Bahwa berdasarkan pada ketentuan:a.Pasal 48 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaan Informasi Publik;Pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentangPelaksanaan UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaan Informasi Publik;Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2011tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik diPengadilan;Halaman 2 dari 16 halaman. Putusan Nomor 505 K/TUN/2016d.

Dalam permohonannya,Termohon Keberatan menyatakan bahwa tujuan meminta informasikepada Pemerintah Kota Surabaya adalah untuk pengawasanterhadap pelaksana program Pemerintah dan Peran Serta dalampenyelenggaraan Negara;Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) UndangUndang Nomor 14Tahun 2008 diatur bahwa harus ada alasan atas permintaaninformasi publik oleh Termohon Keberatan.

Bahwa alasan untukmeminta informasi publik harus jelas untuk tujuan apa serta informasipublik tersebut dipergunakan untuk apa. Bahwa TermohonKeberatan dalam permohonannya menyebutkan alasan permintaaninformasi bersifat abstrak dan umum.

Termohon Keberatan tidakspesifik menyampaikan alasan dimintanya informasi publik tersebut.Bahwa apabila alasan permohonan informasi yang diajukanTermohon Keberatan tidak jelas maka potensial menimbulkanpenyalahgunaan informasi dan data oleh Termohon dan hal inibertentangan dengan tujuan pembentukan UndangUndang Nomor14 Tahun 2008.

Bahwa alasan untuk memintainformasi publik harus jelas untuk tujuan apa serta informasi publiktersebut dipergunakan untuk apa. Bahwa Termohon Kasasi dalampermohonannya menyebutkan alasan permintaan informasi bersifatHalaman 12 dari 16 halaman. Putusan Nomor 505 K/TUN/2016abstrak dan umum. Termohon Kasasi tidak spesifik menyampaikanalasan dimintanya informasi publik tersebut.

Putusan Nomor 289 K/TUN/KI/2019Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima padatanggal 4 April 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPutusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:1 Menerima Permohonan Kasasi Dari Pemohon Kasasi;2 Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi UntukSeluruhnya;3 Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor6/G/KI/2019/PTUN.SRG Tanggal 26 Maret 2019;4 Menguatkan Putusan Komisi Informasi Publik Provinsi Banten Nomor081/X/K1 Banten

Putusan Nomor 289 K/TUN/KI/2019Bahwa, karena informasi yang dimohonkan berupa HasilPemeriksaan Inspektorat terhadap Dokumen Pengawasan atas PenggunaanAnggaran atau realisasi keuangan, pengendalian dan pengelolaan TPACipeucang pada UPT Cipeucang Dinas Lingkungan Hidup Kota TangerangSelatan Tahun 2017, dan Laporan hasil pemeriksaan/Pengawasan olehInspektorat Kabupaten/Kota dalam kedudukannya sebagai AparatPengawas Internal Pemerintah (APIP) adalah dokumen berupa suratsuratintra badan publik yang harus

bermuatanasusila ( Partner Sex Pasutri, 3Some/Ganbang) sebanyak 11 (sebelas) fotoyaitu diantaranya :Foto kemaluan lakilaki sebanyak 3 (tiga) foto yaitu foto kemaluan mlikterdakwa sendiriFoto asusila sebanyak 8 (delapan) foto yaitu foto asusila yang terdakwadapatkan dari akun twiter milik orang lain.Yang mana postingan tersebut telah banyak di pajang di akun twitter @pijatseksual bengkulumilik terdakwaPARSINGGIH Als BOY Als SINGGIH Als@pijat seksual bengkulu Anak dari SUPARJOdan dapat diakses dan dilihatoleh publik

membuat dapat diaksesnya adalah semua perbuatan lain selainmendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yangmenyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapatdiketahui pihak lain atau publik (Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentangITE). Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan tautan (link) ataupunmemberikan Kode Akses (password).Yang dimaksud "memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Setelah komunikasiterjadi dan ada kesepakatan antara terdakwa dan pengguna jasa barulahbertemu di tempat yang telah ditentukan.Bahwa benar Twitter @BengkuluPijat ( Pijat Seksual Bengkulu ) besertapostingan yang terdakwa miliki tersebut dapat diakses publik ataupunpengguna Twitter lainnya ( Tidak Privat )Bahwa benar ada akun lainnya selain Twitter @ BengkuluPijat ( PijatSeksual Bengkulu ) yang terdakwa kelola sehubungan dengan jasa PijatSeksual ataupun aktifitas sex lainnya yaitu :Facebook :User :

