.;MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA.;

., warga negara Indonesia, pekerjaan Mantan PegawaiNegeri Sipil Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada KantorOtoritas Pelabuhan Utama Makassar, bertempat tinggal di JalanKompleks Perumahan Angerek TR.02 No.01, Kelurahan Tombolo,Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, dalamSengketa ini memberi kuasa kepada Ahmad, S.H., Akbar Aries,S.H. dan Bahktiar D.

No.141/B/2013/PT.TUN.JKTMENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan diJalan Medan Merdeka Barat No.08, Jakarta Pusat, dalam Sengketaini memberi kuasa kepada :11011Nasyiruddin,S.H.,M.S1.; 2222 one nnn nnn n eeeUmar Aris, S.H.,M.M.,M.H. ;Tugino,S.S08.,M.S1. j 272222 o noone nnn eeeDr. Kamran R. Lossen,S.H.,M.H. ;Adi Karsyaf, S.H.,M.H.;Aznal, S.H.,M.H. ;Marsudin Sinaga,SH. jn nnn nena nnn nnn nn nn nnn nnn nnn nn neeDrs.

., Agustinus Firlianto,S.H. 5 222 o nono nee12 Iko Wiwiko,S.H. j 222 enna nnn nn nn nnn nnn nnn nnn nnn nee nee13 Ayatullah,NS: Oemasingmasing warga negara Indonesia, pekerjaan Pejabat dan Stafpada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, berkedudukandi Jalan Medan Merdeka Barat No.08, Jakarta Pusat, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor SU 10 Tahun 2013, tertanggal 22Januari 2013, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT /TERBANDING ;Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca

Pemohon:
DINAS PERHUBUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

;MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

., warga negara Indonesia, pekerjaan MantanPegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada Kantor OtoritasPelabuhan Utama Makassar, bertempat tinggal di Jalan KompleksPerumahan Anggrek TR.02 No.01, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Sombaopu,Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, dalam Sengketa ini memberi kuasakepada Ahmad, S.H., Akbar Aries, S.H. dan Bahktiar D. La Mallolongeng, S.H.

,masingmasing warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat / Konsultan Hukumpada Law Firm AA & Partners, beralamat di Jalan Tipar (RGTC Blok AkasiaNo.17), Cakung, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus,tertanggal 15 Desember 2012, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;MELAWANMENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan diJalan Medan Merdeka Barat No.08, Jakarta Pusat, dalam Sengketa inimemberi kuasa kepada Nasyiruddin, S.H., M.Si., Umar Aris, S.H., M.M., M.H.,Tugino,S.Sos.

DJUANDA, M.Pd., Pekerjaan PegawaiNegeri Sipil pada Kantor Kementerian Perhubungan Republik Indonesia denganJabatan Kabid. Lala.

(Pasal 9 huruf a) ; Karena Penggugat tidak menduduki suatu Jabatan tertentu, makabukanlah Pejabat yang mempunyai kewenangan untuk menyalahgunakan saranadan kesempatan yang ada padanya, melainkan hanya seorangPegawai Negeri Sipil Kementerian Perhubungan Republik Indonesia sebagai Staf,sementara dalam UndangUndang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun1974 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik IndonesiaNomor 43 Tahun 1999 diatur bahwa disyaratkan dan menegaskanPegawai Negeri Sipil yang Diberhentikan

Kantor Dinas Perhubungan Prov.Kalimantan Utara vs Saparuddin

PENETAPANNomor 21/Pdt.PKons/2021 /PN TjsDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Tanjung Selor yang memerksa dan memutus perkaraperdata pada tingkat pertama, telan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara Permohonan Konsinyasi antara:DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA dalam hal ini berindakdiwakil oleh Ir. TAUPAN, M.M Yang merupakan KEPALA DINASPERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA yangberkedudukan di JI.

Bahwa berdasarkan surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan ProvinsiKalimantan Utara Nomor: 550/002/SK/DISHUBSET/V2021 TentangPengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Dinas PerhubunganProvinsi Kalimantan UtaraIl.

PermohonanPenitipan Ganti Kerugian Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun2016 tentang Tata cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian kePengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk KepentinganUmum.Adapun Kendala yang kami maksudkan adalah:Bahwa pengajuan penitipan gant kerugian/konsinyasi kepada Pihak PengadilanNegeri Tanjung Selor berdasarkan Hasil Pelaksanaan Musyawarah oleh TimPelaksana Pengadaan Tanah Pelabuhan Pesawan Tanggal 20 Oktober 2020 DiKantor Dinas Perhubungan

GRESIK SAMUDRA VS MENTERI PERHUBUNGAN RI;

Studi lingkungan sesuai dengan peraturan perudangundangan yangberlaku (AMDAL atau UKL/UPL;dan pemberlakuan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia,Nomor : PM 45 Tahun 2015, Tanggal 18 Februari 2015 tentang PersyaratanHalaman 4 dari 14 halaman.

