IPK PT.

Katingan Jaya Mandiri) adalah sudah tepat,karena fakta secara hukum persyaratan diperolehnya lin Pemanfaatan Kayu(IPK) dengan menggunakan dan mengatas namakan PT. Katingan Jaya Mandiridan sebagai badan hukum PT.

IPK Katingan Jaya Perkasa danresume berkas Penyerahan Tunggakan Kasus Piutang Negara Macet atasTunggakan PSDH/DR pada PT.

Katingan Jaya Perkasa sebagai perusahaan berbadanhukum yang mengelola perizinan izin pemanfaatan kayu (IPK) sesuai yangditetapkan dalam Keputusan Bupati Katingan Nomor : 237 tahun 2006 tentangZin Pemanfaatan Kayu (IPK), maka terhadap nama penanggung utang danatau penjamin utang merupakan orang yang bertanggung jawab terhadapperusahaan tersebut berdasarkan akte pendirian Perusahaan PT.

No.589 K/Pdt/2011menyelesaikan masalah terhadap kewajiban pemegang IPK yang di tetapkankepada Penggugat atas nama Direktur PT.

Bahwa pada tanggal 25 April 2011 antara PENGGUGAT yang diwakilioleh YOVITA RATNAWATI dengan TERGUGAT dan TERGUGAT Ilmengadakan kesepakatan mengenai kerjasama jual beli kayu log diareal IPK PT. Satria Kencana Wibawa yang dituangkan dalam SuratPerjanjian Kerjasama Jual Beli Kayu Log di Areal IPK PT. SatriaKencana Wibawa No. 022/SPJBKL/SKWPBWW/IV/2011 tertanggal 25April 2011;2.

Satria Kencana Wibawa No. 001/LOG/SKWJR/X/2011,tertanggal 04 Nopember 2011;Bahwa mengingat poin J dalam Addendum atas Surat PerjanjianKerjasama Jual Beli Kayu Log di Areal IPK PT.

, Kelurahan SungaiPinang Dalam, Kecamatan Samarinda llir, Kota Samarinda;Bahwa mengingat poin K dalam Addendum atas Surat PerjanjianKerjasama Jual Beli Kayu Log di Areal IPK PT.

Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :1.2.Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;Menyatakan sah dan berharga Surat Perjanjian Kerjasama Jual BeliKayu Log di Areal IPK PT. Satria Kencana Wibawa No. 022/SPJBKL/SKWPBWW/IV/2011, tertanggal 25 April 2011, yang telah dirubahdengan Addendum atas Surat Perjanjian Kerjasama Jual Beli Kayu Logdi Areal IPK PT.

PT.Satria Kencana Wibawa tertanggal 25 pril 2011, pada huruf fberbunyi : Pihak Kedua ( dalam hal ini Penggugat ) wajib memberikan danaPinjaman atau Down Payment kepada Pihak Pertama ( Tergugat)yang keperluannya adalah untuk biaya Operasional, PembayaranDR/PSDH dan Tegakan, dan biayabiaya lain yang timbul akibatproses pengelolaan IPK tersebut termasuk memberikan danapinjaman untuk penerbitan ijin IPK Perpanjangan a/n.

ijin yang diperlukan dalam rangka pengusahaan, pengelolaanserta pemanfaatan kayu pinus negara (tanaman reboisasi) tersebut yaituberupa Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK), sebagaimana ternyata dari KeputusanBupati Dairi Nomor 52.2/36/H/2009 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)tertanggal 17 Pebruari 2009, terdaftar atas nama Tergugat II ic.

Keputusan Bupati Dairi Nomor52.2/36/II/2009 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) tertanggal 17Pebruari 2009 tersebut, dengan mengambil kayukayu dari lahan yangtermaktub dalam Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) tersebut sejak dari bulanPebruari 2009 dan telah selesai dilaksanakan pada bulan September 2009yang lalu ; Bahwa akan tetapi walaupun pada buan September 2009 yang lalu, TergugatI dan Tergugat II telah selesai mengambil kayukayu dari lahansebagaimana termaktub dalam Keputusan Bupati Dairi Nomor 52.2