Bahwa benar dalam memposting atau memperlihatkan kepada publik ( parapengguna akun twitter ) terdakwa tidak ada meminta ijin terlebin dahuluuntuk memperlihatkan fotofoto alat kemaluan dan hubungan intim /hubungan badan (Partner Sex Pasutri, 3Some/Ganbang) sebanyak 11 (Sebelas ) foto, tersebut dan terdakwa juga tahu bahwa perbuatan tersebutbertentangan dengan hukum.

terdakwa tawarkan tersebut dankeuntungan tersebut bermacam macam atau berpariasi besarannyatergantung jumlah uang yang diterima oleh terdakwa dari orang yangmemesan tersebut;Bahwa konten yang di upload oleh terdakwa yaitu foto yangmemperlihatkan kemaluan serta hubungan badan dan berisikan adeganhubungan layaknya suami istri atau konten bermuatan asusila yang manapostingan tersebut telah banyak di pajang di akun twitter @pijat seksualbengkulu;Bahwa benar dalam memposting atau memperlihatkan kepada publik

Bahwa Penggugat mengajukanpermohonan penyelesaian segketa Informasi Publik dengan objek yangsama Kepada Komisi Informasi Publik Provinsi DKI Jakarta denganPutusan yang berbeda.

DKI Jakarta,adapun isi surat permohonan informasi publik yang kami ajukan terhadapkomisi informasi publik, adapun agenda sidang ajudikasi pada KomisiInformasi Publik Prov. DKI Jakarta antara lain sebagai berikut :6.1.

Ketua Majelis Komisioner lebih fokus pada legalStanding Pemohon dalam persidangan ;Bahwa UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KeterbukaanInformasi Publik Pasal 2 ayat (3) Setiap informasi Publik harus dapatdiperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu,biaya ringan, dan cara sederhana Pasal 3 huruf c. meningkatkan peranaktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaanBadan Publik yang baik Pasal 3 huruf d. mewujudkan penyelenggaraNegara yang baik, yaitu

Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikeloladikirim, dan atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan denganpenyelenggara dan penyelenggaraan Negara dan/atau penyelenggara danpenyelenggaraan Badan publik lainnya yang sesuai dengan UndangUndang tentang Keterbukaan informasi Publik serta informasi lain yangberkaitan dengan kepentingan publik ;Bahwa atas pertimbangan majelis komisi informasi publik Provinsi DKIJakarta, PEMOHON KEBERATAN dimana Majelis Komisioner telah salahmenerapkan

Menyatakan permohonan informasi publik yang diajukan oleh Penggugatterhadap Tergugat selaku Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakartasesual dengan UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 adalah merupakanInformasi Publik ;3. Memerintahkan Tergugat untuk memberikan informasi publik sebagimanasurat permohonan informasi publik yang telah diajukan oleh Penggugat ;4.

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan keberatan dari Pemohon keberatan untuk sebagian;
2. Menolak permohonan Permohonan Keberatan selain dan selebihnya;

MENGADILI SENDIRI:

1. Memerintahkan Permohon Keberatan dahulu Termohon Informasi Publik untuk memberikan informasi publik tentang struktur skala dan upah pada PT Bank Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara kepada Termohon Keberatan dahulu

Pemohon Informasi Publik;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan;
2. Membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Riau Nomor: Reg.018/PSI/KIP-R/VI/2023 tanggal 1 November 2023,

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Komisi Informasi Provinsi Riau tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;
2. Menyatakan Pemohon Keberatan adalah Badan Publik Tingkat Pusat;
3. Menghukum Termohon Keberatan

Suhairi;

- Foto Copy surat Nomor : 065/97/434.104/2013 tanggal 20 Pebruari 2013 perihal pembentukan PPID pembantu dan penyusunan daftar informasi publik serta klasifikasi

informasi yang sudah di paraf;

- Foto copy surat Nomor: 440/680/434.102/2013 tanggal 17 Mei 2013 perihal evaluasi pembentukan PPID pembantu penyusunan informasi publik yang sudah di paraf; dan

- Foto Copy surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Sampang Nomor: 188/1245/KEP/X/2013 tanggal 21 Oktober

Amar Putusan pada paragraf 5.2 poin 1 dan 2 merupakan informasi yangdikecualikan menjadi Informasi publik yang bersifat terouka;2.

Selain ituJudex Facti nyatanyata tidak mempertimbangkan faktafakta dan buktibuktiyuridis secara keseluruhan, sehingga putusan yang diberikan tidakmencerminkan irahirah DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANG MAHA ESA;Bahwa yang baik Majelis Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riaumaupun Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang sebagaiJudex Facti hanya mempedomani Pasal 17 huruf h angka 3 UndangUndangNomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berbunyi:Informasi Publik

yang apabiladibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkaprahasia pribadi, yaitu: kondisi keuangan, aset pendapatan, dan rekeningHalaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 495 K/TUN/KI/2017bank seseorang.

Bahwa permohonan informasi yang Pemohon Kasasi mintakan kepadaTermohon adalah dalam rangka menjaga semangat UndangUndang Nomor14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yaknimengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara danbadan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentinganpublik sebagaimana termaktub dalam konsideran huruf c;14.

Publik, UndangUndang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan telahmenghambat program pemerintah dalam melakukan reformasi birokrasi, yangmana salah satu program prioritas adalah transparansi dan pelayanan publiksebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 20102025;Bahwa dengan demikian telah terbukti, bahwa Majelis Hakim PengadilanTata Usaha Negara Tanjungpinang telah melakukan kekeliruan dalammemeriksa fakta dan menerapkan

, mengatur:(1) Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan tata usaha negaraapabila yang digugat adalah Badan Publik Negara;(2) Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan negeri apabila yangdigugat adalah Badan Publik selain Badan Publik negara sebagaimanadimaksud pada ayat (1).Halaman 12 dari 24 halamanPutusan Nomor: 29/G/KI/2021/PTUN.SMGSelanjutnya penjelasan dari ketentuan Pasal 47 ayat (1), menjelaskan: Gugatanterhadap Badan Publik Negara yang terkait dengan kebijakan Pejabat TataUsaha

Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukanoleh Badan Publik selain Badan Publik Negara dan/atau PemohonInformasi yang meminta informasi kepada Badan Publik selain BadanPublik Negara.b.

, mengatur: UndangUndang ini bertujuan untuk:a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatankebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilankeputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakanpublik;Halaman 18 dari 24 halamanPutusan Nomor: 29/G/KI/2021/PTUN.SMGc. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publikdan pengelolaan Badan Publik yang baik;d. mewujudkan

Pasal 5 UndangUndang Nomor 14Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, mengatur:(1) Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan.(2) Pengguna Informasi Publik wajib mencantumkan sumber dari mana iamemperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingansendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuanketentuan tersebut di atas,Majelis

;Menimbang, bahwa atas dalil Keberatan tersebut, perlu memperhatikanBagian Kesatu Hak Pemohon Informasi Publik Pasal 4 ayat (3) UndangUndangNomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, mengatur: SetiapPemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publikdisertai alasan permintaan tersebut.

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Keberatan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar/Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi;
2. Menyatakan batal Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 068/XII/KI-Kalsel-PS-A/2021, tanggal 2 Desember 2021;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar/Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi untuk menolak memberikan seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon informasi Publik

Menolak memberikan seluruh informasi yang diminta oleh PemohonInformasi Publik/Termohon Keberatan ;4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada TermohonKeberatan ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan/keberatan tersebut,Tergugat/Termohon mengajukan eksepsi sebagai berikut;1. Eksepsi mengenai kompetensi absolut;2. Eksepsi mengenai permohonan keberatan error in persona;3.

Putusan Nomor 205 K/TUN/KI/2018 Menerima Permohonan Kasasi dari PEMOHON KASASI / PEMOHONKEBERATAN ; Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal12 Desember 2017 Nomor 05/KI/2017/PTUN.SBY.Selanjutnya berkenan mengadili sendiri dengan amar sebagai berikut :Dalam Eksepsi: Menyatakan Eksepsi Termohon Kasasi/Termohon Keberatan tidakditerima ;Dalam Pokok Perkara: Menerima keberatan Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan/TermohonInformasi Publik : Menyatakan batal putusan Majelis Komisi Informasi

Provinsi Jawa Timurtanggal 24 Agustus 2017 Nomor: 62/VIII/KIProv.JatimPSA/ 2017 ; Menolak memberikan seluruh informasi yang diminta oleh TermohonKasasi/ Termohon Keberatan/Pemohon Informasi Publik ; Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada TermohonKasasi/ Termohon Keberatan/Pemohon Informasi Publik ;Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, TermohonKasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 25 Januari2018 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari

alasan pengambilansuatu keputusan publik;b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilankebijakan publik;C. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilankebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yangtransparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapatdipertanggungjawabkan;@. mengetahul alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajathidup orang banyak;f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskankehidupan

yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi faktaotentik yang bersifat pribadi dan informasi publik yang apabila dibukadan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkaprahasia pribadi.