(Peraturan Termohon);Bahwa selain daripada itu, Peraturan Menteri Perhubungan RepublikIndonesia, Nomor PM 45 Tahun 2015, tanggal 18 Februari 2015 tentangPersyaratan Kepemilikan Modal Badan Usaha di Bidang Transportasi,Halaman 5 dari 14 halaman.

Izin di bidang perkeretaapian;Bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan demikian telah terbukti sah,Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indnesia, Nomor : PM 45 Tahun2015, Tanggal 18 Februari 2015 tentang Persyaratan Kepemilikan ModalBadan Usaha di Bidang Transportasi, secara keseluruhan nyatanyatabertentangan dengan Undang Undang dan Peraturan Perundangundangantingkat lebih tinggi;Bahwa setidaktidaknya, Peraturan Menteri Perhubungan RepublikIndonesia, Nomor : PM 45 Tahun 2015, Tanggal 18 Februari

Putusan Nomor 64/P/HUM/20152Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon Keberatan untukseluruhnya;Menyatakan bahwa Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia,Nomor PM 45 Tahun 2015, Tanggal 18 Februari 2015 tentang PersyaratanKepemilikan Modal Badan Usaha di Bidang Transportasibertentangandengan Undangundang dan Peraturan Perundangundangan tingkat lebihtinggi;Menyatakan bahwa Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia,Nomor PM 45 Tahun 2015, Tanggal 18 Februari 2015 tentang PersyaratanKepemilikan

Fotokopi Surat Kementerian Perhubungan, Direktorat Perhubungan Laut,tanggal 11 Maret 2015, Nomor : PP.00/7/20/bp15, perihal : KekuranganPersyaratan Perizinan BUP Terkait Kepmilikan Modal (Bukti P5);6. Fotokopi Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 45 Tahun 2015,tanggal 18 Februari 2015 tentang Persyaratan Kepemilikan Modal Usaha diBidang Transportasi (Bukti P6);7. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan(bukti P7);8.

ASOSIASI PENGUSAHA TRUK INDONESIA (INDONESIANTRUCKING ASSOCIATION) vs DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

.;MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA.;

Samali No. 31 B Pancoran, Pasar Minggu,Jakarta Selatan 12740, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor : 29/SKSHP/I/2016, tanggal 29 Juni 2016,selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT /PEMBANDING ; MELAWANMENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan diJalan Medan Merdeka Barat No. 08, Jakarta Pusat ; Hal 1 dari 7 hal. Put. No. 275/B /2016/ PT.TUN.JKTDalam sengketa ini memberikan kuasa kepada : 1. SRILESTARIRAHAYU, S.H., L.L.M) 3 22. YUDI INDRIYANTO, S.H., M.H 5 222nsreeneeooe3. Drs.

UNTUNG, DKK VS MENTERI PERHUBUNGAN RI;

., DESS, jabatan Kepala Biro Hukum,Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan;2. HINDRO SURAHMAT, jabatan Sekretaris DirektoratJenderal Perhubungan Darat;3. Ir. CUCU MULYANA, DESS, jabatan Direktur Angkutan danMultimoda, Ditjen Perhubungan Darat, Kemenhub;4. YUDI INDRIYANTO, S.H., M.H., jabatan Kepala BagianPerjanjian dan Advokasi Hukum, Sekretariat JenderalKementerian Perhubungan;5. NASUTION BIN AS, S.H., M.H., jabatan Kepala BagianHukum dan Humas, Seditjen Perhubungan Darat;6.

., M.Sc,jabatan Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum, Biro HukumSekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan;7. AZNAL, S.H., M.H., jabatan Kepala Sub Bagian AdvokasiHukum dan Kerjasama, Setditjen Perhubungan Darat;8. AGUSTINUS FIRLIANTO, S.H., jabatan Staf Biro Hukum,Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan;9.

., jabatan Staf bagian Hukum danHumas Setditjen Perhubungan Darat;Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pegawai Negeri Sipilyang berkantor di Kementerian Perhubungan = yangHalaman 2 dari 96 halaman.

Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2017, Menteri Perhubungan RI telahmengeluarkan Objek Permohonan, yang mana Objek Permohonantersebut merupakan pelaksanaan atas Putusan Mahkamah Agung RINo.37/P/HUM/2017 dalam Perkara Permohonan Hak Uji Materiil atasPeraturan Menteri Perhubungan No.26 Tahun 2017 tentangPenyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor UmumTidak Dalam Trayek yang menyatakan beberapa pasalnya tidak lagimemiliki kekuatan mengikat secara hukum (selanjutnya disebut PutusanNo.37/2017

51 ayat (3), dan Pasal 66 ayat(4) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia NomorPM.26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orangdengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek;Halaman 6 dari 96 halaman.

Kantor Dinas Perhubungan Prov.Kalimantan Utara vs Mardianus

PENETAPANNomor 17/PdtPKons/2021/PN TjsDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan memutus perkara perdatapada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara PermohonanKonsinyasi antara:DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA dalam hal ini bertindak diwakiloleh Ir. TAUPAN, MM Yang merupakan KEPALA DINAS PERHUBUNGANPROVINSI KALIMANTAN UTARA yang berkedudukan di JI.

Bahwa berdasarkan surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi KalimantanUtara Nomor: 550/002/SK/DISHUBSET//2021 Tentang Pengangkatan Pejabat PembuatKomitmen di Lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan UtaraIl.

Terbanding/Tergugat : Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan

Heru Prasetyo, S.H;Menteri Perhubungan Republik Indonesia

sekarang tidak terdapat Surat MKeputusanMenteri Perhubungan yang isinyaHalaman 5 dari 76 halaman.

Perhubungan Laut terdapatberbagai jabatan dengan tugas pokok dan fungsinyamasing masing ; 6.3.

dan tidak sah Keputusan Menteri Perhubungan aHalaman 23 dari 76 halaman.

Bukti T 2 : Keputusan Menteri Perhubungan NomorHalaman 47 dari 76 halaman.

Putusan Nomor 175/G/2008/PTUNJKTSekretariat Jenderal Departemen Perhubungan danmengangkat Sdr. UMAR ARIS, SH., MM., MH., sebagaiKepala Biro Hukum = dan Kerjasama Luar Negeri,Sekretariat Jenderal Departemen Perhubungan ;Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanMenteri Perhubungan Republik Indonesia No.

BELKI SAMPE ANGIN;MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

., Kepala Biro Hukum danKSLN, Kementerian Perhubungan;Halaman dari 44 halaman Putusan Nomor 235/G/2015/PTUNJKT.10.Yudi Indriyanto, S.H., M.H., Kepala Bagian Perjanjian danPertimbangan Hukum, Kementerian Perhubungan;Drs.

., Kepala Bagian Umum danKepegawaian, Ditjen Perhubungan Udara, KementeranPerhubungan;Samuel SK Munda, S.H., Kepala Sub Bagian BantuanHukum, Kementerian Perhubungan;Anis Iwan Setiono, S.H., Kasubbag Disiplin danPemberhentian Pegawai, Bagian Mutasi, Kesejahteraan danDisiplin Pegawai, Kementerian Perhubungan;Drs. Budianto, M.Si., Kasubbag Evaluasi danPengembangan SDM, Ditjen Perhubungan Udara,Kementerian Perhubungan;A.S.

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah SuratKeputusan Menteri Perhubungan RI Nomor : SK 1544 TAHUN 2015,Tentang PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAIPEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS NAMA SAUDARA BELKI SAMPE ANGINNIP. 197911192008121003 tanggal 26 mei 2015, yang diterbitkan olehMenteri Perhubungan RI.Il.

pegawai pada bandar Udara Kelas MopahMerauke Direktorat Jenderal Perhubungan Udara KementerianPerhubungan.

Seharusnya, Tergugat, in casu Menteri Perhubungan c.q.Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan,sebelum menyetujui penerbitan Pemberhentian atas diri Penggugatterlebih dahulu memeriksa Penggugat tentang permasalahan yang terjadisesungguhnya namun hal tersebut sama sekali tidak dilaksanakan sesuaidengan aturan hukum yang berlaku:18.1.

kantor Dinas Perhubungan Prov.Kalimantan Utara vs Nengsih

PENETAPANNomor 15/Pdt.PKons/2021/PN TjsDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan memutus perkaraperdata pada tingkat pertama, telan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara Permohonan Konsinyasi antara:DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA dalam hal ini beriindakdiwakil oleh Ir. TAUPAN, M.M Yang merupakan KEPALA DINASPERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA yangberkedudukan di JI.

Bahwa berdasarkan surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan ProvinsiKalimantan Utara Nomor: 550/002/SK/DISHUBSET/V2021 TentangPengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Dinas PerhubunganProvinsi Kalimantan UtaraIl.