/36/II/2009 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) tertanggal 17 Pebruari 2009tersebut, serta telah berulang kali dilakukan peneguran baik secara lisanmaupun secara tertulis, namun hingga saat ini baik Tergugat I maupunTergugat IL belum membayar dan melunasi biaya pengurusan IzinPemanfaatan Kayu (IPK) dan jasa sebagaimana ditetapkan dalam angka 6huruf (b) Surat Perjanjian Kerja tertanggal 1 Pebruari 2008 tersebut kepadaPenggugat ; Bahwa sikap dan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang hingga saat

tanaman IPK tanaman Pinus desaParbuluan III, Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Dairi tangga 22 Mei 2008, (bukti P5);6 Foto Copy Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor : 522/5773, perihal persetujuanPemanfaatan Lahan Tanaman Pinus Desa Parbuluan II, Kecamatan Parbuluan,Kabupaten Dairi, tertanggal 12 Juni 2008 (bukti P6) ; 7 Foto Copy Surat Kesimpulan Rapat pembahasan permohonan IPK Tanaman ReboisasiDesa Parbuluan III tempat diruang rapat Wakil Bupati Dairi, tertanggal 20 Oktober2008 (bukti P7); 8 Foto

Parbuluan, Kabupaten Dairi dikeluarkan oleh Penggugatakan tetapi para Saksi tersebut tidak mengetahui berapa besarnya jumlah biaya yang telahdikeluarkan oleh Penggugat tersebut ; Bahwa menurut para saksi tersebut Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) pinus telahkeluar dan kayukayu pinus tersebut telah habis di tebang oleh Tergugat II, yaitu JosepSitumorang, akan tetapi menurut Penggugat segala biaya yang telah dikeluarkan Penggugatuntuk pengurusan terbitnya Surat Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) tersebut atas

Menyatakan Pengadilan Negeri Samarinda tidak berwenang mengadili atas perselisihan antara Para Pelawan semula Para Tergugat denganTerlawan semula Penggugat sebagaimana ditentukan dan disepakati oleh para pihak dalam addendum atas surat perjanjian kerjasama jual beli kayu log di areal IPK PT. Satria Kencana Wibawa No. 001/LOG/SKW-JR/X/2011 tertanggal 04 Nopember 2011;4. Membatalkan putusan verstekNomor 40/Pdt.G/2015/PN. Smr tanggal 02 Oktober 2015 dengan segala akibat hukumnya;5.

SKW) seperti Bank Garansi dlldengan perincian sbb:1) Rp. 500.000.0000 (lima ratus juta rupiah) telah realisasipembuktian kwitansi untuk pengurusan Ijin IPK PT. SatriaKencana Wibawa.2) Rp. 1.000.000.000 (satu. milyar rupiah) telah realisasipembuktian kwitansi untuk pengurusan Ijin IPK PT.

Bahwa atas kejadian tersebut Para Pelawan maupun Terlawanmenyepakati pembaharuan atas Surat Perjanjian Kerjasama Jual BeliKayu Log di Areal IPK PT. Satria Kencana Wibawa No. 022/SPJBKL/SKWPBWW/IV/2011 tertanggal 25 April 2011 yaitu tertuang dalamAddendum atas Surat Perjanjian Kerjasama Jual Beli Kayu Log diAreal IPK PT. Satria Kencana Wibawa No. 001/LOG/SKWJR/X/2011,tertanggal 04 Nopember 2011;10.Bahwa Addendum atas Surat Perjanjian Kerjasama Jual Beli Kayu11Log di Areal IPK PT.

KIP sebagaimana tertuangdalam Addendum atas Surat Perjanjian Kerjasama Jual Beli Kayu Logdi Areal IPK PT.

Menyatakan sah dan berharga serta mengikat menurut hukumnya SuratPerjanjian Kerjasama Jual Beli Kayu Log di Areal IPK PT. SatriaKencana Wibawa No. 022/SPJBKL/SKWPBWW/IV/2011 tertanggal 25April 2011 dan Addendum atas Surat Perjanjian Kerjasama Jual BeliKayu Log di Areal IPK PT.

termasuk memberikan dana pinjaman untuk penerbitan ijin IPK perpanjangan a/n.PT.

Kemudian Terdakwa meminta lagi kepada Sam supaya membawapulang anggotanya, tetapi anggotanya tidak mau pergi, sehingga terjadikeributan dan perkelahian antara anggota PP dan IPK.

dengan Anggota Ormas IPK sertamenanyakan mengenai spanduk milik Ormas PP yang dicopot oleh AnggotaOrmas IPK.

Saat itu Anggota Ormas PP dan Anggota Ormas IPK bertemu diwarung Tuak, lalu Anggota Ormas PP menanyakan dimana Terdakwa yangmenjabat sebagai Ketua PAC IPK Gedung Johor.

