DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PRM DIVISI REGIONAL RIAU PERUM BULOG

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Nomor 4042, Jakarta, 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU3630/PJ/2018, tanggal 16 Agustus 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPRM DIVISI REGIONAL

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP52/WPJ.02/2016 tanggal 8 Januari 2016, tentang KeberatanWajid Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 23 Masa Pajak Agustus 2011 Nomor00033/203/11/218/14 tanggal 17 Oktober 2014, atas nama PRMDivisi Regional Riau Perum Bulog, NPWP 01.003.148.2218.001,alamat di Jalan Cut Nyak Dien Nomor 24, Tanah Datar, Pekanbaru,Kota Pekanbaru, Riau, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT TELKOM DIVISI REGIONAL II JAKARTA

PRM DIVISI REGIONAL RIAU PERUM BULOG

PUTUSANNomor 1801/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Kavling 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU3636/PJ/2018, tanggal 16 Agustus 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPRM DIVISI REGIONAL

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP56/WPJ.02/2016 tanggal 08 Januari 2016, tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 23 Masa Pajak November 2011 Nomor00036/203/11/218/14 tanggal 17 Oktober 2014, atas nama: PRMDivisi Regional Riau Perum Bulog, NPWP: 01.003.148.2218.001,alamat: di Jalan Cut Nyak Dien Nomor 24, Tanah Datar,Pekanbaru, Kota Pekanbaru, Riau, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan' perpajakan

Penggugat : Hamrul KasuakTergugat : Kelapa Perum Bulog Cq.Kepala Divisi Regional Bulog Sulawesi Selatan Cq. Kepala Sub Divisi Regional Bulog Wilayah VI Palopo

Kepala Divisi Regional Bulog Sulawesi Selatan, cq.

Bahwa gugatan PENGGUGAT menyalahi asas Plurium Litis Consortium ;Bahwa sebagaimana yang diketahui, Perum Bulog merupakan salah satu PerusahaanUmum Milik Negara yang dikelola oleh Negara in casu Pemerintah RI danjajarannya kebawah hingga pada Sub Divisi Regional Wilayah.

Karena itulahseharusnya gugatan dalam perkara ini ditujukan terlebih dahulu kepada PemerintahNegara RI cq Menteri BUMN cq Direktur Utama Perum Bulog cq Kepala DivisiRegional Bulog Sulawesi Selatan cq Kepala Sub Divisi Regional Bulog Wilayah VIPALOPO.

Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh PENGGUGAT, sebab gugatanPENGGUGAT hanya ditujukan kepada Kepala Perusahaan Umum Badan UrusanLogistik (Perum Bulog) cq Kepala Divisi Regional Bulog Sulawesi Selatan cqKepala Sub Divisi Regional Bulog Wilayah VI PALOPO ;Karena itulah, secara hukum gugatan ini harus dinyatakan tidak dapat diterimasebab suatu gugatan yang tergugatnya tidak lengkap (plurium litis consortium),mengakibatkan gugatan cacat formal sehingga dapat dianggap error in persone(Yurisprudensi

Bahwa KSU Harapan Mujur pada tahun 2008 s/d 2009 telah memasukkan Beraskepada TERGUGAT (Sub Divisi Regional Bulog Wilayah VI Palopo)sebanyak : 3.517.850 kg berdasarkan bukti Pemasukan Barang/Beras ataudengan kode GD1IM (uraian bukti Pemasukan Barang atau dengan kodeGD1M) ;Jadi tidak benar dalil dan alasan PENGGUGAT yang mengatakan bahwaPENGGUGAT telah memasukkan Beras kepada TERGUGAT pada tahun 2008 s/d2009 sebanyak 3.877 Ton ;5.

DEVISI REGIONAL TANGERANG

DEVISI REGIONAL TANGERANG, beralamat diJI. Moh. Toha Km 4 Tangerang Banten, dalam hal inidiwakili oleh 1. W. Kuswinhartomo, SH. M. Hum,Kepala Sub Divisi Pembinaan & Advokasi.2. Ilhamsyah, SH.MH., Kasi Advokasi, 3. GamantoMulyandoko, SH., Kasi SDM & Hukum Divre DKIJakarta, 4. Yanti Susanti Harahap, SH., Kasi SDM &Hukum Divre DKI Jakarta, 5. Tarsan Nababan,SH.,Asisten Pengawas Divre DKI Jakarta, 6.

