Ditemukan 90985 data
279 — 157 — Berkekuatan Hukum Tetap
PUTUSANNo.109 K/Pdt.Sus/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus Hak atas Kekayaan Intelektual (desainindustri) dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :1. PT. LEGONG BALI NUSANTARA, berkedudukan diKabupaten Pasuruan, Jalan Raya SurabayaPandaan Km.40, Ds. Ngerong, Kecamatan Gempol,2.
No.109 K/Pdt.Sus/2012Bahwa, sifat kebaruan dari sebuah desain industri tentunya tidakberkaitan dengan proses pendaftaran hak kekayaan intelektual lain yangtunduk kepada rejim hukum yang berbeda.
39 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
150 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
KARYA INTERTEK KENCANA (KIK) VS DIREKTUR PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN SISTEM INFORMASI KEMENTERIAN KEUANGAN RI, DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA;
,dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat danKonsultan Hukum, beralamat di Rukan The Fifty, Jalan ArteriKelapa Gading Nomor 12C, Kelapa Gading, Jakarta Utara,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1110.1/KHBSK/X/2019, tanggal 11 Oktober 2019:Pemohon Kasasi;LawanDIREKTUR PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DANSISTEM INFORMASI KEMENTERIAN KEUANGANREPUBLIK INDONESIA, DIREKTORAT JENDERALKEKAYAAN NEGARA, tempat kedudukan di GedungSyarifudin Prawiranegara II, Jalan Lapangan Banteng TimurNomor 24, Jakarta
148 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
JARINGAN ADVOKASI RAKYAT INDONESIA (JARI) VS DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA;
254 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANDAR LAMPUNG VS BUDIMAN;
PUTUSANNomor 132 K/TUN/KI/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANLELANG BANDAR LAMPUNG, tempat kedudukan di JalanBasuki Rahmat Nomor 12 Bandar Lampung;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hakim Setyo Budi Mulyono,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Kepala Seksi Hukumdan Informasi dan kawankawan, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor SKU02/WKN
Putusan Nomor 132 K/TUN/KI/2020kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang BandarLampung, yaitu Pemohon Informasi merupakan pemilik agunan yangmenjadi objek lelang; Bahwa salah satu amar Putusan Komisi Informasi Provinsi LampungNomor: 01/IV/KIProvLPGPSA/2019 tanggal 11 September 2019,Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian dan menyatakanInformasi yang dimohonkan Pemohon berupa buktibukti pembayaranpemenang lelang dan surat risalah lelang merupakan Informasi TerbukaTerbatas untuk Pemohon
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KANTORPELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANDARLAMPUNG;2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2020, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagaiKetua Majelis, bersamasama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H.
190 — 95 — Berkekuatan Hukum Tetap
KARYA INTERTEK KENCANA (KIK) VS DIREKTUR PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN SISTEM INFORMASI, KEMENTERIAN KEUANGAN RI, DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA;
., & Rekan, beralamat di JakartaUtara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor1307.1/KHBPK/VII/2020, tanggal 13 Juli 2020;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DANSISTEM INFORMASI KEMENTERIAN KEUANGANREPUBLIK INDONESIA, DIREKTORAT JENDERALKEKAYAAN NEGARA, tempat kedudukan di GedungSyarifudin Prawiranegara II, Jalan Lapangan Banteng TimurNomor 24, Jakarta Pusat 10710;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Tio Serepina Siahaan, S.H.
565 — 429 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksidan kekayaan perseroan tidak cukup untuk menutup kerugian akibatkepailitan tersebut, maka setiap anggota Direksi secara tanggungrenteng bertanggung jawab atas kerugian itu ;Bahwa selanjutnya Pasal 97 UndangUndang No.1 Tahun 1995menentukan : " Komisaris bertugas mengawasi kebijaksanaan Direksidalam menjalankan perseroan serta memberikan nasihat kepadaDireksi".Selanjutnya Pasal 98 ayat (1) UndangUndang No.1 Tahun 1995menentukan :1)
,Niaga.JKT.PST. ternyataharta kekayaan PT.