Setelah itu Anggota Ormas PP mundur tetapi dikejar oleh AnggotaOrmas IPK;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dovinda TegarsyahPutra P, pada pokoknya menerangkan bahwa saat itu Saksi sebagai AnggotaOrmas PP berada ditempat kejadian. Ketika terjadi keributan antara AnggotaOrmas PP dan IPK, Saksi melihat ada 5 (lima) orang Lakilaki di warung Tuakdiantaranya adalah Terdakwa Sunardi Als Gundok yang saat itu memegangparang.

Pada saat terjadinya bentrokanantara Anggota Ormas PP dan IPK, Saksi melihat Terdakwa membawa paranglalu Terdakwa mengayunkan parang tersebut kearah korban, tetapi Saksi tidakbisa memastikan bagian mana dari tubuh korban yang kena, karena korbansudah dikerumuni oleh Anggota Ormas IPK.

karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Bulan;

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan caracara sebagai berikut :Bermula pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira jam 23.00 Wibsaksi SUWARTO Als WARTO Bin (Alm) PARJO, saksi PRAYOGA DWISYAFUTRA Als DWI Bin KURNIANSA dan terdakwa ENDANG SAPUTRASARAGIH Als ENDANG pergi menuju ke kantor IPK PAC KepenghuluanKampung Harapan Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilirberencana untuk melakukan gotong royong.

Perbuatan Terdakwa dilakukandengan caracara sebagai berikut :Bermula pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira jam 23.00 Wibsaksi SUWARTO Als WARTO Bin (Alm) PARJO, saksi PRAYOGA DWISYAFUTRA Als DWI Bin KURNIANSA dan terdakwa ENDANG SAPUTRASARAGIH Als ENDANG pergi menuju ke kantor IPK PAC KepenghuluanKampung Harapan Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilirberencana untuk melakukan gotong royong.

Prayoga Dwi Syafutra Alias Dwi Bin Kurniansah dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa dan Saksi Suwartopada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekitar pukul 23.00 WIB diKantor IPK Kampung Harapan Kecamatan Bagan Sinembah RayaKabupaten Rokan Hilir.

Rokan Hilir dimana shabu tersebutdiserahkan kepada saksi yang sudah ada di kaca pirex untuk saksi konsumsi; Bahwa pada hari yang sama yaitu hari Kamis tanggal 17 September2020 sekitar pukul 15.30 Wib di Kantor IPK Kampung Harapan Kec. BaganSinembah Raya, Kab.

Suwarto Alias Warto Bin Alm Parjo dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa dan Saksi Prayogapada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekitar pukul 23.00 WIB diKantor IPK Kepenghuluan Kampung Harapan Kecamatan Bagan SinembahRaya Kabupaten Rokan Hilir.

Provinsi Kepri yang berlangsung di Golden Prawn BengkongKota Batam, yang mana Terdakwa tidak hadir dalam acara tersebutdikarenakan Terdakwa tidak mendapat undangan yang seharusnya Terdakwasebagai ketua IPK Kota Batam mendapat undangan untuk acara tersebut danTerdakwa memperoleh informasi dari rekanrekan Terdakwa dari IPK KotaBatam dan IPK Kota Tanjung Pinang bahwa ada Pemberian Mandat sebagaiKetua IPK Kota Batam dari Ketua IPK Provinsi Kepri Saksi ANDI KUSUMAkepada sdr.

ini dan jangan kau Obok obok IPK ini, namun Saksi .

Provinsi Kepri yang berlangsung di Golden Prawn BengkongKota Batam, yang mana Terdakwa tidak hadir dalam acara tersebutdikarenakan Terdakwa tidak mendapat undangan yang seharusnya TerdakwaHalaman 19 dari 26 Putusan Nomor 469/Pid.B/2019/PN Btmsebagai ketua IPK Kota Batam mendapat undangan untuk acara tersebut danTerdakwa memperoleh informasi dari rekanrekan Terdakwa dari IPK KotaBatam dan IPK Kota Tanjung Pinang bahwa ada Pemberian Mandat sebagaiKetua IPK Kota Batam dari Ketua IPK Provinsi Kepri

