Ditemukan 4023628 data
Urut Berdasarkan
Putus : 12-02-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 37 P/HUM/2013 Tanggal 12 Februari 2015 — DEWAN PENGURUS KABUPATEN ASOSIASI PENGUSAHA
INDONESIA KABUPATEN PASURUAN (DPK APINDO KAB.
PASURUAN) VS BUPATI PASURUAN
168 — 116 — Berkekuatan Hukum Tetap
168 — 116 — Berkekuatan Hukum Tetap
DEWAN PENGURUS KABUPATEN ASOSIASI PENGUSAHAINDONESIA KABUPATEN PASURUAN (DPK APINDO KAB.PASURUAN) VS BUPATI PASURUAN
PUTUSANNomor 37 P/HUM/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiilterhadap Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2012 tentang SistemPenyelenggaraan Ketenagakerjaan di Kabupaten Pasuruan, pada tingkatpertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:DEWAN PENGURUS KABUPATEN ASOSIASI PENGUSAHAINDONESIA KABUPATEN PASURUAN (DPK APINDO KAB.PASURUAN), berkedudukan di Gedung KADINDA KabupatenPasuruan
APINDO Kabupaten/Kota berkedudukan di IbukotaKabupaten/Kota atau disalah satu kota pusat kegiatanekonomi di Kabupaten/Kota yang bersangkutan mempunyaidaerah kerja di tingkat Kabupaten/Kota;3.
Menyatakan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 22 Tahun 2012tentang Sistem Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di Kabupaten Pasuruantidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (tidak sah) dan tidak berlakuuntuk umum ;Halaman 13 dari 25 halaman. Putusan Nomor 37/P/HUM/20134. Memerintahkan TERMOHON untuk mencabut dan membatalkan PeraturanDaerah Kabupaten Pasuruan Nomor 22 Tahun 2012 tentang SistemPenyelenggaraan Ketenagakerjaan di Kabupaten Pasuruan ;5.
Bahwa penerbitan Peraturan Daerah Kabupaten PasuruanNomor 22 Tahun 2012 ten tang Sistem PenyelenggaraanKetenagakerjaan di Kabupaten Pasuruan yang merupakanusulan inisiatif DPRD Kabupaten Pasuruan telah melaluitahapantahapan sebagaimana diatur dalam UndangUndangNomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PeraturanPerundangundangan dan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 53 tahun 2011 tentang Pembentukan Produk HukumDaerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan
Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan 2008 tentangUrusan Pemerintahan Kewenangan Kabupaten pasuruan;Terhadap keberatan atas ketentuan beberapa pasal dalamPeraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 22 Tahun 2012tentang Sistem Penyelenggaraan Ketenagakerjaan diKabupaten Pasuruan yang diajukan oleh pemohon, dapat kamisampaikan halhal sebagai berikut :a.
Putus : 21-02-2007 — Upload : 30-08-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 43K/PID/2007 Tanggal 21 Februari 2007 — Drs. David Agustein Hubi; Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Wamena
109 — 110 — Berkekuatan Hukum Tetap
109 — 110 — Berkekuatan Hukum Tetap
ABDUL RAHIM JUMATI, MM (Kepala Bapeda Kabupaten Jayawijaya)selaku atasan langsung pimpinan proyek.c. Drs. CHRIS SUHILAIT (Staf Bappeda Kabupaten Jayawijaya) selakupimpinan proyek.d.
DAVID AGUSTEIN HUBIselaku Bupati Kabupaten Jayawijaya telah memerintahkan Drs. HASANABDUL KADIR (Kadis Perhubungan Kabupaten Jayawijaya), VENTHUSVAUTNGIL,SH (Kabag Hukum Kabupaten Jayawijaya) dan Drs. CH.MANUPUTTY (Kadis Perindag Kabupaten Jayawijaya) untuk berangkat keHal. 9 dari 57 hal. Put. No.43 K/Pid/2007Perusahaan penerbangan Expo di Pakistan serta 4 (empat) orang pilot dariPT. Air Mark Indonesia Airlines (Capt.
