Bahwa urine penggunaNarkotika masih dapat dideteksi kandungan Narkotika Golongan yaitu 4(empat) sampai 5 (lima) hari;Bahwa berdasarkan halhal tersebut, pembuktian judex facti in casu yangmenyatakan keterbuktian dakwaan Oditur Militer berdasarkan hasilpemeriksaan urine Terdakwa oleh Sipam Rindam /BB tidak dapat dibenarkan;Bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak pernah mengkonsumsiNarkotika sabusabu, demikian pula tidak ada saksi yang melihat ataumengetahui Terdakwa mengkonsumsi Narkotika;Bahwa

para saksi di persidangan adalah dalam kapasitas sebagai saksi padasaat pemeriksaan urine Terdakwa oleh Sipam Rindam I/BB dan membawahasil pemeriksaan urine Terdakwa ke BNNK Pematangsiantar untuk legalisasi;Dengan demikian, berdasarkan keadaan tersebut sudah terang dan jelas tidakterdapat alat bukti yang cukup untuk menyatakan keterbuktian dakwaan OditurMiliter tersebut;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, PemohonKasasi/Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam

35Tahun 2009, karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer atas ketidakterbuktian dakwaan in casu dengan alasan terdapat cukup bukti untukmenyatakan kesalahan Terdakwa, yaitu hasil pemeriksaan KesatuanKodim 0827/Sumenep pada tanggal 18 April 2016 yang menyatakan urineTerdakwa positif Methamfetamina;Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena hasil pemeriksaanurine oleh kesatuan tidak dapat secara serta merta digunakan sebagaibukti keterbuktian

Putusan Nomor 27 K/Mil/2019nyatakan keterbuktian atas perbuatan sebagaimana dakwaan OditurMiliter in casu.

Dengan demikian, maka terbuktibahwa Tergugat dengan Penggugat adalah suamiistri yang sah yang pernikahannyatelah dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2012 menurut hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan keterbuktian tersebut di atas dikaitkan denganketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Ayat (2) serta Penjelasan Ayat (2) Angka (9)dan Pasal 73 Ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agamayang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Ttahun 2006 dan pengubahankedua dengan UndangUndang

mendalilkan bahwaPenggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Agustus2012 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanBantarkawung Kabupaten Brebes;Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 2 sebagaimana yang telahdipertimbangkan oleh Majelis Hakim tersebut di atas, maka terbukti bahwa Tergugatdengan Penggugat adalah suamiistri yang sah yang pernikahannya telah dilaksanakanpada tanggal 26 Agustus 2012 menurut hukum Islam;Menimbang bahwa berdasarkan keterbuktian

, bahwa berdasarkan halhal yang telah dipertimbangkan tersebutdi atas, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan danpertengkaran sejak Penggugat dengan Tergugat berumah tangga selama 3 bulan,kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah selama 1tahun 8 bulan dan selama itu pula Tergugat tidak pernah kembali pada Penggugat danbahkan Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah RI hinggasekarang;Menimbang bahwa berdasarkan keterbuktian

Bahwa judex facti Pengadilan Militer Tinggi Medan telah mempertimbangkanpembuktian dakwaan Oditur Militer secara tepat dan benar sesuai faktahukum di persidangan, dan menyatakan Terdakwa terbukti bersalahmelakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer yaitu"penyalahgunaan Narkotika Golongan bagi diri sendiri Pasal 127 Ayat (1)Huruf a UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 13 K/Mil/2018Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa atas keterbuktian

perbuatantersebut;In casu, alasan Terdakwa mengkonsumsi sabusabu karena ada perintahatasan yaitu Serka Doni adalah tidak dapat dibenarkan karena perbuatanmengkonsumsi sabusabu in casu tidak ada hubungannya denganpelaksanaan tugas keprajuritan, bahkan pada setiap kesatuan semuaatasan/komandan selalu menekankan agar seluruh prajurit TNI untuk tidakmenyalahgunakan Narkotika, dan kepada pelakunya akan dikenakan sanksiyang berat;Berdasarkan keadaankeadaan tersebut putusan judex facti yangmenyatakan keterbuktian

