Ditemukan 90985 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 24-04-2012 — Upload : 13-11-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 109 K/Pdt.Sus/2012
Tanggal 24 April 2012 — PT. LEGONG BALI NUSANTARA, dk. vs JULIANTO/JULIUS TJAHJONO
279157 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PUTUSANNo.109 K/Pdt.Sus/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus Hak atas Kekayaan Intelektual (desainindustri) dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :1. PT. LEGONG BALI NUSANTARA, berkedudukan diKabupaten Pasuruan, Jalan Raya SurabayaPandaan Km.40, Ds. Ngerong, Kecamatan Gempol,2.
    No.109 K/Pdt.Sus/2012Bahwa, sifat kebaruan dari sebuah desain industri tentunya tidakberkaitan dengan proses pendaftaran hak kekayaan intelektual lain yangtunduk kepada rejim hukum yang berbeda.
Putus : 30-05-2006 — Upload : 02-10-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 356K/PDT/2006
Tanggal 30 Mei 2006 — Ante binti Tohet ; B. Apoa ; Jumahir ; Rasyid ; Muhammad ; Ir. Sabariyati ; Mus ; Muna ; Mesa Binaco ; Husain
3924 Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 01-01-2020 — Putus : 10-03-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 87 K/TUN/2020
Tanggal 10 Maret 2020 — KARYA INTERTEK KENCANA (KIK) VS DIREKTUR PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN SISTEM INFORMASI KEMENTERIAN KEUANGAN RI, DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA;
15071 Berkekuatan Hukum Tetap
  • KARYA INTERTEK KENCANA (KIK) VS DIREKTUR PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN SISTEM INFORMASI KEMENTERIAN KEUANGAN RI, DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA;
    ,dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat danKonsultan Hukum, beralamat di Rukan The Fifty, Jalan ArteriKelapa Gading Nomor 12C, Kelapa Gading, Jakarta Utara,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1110.1/KHBSK/X/2019, tanggal 11 Oktober 2019:Pemohon Kasasi;LawanDIREKTUR PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DANSISTEM INFORMASI KEMENTERIAN KEUANGANREPUBLIK INDONESIA, DIREKTORAT JENDERALKEKAYAAN NEGARA, tempat kedudukan di GedungSyarifudin Prawiranegara II, Jalan Lapangan Banteng TimurNomor 24, Jakarta
Register : 05-01-2022 — Putus : 08-02-2022 — Upload : 08-04-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 46 K/TUN/KI/2022
Tanggal 8 Februari 2022 — JARINGAN ADVOKASI RAKYAT INDONESIA (JARI) VS DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA;
14859 Berkekuatan Hukum Tetap
  • JARINGAN ADVOKASI RAKYAT INDONESIA (JARI) VS DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA;
Register : 03-02-2020 — Putus : 10-03-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 132 K/TUN/KI/2020
Tanggal 10 Maret 2020 — KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANDAR LAMPUNG VS BUDIMAN;
25462 Berkekuatan Hukum Tetap
  • KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANDAR LAMPUNG VS BUDIMAN;
    PUTUSANNomor 132 K/TUN/KI/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANLELANG BANDAR LAMPUNG, tempat kedudukan di JalanBasuki Rahmat Nomor 12 Bandar Lampung;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hakim Setyo Budi Mulyono,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Kepala Seksi Hukumdan Informasi dan kawankawan, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor SKU02/WKN
    Putusan Nomor 132 K/TUN/KI/2020kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang BandarLampung, yaitu Pemohon Informasi merupakan pemilik agunan yangmenjadi objek lelang; Bahwa salah satu amar Putusan Komisi Informasi Provinsi LampungNomor: 01/IV/KIProvLPGPSA/2019 tanggal 11 September 2019,Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian dan menyatakanInformasi yang dimohonkan Pemohon berupa buktibukti pembayaranpemenang lelang dan surat risalah lelang merupakan Informasi TerbukaTerbatas untuk Pemohon
    Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KANTORPELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANDARLAMPUNG;2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2020, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagaiKetua Majelis, bersamasama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H.