No.011 PK/N/2007bersama (gonogini) yang karena itu pula harta tersebut menjadi jaminanatas perbuatan (kesalahan) salah satu diantara mereka ;Dengan demikian beralasan hukum, apabila harta kekayaan milik pribadiTermohon , Il, Ill, IV, V, Vl dan Turut Termohon Il secara tanggungrenteng dijadikan sebagai jaminan dan tanggungan atas kepailitan yangsedang diperiksa dan akan diputus oleh Majelis Hakim dalam perkara ini ;13.Bahwa sehubungan dengan permohonan ini dan sesuai denganketentuan Pasal 15 UndangUndang
pailit, namun harta pailit tidak mencukupi untukmenutupi kewajiban Turut Termohon dalam kepailitan tersebut;Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas jelas terlinat bahwayang menjadi Debitur dari para Pemohon selaku para Kreditur adalah TurutTermohon , sedangkan para Termohon sampai dengan VI pribadi tidakmempunyai utang kepada para Pemohon;Menimbang, bahwa Pasal 90 ayat (2) UndangUndang No. 1 Tahun 1995menyatakan bahwa Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan ataukelalaian Direksi dan kekayaan
163 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANDA ACEH VS ZAINUDDIN T;
PUTUSANNomor 111 K/TUN/KI/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARADAN LELANG BANDA ACEH, tempat kedudukan di GedungKeuangan Negara Gedung C Lantai I, jalan Tgk.
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KEPALA KANTORPELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANDA ACEH;2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Selasa, tanggal 19 Februari 2019, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,Halaman 5 dari 7 halaman.
88 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
FONNY VS KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURABAYA;
., &Partners, beralamat di Surabaya, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 22 Juni 2021;Pemohon Kasasi;LawanKEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARADAN LELANG SURABAYA, tempat kedudukan di JalanIndrapura Nomor 5, Kota Surabaya;Dalam hal ini diwakili oleh Awalludin Iknhwan, S.E., M.Ec.Dev,jabatan Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNLSurabaya, dan kawankawan, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor SKU08/WKN.10/KNL.01/2020, tanggal 23November 2020;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat
Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negarayang diterbitkan oleh Tergugat, yakni berupa Surat Kepala KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya Nomor S2055/WKN.10/KNL01/2020, tanggal 22 Juni 2020, Hal Penetapan JadwalLelang;3.
Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan TataUsaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat, yakni berupa SuratKepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang SurabayaNomor S2055/WKN.10/KNL01/2020, tanggal 22 Juni 2020, HalPenetapan Jadwal Lelang;4. Menghukum Tergugat untuk membayar biayabiaya yang timbuldalam perkara ini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukaneksepsi sebagai berikut:1. Kompetensi absolut;2. Daluarsa;3. Gugatan kabur (obscuur libel);4.
82 — 17
Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Risalah Lelang Nomor : 036312013 tertanggal 02 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jember.3.
Menyatakan Penggugat sebagai pembeli lelang yang beritikat baik dan harus dilindungi atas tanah dan bangunan, tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 1689, Desa Bangorejo, luas 291 M2, atas nama LUKMAN WASIS, sekarang atas nama SUPRIYANTO terletak di Desa Bangorejo, Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi, sesuai Risalah Lelang Nomor : 0363/2013 tertanggal 02 Juli 2013 yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember (Turut Tergugat II) atas permohonan dari PT.
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, Cq. KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA JAWA TIMUR, Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG Jember (T) ;
DIREKTORATJENDERAL KEKAYAAN NEGARA, Cq.
KANTOR WILAYAHDIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA JAWA TIMUR, Ca.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG Jember,berkantor di Jalan Slamet Riyadi No.344A Jember.Yang selanjutnyadisebut sebagai : TURUT TERGUGATIl.Pengadilan Negeri Tersebut :Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang berkaitandengan perkara ini.Telah memeriksa dan meneliti bukti surat yang diajukan oleh keduabelah pihak yang berpekara.Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara.TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat
Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Risalah LelangNomor : 036312013 tertanggal 02 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh KantorPelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jember ;.
Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Risalah LelangNomor : 036312013 tertanggal 02 Juli 2013 yang dikeluarkan olehKantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jember.3.