Putusan Nomor 1804 K/Pid.Sus/2020UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika danpenjatuhan pidananya yaitu pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6(enam) bulan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)subsidair pidana penjara 1 (satu) bulan sudah tepat dan benar, karenadalam mempertimbangkan keterbuktian dakwaan in casu danpemidanaannya judex facti telah mempertimbangkan secara cermatfaktafakta di persidangan dengan memberikan pertimbanganhukumnya secara tepat dan benar sesuai faktafakta

Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal127 Ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika tersebut melainkan kepada Terdakwa didakwa melanggarPasal 114 Ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika atau Pasal 112 Ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika;Bahwa sesuai ketentuan hukum acara pidana, dalam melakukanpemeriksaan Terdakwa di persidangan, judex facti mendasarkan padasurat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;Bahwa /n casu dalam mempertimbangkan atas keterbuktian

Militer Tinggi Medan yangmenguatkan Putusan Pengadilan Militer O2 Medan baik keterbuktianunsurunsur tindak pidana maupun pidana yang dijatuhkan, telah salahdalam menerapkan hukum khususnya dalam membuktikan dakwaankesatu yaitu Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan,menguasai narkotika golongan bukan tanaman dalam Pasal 112 Ayat(1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 karena tidak terdapat alatbukti yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP (terdapat2 (dua) alat bukti) untuk menyatakan keterbuktian

Oleh karena putusanJudex Facti in casu harus dibatalkan sepanjang keterbuktian DakwaanKesatu Oditur Militer dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaankesatu tersebut, maka alasan kasasi Pemohon Kasasi/PenasihatHukum Terdakwa sepanjang pembuktian Dakwaan Kesatu OditurMiliter in casu dapat dibenarkan;Bahwa terhadap Dakwaan Kedua Oditur Militer yaitu Penyalahgunaannarkotika golongan bagi diri sendiri dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf aUndangUndang Nomor 35 Tahun 2009, Judex Facti sudah tepat danbenar dalam

membuktikan Dakwaan Kedua in casu karena berdasarkanfaktafakta hukum di persidangan terdapat alat bukti yang cukup sesuaiketentuan Pasal 183 KUHAP untuk menyatakan keterbuktian dakwaan incasu yaitu berdasarkan keterangan Terdakwa yang bersesuaian denganketerangan Saksisaksi yang menyatakan Terdakwa telahmengkonsumsi sabu sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 31 Oktober2016 dan pada tanggal 1 November 2016 bertempat di sebuah rumahkosong di daerah Lingkungan Ill Kelurahan Sidomulyo KabupatenLangkat

./1984 tanggal 25 Nopember 1987 yangmenegaskan bahwa Pengadilan juga berwenang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara yang termasuk ruang lingkup voluntair jurisdictie, akan tetapikewenangannya itu hanya terbatas sampai pada halhal yang ditentukan olehperaturan perundangundangan yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari keterbuktian faktafakta tersebut, maka selanjutnyaterkait pembuktian tentang terpenuhi atau tidaknya syarat kompetensi absolut dankompetensi relatif Pengadilan Negeri Ungaran atas perkara

diajukan oleh pihak Pemohon, yaitu melalui alatbukti Surat (P1 sampai dengan P5) dan alat bukti saksi (atas nama Amien danJalal)yang diajukannya, yang mana telah ternyata bahwa BAKRI ABADI telahmeninggal pada tanggal 11 Maret 2009;Menimbang, bahwa keberadaan alatalat bukti tersebut secara substansialjuga bersifat saling mendukung dan bersesuaian, dan secara kumulatif telahmemenuhi limitasi pembuktian yang digariskan dalam ketentuan KUHPerdata danKitab UndangUndang Hukum Acara Perdata;Menimbang, bahwa keterbuktian