Provinsi Kepri yang berlangsung di Golden Prawn BengkongKota Batam, yang mana Terdakwa tidak hadir dalam acara tersebutdikarenakan Terdakwa tidak mendapat undangan yang seharusnya TerdakwaHalaman 22 dari 26 Putusan Nomor 469/Pid.B/2019/PN Btmsebagai ketua IPK Kota Batam mendapat undangan untuk acara tersebut danTerdakwa memperoleh informasi dari rekanrekan Terdakwa dari IPK KotaBatam dan IPK Kota Tanjung Pinang bahwa ada Pemberian Mandat sebagaiKetua IPK Kota Batam dari Ketua IPK Provinsi Kepri

No. 1710 K/Pdt/2007 Pihak kel (Para Tergugat/ in casu Tergugat Il) berkewajiban mengurus izinsampai terbitnya IPK dalam waktu kurang lebih tiga bulan sesuai prosedur yangberlaku; Pihak kell (Penggugat) berkemampuan untuk menyediakan biaya operasionaltiga bulan sebesar Rp. 75.000.000, (tujuh puluh lima juta rupiah) dan biayapengurusan IPK sebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah) sertamenyediakan garansi bank sesuai target yang didapat (termasuk retribusidaerah bila ada) sesuai aturan yang berlaku

Biaya operasional dan biayapengurusan IPK disediakan oleh Pihak kell (Penggugat) yang disehkankepada Pihak Ke (Para Tergugat/ in casu Tergugat !)

No. 1710 K/Pdt/2007Bahwa atas kecurigaan tersebut, Penggugat lalu menemui kembaliTergugat Il dan mempertanyakan mengenai penyebab tidak adanya kemajuanpengurusan IPK dimaksud, akan tetapi ternyata biaya pengurusan IPK danbiaya operasional yang telah dikeluarkan Penggugat tersebut dipakai ataudipergunakan untuk kepentingan membayar upah karyawan serta dipergunakanmembiayai pemeliharaan kebun milik PT.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palu maupun Majelis HakimPengadilan Negeri Luwuk tidak mempertimbankan bagaimana sulitnyauntuk pengurusan mendapatkan IPK tersebut apabila tidak ditunjang dengandanadana/ uang yang telah disepakati bersama dalam perjanjian yang telahdituangkan dalam Surat Perjanjian KSO No. 001/KSO/X/00 yaitu jumlahtotalnya Rp. 175.000.000, sedangkan pengurusan IPK perkebunan yangHal. 7 dari 10 hal. Put.

juga Tergugat/ PemohonKasasi menyiapkan lokasi/ areal perkebunan seluas 5.000 Ha milik PT.Kawisan Central Asia (KCA).Hanya karena kelalaian/ wan prestasi Penggugat/ Terbanding/ TermohonKasasi sampai usaha pengurusan IPK tersebut tidak selesai, padahal untukmendapatkan IPK perkebunan tinggal 10% penyesaiannya, dan IPKperkebunan yang diurus hanya sejumlah 950 Ha..

usahanya diganggung oleh JIMMISIBURIAN Als JIMMI dan Terdakwa ROMEO ADION SIANTURI yang mengakuanggota organisasi IPK , sehingga RICARD menyerahkan uang sejumlah Rp.200.000.

uang kepada RICARD, karena takut usahanya diganggung olehJIMMI SIBURIAN Als JIMMI dan Terdakwa ROMEO ADION SIANTURI yangmengaku anggota organisasi IPK, sehingga RICARD menyerahkan uangsejumlah Rp. 200.000.

sejumlahuang kepada RICARD, karena takut usahanya diganggung oleh JIMMISIBURIAN Als JIMMI dan Terdakwa ROMEO ADION SIANTURI yang mengakuanggota organisasi IPK, sehingga RICARD menyerahkan uang sejumlahRp.200.000.

usahanyadiganggung oleh JIMMI SIBURIAN Als JIMMI dan Terdakwa ROMEO ADIONSIANTURI yang mengaku anggota organisasi IPK, sehingga RICARDmenyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000.

usahanya diganggungoleh JIMMI SIBURIAN Als JIMMI dan Terdakwa ROMEO ADION SIANTURIyang mengaku anggota organisasi IPK, sehingga RICARD menyerahkan uangsejumlah Rp. 200.000.