No.43 K/Pid/2007Perhubungan Pemda Kabupaten Jayawijaya.Bahwa pengajuan SPP tersebut tidak sesuai dengan prosedur, karena tidakdilengkapi dengan dokumen tagihan, namun diproses oleh Pjs. KabagKeuangan (NICO RUMBINO, SE) atas perintah dari Terdakwa Drs. DAVIDAGUSTEIN HUBI selaku Bupati Kabupaten Jayawijaya lewat Kepala Dinasperhubungan Kabupaten Jayawijaya (Drs.
DAVID AGUSTEINHUBI selaku Bupati Kabupaten Jayawijaya telah memerintahkan Drs.HASAN ABDUL KADIR (Kadis Perhubungan Kabupaten Jayawijaya),VENTHUS VAUTNGIL (Kabag Hukum Kabupaten Jayawijaya) dan Drs.CH. MANUPUTTY (Kadis Perindag Kabupaten Jayawijaya) untukberangkat ke Perusahaan penerbangan Expo di Pakistan serta 4 (empat)orang pilot dari PT. Air Mark Indonesia Airlines (Capt.
JOHN TABO Ketua DPRD KabupatenJayawijaya periode 19992004 Pemda Kabupaten Jayawijaya.Bahwa isi perjanjian tersebut antara lain :a. Pemda Kabupaten Jayawijaya dan PT. Prismadani sepakat untukmengadakan kerjasama operasional dibidang transportasi udara denganmenggunakan 1 (satu) unit pesawat AN12 AP ;b. Pemda Kabupaten Jayawijaya memberikan dana kepada PT.
Register : 25-05-2023 — Putus : 06-11-2023 — Upload : 24-11-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 139 PK/TUN/2023 Tanggal 6 Nopember 2023 — VREDDY VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG;;
78 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
78 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
VREDDY VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG;;
Register : 15-07-2020 — Putus : 28-09-2020 — Upload : 12-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 419 K/TUN/2020 Tanggal 28 September 2020 — AMRAN SINAGA VS BUPATI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI;
97 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
97 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
AMRAN SINAGA VS BUPATI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI;
PUTUSANNomor 419 K/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:AMRAN SINAGA, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Simpang Tiga Dusun V, Desa Sei Belutu,Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai,pekerjaan Kepala Desa/Petani;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Anwar Effendi, S.H.I., dankawankawan, kewarganegaraan Indonesia, Advokat padaKantor Hukum Anwar Effendi,
S.H., & Associate, beralamatdi Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 23 Maret 2020;Pemohon Kasasi;LawanBUPATI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI, tempatkedudukan di Jalan Negara Nomor 300 Sei Rampah,Kabupaten Serdang Bedagai;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan
Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Nomor 694/18.18/Tahun 2019, tertanggal 15 Juli 2019, tentang PemberhentianKepala Desa Sei Belutu Kecamatan Sei Bamban Kabupaten SerdangBedagai;Halaman 1 dari 4 halaman. Putusan Nomor 419 K/TUN/20203. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor 694/18.18/Tahun 2019, tertanggal 15 Juli 2019, tentang PemberhentianKepala Desa Sei Belutu Kecamatan Sei Bamban Kabupaten SerdangBedagai;4.
Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan harkat dan martabat(mengaktifkan kembali) Penggugat sebagai Kepala Desa Sei BelutuKecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai, sebagaimanasebelum dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor 694/18.18/Tahun 2109,tertanggal 15 Juli 2019;5.
Register : 20-10-2020 — Putus : 03-12-2020 — Upload : 11-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 588 K/TUN/KI/2020 Tanggal 3 Desember 2020 — SIDIQ VS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMENEP;
137 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
137 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
SIDIQ VS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMENEP;
SIDIQ, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal diKompleks Perumahan Batu Kencana Blok J, Nomor 11,Desa Batuan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep,pekerjaan Wiraswasta;Pemohon Kasasi;LawanPEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP, tempatkedudukan di Jalan Dr.