Tinggi Il Jakarta dalammembuktikan dakwaan Oditur Militer telah memberikan pertimbangan hukumHalaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 3 K/MIL/2018yang tepat dan benar berdasarkan faktafakta dipersidangan, dan Terdakwadinyatakan terbukti bersalan melakukan perbuatan sebagaimana dakwaanOditur Militer yaitu Penyalahgunaan Narkotika Golongan bagi diri sendiridalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika;Bahwa alasan kasasi Pemohon kasasi/Penasihat Hukum Terdakwaatas keterbuktian

Berdasarkan halhal tersebut, alasan kasasi PemohonKasasi/Penasihat Hukum Terdakwa atas keterbuktian dakwaan OditurMiliter harus ditolak;Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwaatas pidana yang dijatuhkan khususnya pidana tambahan pemecatandengan alasan tidak mendidik dan dipandang terlalu berat tidak dapatdibenarkan, karena alasan kasasi tersebut merupakan pengulangan sematadan berkenaan dengan penghargaan atas suatu kenyataan.

Selain berdasarkan keterbuktian peristiwa pertengkarandan alasanalasan yang melatarbelakangi perselisihan dan pertengkarantersebut, juga dengan keterbuktian akibat yang ditimbulkannya yaitu pisahtempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat;Menimbang, bahwa fakta pisah tempat tinggal antara Penggugat denganTergugat diawali dengan pertengkaran yang menunjukkan adanya keterkaitanerat antara kedua fakta tersebut, sehingga keduanya tidak dapat dipisah satusama lain dan harus dinilai dalam satu kesatuan

Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karenaJudex Facti in casu Pengadilan Tinggi Medan dalam mengadili perkaraTerdakwa tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangansebagai berikut:Bahwa putusan Judex Facti in casu Pengadilan Tinggi Medan yangmenguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan in casu atasterbuktinya dakwaan Penuntut Umum Pasal 114 Ayat (2) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan penjatuhanpidananya yaitu pidana mati sudah tepat dan benar, karena dalammempertimbangkan keterbuktian

faktafaktadi persidangan dan memberikan pertimbangan hukumnya secaratepat dan benar;Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa atas keterbuktiandakwaan in casu yang pada pokoknya mohon untuk membatalkanputusan Judex Facti tersebut dan menyatakan Terdakwa terbuktibersalah melanggar Pasal 115 Ayat (1) UndangUndang Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika tidak dapat dibenarkan karena hanyamerupakan penghargaan pembuktian yang untuk itu tidak tundukpada pemeriksaan kasasi;Bahwa dalam mempertimbangkan keterbuktian

Jubang Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebeswilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Brebes ;Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 1 yang merupakan Kutipan AktaNikah Nomor (AKTA NIKAH) tanggal 17 Maret 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan BrebesKabupaten Brebes, maka terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suamiistri yang sah yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2010menurut hukum Islam ; Menimbang, bahwa berdasarkan keterbuktian

oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes dikaitkan dengan bukti P. 1 yangmerupakan Kutipan Akta Nikah Nomor (AKTA NIKAH) tanggal 17 Maret 2010 yangdibuat dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes, maka terbukti bahwa antara Pemohondengan Termohon adalah pasangan suamiistri yang sah yang pernikahannya telahdilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2010 menurut hukum Islam ; Menimbang, bahwa berdasarkan keterbuktian

selalu berani dan sering membantah perkataanPemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik sehingga Pemohon merasakesulitan untuk membina rumah tangganya dengan Termohon, kemudian sejak tanggal10 Juli 2013 Pemohon pulang ke rumah milik Pemohon sendiri hingga sekarang sudahkurang lebih 1 tahun 3 bulan lamanya dan selama itu pula antara Pemohon danPutusan Nomor 3986/Pdt.G/2014/PA Bbs. 11Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri yangMenimbang, bahwa berdasarkan keterbuktian