dulu lalusaksi korban bersama terdakwa singgah di Posko IPK dan tidak lama kemudian kamisampai di Posko IPK lalu datang 1 unit Mobil Avanza warna hitam lalu dari dalamMobil Avanza tersebut turun teman terdakwa sebanyak 6 (enam) orang dan masingmasing orang yang turun dari Mobil Avanza tersebut membawa kayu balok dan 1(satu) buah kampak yang bergagang besi lalu MANCUNG, RIAN dan KETENG(belum tertangkap) mendatangi saksi ke Posko IPK tersebut lalu MANCUNG, RIANdan KETENG (belum tertangkap) langsung

dulu lalu saksi korban bersama terdakwasinggah di Posko IPK dan tidak lama kemudian kami sampai di Posko IPK laludatang 1 unit Mobil Avanza warna hitam lalu dari dalam Mobil Avanza tersebutturun teman terdakwa sebanyak 6 (enam) orang dan masingmasing orang yangturun dari Mobil Avanza tersebut membawa kayu balok dan 1 (satu) buah kampakyang bergagang besi lalu MANCUNG, RIAN dan KETENG (belum tertangkap)mendatangi saksi ke Posko IPK tersebut lalu MANCUNG, RIAN dan KETENG(belum tertangkap) langsung

dulu lalu saksi korban bersama terdakwasinggah di Posko IPK dan tidak lama kemudian kami sampai di Posko IPK laluHalaman 10 Putusan Nomor : 691/Pid.B/2017/PN.Lbpdatang 1 unit Mobil Avanza warna hitam lalu dari dalam Mobil Avanza tersebutturun teman terdakwa sebanyak 6 (enam) orang dan masingmasing orang yangturun dari Mobil Avanza tersebut membawa kayu balok dan 1 (satu) buah kampakyang bergagang besi lalu MANCUNG, RIAN dan KETENG (belum tertangkap)mendatangi saksi ke Posko IPK tersebut lalu MANCUNG

dulu lalu saksi korban bersamaterdakwa singgah di Posko IPK dan tidak lama kemudian kami sampai diPosko IPK lalu datang 1 unit Mobil Avanza warna hitam lalu dari dalam MobilAvanza tersebut turun teman terdakwa sebanyak 6 (enam) orang dan masingmasing orang yang turun dari Mobil Avanza tersebut membawa kayu balokdan 1 (satu) buah kampak yang bergagang besi lalu MANCUNG, RIAN danKETENG (belum tertangkap) mendatangi saksi ke Posko IPK tersebut laluMANCUNG, RIAN dan KETENG (belum tertangkap) langsung

Medan Kartika Perkasa tidak memiliki perjanjianHalaman 3 dari 19 Putusan Nomor 3771/Pid.B/2015/PN Mdnmemberikan uang Organisasi IPK dan uang SPSI dan selain itu terdakwa bukansebagai karyawan atau pekerja di Green Park PT.

Medan Kartika Perkasa tidak memiliki perjanjianmemberikan uang Organisasi IPK dan uang SPSI dan selain itu terdakwa bukansebagai karyawan atau pekerja di Green Park PT.

dan tetap meminta uang untuk SPSI sebesar Rp.1.000.000, (satu jutarupiah) dan karena Hanni ketakukan sehingga ia meminta saksi untukmemberikan uang IPK sebanyak Rp.750.000, kepada terdakwa dan saksimenjelaskan bahwa terdakwa sudah tidak mendapat mandat dari organisasiSPSI akan tetapi terdakwa tidak mau menerima uang IPK lalu terdakwamarahmarah dan mengatakan kontol, kontol berulang kali sambil memukulmeja ;Bahwa terdkawa ada diberikan uang IPK sebesar Rp.750.000, (tujuh ratuslima puluh ribu rupiah

TimorMedan untuk mengambil uang bulanan SPSI dan uang IPK ;Bahwa terdakwa bukan karyawan PT. Medan Kartika ;Bahwa uang IPK sebesar Rp.750.000, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)dan uang SPSI sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) ;Bahwa wakiu itu terdakwa kasir datang menjumpai terdakwa danmenyerahkan amplop IPK Rp.

Medan KartikaPerkasa tidak memiliki perjanjian memberikan uang Organisasi IPK dan uangSPSI dan selain itu terdakwa bukan sebagai karyawan atau pekerja di GreenPark PT.

Yang dikenal adalahistiah Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) sebagaimana dimaksud dalamPermenhut Nomor : P.58/MenhutII/2009, tanggal 4 September 2009.

Yang dikenal adalahistian Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) sebagaimana dimaksud dalamPermenhut Nomor : P.58/Menhutll/2009, tanggal 4 September 2009.

