Ditemukan 4975 data
44 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
Gugatan Penggugat dikualifikasi kadaluwarsa berdasarkanPasal 82 UndangUndang Nomor : 2 Tahun 2004 Jo Pasal 171Undang Undang Nomor: 13 Tahun 2003 Jo Pasal 96 UndangHal. 8 dari 10 hal. Put. No. 603K/Pdt.Sus/2011Undang Nomor : 13 Tahun 2003 Jo Pasal 1603t KUHPerdata ;2.
Karena Tergugat mengajukan eksepsi kadaluwarsa danJudex Facti mengabulkannya maka Penggugat dapatmemahami hal itu karena bagaimanapun Hakim wajibmemutus segala sesuatu) yang dituntut para pihak,permasalahan ~~ mulai timbul manakala Judex Factimenyatakan gugatan Penggugat kadaluwarsa disertaidengan amar yang menyatakan gugatan Penggugat tidakdapat diterima.d.
Bahwa menurut Pemohon' Kasasi sikap Judex Factimenyatakan gugatan Penggugat kadaluwarsa, bahwa JudexFacti telah memutus perkara melampaui tuntutan parapihak sehingga putusan Judex Facti tersebut telahbertentangan dengan Pasal 178 ayat HIR ;e.
Bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi memahami bahwa gugatansemacam ini tidak terancam kadaluwarsa sebab sesuaiputusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 012/PUU1/2003gugatan yang dinyatakan kadaluwarsa hanyalah PHKkarena alasan mengundurkan diri atau sedang menjalaniproses pidana. Kesimpulan Penggugat tersebutdidasarkan pada analisa berikut ini1.
Tahun 2003, ~~ tetapiketentuan kadaluwarsa tersebut hanya berlakuterhadap PHK karena alasan sebagaimana diatur dalampasal 160 ayat 3 dan Pasal 162 Undang UndangNomor : 13 Tahun 2008, artinya hukum opositifdibidang ketenagakerjaan memiliki ketentuan tentangkadaluwarsa namun terbatas pada alasan PHK tertentu3.
95 — 26
- MENGADILI:DALAM KONVENSI :DALAM EKSEPSI :- Menerima eksepsi Tergugat IV dan Tergugat V ;- Menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II telah kadaluwarsa ;DALAM POKOK PERKARA :- Menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) ;- Menghukum Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 4. 721. 000,- (empat juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);DALAM REKONVENSI :- Menyatakan
dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) ;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dan penggugat Ildinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat dan penggugat Il harus dihukum untukmembayar biaya perkara;Memperhatikan Pasal 1967 KUH Perdata dan Hukum Acara Perdata untukDaerah Luar Jawa dan Madura (RBg) dan peraturanperaturan lain yang bersangkutan;MENGADILI:DALAM KONVENSI :DALAM EKSEPSI : Menerima eksepsi Tergugat IV dan Tergugat V ; Menyatakan gugatan Penggugat dan Penggugat Il telah kadaluwarsa
Lasman Tampubolon
Tergugat:
Yayasan Pendidikan Tri Bhakti Langlangbuana
149 — 53
MENGADILI
DALAM KONPENSI;
DALAM EKSEPSI;
- Mengabulkan eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat daluwarsa;
DALAM POKOK PERKARA;
- Menyatakan gugatan Penggugat kadaluwarsa;
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
DALAM REKONPENSI;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
DALAM
39 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pada pokoknya putusan Mahkamah Kontitusiitu meniadakan masa kadaluwarsa mengajukan tuntutan hak. Namunmenurut hemat Tergugat tidak adanya masa kadaluwarsa dalammengajukan tuntutan khususnya dalam hubungan kerja mengakibatkanhilangnya kepastian hukum bagi pengusaha sampai kapan akanmenghadapi tuntutan hak dari pekerjanya yang juga dapat mengganggukelangsungan usahanya.
Nomor 692 K/Pdt.SusPHI/2015Smg. sudah kadaluwarsa berdasarkan ketentuan Pasal 96 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003;Bahwa pertimbangan Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota (1),berkaitan eksepsi hukum materiil (kadaluwarsa) yang diajukan PemohonKasasi dahulu Tergugat pada tanggal 7 Mei 2015, telah dipertimbangkandalam putusan (halaman 25 alinea ketiga) sebagai berikut:Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka olehkarena Tergugat telah mengajukan eksepsinya, pada saat menjawabpokok perkara
Yahya Harahap, S.H., (Mantan Tuada Pidum MA RI),cetakan kedelapanOktober tahun 2008, yang diterbitkan oleh SinarGrafika, pada halaman 458459 dikatakan, sebagai berikut:Menurut ketentuan Pasal 1946 KUH Perdata, kadaluwarsa selainmenjadi dasar hukum untuk memperoleh sesuatu, juga menjadilandasan hukum untuk membebaskan seseorang dari suatu perikatansetelah lewat jangka waktu tertentu.
Selanjutnya, Pasal 1950 KUHPerdata menyebutkan, melarang Hakim menetapkan kadaluwarsasecara exofficio/karena jabatannya, dan Pasal 1951 mengatur bahwadibolehkan pengajuan eksepsi kedaluwarsa pada setiap tingkatanpemeriksaan;Oleh karenanya eksepsi kadaluwarsa sama dengan kompetensi absolut,dan dengan demikian eksepsi kadaluwarsa tidak tunduk kepadaketentuan Pasal 136 HIR bahwa eksepsi mesti diajukan pada jawabanpertama bersamaan dengan bantahan pokok perkara.