Dengandemikian, maka terbukti bahwa Tergugat dengan Penggugat adalah suamiistri yang sah7yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 18 April 2008 menurut hukumIslam;Menimbang, bahwa berdasarkan keterbuktian tersebut di atas dikaitkan denganketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Ayat (2) serta Penjelasan Ayat (2) Angka (9)dan Pasal 73 Ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agamayang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Ttahun 2006 dan pengubahankedua dengan UndangUndang

telah mendalilkan bahwaPenggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 April2008 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanBantarkawung Kabupaten Brebes;Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 2 sebagaimana yang telahdipertimbangkan oleh Majelis Hakim tersebut di atas, maka terbukti bahwa Tergugatdengan Penggugat adalah suamiistri yang sah yang pernikahannya telah dilaksanakanpada tanggal 18 April 2008 menurut hukum Islam;Menimbang bahwa berdasarkan keterbuktian

berdasarkan halhal yang telah dipertimbangkan tersebutdi atas, maka terbukti bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa izinPenggugat sejak tanggal tanggal 20 Desember 2011 dan kepergian Tergugat tersebuthingga sekarang sudah selama 2 tahun 7 bulan berturutturut dan selama 2 tahun 7 bulanberturutturut tersebut Tergugat tidak pernah kembali lagi pada Penggugat dan bahkanTergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah RI hinggasekarang;Menimbang bahwa berdasarkan keterbuktian

./1984 tanggal 25 Nopember 1987 yangmenegaskan bahwa Pengadilan juga berwenang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara yang termasuk ruang lingkup voluntair jurisdictie, akan tetapikewenangannya itu hanya terbatas sampai pada halhal yang ditentukan olehperaturan perundangundangan yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari keterbuktian faktafakta tersebut, maka selanjutnyaterkait pembuktian tentang terpenuhi atau tidaknya syarat kompetensi absolut dankompetensi relatif Pengadilan Negeri Ungaran atas perkara

oleh pihak Pemohon, yaitu melalui alatbukti Surat (P1 sampai dengan P5) dan alat bukti saksi (atas nama Amien danJalal)yang diajukannya, yang mana telah ternyata bahwa Biana Artati telahmeninggal pada tanggal 20 Februari 1992;Menimbang, bahwa keberadaan alatalat bukti tersebut secara substansialjuga bersifat saling mendukung dan bersesuaian, dan secara kumulatif telahmemenuhi limitasi pembuktian yang digariskan dalam ketentuan KUHPerdata danKitab UndangUndang Hukum Acara Perdata;Menimbang, bahwa keterbuktian

sertamendidik anakanaknya tersebut, maka atasnya Pengadilan juga menilaibahwasanya perkawinan Para Pemohon tersebut dilaksanakan dengan niatanuntuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekalberdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana limitasi yang digariskandalam ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka Pengadilanmenilai Para Pemohon telah berhasil membuktikan segenap dalildalil positanyamenyangkut petitum kedua di maksud, pola keterbuktian

PRAWITONGATEMIN dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa selanjutnya keterbuktian segenap posita pendukungatas dalil petitum kKedua permohonan Para Pemohon tersebut dalam perkara aquo, jelas menjadi alasan yang cukup menurut hukum bagi Pengadilan untukmengabulkan petitum kedua di maksud, namun dengan tanpa mengeliminirsedikitpun substansi dan makna keterbuktian dalil petitum kedua permohonanPara Pemohon tersebut, Pengadilan akan memperbaiki redaksionalketerbuktian petitum kedua tersebut dalam amar Penetapannya

ketigapermohonan Para Pemohon yang memohon agar Pengadilan Memberikansalinan putusan ini kepada pemohon untuk di gunakan menguruspencatatan perkawinan para pemohon Kantor Catatan Sipil KabupatenHalaman 21 dari 25 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2016/PN MkdMagelang sesuai dengan register yang di peruntukan untuk hal tersebut,akan dipertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa pada hakekatnya substansi petitum ketiga tersebutadalah bersifat accessoir terhadap substansi petitum kedua permohonan ParaPemohon, di mana keterbuktian

petitum ketiga di maksud, sepenuhnyadigantungkan pada terbukti atau tidaknya (dikabulkan atau tidaknya) petitumkedua permohonan Para Pemohon, atau dengan kata lain petitum ketigatersebut adalah merupakan konsekuensi yuridis dari keterbuktian(dikabulkannya) petitum kedua permohonan Para Pemohon;Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan Pengadilan ataspetitum kedua permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan di muka,Pengadilan telah sampai pada penilaian dan kesimpulan bahwasanya petitumkedua