Sehingga antara permohonan informasi publik yang diajukan Pemohonkurang memiliki sinkronisasi dengan tujuan permohonan.

Namun demikian tidakmenghalangi bagi Pemohon untuk mendapatkan informasi yang dimohonkansebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) huruf a UndangUndang Nomor 14Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 UndangUndangNomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang berbunyi:(1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik;Halaman 25 dari 28 halaman, Putusan Nomor 16/G/KI/2021/PTUN Sby(2) Setiap Orang berhak:a.

Melihat dan mengetahui Informasi Publik;b. Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untukmemperoleh Informasi Publik;c. Mendapatkan salilnan Informasi Publik melalui permohonan sesuaidengan UndangUndang ini; dan/ataud.

Pasal 2 ayat (1)Setiap Informasi Publik bersifat terouka dan dapat diaksesoleh setiap Pengguna Informasi Publik. (2) Informasi Publikyang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. (3) SetiapInformasi Publik harus dapat diperoleh setiap PemohonInformasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan,dan cara sederhana. (4) Informasi Publik yang dikecualikanbersifat rahasia sesuai dengan UndangUndang, kepatutan,dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentangkonsekuensi yang timbul apabila

suatu informasi diberikankepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengansaksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindung!

menyebutkan : ayat (1) : Pengajuan gugatandilakukan melalui pengadilan tata usaha negara apabila yang digugatadalah Badan Publik Negara; ayat (2) : Pengajuan gugatan dilakukanmelalui pengadilan negeri apabila yang digugat adalah Badan Publikselain Badan Publik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).Selanjutnya penjelasan dari ketentuan Pasal 47 ayat (1) menyebutkan :Halaman 27 Putusan Nomor : 9/G/KI/2020/PTUN.SMDGugatan terhadap Badan Publik Negara yang terkait dengan kebijakanpejabat tata usaha

BadanPublik Negara atau Badan Publik selain Badan Publik Negara;Menimbang, bahwa dengan mencermati Putusan Komisi InformasiProvinsi Kalimantan Timur Nomor: 025/REGPSI/KIKALTIM/VIII/2019tanggal 13 Februari 2020 beserta berkas perkaranya, ditemukan faktaHalaman 28 Putusan Nomor : 9/G/KI/2020/PTUN.SMDhukum bahwa Pemohon informasi adalah Hj.

dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya Informasi Publikbersifat terouka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publikkecuali terhadap informasi publik yang apabila dibuka akan menimbulkankeadaaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 17 UndangUndang Nomor 14 tahun 2008 maka informasi publik yang seperti inidikecualikan dan Badan Publik berhak menolak memberikan informasiyang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangUNGANGAN nne nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon 1.Bahwa Pemohon (semula Termohon dalam sengketaInformasi Publik) adalah pihak yang diajukan sebagai pihakdalam sengketa informasi publik oleh Termohon (semulaPemohon dalam sengketa Informasi Publik) dan kemudiandalam Putusan Komisi Informasi Propinsi Jawa Tengah Nomor: No.01/PTSA/I/2020 tanggal 7 Januari 2020 dihukum untukmemberikan Salinan Visum Et Repertum atas nama KhurunHalaman 6 dari 42 hal Perkara Nomor : 8/G/KI/2020/PTUNSMGKhalina Silvia, Nomor : klien

dikecualikan bersifat ketat dan terbatas; 2) Pasal 6 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008tentang Kerterbukaan Informasi Publik bahwa "badanPublik berhak menolak memberikan informasi yangdikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan3) pasal 17 huruf h UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008tentang Kerterbukaan Informasi Publik bahwa informasiyang apabila dibuka dan diberikan kepada PemohonInformasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaituriwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan

Bahwa Termohon Keberatan telah melakukan mekanisme memperoleh informasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 UndangUndang Nomr 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 23 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, dengansurat Nomor : 052/SKLIDP/VII/2019 tertanggal 18 Juli 2019;2.

Bahkan sejak diputuskan oleh MajelisKomisioner Komisi Informasi Publik bahwa informasi yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan adalah Informasi yang terbukauntuk Termohon Keberatan, Termohon Keberatan belum mengetahui isi Informasi publik tersebut.

Publik tidak bersifat permanen;.