Register : 04-01-2021 — Putus : 04-02-2021 — Upload : 15-04-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 13 PK/TUN/2021
Tanggal 4 Februari 2021 — KARYA INTERTEK KENCANA (KIK) VS DIREKTUR PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN SISTEM INFORMASI, KEMENTERIAN KEUANGAN RI, DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA;
19095 Berkekuatan Hukum Tetap
  • KARYA INTERTEK KENCANA (KIK) VS DIREKTUR PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN SISTEM INFORMASI, KEMENTERIAN KEUANGAN RI, DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA;
    ., & Rekan, beralamat di JakartaUtara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor1307.1/KHBPK/VII/2020, tanggal 13 Juli 2020;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DANSISTEM INFORMASI KEMENTERIAN KEUANGANREPUBLIK INDONESIA, DIREKTORAT JENDERALKEKAYAAN NEGARA, tempat kedudukan di GedungSyarifudin Prawiranegara II, Jalan Lapangan Banteng TimurNomor 24, Jakarta Pusat 10710;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Tio Serepina Siahaan, S.H.
Putus : 27-12-2007 — Upload : 01-02-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 11PK/N/2007
Tanggal 27 Desember 2007 — H. Deddy Hanurawan; Hj. Tien Kartini; Yulia Widiawati; Willy Nurochman; Affandi, ISS.; Heru Mujianto, S.SOS; Ahmad Suherman; Rineke Eviyanti; PT. Cita Hidayat Komunikaputra (PT CHK); Ny. Rizka Aristanti; Drs. H. Sardja Suherman, SH; Teguh Sukmantoro; Yohanes Sumarsono, SE; Ida Lasmidara, SH
565429 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksidan kekayaan perseroan tidak cukup untuk menutup kerugian akibatkepailitan tersebut, maka setiap anggota Direksi secara tanggungrenteng bertanggung jawab atas kerugian itu ;Bahwa selanjutnya Pasal 97 UndangUndang No.1 Tahun 1995menentukan : " Komisaris bertugas mengawasi kebijaksanaan Direksidalam menjalankan perseroan serta memberikan nasihat kepadaDireksi".Selanjutnya Pasal 98 ayat (1) UndangUndang No.1 Tahun 1995menentukan :1)
    ,Niaga.JKT.PST. ternyataharta kekayaan PT.
    No.011 PK/N/2007bersama (gonogini) yang karena itu pula harta tersebut menjadi jaminanatas perbuatan (kesalahan) salah satu diantara mereka ;Dengan demikian beralasan hukum, apabila harta kekayaan milik pribadiTermohon , Il, Ill, IV, V, Vl dan Turut Termohon Il secara tanggungrenteng dijadikan sebagai jaminan dan tanggungan atas kepailitan yangsedang diperiksa dan akan diputus oleh Majelis Hakim dalam perkara ini ;13.Bahwa sehubungan dengan permohonan ini dan sesuai denganketentuan Pasal 15 UndangUndang
    pailit, namun harta pailit tidak mencukupi untukmenutupi kewajiban Turut Termohon dalam kepailitan tersebut;Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas jelas terlinat bahwayang menjadi Debitur dari para Pemohon selaku para Kreditur adalah TurutTermohon , sedangkan para Termohon sampai dengan VI pribadi tidakmempunyai utang kepada para Pemohon;Menimbang, bahwa Pasal 90 ayat (2) UndangUndang No. 1 Tahun 1995menyatakan bahwa Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan ataukelalaian Direksi dan kekayaan
Register : 17-01-2019 — Putus : 19-02-2019 — Upload : 05-04-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 111 K/TUN/KI/2019
Tanggal 19 Februari 2019 — KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANDA ACEH VS ZAINUDDIN T;
16344 Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANDA ACEH VS ZAINUDDIN T;
    PUTUSANNomor 111 K/TUN/KI/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARADAN LELANG BANDA ACEH, tempat kedudukan di GedungKeuangan Negara Gedung C Lantai I, jalan Tgk.
    Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KEPALA KANTORPELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANDA ACEH;2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Selasa, tanggal 19 Februari 2019, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,Halaman 5 dari 7 halaman.
Register : 15-10-2021 — Putus : 30-11-2021 — Upload : 14-01-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 460 K/TUN/2021
Tanggal 30 Nopember 2021 — FONNY VS KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURABAYA;
8863 Berkekuatan Hukum Tetap
  • FONNY VS KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURABAYA;
    ., &Partners, beralamat di Surabaya, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 22 Juni 2021;Pemohon Kasasi;LawanKEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARADAN LELANG SURABAYA, tempat kedudukan di JalanIndrapura Nomor 5, Kota Surabaya;Dalam hal ini diwakili oleh Awalludin Iknhwan, S.E., M.Ec.Dev,jabatan Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNLSurabaya, dan kawankawan, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor SKU08/WKN.10/KNL.01/2020, tanggal 23November 2020;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat
    Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negarayang diterbitkan oleh Tergugat, yakni berupa Surat Kepala KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya Nomor S2055/WKN.10/KNL01/2020, tanggal 22 Juni 2020, Hal Penetapan JadwalLelang;3.
    Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan TataUsaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat, yakni berupa SuratKepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang SurabayaNomor S2055/WKN.10/KNL01/2020, tanggal 22 Juni 2020, HalPenetapan Jadwal Lelang;4. Menghukum Tergugat untuk membayar biayabiaya yang timbuldalam perkara ini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukaneksepsi sebagai berikut:1. Kompetensi absolut;2. Daluarsa;3. Gugatan kabur (obscuur libel);4.
Register : 31-12-2013 — Putus : 02-06-2014 — Upload : 09-06-2015
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 198/Pdt.G/2013/PN Bwi
Tanggal 2 Juni 2014 — DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, Cq. KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA JAWA TIMUR, Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG Jember (T) ;
8217
  • Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Risalah Lelang Nomor : 036312013 tertanggal 02 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jember.3.
    Menyatakan Penggugat sebagai pembeli lelang yang beritikat baik dan harus dilindungi atas tanah dan bangunan, tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 1689, Desa Bangorejo, luas 291 M2, atas nama LUKMAN WASIS, sekarang atas nama SUPRIYANTO terletak di Desa Bangorejo, Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi, sesuai Risalah Lelang Nomor : 0363/2013 tertanggal 02 Juli 2013 yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember (Turut Tergugat II) atas permohonan dari PT.
    DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, Cq. KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA JAWA TIMUR, Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG Jember (T) ;
    DIREKTORATJENDERAL KEKAYAAN NEGARA, Cq.
    KANTOR WILAYAHDIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA JAWA TIMUR, Ca.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG Jember,berkantor di Jalan Slamet Riyadi No.344A Jember.Yang selanjutnyadisebut sebagai : TURUT TERGUGATIl.Pengadilan Negeri Tersebut :Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang berkaitandengan perkara ini.Telah memeriksa dan meneliti bukti surat yang diajukan oleh keduabelah pihak yang berpekara.Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara.TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat
    Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Risalah LelangNomor : 036312013 tertanggal 02 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh KantorPelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jember ;.
    Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Risalah LelangNomor : 036312013 tertanggal 02 Juli 2013 yang dikeluarkan olehKantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jember.3.
    Menyatakan Penggugat sebagai pembeli lelang yang beritikat baikdan harus dilindungi atas tanah dan bangunan, tersebut dalamSertifikat Hak Milik No. 1689, Desa Bangorejo, luas 291 M2, atasnama LUKMAN WASIS, sekarang atas nama SUPRIYANTO terletakdi Desa Bangorejo, Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi,sesuai Risalah Lelang Nomor : 0363/2013 tertanggal 02 Juli 2013yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan LelangJember (Turut Tergugat Il) atas permohonan dari PT.
Register : 15-10-2021 — Putus : 29-11-2021 — Upload : 22-02-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 454 K/TUN/KI/2021
Tanggal 29 Nopember 2021 — KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) VS AMZAR ARLIZ;
219120 Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) VS AMZAR ARLIZ;
    PUTUSANNomor 454 K/TUN/K1I/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARADAN LELANG, tempat kedudukan di Jalan LapanganBanteng Timur Nomor 24, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Rofii Edy Purnomo, jabatanKepala Subdirektorat Bantuan Hukum padaDirektoratHukum dan Hubungan Masyarakat Direktorat JenderalKekayaan Negara, dan kawankawan,
    Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KEPALAKANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG tidakditerima;2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi ditetapbkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 29 November 2021, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, bersamasama dengan Dr. H.