Pendaftaran Sebagai Calon Anggota KomisiInformasi Kabupaten Sumenep periode tahun 20132017Halaman 2 dari 12 halaman.
APBD Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2017;Halaman 3 dari 12 halaman.
Putusan Nomor 588 K/TUN/2020dan Penetapan Anggota Komisi Informasi Provinsi dan KomisiInformasi Kabupaten/kota;.
Salinan surat keputusan Bupati Sumenep tentang Penetapananggota Komisi Informasi Kabupaten Sumenep periode tahun 20132017;k.
Register : 21-03-2023 — Putus : 20-06-2023 — Upload : 11-08-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 92 PK/TUN/2023 Tanggal 20 Juni 2023 — ZULKOPLI DAN BUPATI KABUPATEN BANYUASIN VS SAIPUL;;
100 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
100 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
ZULKOPLI DAN BUPATI KABUPATEN BANYUASIN VS SAIPUL;;
Register : 18-03-2022 — Putus : 19-04-2022 — Upload : 27-06-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 268 K/TUN/2022 Tanggal 19 April 2022 — VREDDY VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG;
91 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
91 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
VREDDY VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG;
Register : 18-01-2021 — Putus : 02-03-2021 — Upload : 06-10-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 29 PK/FP/TUN/2021 Tanggal 2 Maret 2021 — SUGIRI YANTORO, DKK VS BUPATI KABUPATEN GORONTALO;
81 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
81 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
SUGIRI YANTORO, DKK VS BUPATI KABUPATEN GORONTALO;
Putus : 23-04-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 142 K/TUN/2015 Tanggal 23 April 2015 — KARTIONO VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BINTAN, SUHERMAN
77 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
77 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
KARTIONO VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BINTAN, SUHERMAN
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BINTAN, yangberkedudukan di Jalan Tata Bumi No. 23 Toapaya Bintan, dalamhal ini diwakili kuasanya, bernama:1. Wasrial, SH., Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara padaKantor Pertanahan Kabupaten Bintan;2. Suyudi Erwan, BA., Kepala Seksi Hak Tanah dan PendaftaranTanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan;3. Januar, Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan padaKantor Pertanahan Kabupaten Bintan;4.
., Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan padaKantor Pertanahan Kabupaten Bintan, berdasarkan Surat KhususNo. 01/SKSKP/II/2014 tanggal 24 Pebruari 2014;ll.
Bintan dan berjumpa dengan BapakYulad dan pada hari itu juga kami di temanin oleh pegawai BPN yangbernama pak Wawan untuk mengecek lokasi, sepulang dari pengecekanlokasi dan setibanya kami di Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan ternyataHalaman 5 dari 29 halaman.
/Kotamadya Kepulauan Riau(sekarang Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan), dengan demikian gugatanPenggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima..
KantorPertanahan Kabupaten Bintan).Bahwa, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor :13/Pdt.G/1996/PN.TPI, tanggal 20 Juli 1996 Jo.
