nama Bupati/Walikota sepertiyang dirumuskan di dalam Pasal 53 ayat (8) UndangUndang Nomor 6Tahun 2016 Tentang DeSa)j 7 22+ 22222 22 22 ==Menimbang, bahwa setelah frasa Disampaikan kepada Camatdalam rumusan norma Paal 5 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 83 Tahun 2015

Tentang Pengangkatan Dan PemberhentianPerangkat Desa tidak terdapat frasa atas nama Bupati/Walikota sepertiyang dirumuskan di dalam Pasal 53 ayat (8) UndangUndang Nomor 6Tahun 2016 Tentang DeSa)j 20+ 20272022 noone one ==Menimbang, bahwa setelah frasa Wajib di konsultasikan terlebihdahulu kepada camat atau sebutan lain dalam rumusan norma Paal 5ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 TentangPengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa tidak terdapat frasaHalaman 12 dari 17 Halaman

, Putusan Nomor : 22/B/2019/PTTUN.SBY.atas nama Bupati/Walikota seperti yang dirumuskan di dalam Pasal 53ayat (3) UndangUndang Nomor6 Tahun 2016 Tentang Desa;Menimbang, bahwa frasa Rekomendasi tertulis Camat atausebutan lain di dalam Pasal 5 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan PemberhentianPerangkat Desa tidak terdapat frasa atas nama Bupati/Walikota sepertiyang dirumuskan di dalam Pasal 53 ayat (3) UndangUndang Nomor 6Tahun 2016 Tentang DeSaj 202 222220

Dengan demikian makna atas nama Bupati/Walikotadalam rumusan norma Pasal 53 ayat (3) UndangUndang Nomor 6Tahun 2014 Tentang Desa normadressainya adalah kepada : KepalaDesa atas nama Bupati/Walikota menetapkan PemberhentianPerangkat Desa. ; 27 209220 222 nnn nnn non non nnn neMenimbang, bahwa argumnetasi hukum tersebut sejalan denganinterpretasi sistematis dan interpretasi nuscitur a sociis ( suatu kataharus diartikan dalam rangkaiannya), frasa atas nama Bupati/Walikotadalam Pasal 53 ayat (3) UndangUndang

setujudan membeli motor tersebut dari Saksi Tohid Tasakur (berkas perkaraterpisah) dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa dari hasil penjualan tersebut Terdakwamendapat Rp3.000.000,00 dan Saksi Tohid Tasakur (berkas perkaraterpisah) mendapatkan bagian Rp2.500.000,00, sehingga akibat kejadiantersebut Saksi Vivi Meilani mengalami kerugian Rp9.000.000,00 (sembilanjuta rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atasMajelis Hakim berpendapat frasa

unsur mengambil barang sesuatu yangseluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secaramelawan hukum telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena unsur dalam rumusan pasal inibersifat alternatif, dengan terpenuhinya frasa unsur mengambil barangsesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untukdimiliki secara melawan hukum dari unsur ini, maka unsur ini dapatdinyatakan telah terpenuhi seluruhnya;Ad.3.

Unsur Yang di dahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkanataumempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetapmenquasai barang yang dicuri: Menimbang, bahwa unsur dalam rumusan pasal ini bersifat alternatif,sehingga terpenuhinya salah satu frasa dari unsurini, makaunsur ini dapatdinyatakan telah terpenuhi seluruhnya;Menimbang, bahwa yang

dalam unsur ini telahterpenuhi;Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Kot.Menimbang, bahwa oleh karena salah satu frasa dalam unsur initelah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi untuk seluruhnya;Ad.4.

Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;Menimbang, bahwa unsur dalam rumusan pasal ini bersifat alternatif,sehingga terpenuhinya salah satu frasa dari unsurini, makaunsur ini dapatdinyatakan telah terpenuhi seluruhnya;Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabilasalah satu frasa dalam unsur ini telah teroenuhi, maka seluruh unsur inidinyatakan telah terpenuhi seluruhnya;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalampersidangan pada hari Minggu tanggal

termuat dalam surat dakwaan yang telahdibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri,dengan demikian terbukti bahwa tidak ada kesalahan tentang orang ataueror in persona;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa yangdiarahkan kepada Terdakwa telah terpenuhi;Ad.2 Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atausebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimilikisecara melawan hukum;Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabilasalah satu frasa

dalam unsur ini telahterpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena salah satu frasa dalam unsur initelah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi untuk seluruhnya;Ad.3 Unsur Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah ataupekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan olehorang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki olehyang berhak;Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabilasalah satu frasa dalam unsur ini telah teroenuhi, maka seluruh unsur inidinyatakan telah

dalam unsur ini telahterpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena salah satu frasa dalam unsur initelah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi untuk seluruhnya;Ad.4.

Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atauuntuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan denganmerusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anakkunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabilasalah satu frasa dalam unsur ini telah terbukti, maka seluruh unsur inidinyatakan telah terbukti seluruhnya;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dariketerangan Saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa

alias llinmendekati TV tersebut dan melepaskan dari dudukan yang menempel didinding, kemudian mengambil Receiver yang berada di bawah TV, kemudianTerdakwa dan Saksi Tohirin alias llin keluar melalui jendela dan pulangmenuju rumah Saksi Tohirin alias llin;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut, Terdakwa telah mengambil barang di dalam rumah dengan caramerusak dan memanjat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,Majelis Hakim berpendapat bahwa salah satu frasa

, terletak di Dusun Gili Meno, Desa Gili Indah.. halaman 22 baris ke12 dan ke13 : setelah frasa April, atausebelum tanda baca koma (,), tertulis 2013, seharusnya 2017:dan setelah frasa Juli?

: sebelum frasa adalah, tertulisangka 6.192 M2, seharusnya : + 7.100 m?

adalah milikPenggugat serta ahli waris lainnya sebagai tanah peninggalan,. pada halaman 27 :baris ke10 : setelah frasa tanah dan sebelum frasa yang ditambah kalimat :seluas + 7.100 m?, seluas 6.192 m? .Halaman 29 dari 56 hal. Put.

Nomor 69/PDT/2018/PT.MTRti frasa yang sebelum frasa tanah dan setelah frasa tercatat,dihapus dan diganti dengan frasa telah.sehingga bunyi kalimat pada halaman 27 baris ke9 dan 10 adalah :Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah tentangkepemilikan atas sebidang tanah seluas + 7.100 m?

Sehingga bunyi kalimat padahalaman 28 baris ke11 dan baris ke12 adalah : Pemenang,Kabupaten Lombok Barat (sekarang Kabupaten Lombok Utara).i. pada halaman 31 baris ke30 dan ke31 : setelah frasa April atausebelum tanda baca koma (,), tertulis 2013 seharusnya 2017;setelah frasa Juli atau sebelum frasa Nomor, tertulis 2013seharusnya 2015; dan setalan tanda baca garis miring (/) atausebelum frasa luas ,tertulis 2016 seharusnya 2015.

No. 285/Pdt.G/2017/PA Mrs.adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzanuntuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.Menimbang, bahwa dalam kedua ketentuan tersebut digunakan frasa"ikatan lahir batin dan frasa *akad yang sangat kuat.

Kedua frasa tersebutmerupakan frasa pembaharuan hukum perkawinan dengan memandangperkawinan bukan sebagai perjanjian perdata biasa yang sepenuhnyamenjadi wilayah hukum privat dan berhubungan dengan hakhak privatsuami isteri saja. Negara dan masyarakat memiliki kepentingan terhadapkeutuhan perkawinan sebab perkawinan merupakan lembaga untukmengembangkan kepribadian individu untuk mencapai kesejahteraan spirituildan materiil.

Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta penjelasannya danPasal 116 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan dan membatasi perceraianhanya untuk alasanalasan tertentu saja, yang di antaranya disebutkan padahuruf f ketentuan tersebut yaitu bahwa untuk melakukan perceraian harusada cukup alasan bahwa antara suami dan isteri terus menerus terjadiperselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagidalam rumah tangga.Bahwa frasa perselisihan dan pertengkaran

pada ketentuan tersebutdisertai frasa dan klausa ajektiva terusmenerus dan tidak ada harapanakan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

dalam unsur ini telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena salah satu frasa dalam unsur ini telahterpenuhi, maka unsur ini telah terpenu hi untuk seluruhnya;Ad. 3 Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangantertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salahsatu frasa dalam unsur ini telah terpenuhi, maka seluruh unsur ini dinyatakantelah

Sakur;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut,Terdakwa telah mengambil barang di waktu malam dalam sebuah rumah tidakdikehendaki oleh yang berhak atau pemilik atas barangbarang tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, MajelisHakim berpendapat bahwa salah satu frasa dalam unsur ini telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena salah satu frasa dalam unsur ini telahterpenuhi, maka unsur ini telah teroenuhi untuk seluruhnya;Ad. 4 Dilakukan oleh 2 (dua

) orang atau lebih dengan bersekutu;Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salahsatu frasa dalam unsur ini telah terbukti, maka seluruh unsur ini dinyatakan telahterbukti seluruhnya;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa perbuatantersebut tidak dilakukan sendiri oleh Terdakwa melainkan Terdakwa dibantuoleh orang lain, yakni:Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 242/Pid.B/2020/PN Kot Perbuatan Terdakwa di warung Saksi Subandi Bondan Jaya bin Hi.

Wansih Kusuma alias Wansah bin Pakamudin;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut,perbuatan Terdakwa mengambil barang dilakukan oleh dua orang;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, MajelisHakim berpendapat bahwa salah satu frasa dalam unsur ini telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena salah satu frasa dalam unsur ini telahterpenuhi, maka unsur ini telah teroenuhi untuk seluruhnya;Ad.5 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuksampai

Wansih Kusuma alias Wansahbin Pakamudin;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut,perbuatan Terdakwa mengambil barang dilakukan dengan merusak jendela dangembok pintu;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, MajelisHakim berpendapat bahwa salah satu frasa dalam unsur ini telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena salah satu frasa dalam unsur ini telahterpenuhi, maka unsur ini telah teroenuhi untuk seluruhnya;Ad.6 Dalam hal perbarengan;Menimbang, bahwa berdasarkan