Carapenyelesaian eksepsi kadaluwarsa, merujuk kepada kalimat terakhirPasal 136 HIR yaitu, diperiksa dan diputus bersamasama denganHalaman 16 dari 23 hal. Put.
39 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
HARAHAP. hingga sampaigugatan ini diajukan (Vide, buktibukti surat yang diajukan Penggugat danTergugat dalam perkara ini);Bahwa menurut llmu Hukum, Konsep Hukum tentang Kadaluwarsa sebagaidasar timbulnya hak atau hilangnya hak seseorang, apabila dalam jangkawaktu berlangsungnya rentang kadaluwarsa tersebut, tidak dilakukan upayasecara terus menerus selama dalam kurun waktu rentang waktukadaluwarsa tersebut;Bahwa dengan demikian, kadaluwarsa yang dikemukakan Judex Factisebagai dasar Judex Facti dalam
perkara ini untuk menolak gugatanPenggugat yang didasarkan pada ketentuan Pasal 96 UndangUndang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bertentangan dengan KonsepHukum tentang Kadaluwarsa.
Penerapan kadaluwarsa yang disebutkandalam ketentuan Pasal 96 UndangUndang No. 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan tersebut, penerapannya harus didasarkan pada KonsepHukum tentang Kadaluwarsa sebagaimana tersebut di atas;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Judex Facti yangmenyatakan gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara ini telahkadaluwarsa dengan hanya mengacu kepada redaksional semata ketentuanPasal 96 UndangUndang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaantersebut tanpba mempertimbangkan
pengertian Konsep Hukum tentangKadaluwarsa menurut Ilmu Hukum, Judex Facti dalam perkara ini, telahsalah menerapkan hukum tentang Kadaluwarsa;Bahwa penerapan Kadaluwarsa yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 96UndangUndang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalamperkara perselisihan hubungan Industrial harus dalam konteks KonsepHukum tentang Kadaluwarsa menurut Ilmu Hukum, adalah erat kaitannyadengan Nilai Keadilan yang diperjuangkan Penggugat sebagai tujuan hukumitu sendiri, yang juga telah
dapat dibenarkan, oleh karena setelahmeneliti secara saksama memori kasasi tanggal 30 Juli 2012 dan kontra memorikasasi tanggal 03 Oktober 2012 dihubungkan dengan pertimbangan judex facti,dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medantidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa putusan PHI yang pada pokoknya menolak gugatan Para Penggugatutuk seluruhnya telah benar penerapan hukumnya karena segala tuntutanPara Penggugat dalam gugatan a quo telah kadaluwarsa
94 — 36
M E N G A D I L I- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding / Tergugat tersebut ; ----- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 149/G/2017/PTUN.MTR tanggal 13 September 2017 yang dimohonkan banding ; -----------------------------------------------------------------------------------------Dan Dengan : MENGADILI SENDIRI DALAM EKSEPSI :- Menerima Eksepsi Pembanding / Tergugat tentang Gugatan Kadaluwarsa ;
Menyatakan gugatan Terbanding dahulu Penggugat telah lewat waktu ( Kadaluwarsa ) ;DALAM POKOK PERKARA :1. Menerima Permohonan Banding Pembanding / Dahulu Tergugat untukseluruhnya ; 2. Membatalkan Putusan Judex Factie pada Pengadilan Tata Usaha NegaraMataram No. 149 /G/2017/ PTUN . MTR tertanggal 13 September 2017 ;3.
.520.1/37/HM/BPN.LOTENG /4/1999 telah sesuai dengan ketentuan yangHal 8 Putusan No.218/B/2017/PT.TUN.SBYberlaku, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya ;Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim Banding akanmempertimbangkan mengenai eksepsi dan pokok perkara sebagai berikut :Dalam Eksepsi :Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Terbanding / Penggugattersebut, Pembanding / Tergugat telah menyampaikan Eksepsi yang padapokoknya Gugatan Terbanding / Penggugat telah lewat waktu ( Kadaluwarsa
MTR pada tanggal 17 Mei2017, sedangkan Terbanding / Penggugat terbukti sudah mengetahui ObyekSengketa a quo sejak tanggal 12 Juli 2017, maka dengan demikian gugatantersebut didaftarkan sudah melebihi 90 ( sembilan puluh ) hari, oleh karena itugugatan a quo tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam pasl 55Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,dengan demikian cukup beralasan hukum Eksepsi Pembanding / Tergugatterkait dengan gugatan Kadaluwarsa haruslah dinyatakan
MTR di daftar secara tidaksah menurut hukum karena di tanda tangani oleh kuasa hukum yang belum punya wewenang sebagai kuasa hukum;Dalam Pokok Perkara :Hal 12 Putusan No.218/B/2017/PT.TUN.SBYMenimbang, bahwa dengan terbuktinya secara hukum EksepsiPembanding / Tergugat terkait dengan tenggang waktu ( Kadaluwarsa gugatan aquo ), maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut terhadap pokok perkaranya,dan dengan demikian terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraMataram Nomor : 149 / G/ 2017 / PTUN
1.TARJAN
2.SUNIKRAM
3.JEMBLUNG
4.TIMBUL USMAN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PASURUAN
Intervensi:
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
59 — 42
----------------------------------------- M E N G A D I L I -------------------------------------------
- DALAM EKSEPSI --------------------------------------------------------------------------------
- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Kadaluwarsa ; --------------------------------
- DALAM POKOK PERKARA -------------------------------
411 — 332
, Kosmetik kadaluwarsa dan kosmetik yang tanggalkadaluarsanya dihapus, Kosmetik tanpa ijin edar dan Obat keras di TokoNurhikmah milik Terdakwa RUSTANG BEDDU HABE;Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2021, sekitarjam 10.30 Wita, dimana Saksi bersama Tim Balai POM Kupangmelakukan pengawasan di Toko Nurhikmah milik Terdakwa di Jalan SoeOinlasi, Desa NobiNobi, Kec.