No. 194 K/Pid.Sus/2012maupun SK Menteri Kehutanan Nomor : SK.382/Menhut II/2004, tanggal 18Oktober 2004, tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK). Yang dikenal adalahistiah Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) sebagaimana dimaksud dalamPermenhut Nomor : P.58/Menhutll/2009, tanggal 4 September 2009.

ADEMARO JAYA LESTARI,Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekitar pukul 14.00Wita, ketika saksi melakukan pengecekan areal IPK PT. ADEMARO JAYALESTARI dengan menggunakan GPS pada saat itu tim Survei dari PT.ADEMARO JAYA LESTARI atas nama Sdr. MATIUS mengingatkan kepadapara terdakwa yang mengambil dan mengangkut kayu secara liar di arealIPK PT. ADEMARO JAYA LESTARI untuk tidak mengambil kayu danmengangkut kayu di areal IPK PT.

ADEMARO JAYA LESTARI Blok B12 yangmasuk dalam kecamatan Silug Ngurai dengan menggunakan sebuah Truckwarna Kuning KT 8916 CB di areal IPK PT. ADEMARO JAYA LESTARItanpa dilengkapi dengan dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan dariPejabat yang berwenang;Bahwa kemudian saksi menelepon Sdr. IRFAN atasan saksi di Samarindauntuk menanyakan apakah terdakwa AKHMADAN alias MADAN danterdakwa Il JUMLI sudah mendapatkan jijin dari perusahaan untukmengambil kayu di areal IPK PT.

Sah Hasil Hutan (SKSHH) tersebutdiambil dari areal IPK (Ijin Pemanfaatan Kayu) PT.

MATIUS melihatlangsung di tempat kejadian ketika kami sedang melakukan pengecekan diareal IPK (Ijin Pemanfaatan Kayu) PT. ADEMARO JAYA LESTARI denganMenggunakan GPS dan Peta IPK Perusahaan, dan di lokasi kejadianterdapat bekas tebangan pohon kayu lama dan jejak bekas memindahkankayu dari tempat tebangan ke tempat penumpukan kayu dimana paraterdakwa tersebut memuat kayu.Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.SusLH/2018/PN SdwBahwa PT.

ADEMARO JAYA LESTARI sudah memiliki jjin IPK (IjinPemanfaatan Kayu) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas PenanamanModal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timurdengan Nomor 503/1377/IPK/DPMPTSP tanggal 11 Agustus 2017 tentangjin pemanfaatan kayu pada areal penggunaan lain tahun 2017/2018 atasnama PT. ADEMARO JAYA LESTARI seluas 7000 hektar yang berlokasi diAreal Penggunaan Lain (APL) yang berada pada jjin lokasi dan ljin UsahaPerkebunan Kelapa Sawit PT.

dan Rekomendasi penerbitan IPK dariGubernur Sumatera Utara dan Kepala Dinas KehutananProp.

Syahdin Berutu tidak ada di Lokasi tapihari Sabtunya baru datang ;e Bahwa, saksi tidak pernah menanyakan' kepadaterdakwa mengenai Ijin IPK ;e Pada saat itu tidak ada menunjukkan SuratSurat IPK dan lampirannya ;Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak adatanggapan ; 2. Saksi AKP. BK.

) yang dimiliki terdakwa Mhd.Syahdin Berutu dan saksi Junaidi Simamora yangmelaksanakan Ijin IPK tersebut ;Bahwa sekitar pukul 18.00.wib. saksi bersamadengan tim bertemu dengan terdakwa Mhd.

Reskrim Polda Sumut, dan Ahli dariBPKH wilayah I Medan menentukan Titik Koordinatareal yaitu di areal Pembukaan jalan, Base camp30dan Penebangan Pohon kayu di areal IPK atas namaterdakwa Mhd.

SyahdinBerutu di Dusun Pegga Desa Kaban Tengah, Kec.Sitellu Tali Urung Jehe, Kabupaten Pakpak Bharat,maka saksi dengan BANJIR SAGALA, dan ELIA O.SIMBOLON telah melakukan Checking Cruising ataspermohonan IPK pemohon atas nama Mhd.

(PNT) dibebankan kepada pemegang Izin IPK di atas ArealPenggunaan Lain (APL) sebagaimana yang dimiliki Para Penggugat;Bahwa, selain itu dalam Peraturan Pemerintah RI.