menyangkut kewenangan untuk mencatat data dalamRegister Akta Pencatatan Sipil dan untuk menerbitkan Kutipan Akta PencatatanSipil, dan juga dihubungkan dengan ketentuan Pasal 67 ayat (3) huruf b PerpresNo. 25 Tahun 2008, yang mengatur bahwasanya terkait adanya pelaporanperkawinan, Pejabat Pencatatan Sipil pada UPTD Instansi Pelaksana atauInstansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkanKutipan Akta Perkawinan, maka tanpa mengeliminir sedikitoun substansi,makna serta esensi keterbuktian

Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau meyembunyikan sesuatu barang: Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila dapatdibuktikan salah satu sub unsurnya maka dapatlah dinyatakan keterbuktian dariunsurini;Menimbang, bahwa dari faktafakta hukum dipersidangan pada suatuhari pada tahun 2020 atau sekitar 1 (satu) minggu, atau sebelum memasukibulan puasa

Niko PglIblis memberikan komisi kepada terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus riburupiah);Menimbang, bahwa dengan demikian keterbuktian dari sub unsur dariunsur Ad.2. menjual sesuatubarang ternyata pada diri terdakwa, sehingga unsur dari pasal ini dapatlah dinyatakan keterbuktiannya ;Ad.3.

Unsur Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dankejahatan ; Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN PsbMenimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila dapatdibuktikan salah satu sub unsurnya maka dapatlah dinyatakan keterbuktian dariunsurini;Menimbang, bahwa dari fakta hukum ternyata bahwa terdakwa dalammenjual sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Xwarna Hitam plat nopol BA 5739 Q noka MH1KEVA183K200786 nosin KEVAE1201642, dirangkai

Putusan Nomor 2936 K/Pid.Sus/2019Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan PemohonKasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:Alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapatdibenarkan, karena judex facti tidak salah dalam menerapkan hukum denganpertimbangan sebagai berikut: Bahwa putusan judex facti in casu Pengadilan Tinggi Pontianak yangmenguatkan keterbuktian dakwaan Penuntut Umum Pasal 95 B junctoPasal 79 A UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006

tentang AdministrasiKependudukan yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 24Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan memperbaikisepanjang penjatuhan pidana menjadi pidana penjara selama 6 (enam)bulan tidak salan dalam menerapkan hukum, karena telah memberikanpertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai faktafakta dipersidangan; Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwaatas keterbuktian dakwaan Penuntut Umum dengan alasan judex factitelah keliru dalam menerapkan hukum

./1984 tanggal 25 Nopember 1987 yangmenegaskan bahwa Pengadilan juga berwenang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara yang termasuk ruang lingkup voluntair jurisdictie, akan tetapikewenangannya itu hanya terbatas sampai pada halhal yang ditentukan olehperaturan perundangundangan yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari keterbuktian faktafakta tersebut, maka selanjutnyaterkait pembuktian tentang terpenuhi atau tidaknya syarat kompetensi absolut dankompetensi relatif Pengadilan Negeri Ungaran atas perkara

oleh pihak Pemohon, yaitu melalui alatbukti Surat (P1 sampai dengan P5) dan alat bukti saksi (atas nama Amien danJalal)yang diajukannya, yang mana telah ternyata bahwa SIT MUKAMALAH telahmeninggal pada tanggal 02 Februari 2003;Menimbang, bahwa keberadaan alatalat bukti tersebut secara substansialjuga bersifat saling mendukung dan bersesuaian, dan secara kumulatif telahmemenuhi limitasi pembuktian yang digariskan dalam ketentuan KUHPerdata danKitab UndangUndang Hukum Acara Perdata;Menimbang, bahwa keterbuktian

Pemohon Kasasi/Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Rokan Hilir tidak dapat dibenarkan, karena Judex Factitidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa putusan Judex Facti in casu Pengadilan Tinggi Pekanbaruyang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir atasterbuktinya dakwaan Penuntut Umum Pasal 127 Ayat (1) huruf aUndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 dan penjatuhan pidananyayaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun sudah tepat dan benarkarena dalam mempertimbangkan keterbuktian

Bahwa dalam putusannya JudexFacti telah dengan cermat mempertimbangkan keterbuktian dakwaanin casu dengan mempertimbangkan secara cermat faktafaktahukum di persidangan.