Register : 19-01-2023 — Putus : 18-04-2023 — Upload : 30-05-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 30 PK/TUN/2023 Tanggal 18 April 2023 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG VS AMRI
92 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
92 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG VS AMRI
Register : 03-05-2021 — Putus : 03-06-2021 — Upload : 11-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 54 PK/TUN/2021 Tanggal 3 Juni 2021 — DUTIARWAN VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR;
233 — 144 — Berkekuatan Hukum Tetap
233 — 144 — Berkekuatan Hukum Tetap
DUTIARWAN VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR;
. & Partners (JSP)Law Office, beralamat di Pekanbaru, berdasarkan (SuratKuasa Khusus tanggal 5 Februari 2021;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanKEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATENKAMPAR, tempat kedudukan di Jalan Letnan Boyak Nomor18 Bangkinang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Senti Silitonga, S.H., M.Sijabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah danPengendalian Pertanahan dan kawankawan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus 3162/SKu14.01.MP.02.02/X/2019tanggal 29 Oktober 2019;
Register : 26-05-2020 — Putus : 02-07-2020 — Upload : 04-02-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 100 PK/TUN/2020 Tanggal 2 Juli 2020 — BUPATI BELITUNG KABUPATEN BELITUNG VS HARTONO EFFENDI;
168 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
168 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
BUPATI BELITUNG KABUPATEN BELITUNG VS HARTONO EFFENDI;
PUTUSANNomor 100 PK/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telahmemutus dalam perkara:BUPATI BELITUNG, Berkedudukan di Jalan JenderalSudirman, Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, ProvinsiKepulauan Bangka Belitung, yang diwakili oleh H.
Dimantapkan statusnya menjadi BarangMilik Negara/Daerah dan/atau dilepaskan penguasaannya dariNegara kepada pihak ketiga dengan cara pembayaran kompensasikepada pemerintah dengan menyetorkannya ke kas daerah;Bahwa dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 91/KM.6/2016,tanggal 8 April 2016 tentang Penyelesaian Status Kepemilikan SecaraSebagian atas Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa Bangunan Kosong (Dh.SMEA (Persiapan) Negeri) Luas Tanah 2.851 M2 di jalan Sriwijaya, KelurahanParit, Kecamatan Tanjung pandan, Kabupaten
Register : 17-03-2022 — Putus : 16-06-2022 — Upload : 26-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 92 PK/TUN/2022 Tanggal 16 Juni 2022 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG VS VREDDY;
121 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
121 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG VS VREDDY;
Register : 10-06-2020 — Putus : 14-08-2020 — Upload : 04-02-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 327 K/TUN/2020 Tanggal 14 Agustus 2020 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR VS ISHAK;
187 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
187 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR VS ISHAK;
Register : 11-05-2020 — Putus : 27-07-2020 — Upload : 04-02-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 243 K/TUN/2020 Tanggal 27 Juli 2020 — CHAMPA VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JENEPONTO;
182 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
182 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
CHAMPA VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JENEPONTO;
Register : 01-08-2023 — Putus : 02-10-2023 — Upload : 15-11-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 407 K/TUN/2023 Tanggal 2 Oktober 2023 — LAHI VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWA;;
60 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
60 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
LAHI VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWA;;
Register : 16-05-2024 — Putus : 16-07-2024 — Upload : 03-09-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 328 K/TUN/2024 Tanggal 16 Juli 2024 — SUMANI VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAMONGAN;;
35 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
35 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
SUMANI VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAMONGAN;;
Register : 05-01-2022 — Putus : 21-02-2022 — Upload : 11-04-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 82 K/TUN/2022 Tanggal 21 Februari 2022 — RAHMAN VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWA;
164 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
164 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
RAHMAN VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWA;
Register : 11-03-2022 — Putus : 22-06-2022 — Upload : 14-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 85 PK/TUN/2022 Tanggal 22 Juni 2022 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG VS VREDDY
193 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
193 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG VS VREDDY
Register : 08-10-2019 — Putus : 02-12-2019 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 586 K/TUN/2019 Tanggal 2 Desember 2019 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGKALAN vs SAMSURI;
74 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
74 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGKALAN vs SAMSURI;
., jabatan Kasi Penanganan Masalah danPengendalian Pertanahan, dan kawankawan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 11/SK35.26/VIII/2019, tanggal20 Agustus 2019;Pemohon Kasasi;LawanSAMSURI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal diDusun Perombasan, Desa Petapan, Kecamatan Labang,Kabupaten Bangkalan, pekerjaan Wiraswasta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa R. Arif Sulaiman, S.H.
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KEPALA KANTORPERTANAHAN KABUPATEN BANGKALAN;2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 2 Desember 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, bersamasama dengan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., danDr. H.