dengan caramengecek pada kemasan dan jika ditemukan tanggal kadaluwarsa makaproduk pangan tersebut dinyatakan kadaluwarsa;Bahwa ada produk kosmetik yang labelnya telah dihapus terlihat dariadanya bekas cetakan asli tanggal kadaluwarsa yang telah dihapus padakemasan;Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN SoeBahwa untuk produk yang tidak memiliki izin edar terlihat dari data basekosmetik yang ada di website Balai POM RI Jika dicek pada data basedalam notifikasi tidak ada maka kosmetik
kadaluwarsa produktersebut tidak terlihat;Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi tanggapanbahwa Terdakwa tidak keberatan dan keterangan Saksi benar semua;Saksi MONIKA YOSEFA SURATKeterangan saksi diucapkan di bawah Jjanji di persidangan pada pokoknyasebagai berikut:Bahwa Saksi MONIKA YOSEFA SURAT mengaku kenal denganTerdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;Bahwa Saksi MONIKA YOSEFA SURAT memberikan keterangan diPenyidik Pegawai Negeri Sipil pada Balai POM Kupang
;Bahwa untuk mengetahui barang/produk kosmetik kadaluwarsa dengan caramengecek tanggal dan bulan tertera pada label kosmetik dan jika ditemukantanggal dan bulan telah melewati waktunya maka barang/produk tersebutdinyatakan kadaluwarsa;Bahwa jika suatu barang/produk telah kadaluwarsa maka mutu dankemantaatannya tidak tejamin lagi dan menimbulkan bahaya bagi parapemakai untuk pangan kadaluwarsa bisa menyebabkan kram perut diare dandisertai demam dan berakibat kematian.
Amanuban Tengah, Kab.Timor Tengah Selatan pada hariKamis tanggal 13 Oktober 2021 sekitar pukul 10.30 WITA;Bahwa pada waktu itu petugas gabungan dari Balai POM Kupang danKepolisian dari Polsek Amanuban Tengah dengan memperlihatkan surattugas kemudian melakukan pengecekan barang/produk yang Terdakwajual dan diantara produk yang dijual oleh Terdakwa tersebut ditemukanbarang/produk kadaluwarsa barang/produk yang kadaluwarsa berupa:kosmetik, obatobatan dan makanan;Bahwa ada beberapa produk kosmetik yang
46 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
dalam SuratAnjuran No.115/PHK/VI/2012 tertanggal 21 Juni 2012 yang dikeluarkanoleh Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Surabaya pada halaman 1Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Surabaya menerima Suratpermohonan pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial dari DPC FSPNIBA SPSI Kota Surabaya DPP dengan suratnya No.012/PHK/13.01/IH/2012, tertanggal 14 Maret 2012, sehingga telah melebihi 30 hari sesuaiketentuan Pasal 15 UndangUndang No. 2 Tahun 2004 atau dengan katalain surat Anjuran tersebut sudah kadaluwarsa
karena apabila dihitungsejak Surat pelimpahan dari DPW Sarbumusi pada tanggal 14 Maret 2012sampai dengan tanggal 21 Juni 2012, kurang lebih sudah 90 hari, makasudah melampui paling selambatlambatnya 30 hari sejak diterimanyapelimpahan sebagai ketentuan Pasal 15 UndangUndang No.2 Tahun2004, sehingga yang menyebabkan Surat Anjuran No. 115/PHK/VI/2012tertanggal 21 Juni 2012 anjuran tersebut adalah sudah kadaluwarsa danterhadap Surat Anjuran yang dengan jelasjelas bertentangan denganUndangUndang No.
2 Tahun 2004 Pasal 6 dan Pasal 15, surat anjurantersebut sudah kadaluwarsa sehingga Surat Anjuran No.115/PHK/VI/2012 tertanggal 21 Juni 2012 anjuran tersebut haruslah dinyatakanbatal demi hukum;3 Berdasarkan Pasal 152 UndangUndang No.13 Tahun 2003 tentangKetangakerjaan yang berbunyi:1 Permohonan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukansecara tertulis kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrialdisertai alasan yang menjadi dasarnya;p) Permohonan penetapan sebagaimana
;Bahwa Pemohon Kasasi sangatlah keberatan, dengan pertimbangan tersebutyang mana dalam hal ini Bahwa Judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama,dalam hal ini telah salah mempertimbangkan dan kurang cermat dan sangatsalah dalam menerapkan hukum ketenagakerjaan UndangUndang No. 13Tahun 2003, Tentang Ketenagakerjaan, Pemohon Kasasi dan perlu diingatbahwa yang mana masalah kadaluwarsa telah di atur dalam UndangUndangNo.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan jo UndangUndang No 2 Tahun2004 Tentang Penyelesaian
karena apabila dihitung sejak Surat pelimpahan dari DPWSarbumusi pada tanggal 14 Maret 2012 sampai dengan tanggal 21 Juni 2012,kurang lebih sudah 99 hari, maka sudah melampaui paling selambatlambatnya30 hari sejak diterimanya pelimpahan sebagai ketentuan Pasal 15 UndangUndang No. 2 Tahun 2004, sehingga yang menyebabkan Surat Anjuran No.115/PHK/VI/2012 tertanggal 21 Juni 2012, berdasarkan Pasal 15 UndangundangNo.2 Tahun 2004 anjuran tersebut adalah sudah kadaluwarsa dan terhadap SuratAnjuran yang
Terbanding/Terdakwa : FREDYANTO SULISTIO Anak dari THIO SUY TJONG
155 — 89
Wewenang menuntut Pidana, adalahwewenang negara untuk bertindak terhadap pelaku secara pidana, tanpaperduli alat negara manakah yang melakukannya, begitu suatu tenggangwaktu menurut undangundang berlaku, maka kadaluwarsa menggurkanwewenang untuk bertindak terhadap pelaku, baik tenggang waktu itu berlakusebelum perkara dimulai ataupun selama perkara berlangsungnya tenggangwaktu kadaluwarsa berada dalam stadium, bahwa alat Penuntut tidak dapatmelakukan Penuntutannya. (R.