Nomor : P.58/Menhutl/2009tanggal 4 September 2009, tentang Penggantian Nilai tegakan(PNT) dari Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Atau Dari penyiapanLahan Dalam Pembangunan Hutan Tanaman; Peraturan Menteri Kehutanan R.I. Nomor : P.14/ Menhutll/2011tanggal 11 Maret 2011 tentang izin Pemanfaatan Kayu (IPK); Peraturan Menteri Kehutanan R.I. Nomor : P.20/Menhutll/2013tanggal 17 April 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan MenteriKehutanan R.I.

Putusan Nomor 544 K/TUN/2016Bahwa pungutan Penggantian Nilai Tegakan (PNT)yang dikenakankepada Pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) di atas ArealPenggunaan Lain (APL) seperti yang dimiliki Penggugat CV.

Nomor : P.58/MenhutlII/2009tanggal 4 september 2009, tentang Penggantian Nilai tegakan (PNT)dari Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Atau Dari penyiapan Lahan DalamPembangunan Hutan Tanaman;Peraturan Menteri Kehutanan R.I. Nomor : P.14/Menhutll/2011tanggal 11 Maret 2011 tentang izin Pemanfaatan Kayu (IPK);Peraturan Menteri Kehutanan R.I.Nomor : P.20/MenhutIl/2013tanggal 17 April 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan MenteriKehutanan R.I.

Nomor : P.58/MenhutII/2009tanggal 4 september 2009, tentang Penggantian Nilai tegakan (PNT)dari Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Atau Dari penyiapan Lahan DalamPembangunan Hutan Tanaman; Peraturan Menteri Kehutanan R.I. Nomor : P.14/Menhutll/2011tanggal 11 Maret 2011 tentang izin Pemanfaatan Kayu (IPK); Peraturan Menteri Kehutanan R.I.Nomor : P.20/MenhutIl/2013tanggal 17 April 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan MenteriKehutanan R.I.

Syahdin Berutu, namun saksi mengetahuitelah terbit IPK atas nama Mhd.

Syahdin Berutu saksi tidak sampai ke lokasiyang dimohonkan IPK oleh Mhd.

benar berdasarkan IPK yang dimilikisaksi Mhd.

Tri Suyono selaku pemilik Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) ; .

Satya JayaDN pea etter3> Bahwa disekitar kawasan zin Pemanfaatan Kayu (IPK) milikPT. Satya Jaya Abadi tersebut banyak bekas tebangan kayu namun saksitidak mengetahui siapa yang melakukan penebangan kayu tersebut ; > Bahwa didalam area izin Pemanfaatan Kayu (IPK) milik PT.

Satya JayaDG saree ce eer eee ee eee3Bahwa disekitar kawasan izin Pemanfaatan Kayu (IPK) milikPT. Satya Jaya Abadi tersebut banyak bekas tebangan kayu namun saksitidak mengetahui siapa yang melakukan penebangan kayu tersebut ; Bahwa didalam area izin Pemanfaatan Kayu (IPK) milik PT.

Satya JayaPa amen nena ncn sen nea3> Bahwa disekitar kawasan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) milikPT. Satya Jaya Abadi tersebut banyak bekas tebangan kayu namun saksitidak mengetahui siapa yang melakukan penebangan kayu tersebut ; > Bahwa didalam area Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) milik PT.

Satya Jaya Abadisehubungan dengan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) nomor :110 tanggal 20 Juni 2015 yang dimiliki olen PT. Satya JayaAbadi dan Keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negari(PT.TUN) Makassar Nomor : 01/B/2016/PT.TUN.MKSkepada Sdr. LA ODE BASRI, dkk untuk melaksanakan tugasyang diberikan di areal jin Pemanfaatan Kayu (IPK)PT.

Lokasi Industri kayu IzinPemanfaatan Kayu (IPK) tersebut terletak di Kampung Yeti danKeriku, Distrik Arso, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua .

Surat Direktur Jenderal Bina Produksi KehutananNomor : S.966/VIBPHA/2005 tanggal 27 Desember 2005perihal Rekomendasi Penerbitan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK)an.PT.Sumber Kayu Utama di Kabupaten Keerom PropinsiPapua.4. Surat Gubernut' Provinsi Papua Nomor ;522/3326/SET tanggal 27 Desember 2007 perihal: SuratPerintah Pelaksanaan Kewajiban Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK)an.PT.Sumber Kayu Utama di Kabupaten Keerom PropinsiPapua.5.

