Mandailing Natal, dan Terdakwa tidak meliki Izin dari Mentri Kesehatan RI danDinas Kesehatan Kab. Mandailing Natal untuk menguasai, memiliki, menyimpan,menerima, membeli, menggunakan Narkotika Gol. I (Ganja).Bahwa berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Forensik Bareskrim Polri CabangMedan No. Lab : 7498/NNF/2013 tanggal 11 Nopember 2013, terhadap barang bukti milikTersangka an. AHMAD SULEMAN NASUTION Als.

Maret 2009 dengan register perkara nomor : 348/Pdt.G/2009/PA.NGJ telahmengemukakan halhal sebagai berikut :e Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada tanggal 02Nopember 2002 akad nikah dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk dengan aktanikah nomorXXXXXX; bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat rukun dan memilih tempattinggal bersama di rumah Tergugat dan sampai sekarang ini perniikahanPenggugat dan Tergugat belum meliki

Memproduksi atau Mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alatkesehatan yang tidak meliki izin edar sebagaimana dimaksud dalampasal 106 ayat (1);Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Unsur Ke1 : Dengan SengajaMenimbang, bahwa dalam sistem hukum pidana dikenal adanya 2 (dua)aliran mengenai teori kesengajaan, yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan.Menurut teori kKehendak, kesengajaan adalah kehendak atau keinginan yangdiarahkan pada terwujudnya

dipersalahkan telahmelanggar ketentuan Pasal 197 UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009tentang Kesehatan, sehingga perbuatan Terdakwa yang menjual pilDekstrometorfan yang merupakan jenis obat ilegal, telah dapat dikategorikansebagai perbuatan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, makadengan demikian beralasan dan sudah sepatutnya bagi Majelis untukmenyatakan unsur Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/ Atau AlatKesehatan Yang Tidak Meliki

Memproduksi atau Mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alatkesehatan yang tidak meliki izin edar sebagaimana dimaksuddalam pasal 106 ayat (1);dan untuk dapat menyatakan Terdakwa telah melakukan suatu tindakpidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka Majelis akanmempertimbangkan tiaptiap unsur tersebut diatas, apakah perbuatan yangdilakukan oleh Terdakwa dapat memenuhi tiaptiap rumusan unsur delikdari Pasal 197 Undangundang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan,tersebut;Unsur Ke1 : Dengan SengajaMenimbang

telah melanggar ketentuan Pasal 197UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sehinggaperbuatan Terdakwa yang meniual pil Carnophen yang merupakan jenisobat ilegal, telah dapat dikategorikan sebagai perbuatan mengedarkansediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut,maka dengan demikian beralasan dan sudah sepatutnya bagi Majelis untukmenyatakan unsur Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan FarmasiDan/ Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Meliki

(badadduhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ; ANAK1 ;19 tahun dan ANAK2 umur ; 12 tahun Adapun anak Penggugat danTergugat sekarang diasuh oleh Penggugat .Bahwa sejak tanggal 05 Maret 2008 antara Penggugat dan Tergugat telahterjadi perselisihan pertengkaran terus menerus disebabkan masalahkekurangan ekonomi, Penggugat dan Tergugat samasama meliki hutangsehingga antara Penggugat dan Tergugat saling menyalahkan dan salingmemojokkan masingmasing pihak sehingga Tergugat sering marahmarahterhadap

lebih sejak Tahun 2017 kehidupan rumah tangga antaraPenggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanyaperselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalamrumah tangga yang Sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:4.1 Tergugat sering melakukan kekerasan pisik dan sikis kepadaPenggugat sehingga Penggugat merasa Trauma kepada Tergugat;4.2 Tergugat tidak jujur kepada penggugat dengan masalah yangdihadapi, juga terkait penghasilan Tergugat;4.3 Tergugat telah meliki

Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukundan harmonis, namun semenjak Tahun 2017 sering terjadi perselisinan danpertengkaran yang disebabkan terutama karena 4.1 Tergugat seringmelakukan kekerasan pisik dan sikis kepada Penggugat sehinggaPenggugat merasa Trauma kepada Tergugat; 4.2 Tergugat tidak jujurkepada penggugat dengan masalah yang dihadapi, juga terkait penghasilanTergugat; 4.3 Tergugat telah meliki wanita idaman lain sehingga Penggugatkehilangan rasa kasih sayang dan