Penuntutansudah gugur karena Daluwarsa;Bahwa untuk menghitung masa kadaluwarsa, terhadap ketentuan Pasal 78KUHP tersebut ditafsirkan berdasarkan doktrin hukum, perlu dipertimbangkanmengenai prinsipprinsip hukum:1. Dalam menghitung kadaluwarsa dimulai saat terjadi akibat; dan2. Dalam menghitung berlakunya suatu undangundang dipergunakan saatmulai perbuatan dilakukanBahwa pendapat pakar hukum Pidana UII Yokyakarta DR. MUDZAKKIR.
S.H.M.Hum menegaskan bahwa perhitungan kadaluwarsa dihitung berdasarkanpertimbangan sifat tindak pidananya/kejahatan, yaitu:Hal. 16 dari 32 hal. putusan Nomor 175/PID/2017/PT.SMR1. Tindak pidana yang bersifat terouka yaitu tindak pidana yang langsungdapat diketahui segera setelah perbuatan pidana dilakukan (misalnya,pembunuhan);2.
Dalam menghitung kadaluwarsa dimulai saat terjadi akibat; dan2. Dalam menghitung berlakunya suatu undangundang dipergunakan saat mulaiperbuatan dilakukanBahwa perhitungan kadaluwarsa dihitung berdasarkan pertimbangan sifat tindakpidananya/kejahatan, yaitu :1. Tindak pidana yang bersifat terbuka yaitu tindak pidana yang langsung dapatdiketahui segera setelah perbuatan pidana dilakukan (misalnya, pembunuhan).2.
perkara berlangsungnya tenggangwaktu kadaluwarsa berada dalam stadium, bahwa alat Penuntut tidakdapat melakukan Penuntutannya.
45 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa gugatan Penggugat sudah kadaluwarsa karena tenggang waktudalam mengajukan gugatan sudah lebih dari 1 (satu) tahun, sebagaimanadiatur dalam Pasal 171 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan dan Pasal 82 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI), hal initerbukti sebagai berikut:a.
demikiangugatan Penggugat sudah kadaluwarsa;3.
Bahwa Judex Facti telah keliru dan tidak cermat dalam menerapkanPasal 171 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan dan tidak memberikan pertimbangan hukum terhadapPasal 82 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PenyelesaianPeselisihan Hubungan Industrial (PPHI) berkaitan dengan tenggangwaktu mengajukan gugatan atau kadaluwarsa, hal ini dapat kami jelaskansebagai berikut:1.
punya kesempatan untuk mengajukan gugatan lagi dan gugatanPenggugat a quo tidak bisa dikategorikan kadaluwarsa;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makaeksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat sudahkadaluwarsa haruslah ditolak;2.
Bahwa Judex Facti tidak memberikan pertimbangan hukum berkaitandengan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat didasarkan gugatanPenggugat sudah kadaluwarsa karena tenggang waktu dalammengajukan gugatan sudah lebih dari 1 (satu) tahun, sebagaimanadiatur dalam Pasal 82 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Peselisihan Hubungan Industrial (PPHI);.
1.ABD.SAMAD
2.M. GASSING H. AR
Tergugat:
KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
Intervensi:
1.HJ. ANDI NORMA
2.ANDI RIAS BIN A. HASAN
3.HJ. ANDI IRAWATI BINTI A. HASAN
4.H. ANDI HATTA BIN A. HASAN
5.ANDI AGUS BIN A. HASAN
6.ANDI YUSUF BIN A. HASAN
7.ANDI SITTI BINTI A. HASAN
8.ANDI ALAM BIN A. HASAN
9.ANDI RUKMAN BIN A. HASAN
117 — 48
Gugatan Para Penggugat kadaluwarsa (verjaring);c. Gugatan Para Penggugat kabur (obscuur libel);d. Gugatan Para Penggugat kurang pihak;Sedangkan Eksepsi Terbanding dahulu Tergugat II Intervensi mengenai:a. Gugatan Para Penggugat merupakan sengketa keperdataan (kompetensiabsolut);b. Gugatan Para Penggugat lewat waktu (kadaluwarsa);c.