Divisi Regional Tangerang), apabilamerasa tanah sengketa/ obyek sengketa tersebut sudah dalampenguasaannya/ sudah menjadi miliknya, namun hingga gugatan inidiajukan tidak ada tanggapannya ; Sehingga dengan demikian merupakan amar putusan yang tidak relevan dan harus dinyatakan ditolak ;Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, Pembanding semulaPenggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bantenkiranya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :LMenerima Permohonan Banding yang diajukan

PRM DIVISI REGIONAL RIAU PERUM BULOG

PUTUSANNomor 1799/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Kavling 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU3625/PJ/2018, tanggal 16 Agustus 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPRM DIVISI REGIONAL

Juli 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT102131.12/2011/PP/M.XVA Tahun 2018, tanggal 21 Mei 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP50/WPJ.02/2016 tanggal 08 Januari 2016, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 23, Masa Pajak Juni 2011 Nomor 00031/203/11/218/14tanggal 17 Oktober 2014, atas nama: PRM Divisi Regional

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP50/WPJ.02/2016 tanggal 08 Januari 2016, tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 23 Masa Pajak Juni 2011 Nomor00031/203/11/218/14 tanggal 17 Oktober 2014, atas nama: PRMDivisi Regional Riau Perum Bulog, NPWP: 01.003.148.2218.001,alamat: Di Jalan Cut Nyak Dien Nomor 24, Tanah Datar,Pekanbaru, Kota Pekanbaru, Riau, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan' perpajakan

ASWANTARI, dk vs KEPALA PERUM PERHUTANI DIVISI REGIONAL JAWA TENGAH

REGIONAL JAWATENGAH, berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 1517Semarang, dalam hal ini adalah S.R.

Slamet Wibowo, Jabatan/Pekerjaan Kepala Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah,bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Umum KehutananNegara (Perum Perhutani) berdasarkan Surat Kuasa KhususDirektur Utama Perum Perhutani Nomor 12/SKK/KUM/ DIR/2014,yang selanjutnya memberikan Surat Kuasa Khusus dengan HakSubstitusi kepada Shirley Sumuan, S.H., M.H., Jabatan/PekerjaanKepala Kejaksaan Negeri Brebes, alamat Jalan Gajah MadaNomor 66 Brebes berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16Mei 2014, yang selanjutnya

JawaTengah untuk menyelesaikan masalah tenurial kKawasan hutan pada blokKalenrembet RPH Larangan dan RPH Wlahar, BKPH Larangan, KPHBalapulang yang kemudian Kepala Perum Perhutani Divisi Regional JawaTengah memberikan kuasa kepada Kepala Kejaksaan Negeri Brebes untukmenindaklanjuti hal tersebut;Dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang UndangNomor 16 Tahun 2004, tentang Kejaksaan Republik Indonesia, makadinyatakan bahwa dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaandengan Surat

Nomor 2213 K/Pdt/2016kepentingan hukum terhadap BUMN;Dengan demikian maka sesuai dengan asas /egitima persona standi injudicio, Perum Perhutani dalam hal ini Kepala Divisi Regional Jawa Tengahdengan kuasa khusus kepada Kejaksaan Negeri Brebes dapat bertindak selakuPenggugat;Tentang Kedudukan Hukum Tergugat:Tergugat sampai dengan Tergugat XXX adalah petani penggarap yangmelakukan kegiatan memasuki kawasan hutan (dalam hal ini objek sengketa)untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan memanfaatkan sumber

Bahwa Penggugat in Person dalam hal ini Kepala Divisi Regional PerumPerhutani Jawa Tengah beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 15 17 KotaSemarang tidak punya kapasitas sebagai Penggugat sesuai denganUndangundang Kehutanan, seharusnya gugatan dalam perkara ini diajukanoleh Administratur KPH Balapulang yang beralamat di Jalan Raya SelatanNomor 1 Balapulang Tegal, karena Administratur KPH Balapulangmempunyai otonomi untuk bertindak dan mewakili kepentingan hukumdiwilayah kerjanya.