(lima ratus ribu rupiah) yangdipergunakan Terdakwa untuk menambah kebutuhan seharihari;g) Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus dibidangkefaramasian dan tidak meliki apotek maupaun toko obat berijinuntuk memperjualbelikan obatobatan dan Terdakwa bukanlahorang yang memiliki kewenangan meracik obat; bahwa sebagaimana hasil Berita Acara Pemeriksaan LaboratoriesKriminalistik Nomor: 252/NOF/2021 tanggal 15 Februari 2021 diperoleh hasil:Hal.3 dari 14 hal.

(lima ratus ribu rupiah) yangdipergunakan Terdakwa untuk menambah kebutuhan seharihari;g) Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus dibidangkefaramasian dan tidak meliki apotek maupaun toko obat berijinuntuk memperjualbelikan obatobatan dan Terdakwa bukanlahorang yang memiliki kewenangan meracik obat; bahwa sebagaimana hasil Berita Acara Pemeriksaan LaboratoriesKriminalistik Nomor: 252/NOF/2021 tanggal 15 Februari 2021 diperoleh hasil:1) BB 570/2021/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi680 (enam

Bahwa yang calon mempelai wanita bernama Desti Ayu;Bahwa Calon mempelai pria masih 18 tahun dan mempelai wanita belum 21tahun;wenn n nnn en enn nnn nnn nen nee enna Bahwa mereka berdua sudah 1 tahun tunangan;Bahwa Rencana pernikahan ini sudah didaftarkan di Kantor Urusan Agamasetempat, namun ditolak Karena umur calon mempelai pria belum memenuhisyarat; Bahwa antara calon mempelai pria dan wanita ini tidak ada hubungan daraatau halangan nikah lainnya;wonnencennee Bahwa Calon mempelai pria sudah meliki

anak para pemohon yang bernama Regina Rocelin Rumlus danHalaman 3 dari 7 Penatapan Nomor : 170/Pdt.P/2018/PN AmbFelicia Rocelin Rumlus diakui sebagai anak sah dari para pemohon dan diakuidalam perkawainan para pemohon tersebut ;Bahwa kedua anak pemohon tersebut telah lahir sebelum para pemohonmenikah dan pada saat para pemohon menikah anakanak tersebut tidaktercatat atau diakui dalam akta perkawinan ;Bahwa saat ini anak yang bernama Regina Rocelin Rumlus sudah berumur 9(embilan) tahun dan belum meliki

Memproduksi atau Mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alatkesehatan yang tidak meliki izin edar sebagaimana dimaksud dalampasal 106 ayat (1);dan untuk dapat menyatakan Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidanasebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka Majelis akanmempertimbangkan tiaptiap unsur tersebut diatas, apakah perbuatan yangdilakukan oleh Terdakwa dapat memenuhi tiaptiap rumusan unsur delik dariPasal 197 Undangundang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, tersebut;Unsur Ke1 : Dengan

Dengan demikian cukup beralasanbagi Majelis untuk menyatakan dalam diri Terdakwa telah ada suatupengetahuan sekaligus terdapat kehendak untuk menjual pil Carnophen dengantujuan dan harapan mendapatkan keuntungan, sehingga unsur DenganSengaja, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2017/PN PIliUnsur Ke2 : Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/ AtauAlatKesehatan Yang Tidak Meliki Izin Edar SebagaimanaDimaksud Dalam Pasal 106 Ayat (1)Menimbang

ketentuan Pasal 197 UndangUndang Nomor 36Tahun 2009 tentang Kesehatan, sehingga perbuatan Terdakwa yang menjual pilCarnophen dan Dextromerthophan yang merupakan jenis obat ilegal, telah dapatdikategorikan sebagai perbuatan mengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemiliki izin edar;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, makadengan demikian beralasan dan sudah sepatutnya bagi Majelis untukmenyatakan unsur Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Meliki

Memproduksi atau Mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alatkesehatan yang tidak meliki izin edar sebagaimana dimaksud dalampasal 106 ayat (1);3.