Februari 1994, atas namaPemohon Larabi Bin Temmuwekke, merupakan fakta bahwa Pembandingdahulu Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh terbitnyasertipikat objek sengketa in litis;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang diuraikantersebut di atas, maka pertimbangan hukum yang menyatakan menerimaeksepsi kompetensi absolut tidak beralasan hukum maka harus dibatalkan;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Banding akandipertimbangkan mengenai eksepsi Gugatan Para Penggugat kadaluwarsa
ataulewat waktu sebagai berikut;Menimbang, bahwa dalil Terbanding dahulu Tergugat mengenai eksepsiGugatan Para Penggugat kadaluwarsa (verjaring), pada intinya adalah; Bahwa dalil gugatan Penggugat !
kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untukmengajukan keberatan;Menimbang, bahwa sedangkan dalil Terbanding dahulu Tergugat IlIntervensi mengenai eksepsi Gugatan Para Penggugat lewat waktu(kadaluwarsa), pada initinya adalah; Bahwa tidak benar dalil Hari Kamis, tanggal 30 November 2017, Penggugatll baru mengetahui SHM Nomor 00169/Kelurahan Bawasalo, karena adapapan bicara di tanah sengketa, karena sejak tahun 2014, Para Penggugatsudah mengetahui sertipikat tersebut setelah Tergugat mengeluarkan
objeksengketa dan melakukan pengecekan di kantor Pertanahan KabupatenPangkajene, dalil dimaksud tanpa didukung atau diperkuat dengan alat buktidipersidangan yang diajukan oleh Pembanding dahulu Para Penggugat maupunTerbanding dahulu Tergugat dan Terbanding dahulu Tergugat II Intervensi;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukumsebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka terhadap eksepsi Terbandingdahulu Tergugat dan Terbanding dahulu Tergugat II Intervensi tentang GugatanPara Penggugat kadaluwarsa
36 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah mengenai perselisihan hakdimana gugatan tentang perselisihan hak yang diajukan oleh Penggugat tersebut telahkadaluwarsa, karena Penggugat mengajukan permohonan haknya telah melewati waktu2 (dua) tahun sebagaimana dalil gugatan Penggugat yang menyatakan haknya belumdibayarkan sejak 20 November 2008, sedangkan gugatan perselisihan hak ini barudiajukan tanggal 18 April 2011 sehingga waktunya sudah 2 tahun 6 bulan olehkarenanya gugatan tersebut telah kadaluwarsa
menunjukkan ketidak sesuaian waktu yang menyebabkan pokok masalahnyatidak jelas sejak kapan Penggugat mulai dirumahkan oleh karenanya gugatanPenggugat wajib untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubngan Industrial padaPengadilan Negeri Semarang telah mengambil putusan, yaitu putusannya No.15/G/2011/PHI.SMG. tanggal 19 Juli 2011 yang amarnya sebagai berikut :DALAM EKSEPSI :e Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk sebagian ;e Menyatakan gugatan Penggugat telah kadaluwarsa
pertimbangan hukum posita angka1 (satu) halaman 13 (tiga belas) perkara Nomor 15/G/2011/PHI.Smg. danpetimbangan hukum alinea 1 (pertama), 2 (kedua), 3 (ketiga) dan 4 (keempat) padahalaman 14 (empat belas) dan alinea 1 (satu) pada halaman 15 (lima belas) yangpada pokoknya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan bahwapertimbanganpertimbangan tersebut diatas maka eksepsi Tergugat/TermohonKasasi yang mendalilkan bahwa gugatan perselisihan hak yang diajukan Penggugat/Pemohon Kasasi telah kadaluwarsa
adalah beralasan, sehingga eksepsi Tergugat/Termohon Kasasi pada angka 1 (satu) tersebut haruslah dikabulkan ;Adapun Pemohon Kasasi menolak pertimbangan hukum diatas sebagai berikut :a Bahwa bunyi Pasal 96 UURI No.13 Tahun 2003 adalah Tuntutanpembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul darihubungan kerja menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 2(dua) tahun sejak timbulnya hak ;b Bahwa dalam Pasal 96 tersebut diatas tidak dikatakan gugatan tetapituntutan, dalam perkara
tahun 2 (dua) bulan sejak dirumahkan tanggal 20November 2008 ;e Hambatan birokrasi inilah yang terjadi pada Pemohon Kasasi, sehingga prosespenyelesaian perselisihan hubungan industrial tidak sesuai dengan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004, terutama ditingkat mediasi ;Dengan alasan tersebut diatas, maka Pemohon Kasasi tetap berpegang bahwatuntutan perkara ini telah diajukan sejak tanggal 27 November 2008 dan tetapberproses sampai diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial, sehingga perkaraini tidak kadaluwarsa
52 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan Negeri Balikpapan yang telah menjatuhkan putusanyang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas, dalam memeriksa dan mengadiliperkara tersebut telah keliru/salah yakni :Dalam pertimbangannya sesuai dengan Pasal 78 KUHP, bahwa Majelis HakimPengadilan Negeri Balikpapan dalam memutus perkara atas nama TerdakwaSuparno Bin Kemat yang dalam putusannya menyatakan terhadap TerdakwaSuparno Bin Kemat berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut UmumNo.Reg.Perk.PDM285/BALIK/2009 gugur karena lewatnya waktu(Kadaluwarsa
meskipun hal itu tidak diajukansebagai keberatan kasasi oleh Jaksa, Mahkamah Agung wajib menelitinya makaatas pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yangmurni.Kekeliruan yang dilakukan oleh Majelis Hakim dengan salahmenafsirkan Pasal 78 KUHP tentang daluwarsa penuntutan pidana tersebutmenyebabkan putusan Hakim menyatakan bahwa Penuntutan terhadapTerdakwa Suparno Bin Kemat berdasarkan surat dakwaan Jaksa PenuntutUmum No.Reg.Perk.PDM285/BALIK/2009 gugur karena lewatnya waktu(Kadaluwarsa