PermohonanPenitipan Ganti Kerugian Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun2016 tentang Tata cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian kePengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk KepentinganUmum.Adapun Kendala yang kami maksudkan adalah:Bahwa pengajuan penitipan gant kerugian/konsinyasi kepada Pihak PengadilanNegeri Tanjung Selor berdasarkan Hasil Pelaksanaan Musyawarah oleh TimPelaksana Pengadaan Tanah Pelabuhan Pesawan Tanggal 20 Oktober 2020 DiKantor Dinas Perhubungan

JUSMIN HUSAINI, dkk >< KEMENTERIAN PERHUBUNGAN UDARA REPUBLIK INDONESIA, C/q DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA C/q KEPALA DINAS PERHUBUNGAN UDARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DI SAMARINDA, C/q DIREKTORAT PERHUBUNGAN UDARA BANDAR UDARA KLAS I KHUSUS JUWATA TARAKAN,

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN UDARA REPUBLIKINDONESIA, C/q DIREKTORAT JENDERALPERHUBUNGAN UDARA C/q KEPALA DINASPERHUBUNGAN UDARA PROVINSI KALIMANTANTIMUR DI SAMARINDA, Clq DIREKTORATPERHUBUNGAN UDARA BANDAR UDARA KLAS KHUSUS JUWATA TARAKAN, berkedudukan di JalanMulawarman Nomor 1, Kecamatan Tarakan Barat, KotaTarakan;MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, C/qGUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DISAMARINDA, C/q PEMERINTAH KOTA TARAKAN,Hal. 1 dari 42 Hal. Put.

Bahwa kemudian berdasarkan informasi yang Para Penggugat perolehdariDirektorat Jenderal Perhubungan Udara di Jakarta ketika Para Penggugatmengajukan usulan ganti rugi lahan Para Penggugat yang telah diambil aliholeh Pihak Tergugat , dan pada saat itu kami didampingi oleh Kepala BandaraKlas khusus Juwata Tarakan (Bapak Husni Djau), Pihak DirektoratPerhubungan Udara (Tergugat I!)

Tarakan) telah melaksanakan pengantian tanam tumbuhkepada masyarakat sekitar Bandara Udara Klas Juwata Tarakan, denganhanya didasarkan Kartu Tanda Penduduk semata (KTP) bukan atas dasar alashak masyarakat dengan pembayaran sebesar Rp1.000.000,00/ KTP denganjumlah orang kurang lebih 103 (seratus tiga) orang saja, yang apabila dilakukanpembayaran berarti hanya sekitar Rp103.000.000,00 (seratus tiga juta rupiah)yang dikeluarkan oleh Tergugat sedangkan menurut informasi dari PihakDirektorat Jenderal Perhubungan

dengan pengajuan gugatan yang diajukan Penggugat yaitutahun 2011 sudah melewati 5 (lima) tahun atau sudah 17 (tujuh belas) tahun.Untuk itu, kami berpendapat gugatan yang diajukan Penggugat tidak dapatditerima karena telah daluwarsa pengajuannya;Eksepsi Tergugat II:Perihal Kompetensi Pengadilan/Kewenangan Mengadili;1.Bahwa pemegang hak atas tanah dalam perkara a quo berdasar sertipikatNomor: 174 dan 175 tanggal 5 121994 yang dibuat dan dikeluarkan olehBadan Pertanahan Nasional adalah Departemen Perhubungan

Bahwa pemegang hak atas tanah dalam perkara a quo berdasar sertipikatNomor: 174 dan 175 tanggal 5121994 yang dibuat dan dikeluarkan olehBadan Pertanahan Nasional adalah Departemen Perhubungan RI. yangpenguasaannya diserahkan kepada Bandar Udara Klas Khusus JuwataTarakan.

Kepala Dinas Perhubungan Prov.Kalimantan Utara dan Joni

PENETAPANNomor 8/PdtPKons/2021/PN TjsDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan memutus perkara perdatapada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara PermohonanKonsinyasi antara:DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA dalam hal ini bertindak diwakiloleh Ir. TAUPAN, MIM Yang merupakan KEPALA DINAS PERHUBUNGANPROVINSI KALIMANTAN UTARA yang berkedudukan di JI.

Bahwa berdasarkan surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi KalimantanUtara Nomor: 550/002/SK/DISHUBSET//2021 Tentang Pengangkatan PejabatPembuat Komitmen di Lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan UtaraIl.