Menyatakan Penggugat sebagai pembeli lelang yang beritikat baikdan harus dilindungi atas tanah dan bangunan, tersebut dalamSertifikat Hak Milik No. 1689, Desa Bangorejo, luas 291 M2, atasnama LUKMAN WASIS, sekarang atas nama SUPRIYANTO terletakdi Desa Bangorejo, Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi,sesuai Risalah Lelang Nomor : 0363/2013 tertanggal 02 Juli 2013yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan LelangJember (Turut Tergugat Il) atas permohonan dari PT.
219 — 120 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) VS AMZAR ARLIZ;
PUTUSANNomor 454 K/TUN/K1I/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARADAN LELANG, tempat kedudukan di Jalan LapanganBanteng Timur Nomor 24, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Rofii Edy Purnomo, jabatanKepala Subdirektorat Bantuan Hukum padaDirektoratHukum dan Hubungan Masyarakat Direktorat JenderalKekayaan Negara, dan kawankawan,
Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KEPALAKANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG tidakditerima;2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi ditetapbkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 29 November 2021, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, bersamasama dengan Dr. H.
103 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA VS PT DAYA SAKTI;;
21 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA vs PT. GRAHA METROPOLITAN NUANSA;;
249 — 141 — Berkekuatan Hukum Tetap
HENDRA LIEM VS KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) MAMUJU;;
38 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
221 — 549 — Berkekuatan Hukum Tetap
MUKHI VS PEJABAT LELANG KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) JAKARTA IV, KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) JAKARTA IV
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARADAN LELANG (KPKNL) JAKARTA IV, berkedudukan diJalan Prapatan No.10, Jakarta Pusat;Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugatsekarang Termohon Kasasi sebagai Para Tergugat/Para Terbanding dimukapersidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya
Bank Danamon Indonesia Tbk, denganperantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan LelangJakarta IV, yang secara logika hukum merupakan perbuatandalam bidang hukum perdata ;Bahwa pembatalan Penggugat sebagai pembeli lelang olehTergugat didasarkan pada tindakan wanprestasi yang dilakukanPenggugat, hal ini didasarkan Penggugat telah tidak memenuhipembayaran lelang 3 (tiga) hari kerja sebagaimana yang tersebutdalam klausul di Risalah Lelang, yang mempunyai kedudukansama dengan Akta Jual Beli (Akta Otentik
109 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANDA ACEH VS ZAINUDDIN T;
PUTUSANNomor 113 PK/TUN/KI/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telahmemutus dalam perkara:KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARADAN LELANG BANDA ACEH, tempat kedudukan di GedungKeuangan Negara Gedung C Lantai , Jalan Tgk.
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali: KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANLELANG BANDA ACEH:2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 113 PK/TUN/KI/2019Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 5 September 2019, olehDr. H.
245 — 111 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA JAWA TIMUR VS GO SIEK BIENG, DK;
257 — 119 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA JAWA TIMUR VS GO SIEK BIENG, DK;;
148 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
Akademis) dan gudang di JI, Tarakan No 115 besertaharta peninggalan lainnya harus dikembalikan kepada para Penggugat.Bahwa CV Dwi Karya Baru merupakan usaha milik ayah para Penggugatyang didirikan sejak tahun 1960 an dan telah memiliki kekayaan milyaran rupiah.Sejak meninggalnya ayah para Penggugat yang juga merupakan ayahalmarhum Johni Halim pada tahun 1983, maka usaha tersebut dikuasai dandijalankan oleh Johni Halim;Bahwa dengan Akta Perjanjian Pemisahan dan Pembagian yang dibuatdihadapan turut
Bahwa ada bukti baru sekaligus menunjukkan adanya kekeliruan nyatanyatapaling substansial dari Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 14 Juni2000 No. 79/Pdt/2000/PT.Sul Sel ialah tentang pendirian CV Dwi Karya Baruyang sudah diadakan pemisahan harta kekayaan dari pendiri CV Dwi KaryaBaru tersebut dengan Akte Notaris Sitske Limowa, SH No. 68 tanggal 16Januari 1987 yang jelasjelas tertera bahwa pembagian dimaksud adalahantara Johny Halim dan Lie Sioe Moe sebagai pihak kesatu dengan KusumaSuardi