halnyatelah kami uraikan diatas.Dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Negeri Balikpapan yangmengadili dan memutus perkara atas nama Terdakwa Suparno Bin Kemat telahmelakukan halhal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 (1) sub aKUHAP yaitu :Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan tidak menerapkan ataumenerapkan Peraturan Hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal :e Penuntutan terhadap Terdakwa Suparno Bin Kemat Penuntut UmumNo.Reg.Perk.PDM285/BALIK/2009 gugur karena lewat waktu(Kadaluwarsa
Sehingga dapat dilihat bahwa tenggang waktu penuntutandengan kejadian perkara pidana baru sembilan tahun, jadi sSesuaiketentuan yang berlaku belum dapat dikatakan bahwa perkara tersebuttelah lewat waktu (kadaluwarsa) ;Bahwa berdasarkan uraianuraian kami seperti tersebut diatas, MajelisHakim telah tidak menerapkan atau telah mmenerapkan peraturan hukum tidaksebagaimana mestinya menyebabkan Terdakwa dibebaskan dari dakwaanJaksa Penuntut Umum yakni dengan putusan Majelis Hakim Pengailllan NegeriBalikpapan
yang memutuskan bahwa Penuntutan terhadap Terdakwa SuparnoBin Kemat berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut UmumNo.Reg.Perk.PDM285/BALIK/2009 gugur karena lewatnya waktu(Kadaluwarsa) ;Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Bahwa alasanalasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut tidakdapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum denganpertimbangan sebagai berikut :e Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keteranganTerdakwa didukung
117 — 43
tersebut oleh Terdakwa ditutup; Kemudian sejak tanggal 12 September 2015 Toko Obat milik Terdakwatersebut pindah ke Pasar Jaya Pramuka Blok A Lantai Dasar AKS 123Jakarta Timur dengan nama Apotik Rakyat Aros Farma melanjutkansewa Kios milik saksi NURLIS yang sebelumnya disewa oleh ZUL,ketika hendak menyewa Kios miliknya saksi NURLIS tersebut Terdakwasudah melakukan pengecekan terhadap seluruh ruangan Kios danketika itu Terdakwa melihat dan menemukan berbagai macam obatobatan miliknya ZUL yang sudah kadaluwarsa
No.302/Pid.Sus/2017/PT.DKIplafon Kios, akan tetapi obatobatan yang sudah kadaluwarsa tersebutoleh Terdakwa dibiarkan tersimpan ditempatnya semula.Bahwa dalam membuka Apotik Rakyat Aros Farma tersebut Terdakwatidak memiliki latar belakang pendidikan kefarmasian atau obatobatandan tidak memiliki perizinan dari pihak yang berwenang dalam hal inidari Badan POM Republik Indonesia serta Terdakwa tidak memilikiApoteker dan obatobatan yang dijual Terdakwa banyak obat kerasyang pelayanannya harus menggunakan
Kemudian sejak tanggal 12 September 2015 Toko Obat milik Terdakwatersebut pindah ke Pasar Jaya Pramuka Blok A Lantai Dasar AKS 123Jakarta Timur dengan nama Apotik Rakyat Aros Farma melanjutkan sewaKios milik saksi NURLIS yang sebelumnya disewa oleh ZUL, ketikahendak menyewa Kios miliknya saksi NURLIS tersebut Terdakwa sudahmelakukan pengecekan terhadap seluruh ruangan Kios dan ketika ituTerdakwa melihat dan menemukan berbagai macam obatobatanmiliknya ZUL yang sudah kadaluwarsa ada disimpan diatas
plafon Kios,akan tetapi obatobatan yang sudah kadaluwarsa tersebut oleh Terdakwadibiarkan tersimpan ditempatnya semula.Bahwa dalam membuka Apotik Rakyat Aros Farma tersebut Terdakwatidak memiliki latar belakang pendidikan kefarmasian atau obatobatandan tidak memiliki perizinan dari pihak yang berwenang dalam hal ini dariBadan POM Republik Indonesia serta Terdakwa tidak memiliki Apotekerdan obatobatan yang dijual Terdakwa banyak obat keras yangpelayanannya harus menggunakan resep dokter.
Bahwa selain menjual obatobat keras juga apabila stok obatobatan milikTerdakwa habis dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan yanglebin besar maka obatobatan milik ZUL yang sudah kadaluwarsa yangada tersimpan diatas plafon kios tersebut oleh Terdakwa dipajangdidalam etalase dan dijual kepada konsumen di Apotik Rakyat ArosFarma, padahal sebelumnya Terdakwa sudah tahu dan menyadariperbuatannya tersebut salah dan melanggar peraturan perundangundangan yang berlaku.Pada hari Rabu tanggal 07 September
RAHMAT HIDAYAT
Terdakwa:
NURLIAH BINTI TAJUDDIN
54 — 20
Rp. 20.000. per botol.BBCream Rp. 50.000. per botol.Bahwa semua produk kosmetik dijual oleh Terdakwa tersebut diatastanpa disertai standar, label, persyaratan keamanan, kasiat atau kKemanfaatan,pelayanan purna jual, tanggal kadaluwarsa dan ijin edar dari Badan PengawasObat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia yang dibuat oleh Terdakwa.Perbuatan Terdakwa Nurliah Binti Tajudin sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 197 UndangUndang Republik Indonesia Nomor36 Tahun 2009 Tentang KesehatanATAU
Rp. 20.000. per botol.BB Cream Rp. 50.000. per botol.Bahwa semua produk kosmetik dijual oleh Terdakwa tersebut diatastanpa disertai standar, label, persyaratan keamanan, kasiat atau kemanfaatan,pelayanan purna jual, tanggal kadaluwarsa dan ijin edar dari Badan PengawasObat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia yang dibuat oleh Terdakwa.Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 543/Pid.