cukup beralasanbagi Majelis untuk menyatakan dalam diri Para Terdakwa telah ada suatupengetahuan sekaligus terdapat kehendak untuk menjual kembali pil Carnophenyang dibeli dan dimilikinya tersebut, dengan demikian sudah sepatutnya bagiMajelis untuk menyatakan unsur Dengan Sengaja, telah terpenuhi olehperbuatan Para Terdakwa; Putusan Perkara Pidana Nomor 359/Pid.S us/2016/PN Pli (Kesehatan) Halaman 14 dari 22Unsur Ke2 : Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/ AtauAlat Kesehatan Yang Tidak Meliki

Terdakwa sebagai subyek hukum dapat dijerat ataudipersalahkan telah melanggar ketentuan pasal 197 UndangUndang Nomor 36Tahun 2009 tentang Kesehatan, sehingga perbuatan Para Terdakwa yang memilikiserta menjual pil Carnophen yang merupakan jenis obat ilegal, telah dapatdikategorikan sebagai perbuatan mengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemiliki izin edar, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untukmenyatakan unsur Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Meliki

Memproduksi atau Mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alatkesehatan yang tidak meliki izin edar sebagaimana dimaksuddalam pasal 106 ayat (1);dan untuk dapat menyatakan Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidanasebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka Majelis akanmempertimbangkan tiaptiap unsur tersebut diatas, apakah perbuatan yangdilakukan oleh Terdakwa dapat memenuhi tiaptiap rumusan unsur delik dariPasal 197 Undangundang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan,tersebut;Unsur Ke1 : Dengan SengajaMenimbang

Dengan demikiancukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan dalam diri Terdakwa telahada suatu pengetahuan sekaligus terdapat kehendak untuk menjual pilCarnophen dengan tujuan dan harapan mendapatkan keuntungan, sehinggaunsur Dengan Sengaja, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;Unsur Ke2 : MemproduksiAtauMengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Meliki IzinEdarSebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 106 Ayat (1)Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidanganbahwa

telah melanggar ketentuan Pasal 197 UndangUndangNomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sehingga perobuatan Terdakwayang menjual pil Carnophen yang merupakan jenis obat ilegal, telah dapatdikategorikan sebagai perbuatan mengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemiliki izin edar;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, makadengan demikian beralasan dan sudah sepatutnya bagi Majelis untukmenyatakan unsur Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan FarmasiDan/ Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Meliki

Alat Kesehatan Yang Tidak Meliki Izin EdarSebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 106 Ayat (1)Menimbang, bahwa unsur kedua ini jelas menunjuk pada Pasal 106 ayat(1) UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009, yang berbunyi sediaan farmasidan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar,sehingga dapat disimpulkan bahwa yang dikehendaki unsur kedua ini adalahperbuatan berupa Memproduksi atau Mengedarkan pada sediaan farmasidan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, sehingga yang dijeratoleh

sehingga perbuatan Terdakwa yang menjual pilCarnophen dan Dextromerthophan yang merupakan jenis obat ilegal, telahdapat dikategorikan sebagai perbuatan mengedarkan sediaan farmasi yangtidak memiliki izin edar; Putusan Perkara Pidana Nomor 89/Pid.Sus/2017/PN Pli Halaman 16 dari 22Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, makadengan demikian beralasan dan sudah sepatutnya bagi Majelis untukmenyatakan unsur Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Meliki

Memproduksi atau Mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatanyang tidak meliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1);dan untuk dapat menyatakan Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidanasebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka Majelis akanmempertimbangkan tiaptiap unsur tersebut diatas, apakah perbuatan yangdilakukan oleh Terdakwa dapat memenuhi tiaptiap rumusan unsur delik dariPasal 197 Undangundang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, tersebut;Unsur Ke1 : Dengan

melanggarketentuan Pasal 197 UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan, sehingga perbuatan Terdakwa yang menjual pil Carnophen danDextromerthophan yang merupakan jenis obat ilegal, telah dapat dikategorikansebagai perbuatan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, makadengan demikian beralasan dan sudah sepatutnya bagi Majelis untukmenyatakan unsur Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Meliki