Register : 15-02-2024 — Putus : 06-05-2024 — Upload : 20-06-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 126 K/TUN/TF/2024
Tanggal 6 Mei 2024 — DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA VS PT DAYA SAKTI;;
10362 Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA VS PT DAYA SAKTI;;
Register : 15-02-2024 — Putus : 06-05-2024 — Upload : 16-07-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 136 K/TUN/TF/2024
Tanggal 6 Mei 2024 — DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA vs PT. GRAHA METROPOLITAN NUANSA;;
215 Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA vs PT. GRAHA METROPOLITAN NUANSA;;
Register : 04-10-2023 — Putus : 23-11-2023 — Upload : 27-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 510 K/TUN/2023
Tanggal 23 Nopember 2023 — HENDRA LIEM VS KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) MAMUJU;;
249141 Berkekuatan Hukum Tetap
  • HENDRA LIEM VS KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) MAMUJU;;
Putus : 30-03-2009 — Upload : 02-11-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 507K/PIDSUS/2009
Tanggal 30 Maret 2009 — AMIRUDDIN alias AMIR bin LATAMIN ;
3837 Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 21-01-2011 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 156 K/TUN/2011
Tanggal 21 Januari 2011 — MUKHI VS PEJABAT LELANG KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) JAKARTA IV, KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) JAKARTA IV
221549 Berkekuatan Hukum Tetap
  • MUKHI VS PEJABAT LELANG KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) JAKARTA IV, KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) JAKARTA IV
    KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARADAN LELANG (KPKNL) JAKARTA IV, berkedudukan diJalan Prapatan No.10, Jakarta Pusat;Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugatsekarang Termohon Kasasi sebagai Para Tergugat/Para Terbanding dimukapersidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya
    Bank Danamon Indonesia Tbk, denganperantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan LelangJakarta IV, yang secara logika hukum merupakan perbuatandalam bidang hukum perdata ;Bahwa pembatalan Penggugat sebagai pembeli lelang olehTergugat didasarkan pada tindakan wanprestasi yang dilakukanPenggugat, hal ini didasarkan Penggugat telah tidak memenuhipembayaran lelang 3 (tiga) hari kerja sebagaimana yang tersebutdalam klausul di Risalah Lelang, yang mempunyai kedudukansama dengan Akta Jual Beli (Akta Otentik
Register : 16-07-2019 — Putus : 05-09-2019 — Upload : 18-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 113 PK/TUN/KI/2019
Tanggal 5 September 2019 — KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANDA ACEH VS ZAINUDDIN T;
10936 Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANDA ACEH VS ZAINUDDIN T;
    PUTUSANNomor 113 PK/TUN/KI/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telahmemutus dalam perkara:KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARADAN LELANG BANDA ACEH, tempat kedudukan di GedungKeuangan Negara Gedung C Lantai , Jalan Tgk.
    Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali: KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANLELANG BANDA ACEH:2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 113 PK/TUN/KI/2019Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 5 September 2019, olehDr. H.
Register : 22-10-2021 — Putus : 11-11-2021 — Upload : 22-02-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 166 PK/TUN/2021
Tanggal 11 Nopember 2021 — KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA JAWA TIMUR VS GO SIEK BIENG, DK;
245111 Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA JAWA TIMUR VS GO SIEK BIENG, DK;
Register : 20-07-2022 — Putus : 01-12-2022 — Upload : 20-02-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 157 PK/TUN/2022
Tanggal 1 Desember 2022 — KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA JAWA TIMUR VS GO SIEK BIENG, DK;;
257119 Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA JAWA TIMUR VS GO SIEK BIENG, DK;;
Putus : 23-11-2006 — Upload : 31-03-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 213 PK/Pdt/2006
Tanggal 23 Nopember 2006 — JINNAWATY HALIM (LIE SUI ING), ; SANDRA HALIM (SANSAN), ; DKK ; VS AZIS BUDIMAN HALIM, ; DAVID HALIM, DKK.
14886 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Akademis) dan gudang di JI, Tarakan No 115 besertaharta peninggalan lainnya harus dikembalikan kepada para Penggugat.Bahwa CV Dwi Karya Baru merupakan usaha milik ayah para Penggugatyang didirikan sejak tahun 1960 an dan telah memiliki kekayaan milyaran rupiah.Sejak meninggalnya ayah para Penggugat yang juga merupakan ayahalmarhum Johni Halim pada tahun 1983, maka usaha tersebut dikuasai dandijalankan oleh Johni Halim;Bahwa dengan Akta Perjanjian Pemisahan dan Pembagian yang dibuatdihadapan turut
    Bahwa ada bukti baru sekaligus menunjukkan adanya kekeliruan nyatanyatapaling substansial dari Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 14 Juni2000 No. 79/Pdt/2000/PT.Sul Sel ialah tentang pendirian CV Dwi Karya Baruyang sudah diadakan pemisahan harta kekayaan dari pendiri CV Dwi KaryaBaru tersebut dengan Akte Notaris Sitske Limowa, SH No. 68 tanggal 16Januari 1987 yang jelasjelas tertera bahwa pembagian dimaksud adalahantara Johny Halim dan Lie Sioe Moe sebagai pihak kesatu dengan KusumaSuardi