Rp. 20.000. per botol.BBCream Rp. 50.000. per botol.Bahwa semua produk kosmetik dijual oleh Terdakwa tersebut diatas tanpadisertai standar, label, persyaratan keamanan, kasiat atau kemanfaatan,pelayanan purna jual, tanggal kadaluwarsa dan ijin edar dari Badan PengawasObat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia yang dibuat oleh Terdakwa.Perbuatan Terdakwa Nurliah Binti Tajudin sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 62 Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) huruf a dan gUndangUndang Republik Indonesia
BBCream Rp. 50.000. per botol.Bahwa semua produk kosmetik dijual oleh Terdakwa tersebut diatastanpa disertai standar, label, persyaratan keamanan, kasiat ataukemanfaatan. pelayanan puma jual, tanggal kadaluwarsa dan ijin edardari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesiayang dibuat oleh Terdakwa.Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatmembenarkannya.2.
BB Cream Rp. 50.000. per botol.Menimbang bahwa semua produk kosmestik dijual oleh TerdakwaCONOR WNEtersebut diatas tanpa disertai standar, label, persyaratan keamanan, kasiatatau kemanfaatan, pelayanan puma jual, tanggal kadaluwarsa dan ijin edardari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia yangdibuat oleh Terdakwa.Menimbang bahwa kemudian Terdakwa pada hari Selasa Tanggal 15Januari 2019, sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di JI.
38 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
dan Haji Hasali, sedangkan Tergugat I PTPN XI berdasarkan PeraturanPemerintah Nomor 16 tahun 1996 tentang peleburan perusahaan perseroan (Persero)PT Perkebunan XX perusahaan perseroan (Persero) PT Perkebunan XXIV XXVmenjadi perusahaan perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara XI, dan AktaPendirian Nomor oleh Notaris Harus Kamil, berdiri pada tanggal 11 Maret 1996sehingga Para Penggugat salah alamat (error in persona) dalam mengajukangugatannya terhadap Tergugat I;Gugatan Diajukan Lampau Waktu (Kadaluwarsa
);4 Bahwa Para Penggugat sama sekali tidak berwenang/tidak berhak mengajukangugatan dikarenakan gugatan yang diajukan Para Penggugat sudah lampau waktuatau kadaluwarsa karena melebihi 5 (lima) tahun terhitung sejak diterbitkannyasertifikat tanah yang menjadi obyek sengketa;1 Bahwa Tergugat I telah memiliki alas hak yang sah terhadap obyek yangdisengketakan, yaitu dengan diterbitkannya sertifikat atas nama Tergugat I;2 Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun1997 tentang
Gending sebagai subyek hukum dengan Hadji Hasali, persil Nomor 31,leter C Nomor 30 klas S.II seluas 0,438 ha. dan persil Nomor 29, leter C Nomor 20klas S.II seluas 0,599 Ha;6 Bahwa terdapat pengaturan dalam Pasal 1967 BW;Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifatperorangan, hapus karena kadaluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun,sedangkan orang yang menunjuk adanya kedaluwarsa itu, tidak usah menunjukkansuatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu
tangkisan yang didasarkanpada itikad buruk;7 Bahwa berdasarkan pengaturan tersebut di atas, maka gugatan yang diajukan olehPara Penggugat seharusnya dinyatakan kadaluwarsa, karena telah melampaui jangkawaktu 30 (tiga puluh) tahun;Dalam Rekonvensi:1 Bahwa Tergugat Konvensi sekarang dalam kedudukannya selaku PenggugatRekonvensi, akan mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensidalam kedudukannya sekarang selaku Tergugat Rekonvensi;2 Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam Konvensi
No. 3178 K/Pdt/20121212Maret 1996 sehingga Para Penggugat salah alamat (error in persona) dalammengajukan gugatannya terhadap Tergugat I;Bahwa gugatan diajukan lampau waktu (kadaluwarsa);Para Penggugat sama sekali tidak berwenang/tidak berhak mengajukan gugatandikarenakan gugatan yang diajukan Para Penggugat sudah lampau waktu atau karenamelebihi 5 (lima) tahun terhitung sejak diterbitkannya sertifikat tanah yang menjadiobyek sengketa;Bahwa Tergugat II telah memiliki alas hak yang sah terhadap obyek
Terbanding/Terdakwa : TRIADI SULISTIO Anak dari THIO SUY TJONG
188 — 400
Oleh karenanya, menghitung tenggang daluwarsa penuntutanadalah dari sejak pada hari sesudah barang digunakannya;Sedangkan adanya tafsir bahwa waktu kadaluwarsa penuntutan berdasarkanketentuan Pasal 79 KUHP yang berbunyi: Tenggang waktu kadaluwarsa mulaiberlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan".