Blok Tebangan IPK dan rencana jalan angkutan kayusesuai Peta dengan skala 1 : 100.000 sebagaimana tercantumdalam lampiran keputusan ini.6. Bahwa, berdasarkan IPK Keputusan KEPALA DINASPERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN KEEROM Nomor522/45/2011 dan suratsurat yang berhubungan denganpenerbitan Ijin Pemanfaatan Kayu tersebut, jelaslah PenggugatHalaman 4 Putusan Nomor 58/PDT/2018/PT JAP berhak untuk melakukan pemanfaatan kayu denganmelakukan penebangan kayu dengan target:a.

Membuat dan menyampaikan Laporan Bulanan ataspelaksanaan kegiatan IPK meliputi luas Tebangan danProduksi Kayu serta informasi Perkembangan PemanfaatanLahan kepada Gubernur Provinsi Papua, Bupati Keerom,Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Keeromdengan tembusan kepada Dinas Kehutanan dan KonservasiProvinsi Papuad. Melaksanakan kegiatan nyata di lapangan selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya IPK;e. Melaksanakan kegiatan IPK berdasarkan Bagan Kerjaf.

Bahwa tanggapan Tergugat atas Gugatan Pdari poin 46dapat kami ringkas sebagai berikut; Bahwa benar dalildalil gugatn Penggugat terhadap jinPemanfaatan Kayu (IPK) yang telah di Perbaharui olehTergugat No. 522/45/2011 tentang Pemberian IzinPemanfatan Kayu (IPK) kepada PT.Sumber Kayu Utamapada areal Pembangunan Perkebunan kelapasawit diKampung Bahwa Benar IPK Berdasarkan Keputusan GubernurProvinsi Papua No. 109 tahun 2009, tentang Luas bloktebang, Jatah Prooduksi dan Rincian kelompok jenis yangdapat

, atau senjata penusuk, Perbuatantersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2016 sekira pukul 15.30WIB, saksi PONUO, saksi D.BERUTU, dan saksi SYADEK GINTINGanggota Kepolisian Pelabuhan Belawan melakukan razia di Jalan KaptenSumarsono dekat SPBU Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli KabupatenDeli Serdang, kemudian para saksi polisi memberhentikan 1 (satu) unit mobilangkot KPUM Lin 69 yang berisikan 13 (tiga belas) anggota Ikatan PemudaKarya (IPK

dari bambu dibalut lakbanwarna hitam dan 1 (satu) buah ketapel terobuat dari kayu yang dipasang karetdan pengait dan 8 (delapan) buah anak panah yang terbuat dari besi yangruncing dibuat pengait dan dibagian belakang diikat tali plastik yangditemukan dari lantai bagian belakang mobil angkot KPUM Lin 69, kemudianpara saksi menanyai siapa pemilik dari senjata tajam berupa pisau, ketapeldan anak panah yang ditemukan tetapi tidak ada yang mengakui, kemudian13 (tiga belas) anggota katan Pemuda Karya (IPK

warna hitamdan 1 (satu) buah ketapel terbuat dari kayu yang dipasang karet danpengait dan 8 (delapan) buah anak panah yang terbuat dari besi yangruncing dibuat pengait dan dibagian belakang diikat tali plastik yangditemukan dari lantai bagian belakang mobil angkot KPUM Lin 69;e Bahwa selanjutnya para saksi polisi menanyai siapa pemilik dari senjatatajam berupa pisau, ketapel dan anak panah yang ditemukan tetapi tidakada yang mengakui;e Bahwa kemudian 13 (tiga belas) anggota lkatan Pemuda Karya (IPK

saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik;e Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2016 sekira pukul 15.30WIB, saksi bersama dengan saksi PONJO saksi SYADEK GINTINGyang merupakan anggota Kepolisian Pelabuhan Belawan melakukanrazia di Jalan Kapten Sumarsono dekat SPBU Desa Helvetia KecamatanLabuhan Deli Kabupaten Deli Serdang;e Bahwa selanjutnya petugas lapangan dari Kepolisian memberhentikan 1(satu) unit mobil angkot KPUM Lin 69 yang berisikan 13 (tiga belas)anggota lkatan Pemuda Karya (IPK

(Ikatan Pemuda Karya) yang kemungkinan akan terjadi gangguan/bentrokdengan anggota Pemuda Pancasila (PP) dan hal tersebut dilakukan ataspetunjuk atau anjuran Pengurus IPK Provinsi;Menimbang, bahwa dengan demikian para terdakwa telah terbuktimembawa sejata penikam atau penusuk;Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telahterpenuhi;Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor:786/Pid.Sus/2016/PN.LbpAd. 3.