Dengan demikian, maka terbukti bahwa Tergugat dengan Penggugat adalahsuamiistri yang sah yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 28 September1998 menurut hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan keterbuktian tersebut di atas dikaitkan denganketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Ayat (2) serta Penjelasan Ayat (2) Angka (9)dan Pasal 73 Ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agamayang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Ttahun 2006 dan pengubahankedua dengan UndangUndang

mendalilkan bahwaPenggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28September 1998 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes;Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 2 sebagaimana yang telahdipertimbangkan oleh Majelis Hakim tersebut di atas, maka terbukti bahwa Tergugatdengan Penggugat adalah suamiistri yang sah yang pernikahannya telah dilaksanakanpada tanggal 28 September 1998 menurut hukum Islam;Menimbang bahwa berdasarkan keterbuktian

tahun 9 bulan berturutturut tersebut antara Penggugat dengan Tergugatsudah sulit berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri yang baik, pihak keluargaPenggugat dan keluarga Tergugat telah berupaya untuk mendamaikan Penggugatdengan Tergugat agar rukun lagi sebagai suami istri yang baik, tetapi tidak berhasil danbahkan Penggugat merasa berat untuk melanjutkan perkawinan dengan Tergugat,Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumahtangga;Menimbang, bahwa berdasarkan keterbuktian

Sebaliknya dalil yang disampaikan oleh PenasihatHukum Terdakwa untuk menolak keterbuktian unsurunsurDakwaan KesatuPasal 378 KUHP bukan sebagai fakta hukummelainkan hanya pendapat semata. Oleh karenanya keberatanPenasihat Hukum Terdakwa pada butir 1 huruf a dan b tersebuttidak dapat diterima.Halaman 7daril6hal. Putusan Nomor 6K/PMT.II/BDG/AD/I/2022Terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa berkaitandengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalamputusan hal.85 nomor 2.

Bahwa mengenai keterbuktian unsurunsur DakwaanKesatuPasal 378 KUHP yaitu "Barang siapa dengan maksuduntuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum,dengan rangkaian kebohongan, untuk menyerahkanbarangsesuatu. kepadanya, Majelis Hakim Tingkat Bandingmemberikan pendapatnya dengan mendasari fakta hukum yangterungkap di persidangan Pengadilan Militer IIl12 Surabayadalam perkara a quo sebagai berikut :a.

Bahwa benar setelan Saksi1 mengecek keberadaanyayasan yatim piatu di Banyuwangi ternyata tidak ada,demikian pula masalah hutang piutang Saksi2 tidak bisadiselesaikan sesuai janji Terdakwa kepada Saksi2,sehingga dari fakta hukum tersebut membuktikan bahwatindakan Terdakwa adalah dilandasi dengan tipu muslihatdan rangkaian katakata bohong oleh Terdakwa sehinggaSaksi2 menyerahkan uangnya sebesar tersebut di ataskepada Terdakwa.Bahwa mengenai keterbuktian unsurunsur Dakwaan KeduaPasal 284 Ayat (1) ke2

Bahwa mendasari uraian tersebut di atas dan setelah mengkajiPutusan Pengadilan Militer IIl12 SurabayaNomor 147K/PM.IIl12/AD/VIII/2021 tanggal 29 November 2021, Majelis HakimTingkat Banding berpendapat Pengadilan Tingkat Pertamadalam mempertimbangkan keterbuktian unsurunsur tindakpidana telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benarsesuai fakta hukum dan perundangundangan, oleh karena itupembuktian unsurunsur tindak pidana dalam PutusanPengadilan Tingkat Pertama haruslah dikuatkan.Bahwa mengenai