SMRoleh Undangundang Atau Daluwarsa sebagaimana ketentuan Pasal 78 ayat (1)KUHP;Bahwa untuk menghitung masa kadaluwarsa, terhadap ketentuan Pasal 78KUHP tersebut ditafsirkan berdasarkan doktrin hukum, perludipertimbangkan mengenai prinsipprinsip hukum:1. Dalam menghitung kadaluwarsa dimulai saat terjadi akibat; dan2. Dalam menghitung berlakunya suatu undangundang dipergunakan saatmulai perbuatan dilakukan;Bahwa pendapat pakar hukum Pidana UII Yokyakarta DR.
MUDZAKKIR, S.H,M.Hum menegaskan bahwa perhitungan kadaluwarsa dihitung berdasarkanpertimbangan sifat tindak pidananya/kejahatan, yaitu :1. Tindak pidana yang bersifat terbuka yaitu tindak pidana yang langsungdapat diketahui segera setelah perbuatan pidana dilakukan (misalnya,pembunuhan);2.
SMRBahwa terhadap Pokok Putusan tersebut kami mengajukan perlawanandengan alasanalasan dan keberatan sebagai berikut :Bahwa untuk menghitung masa kadaluwarsa, terhadap ketentuan Pasal 78 KUHPtersebut ditafsirkan berdasarkan doktrin hukum, perlu dipertimbangkan mengenaiprinsipprinsip hukum:1. Dalam menghitung kadaluwarsa dimulai saat terjadi akibat; dan2.
Dalam menghitung berlakunya suatu undangundang dipergunakan saat mulaiperbuatan dilakukanBahwa perhitungan kadaluwarsa dihitung berdasarkan pertimbangan sifattindak pidananya/kejahatan, yaitu :1. Tindak pidana yang bersifat terbuka yaitu tindak pidana yang langsungdapat diketahui segera setelah perbuatan pidana dilakukan (misalnya,pembunuhan).2.
33 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hilangnya Kepastian Hukum Tanpa Masa Kadaluwarsa;Bahwa Gugatan Para Penggugat diajukan kembali dikarenakan munculnya,Putusan MK Nomor 100 Tahun 2012 (Nomor 100/PUUX/2012). Pada.pokoknya Putusan MK itu meniadakan masa kadaluwarsa mengajukantuntutan hak.
Dalam kaitan itu, Pemohon Kasasi dahuluTergugat menilai bahwa apa yang dilakukan Hakim Anggota 2 (dua) dengandissentingnya tersebut sudah sesuai dengan hukum yang berlaku, danPemohon Kasasi dahulu Tergugat sangat sependapat dengan materi dissentingopinion Hakim Anggota 2 (dua) yang pada pokoknya berpendapat bahwaPerkara Nomor 21/PdtSus/G/2015/PN.Smg, sudah kadaluwarsa berdasarkanketentuan Pasal 96 Undang Undang Ketenagakerjaan;.
Bahwa pertimbangan Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota 1 (satu),berkaitan eksepsi hukum materiil (kadaluwarsa) yang diajukan Pemohon Kasasidahulu Tergugat pada tanggal 07 Mei 2015, telah dipertimbangkan dalamputusan (halaman 26 alinea ke6) sebagai berikut:Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengajukan eksepsinya,pada saat menjawab atas pokok perkara ini, dan oleh karena eksepsisusulan (eksepasi hukum materiil/daluwarsa) dari Tergugat pada tanggal12 Mei 2015, telah ternyata bertentangan
diajukangugatan lagi pada tanggal 16 Maret 2015 berarti sudah kedaluwarsa, sesuaiketentuan Pasal 96 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi:Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yangtimbul dari hubungan kerja, menjadi kadaluwarsa setelah melampauijangka waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak;Dalam Skema:PHK 29/10/2008 >>>>>> P ajukan ggin (pertama) Register Nomor15/G/2009/PHI.SMG diputus N.O. tanggal 14 April 2009 >>>>> T kasasi,putusan MA Tolak tanggal 27 Agustus
Nomor 565 K/Pdt.SusPHI/2015menguji ketentuan Pasal 96 Undang Undang Ketenagakerjaan karena tuntutanUang Pesangon yang daluwarsa;Bahwa menurut Pemohon Kasasi dahulu Tergugat, telah terbukti dan menjadifakta hukum bahwa perkara PHI Nomor 21/PdtSus/G/2015/ PHI.Smgsebagaimana dalam surat gugatan angka 11(sebelas) bahwa Termohon Kasasidahulu Para Penggugat mengajukan gugatan kembali karena merasa perkaraaquo belum kadaluwarsa berdasar Putusan MK Nomor 100/PUU/X/201 2.
112 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tohir dalam buku tanah Desa Sugihwaras;Menghukum Tergugat dan Tergugat II untuk membayar biaya perkarasecara tanggung renteng;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I, Il danTergugat II Intervensi 1, 2, 3, mengajukan eksepsi sebagai berikut;Tergugat I;Gugatan Penggugat sudah lewat waktu (kadaluwarsa);Halaman 3 dari 8 halaman.
Putusan Nomor 21 K/TUN/2020 Para Penggugat tidak memiliki kepentingan dalam mengajukan gugatan;Tergugat Il; Tentang kewenangan Absolut mengadili; Bahwa gugatan Penggugat sudah lewat waktu (kadaluwarsa)Tergugat Il Intervensi 1; Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenangmengadili (kKewenangan absolute); Bahwa gugatan Penggugat sudah lewat waktu (kadaluwarsa);Tergugat Il Intervensi 2; Bahwa gugatan Penggugat sudah lewat waktu (kadaluwarsa);Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh