Ditemukan 16366 data
36 — 45
TASRIH, S.E. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, sertadihadiri oleh AGUNG WIBOWO, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriBatulicin dan dihadiri oleh Para Terdakwa ;HAKIMHAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS,. FERDI, S.H. DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.ll. VIVI INDRASUSI SIREGAR, S.H., M.H.PANITERA PENGGANTI,A.M. TASRIH, S.E.Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 156/Pid.B/2016/PN BlnForm01/SOP/001/HKM/2015
52 — 31
TASRIH,SE. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin serta dihadiri olehHANINDYO BUDIDANARTO, SH., MH. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriBatulicin dan terdakwa ;HAKIMHAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS,AGUSTA GUNAWAN, SH. FERDI, SH. DEVITA WISNU WARDHANI, SH. PANITERA PENGGANTI,A. M. TASRIH, SE.Hal 20 dari 20 Perkara Pidana Biasa Nomor: 380 / Pid.B/ 2015 / PN Bln
8 — 4
Sesungguhnya boleh bagiseorang istri meminta kepada hakim untuk diceraikan dari Suaminyadengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapatkemadhorotan, dimana suami istri tersebut sudah tidak mampu lagi untukmempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka dan hakim sudahtidak dapat mendamaikan suami istri tersebut, maka hakim dapatmenceraikannya dengan talak satu bain sehingga Penggugat berpendapatbahwa perceraian dipandang lebih baik untuk menentukan kehidupanberikutnya atau dianggap sebagai "Tasrih
11 — 0
tempat kediaman bersama,salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama denganpihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasandalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti Sesuaidengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 sertapasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dalam hal ini Perceraian aquo dipandang sebagai Tasrih
10 — 0
tempat kediaman bersama,salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihaklain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatuperceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor9 tahun 1975;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuaidengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dalam hal ini Perceraian a quodipandang sebagai Tasrih
19 — 4
perceraian telah terbukti sesuaidengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuaidengan Perma Nomor Tahun 2008 tentang Mediasi jo.pasal 82 ayat (2) UndangUndang nomor 7 tahun 1989 juncto UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 danpasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini Perceraian aquo dipandang sebagai Tasrih
Paridah Ariati alias Faridah Ariati binti Jabidi
Tergugat:
Rudy Rifani bin Masrani halid
29 — 4
19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Put. nomor 1327 /Pdt.G/2018/PA Bjm Hal. 7 dari 9 halamanMenimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti Ssesuaidengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuaidengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi ternyata tidak berhasil(telah gagal), maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai Tasrih
8 — 0
tempat kediaman bersama,salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama denganpihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasandalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuaidengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 sertapasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dalam hal ini Perceraian aquo dipandang sebagai Tasrih
11 — 0
tempat kediaman bersama,salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihaklain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatuperceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor9 tahun 1975;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuaidengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dalam hal ini Perceraian a quodipandang sebagai Tasrih
25 — 19
Dalam hal ini rumah tangga seperti tersebut di atas dan upayaperdamaian antara PemohondanTermohonsudah dilakukan oleh keluarga, namuntidak berhasil, maka perceraian dipandang lebih baik untuk menentukan kehidupanberikutnya atau dianggap sebagai Tasrih bi lhsan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan denganmemperhatikan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka cukupberalasan bagi Majelis Hakim untuk memberi izin kepada Pemohon untukmenjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon
11 — 6
tempat kediaman bersama,salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama denganpihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasandalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuaidengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 sertapasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dalam hal ini Perceraian aquo dipandang sebagai Tasrih
47 — 4
seringmengucapkan cerai, akibatnya sejak pertengahan tahun 2007pis ah tempat tinggal dan bulan Septe nber2008 Penggugat ke Bawean tanpa Tergug atMenimbang, bahwa rumah tangga seperti ini tidakakan bisa mencapai rumahtangga yang sakinah (tentera m), mawaddah (s ali ngmenci nt ai ) dan rahmah (saling menyayangi ) sebagaimanayang diharapkan oleh AlLQuran Surat ArRum ayat 21 danUndang Undang Perkawin an Nonor 1 tahun 1974 nakaMijelis berp endapat rumah tangga Penggugat dan Tergugatsebaiknya adalah tasrih
11 — 3
Dalam hal ini rumah tangga sepertitersebut diatas dan upaya perdamaian dari berbagai pihak sudah dilakukan termasuksebagaimana pasal 31 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan pasal 82 Undangundang No.7 ahun 1989 maka perceraian dipandang lebih baik untuk menentukankehidupan berikutnya atau dianggap sebagai tasrih bil Ikhsan: ; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat dan bukti suratyang diajukan yakni Surat Keterangan Kepala Kantor Urusan Agama KecamatanTambaksari Kota Surabaya
7 — 0
No 3666/Pdt.G/2017/PA.Grtpihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasandalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuaidengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 sertapasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dalam hal ini Perceraian aquo dipandang sebagai Tasrih bi insan, hal ini relevan dengan pendapat abhliHukum Islam yang
7 — 0
tempat kediaman bersama,salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama denganpihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasandalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuaidengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 sertapasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dalam hal ini Perceraian aquo dipandang sebagai Tasrih
11 — 3
19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9tahun 1975 sertaHal.6 dari 9 Put. 1664/Padt.G/2015/PA.Grtpasal 11566 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaiansesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo.pasal 82 ayat(2) UndangUndang nomor 7 tahun 1989 juncto UndangUndang Nomor 3tahun 2006 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), makadalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai Tasrih
17 — 9
19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuaidengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo.pasal 82 ayat (2)UndangUndang nomor 7 tahun 1989 juncto UndangUndang Nomor 3 tahun2006 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintahnomor 9 tahun 1975 ternyata tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidakpernah hadir kepersidangan, maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandangsebagai Tasrih
40 — 24
Pasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989sebagaimana telah diubah dengan perubahan kedua Undangundang Nomor 50 tahun2009 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandangsebagai solusi terbaik Tasrih bi ihsan,Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalamsurat ArRum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor tahun 1974dinyatakan bahwa tujuan
7 — 0
tempat kediaman bersama,salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama denganpihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasandalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti Sesuaidengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 sertapasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dalam hal ini Perceraian aquo dipandang sebagai Tasrih
10 — 0
saling menghargai, sehinggakeduanya sudah tidak dapat lagi menjalankan fungsinya dengan baik, baiksuami sebagai kepala keluarga dan isteri sebagi lou rumah tangga sepertiyang diamanatkan pasal 77 ayat ( 2 ) dan pasal 79 ayat (1 ) Kompilasi HukumISlQMj === == 22 n= ooo nnn nan nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nen nnnMenimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut dalam perkara aquo, Majelis Hakim berpendapat perceraian dipandang lebih baik untukmenentukan kehidupan berikutnya, Tasrih