PRM DIVISI REGIONAL RIAU PERUM BULOG

PUTUSANNomor 1802/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Kavling 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU3629/P J/2018, tanggal 16 Agustus 2018:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPRM DIVISI REGIONAL

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP037/WPJ.02/2016 tanggal O8 Januari 2016, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak April 2011 Nomor:00029/203/11/218/14 tanggal 17 Oktober 2014, atas nama: PRMDivisi Regional Riau Perum Bulog, NPWP: 01.003.148.2218.001,alamat: Di Jalan Cut Nyak Dien Nomor 24, Tanah Datar,Pekanbaru, Kota Pekanbaru, Riau, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan

. ; KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR REGIONAL I YOGYAKARTA

ARYANTO WIDYASTORO,Keduanya Warganegara Indonesia, pekerjaanAdvokat/ Konsultan Hukum,beralamat diKaparakan Kidul MGI/1344 Yogyakarta.berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8Agustus 2011 ;Selanjutnya disebut sebagai : = PENGGUGAT;MELAWANKEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR REGIONAL IYOGYAKARTA, berkedudukan di Jalan Magelang KM.75Yogyakarta dalamhal ini memberikan kuasa iL. SAMIR GUNAWAN, S.H..,....... 1. SAMIR GUNAWAN, S.H. Nip.19611227199103 1 O01.

Nip.19650527 1985031001,Jabtan FungsionalKesemuanya Warganegara Indonesia,pekerjaan pegawai negeri sipil pada BadanKepegawaian Negara Kantor Regional 1Yogyakarta, berkedudukan di Jalan MagelangKM. 7.5 Yogyakarta, berdasarkan surat kuasakhusus, Nomor: 095/10/REG.I/2011.tanggal 18Juli 2011 ;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tersebut; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraYogyakarta tanggal 30 Juni 2011 Nomor : 13/PENDIS/2011/PTUN.Yk. tentang

RONI SUGIANTO vs KEPALA KANTOR REGIONAL VII BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA PALEMBANG

Prima Sepriza, SH.MM., NIP. 196709071998031001, JabataBidang Informasi Kepegawaian ; Semuanya Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Regional VIKepegawaian Negara Palembang yang beralamat di Jalan GubeBastari Seberang Ulu Kota PalembarSelanjutnya disebut sebagai ..................

Gugatan yang diajukan Penggugat kurang pihak (Plurium LitisConsortium)Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat terkait dengan objeksengketa TUN yaitu Surat Kepala Kantor Regional VIIl Badan KepegawaianNegara Nomor : 111.I/KR.VII/BKN/IX/2004 tanggal 26 September 2014tentang Pengembalian Usul Penetapan NIP a.n. Sdr.

Roni Sugianto (Penggugat)adalah termasuk kategori yang tidak memenuhi syarat (TMS)yang kemudian dikembalikan oleh Tergugat dengan surat6.2.pemberitahuan ke instansi yang bersangkutan disertai alasannyasebagaimana Surat Kepala Kantor Regional VII BadanKepegawaian Negara Nomor : 111.I/KR.VII/BKN/IX/2004 tanggal26 September 2014 tentang Pengembalian Usul Penetapan NIPa.n. Sdr.

Roni Sugianto (Penggugat) tersebut yang kemudianTergugat menerbitkan Surat Kepala Kantor Regional VII BadanKepegawaian Negara Nomor : 111.I/KR.VII/BKN/IX/2004 tanggal26 September 2014 tentang Pengembalian Usul Penetapan NIPa.n. Sdr.

Bukti T 1UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara ; Bukti T 2: Surat Kepala Kantor Regional VII Badan KepegawaianNegara Nomor : 111.1/KR.VII/BKN.K/IX/2014 tanggal26 September 2014 tentang Pengembalian UsulPenetapan NIP a.n. Sdr. Roni Sugianto; Bukti T 3: Surat Nomor 800/269/BKD/2014 tanggal 6 Mei 2014perihal Usul Penetapan NIP An.

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN) REGIONAL I YOGYAKARTA, DK

KEPALA KANTOR REGIONAL VII BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA PALEMBANG VS DILA ARDANI

PUTUSANNomor : 425 K/TUN/2009DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara :KEPALA KANTOR' REGIONAL VII BADANKEPEGAWAIAN NEGARA PALEMBANG, yangberkedudukan di Jalan Gubernur H. Bastari SeberangUlu Jaka BaringPalembang, dalam hal ini diwakilioleh kuasanya :1. SLAMET NUGROHO, SH.M.Si.Jabatan : Kepala Pusat Analis KebijakanManajemen Kepegawaian dan Bantan Hukum ;2.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala BadanKepegawaian Negara Kantor Regional VIl Palembang (Tergugat)No.105/5800/TMS/CPNS/KR.VIVXV2008 tertanggal 19 Nopember2008 perihal Pengembalian Usul Penetapan NIP a.n. Dila Ardani ;3. Memerintahkan kepada Kepala Badan Kepegawaian NegaraKantor Regional VIl Palembang (Tergugat) untuk mencabut SuratKeputusan No.105/5800/TMS/CPNS/KR.VIV/XV2008 tertanggal 19Nopember 2008 perihal Pengembalian Usul Penetapan NIP azn.Dila Ardani ;4.

Memerintahkan kepada (Tergugat) Kepala Badan KepegawaianNegara Kantor Regional VIl Palembang untuk Memproses danMenerbitkan Keputusan tentang Penetapan NIP a.n. Penggugat ;5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbuldalam perkara ini ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut PengadilanTata Usaha Negara Palembang telah mengambil putusan, yaituputusan No.02/G./2009/PTUNPLG. tanggal 13 Mei 2009 yangamarnya sebagai berikut :1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;2.

Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Kantor Regional VIPalembang (Tergugat) No.105/5800/TMS/CPNS/KR.VI/XV/2008tertanggal 19 Nopember 2008 perihal Pengembalian UsulPenetapan NIP atas nama Dila Ardani ;3. Memerintahkan kepada Kepala BKN Kantor Regional VIIPalembang (Tergugat) untuk mencabut Surat KeputusanNo.105/5800/TMS/CPNS/KR.VIVXV2008 tertanggal 19 Nopember2008 perihal Pengembalian Usul Penetapan NIP atas nama DilaArdani ;Hal.5 dari 8 hal. Put. No.425 K/TUN/20094.

Memerintahkan kepada Tergugat/Kepala Kantor Regional VIlPalembang untuk memproses Penetapan NIP atas namaPenggugat ;5.

Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa : Keputusan Kepala Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara Jayapura Nomor : 000009/KEP/JV/13018/2015, tanggal 17 April 2015, mengenai Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Hak Pensiun atas nama YOHANA RETTOB ; 3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa : Keputusan Kepala Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara Jayapura Nomor : 000009/KEP/JV/13018/2015, tanggal 17 April 2015, mengenai Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Hak Pensiun atas nama YOHANA RETTOB; 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 231.000,- ( Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah) ;

YOHANA RETTOB;VSKEPALA KANTOR REGIONAL IX BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA JAYAPURA

Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (1) UU No.9Tahun 2004 jo UU No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No.5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Surat KeputusanTata Usaha Negara berupa Keputusan Kepala Kantor Regional IX BadanKepegawaian Negara Jayapura Nomor : 000009 /KEP/JV/13018/ 2015 tanggal17 April 2015 mengenai Pemberhentian dengan hormat sebagai PegawaiNegeri Sipil dengan hak pensiun atas nama Yohana Rettob yang diterbit olehKepala Kantor Regional

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Kantor Regional IXBadan Kepegawaian Negara Jayapura Nomor000009/KEP/JV/13018/2015 tanggal 17 #April 2015 mengenaiHalaman 9 dari 60 halaman Putusan Nomor : 19/G/2015/PTUN JPR.Pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun atas nama Yohana Rettob ;3.

Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan KepalaKantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara Jayapura Nomor :000009/KEP/JV/13018/2015 tanggal 17 #April 2015 mengenaiPemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun atas nama Yohana Rettob ;4.

Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa :Keputusan Kepala Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara JayapuraNomor : QOO009/KEP/JV/13018/2015, tanggal 17 April 2015, mengenaiPemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan HakPensiun atas nama YOHANA RETTOB ; 3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa :Keputusan Kepala Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara JayapuraNomor : QOO009/KEP/JV/13018/2015, tanggal 17 April 2015, mengenaiPemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan HakPensiun atas nama YOHANA RETTOB; 4.

KEPALA KANTOR REGIONAL IX BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA JAYAPURA VS YOHANA RETTOB

PUTUSANNomor 326 K/TUN/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:KEPALA KANTOR REGIONAL IX BADAN KEPEGAWAIAN NEGARAJAYAPURA, berkedudukan di Jalan Baru Kotaraja, Kota Jayapura;Dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1). Kukuh Subardi, S.H.,2).Nurbumi Muin, S.H., 3).

Bahwa Penggugat menerima Keputusan Kepala Kantor Regional IXBadanKepegawaian Negara Jayapura Nomor: 000009/KEP/JV/13018/2015tanggal 17 April 2015 mengenai Pemberhentian dengan hormat sebagaiPegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun atas nama Yohana Rettobtersebut pada poin 1 diatas dari Kepala Dinas Agama Kabupaten BiakNumfor pada tanggal 25 Mei 2015,namun karena Penggugat sedang sibukkoreksi hasil ujian kelas VI dan membuat persiapan ulangan kenaikan kelassehingga Penggugat tidak langsung baca surat

Menyatakan batal atau tidak sah KeputusanKepala Kantor Regional IXBadan Kepegawaian Negara Jayapura Nomor: 000009/KEP/JV/13018/2015tanggal 17 April 2015 mengenai Pemberhentian dengan hormat sebagaiPegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun atas nama Yohana Rettob;3.

Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkanoleh Tergugat berupa:Keputusan Kepala Kantor Regional IX Badan Kepegawaian NegaraJayapura Nomor: 000009/KEP/JV/13018/2015, tanggal 17 April 2015,mengenai Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipildengan Hak Pensiun atas nama YOHANA RETTOB;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negaraberupa:Keputusan Kepala Kantor Regional IX Badan Kepegawaian NegaraJayapura Nomor: 000009/KEP/JV/13018/2015, tanggal 17 April 2015,mengenai Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipildengan Hak Pensiun atas nama YOHANA RETTOB;4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 231.000,( Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah);Halaman 7 dari 17 halaman.

Penggugat:
Selviana Kapitarauw
Tergugat:
Bumiputra 1912 Regional Jayapura

KEPALA KANTOR REGIONAL VII BADANKEPEGAWAIAN NEGARA, DK VS SITI ZUBAIDAH

SUHARMINI, SP melawan KEPALA KANTOR REGIONAL II BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA SURABAYA

,S.Pd VS KEPALA KANTOR REGIONAL I BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA;

., kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Depan Masjid Cendono, RT. 05, RW. 01,Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur,pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS);Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat;melawan:KEPALA KANTOR REGIONAL BADAN KEPEGAWAIANNEGARA, tempat kedudukan di Jalan Raya Magelang Km 7,5,Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta;Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari

;Kemudian untuk tata cara pengusulan kelengkapan berkas usulanpngajuan pensiun secara hierarkis sampai terbitnya SK Pensiun Penggugattidak mengetahui sama sekali karena sudah ada petugas dari Kantor UPTDTK/SD Kecamatan Cepu di Cepu yang bertugas mengusulkan sampaiterbitnya SK Pensiun yang resmi dari Kantor Regional BadanKepegawaian Negara Yogyakarta.