Memproduksi atau Mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alatkesehatan yang tidak meliki izin edar sebagaimana dimaksuddalam pasal 106 ayat (1);Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2017/PN Plidan untuk dapat menyatakan Terdakwa telah melakukan suatu tindakpidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka Majelis akanmempertimbangkan tiaptiap unsur tersebut diatas, apakah perbuatan yangdilakukan oleh Terdakwa dapat memenuhi tiaptiap rumusan unsur delikdari Pasal 197 Undangundang Nomor 36 Tahun

UndangUndangNomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sehingga perobuatan Terdakwayang menjual pil Carnophen yang merupakan jenis obat ilegal, telah dapatdikategorikan sebagai perbuatan mengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemiliki izin edar;Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2017/PN PiliMenimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut,maka dengan demikian beralasan dan sudah sepatutnya bagi Majelis untukmenyatakan unsur Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/ Atau AlatKesehatan Yang Tidak Meliki

Memproduksi atau Mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatanyang tidak meliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1);Ad. 1.

Persamaanantara teori kehendak dengan teori pengetahuan adalah bahwa dalam kesengajaanharus ada kehendak untuk berbuat;Menimbang, bahwa dari hal tersebut diatas dapatlah disimpulkan kesengajaanadalah merupakan suatu pengetahuan dan kehendak untuk berbuat sehingga yangdikehendaki unsur ini adalah pengetahuan serta kehendak apa yang ia lakukan yangdalam hal ini adalah memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alatkesehatan yang tidak meliki izin edar;Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap

Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alatkesehatan yang tidak meliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat(DiMenimbang, bahwa dari unsur kedua jelas terlihat unsur ini menunjuk Pasal106 ayat (1), dimana berdasarkan tersebut sediaan farmasi dan alat kesehatanhanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar,Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas dapatlah disimpulkanyang dikehendaki unsur ini adalah adanya suatu perbuatan berupa Memproduksiatau Mengedarkan

Memproduksi atau Mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alatkesehatan yang tidak meliki izin edar sebagaimana dimaksud dalampasal 106 ayat (1);dan untuk dapat menyatakan Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidanasebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka Majelis akanmempertimbangkan tiaptiap unsur tersebut diatas, apakah perbuatan yangdilakukan oleh Terdakwa dapat memenuhi tiaptiap rumusan unsur delik dariPasal 197 Undangundang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan,tersebut;Unsur Ke1 : Dengan SengajaMenimbang

ketentuan Pasal 197 UndangUndangNomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sehingga perbuatan Terdakwa yangmenjual pil Carnophen dan Dextromerthophan yang merupakan jenis obatilegal, telah dapat dikategorikan sebagai perbuatan mengedarkan sediaanfarmasi yang tidak memiliki izin edar;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, makadengan demikian beralasan dan sudah sepatutnya bagi Majelis untukmenyatakan unsur Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Meliki

Kota Tanjungbalai, selanjutnya disebutsebagai PEMOHON;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca permohonan pemohon;Setelah melihat buktibukti surat;Setelah mendengar keterangan saksisaksi;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannyatanggal 12 September 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Tanjung Balai pada tanggal 12 September 2019 dibawah Register Nomor173/Pdt.P/2019/PN Tjb, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:Bahwa Pemohon meliki

bin Asyari), menurut agama Islam di Kecamatan Paringin Selatan.Kabupaten Balangan, Kecamatan Paringin Selatan, Kebupaten Balangan, dantercatat di KUA Kecamatan Paringin Selatan, Kebupaten Balangan;Bahwa pada saat pernikahan tersebut, dicatat bukan nama Pemohon I,sebenarnya dikarenakan pada saat menikah nama Pemohon I (Hamidhan)kurang cocok dan perlu di tambah Abdul menurut tetuha masyarakat jadiyang tertulis di akta nikah adalah Abdul Hamidan;Bahwa Pemohon II pada saat pernikahan tersebut belum meliki

Bahwa awal 2008, Termohon telah menikah lagi dengan lakilaki lain dantelah meliki dua anak dengan suami barunya tersebut, dan sekarangTermohon tinggal dirumah orangtua Termohon sesuai dengan alamatTermohon diatas, sedangkan Pemohon tetap berada dirumah orangtuaPemohon sesuai dengan alamat Pemohon diatas;.