TASIK GEMILANG GT. 776 No. 1070/Dda, Nama P emilik Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Tanda pendaftaran : 2006 DDa No. 1955/L yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan (dahulu : Departemen Perhubungan) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kantor Administrasi Pelabuhan Palembang, sampai saat ini belum diketemukan ;

TASIK GEMILANG GT. 776 No. 1070/Dda, Nama pemilik Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Tanda pendaftaran : 2006 DDa No. 1955/L yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan (dahulu : Departemen Perhubungan) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kantor Administrasi Pelabuhan Palembang ;

Pemohon:
DINAS PERHUBUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

Kepala Dinas Perhubungan Prov.Kalimantan Utara vc Ronal Dore

PENETAPANNomor 10/Pdt.PKons/2021/PN TjsDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan memutus perkaraperdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara Permohonan Konsinyasi antara:DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA dalam hal ini bertindakdiwakil oleh Ir. TAUPAN, M.M Yang merupakan KEPALA DINASPERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA yangberkedudukan di Jl.

Bahwa berdasarkan surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan ProvinsiKalimantan Utara Nomor: 550/002/SK/DISHUBSET//2021 Tentang PengangkatanPejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Dinas Perhubungan ProvinsiKalimantan Utarall.

HENDRIK DONDOKAMBEY, DK VS PEMERINTAH R.I. cq MENTERI PERHUBUNGAN R.I. cqKEPALA KANTOR WILAYAH PERHUBUNGAN SULAWESIUTARA, DKK

., dan kawankawan, Para Advokat,beralamat di Jalan Bone Utama Nomor Banyuanyar,Banjarsari, Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 7 Januari 2015;Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para PemohonKasasi/Penggugat XVII dan XIV/Para Pembanding;1.Lawan:PEMERINTAH R.I. cq MENTERI PERHUBUNGAN R.I. cqKEPALA KANTOR WILAYAH PERHUBUNGAN SULAWESIUTARA, berkedudukan di Jalan Laksamana R.E.

MartadinataNomor 35, Manado;PEMERINTAH R.I. cq MENTERI PERHUBUNGAN R.I. diJakarta, cq PT (PERSERO) ANGKASA PURA I PUSAT diJakarta, cq PT (PERSERO) ANGKASA PURA CABANGBANDARA SAM RATULANGI MANADO, berkedudukan diDesa Lapangan, Kecamatan Mapanget, Kotamadya Manado;PEMERINTAH R.Il. cq MENTERI NEGARA AGRARIAR.I.

MAKMUR RAHIM, SH;MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Bukti P16 : Petikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian NegaraNomor: 0004/KV/13011/KEP/2008 tertanggal 06 Oktober 2008 (Fotokopidari fotokopi) ;17.Bukti P17 : Petikan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: 486Tahun 2001 tentang Kenaikan Pangkat tertanggal 21 September 2001(Fotokopi sesuai dengan aslinya);18.Bukti P18 : Petikan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor:KP.12/98/805 tentang Kenaikan Pangkat Pegawi Negeri Sipil tertanggal 7April 2005 (Fotokopi sesuai denganASIINY a) ; nnn nnn nnn nn en mene

Bukti P19 : Petikan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: SK.18 Tahun 2007 tertanggal 1 Februari 2007 (Fotokopi sesuai denganFS20.

Bukti P20 : Salinan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor:UK.19/183/20/DJPL09 tertanggal 24 April 2009 (Fotokopi sesuai denganIS NITY pm nnn nnn nnn21.Bukti P21 : Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PegawaiNegeri Sipil Departemen Perhubungan di Direktorat Perhubungan LautBulan Januari 2001 s/d Desember 2009 (Fotokopi sesuai denganBIG IN al) jeer ese ee rereeee nee remeemeneenne22.

Bukti T2 : Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KP.33 Tahun2005 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pengelola Anggaran Tahun2004 dan Penunjukan/Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran,Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, dan Pelaksana Kegiatandi Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Untuk TahunAnggaran 2005 (Fotokopi dari fotokopi) 53.

LautKementerian Perhubungan Republik Indonesia yang diangkat menjadi calon PNStahun 1981 dengan jabatan terakhir Staf Kantor Syahbandar Utama Makassardengan Pangkat / Golongan ; Penata Tk.

KANTOR DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMATAN UTARA VS KURSIAH

PENETAPANNomor 1/PdtPKons/2021/PN TjsDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan memutus perkara perdatapada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara PermohonanKonsinyasi antara:DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA dalam hal ini bertindak diwakiloleh Ir. TAUPAN, MM Yang merupakan KEPALA DINAS PERHUBUNGANPROVINSI KALIMANTAN UTARA yang berkedudukan di JI.

Bahwa berdasarkan surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi KalimantanUtara Nomor: 550/002/SK/DISHUBSET//2021 Tentang Pengangkatan PejabatPembuat Komitmen di Lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan UtaraIl.