Dengandemikian Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian NegaraHalaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 410 K/TUN/2016Yogyakarta dalam membuat keputusan Nomor 000139/KEP/BV/23316/15mengenai pensiun atas nama Yundarningsin SN, S.Pd. NIP.195701151982012001. Belum sesuai dengan Surat Edaran Kepala BadanAdministrasi Kepegawaian Negara Nomor 04/SE/1980 tentangPemberhentian Pegawai Negeri Sipil atas nama Yundarningsih SN, S.Pd.pada unit kerja UPTD TK/SD Kecamatan Cepu;8.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara Nomor 00139/KEP/BV/23316/15 tertanggal 1Juli 2015 mengenai Pensiun atas nama Yundarningsih SN, S.Pd.;3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanKepala Kantor Regional Badan Kepegawaian NegaraNo.000139/KEP/BV/23316/15. tertanggal 1 Juli 2015 mengenai pensiunatas nama Yundarningsih SN, S.Pd.;4.

Bahwa Tergugat telah menetapkan obyek gugatan dalam hal ini, SuratKeputusan Kepala Kantor Regional BKN Yogyakarta Nomor000139/KEP/BV/23316/15 tanggal 1 Juli 2015 adalah sebagai pelaksanaanPutusan/Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Perkara Nomor01/G/2015/PTUN.YK.;2. Bahwa Tergugat menetapkan objek gugatan adalah sudah sesuai denganperintah dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta;3.

SARDJONO, SP melawan KEPALA KANTOR REGIONAL II BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA SURABAYA

Bimbingan Teknis Kanreg Il BKN Surabaya ; Kesemuanya Warga Negara Indonesia, sebagaiPegawai Negeri Sipil pada Kantor Regional Il BadanKepegawai Negara Surabaya, yang berkedudukan diJalan Letjend. S. Parman Nomor 6 Waru Sidoarjo.Dan pada Kantor Badan Kepegawai Negara, yangberkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo No. 12 JakartaTimur.

Dudanya Sebagai Pelaksanaan PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang WewenangPengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai NegeriSipil, angka romawi IV (ketentuan lainlain) angka ke1 dinyatakanDa We) 2 pease seen recente tinier toneKeputusan pemberhentian dan pemberian pensiun Pegawai NegeriSipil serta pensiun janda/dudanya bagi Pegawai Negeri Sipil Daerahdan Pegawai Negeri Sipil Pusat di Daerah, sepanjang mengenaikewenangan Kepala Badan Kepegawaian Negara ditetapkan olehKepala Kantor Regional

KEPALA KANTOR REGIONAL VI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA MEDAN VS ROBINHOD, SH;

Memerintahkan kepada Tergugat serta pihak yang terkait denganobjek gugatan a guo untuk menunda pelaksanaan Surat KeputusanKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 000017/KEP/GV/21200/14 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang StatusKepegawaian dan Pensiun pada Kantor Regional VI BadanHalaman 12 dari 29 halaman.

Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian NegaraNomor 000017/KEP/GV/21200/14 yang ditandatangani oleh KepalaBidang Status Kepegawaian dan Pensiun pada Kantor Regional VI BadanKepegawaian Negara Medan tanggal 3 Juni 2014 tentang PemberhentianDengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Robinhod, S.H.,NIP : 195409091982031007;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala BadanKepegawaian Negara Nomor 000017/KEP/GV/21200/14 yangditandatangani oleh Kepala Bidang Status Kepegawaian dan Pensiunpada Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan tanggal 3Juni 2014 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai PegawaiNegeri Sipil atas nama Robinhod, S.H., NIP : 195409091982031007;4.

Putusan Nomor 284 K/TUN/2015yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Status Kepegawaian danPensiun pada Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medantanggal 3 Juni 2014 tentang Pemberhentian Dengan Hormat SebagaiPegawai Negeri Sipil atas nama Robinhod, S.H., NIP195409091982031007;6.

Terbanding/Penggugat,dinyatakan batal Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian NegaraNomor 00027/KEP/G.V/21200/14 yang ditandatangani Kepala BidangStatus Kepegawaian dan Pensiun Pada Kantor Regional VI BKN Medantanggal 3 Juni 2014;4.1. Bahwa Terbanding/Penggugat Robinhod, S.H.