Ditemukan 922 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 21-03-2016 — Putus : 26-01-2017 — Upload : 09-06-2017
Putusan PN PADANG Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pdg
Tanggal 26 Januari 2017 — Ir. Imran
14338
  • Apabila penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadual, maka PPKharus memberikan peringatan secara tertulis atau dikenakan ketentuan tentangkontrak kritis.2. Kontrak dinyatakan kritis apabila :a. Dalam perode 1 (rencana fisik pelaksanaan 0 % 70 % dari kontrak), realisasifisik pelaksanaan terlambat lebih besar 10 % dari rencana.b.
    Apabila penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadual, maka PPKharus memberikan peringatan secara tertulis atau dikenakan ketentuan tentangkontrak kritis.2. Kontrak dinyatakan kritis apabila :Hal 28 dari 224 Putusan No: 16/Pid.SusTPK/2016/PN. Pdga. Dalam periode 1 (rencana fisik pelaksanaan 0 % 70 % dari kontrak), realisasifisik pelaksanaan terlambat lebih besar 10 % dari rencana.b.
Register : 06-09-2021 — Putus : 04-10-2021 — Upload : 16-06-2022
Putusan PT MEDAN Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN
Tanggal 4 Oktober 2021 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : FATIZARO ZAI,SH.MH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : FA'ATULO DAELI ALIAS FA'A ALIAS AMA GIAN Diwakili Oleh : Anton Diary Steward Surbakti, SH
1010
  • 1 (satu) lembar Fotocopy Jadual Waktu Pelaksanaan Pembangunan Unit Sekolah Baru-Sekolah Luar Biasa (USB-SLB).
  • 2 (dua) lembar Fotocopy Rencana Site Plan Pembangunan Unit Sekolah Baru- Sekolah Luar Biasa (USB-SLB) Kab. Nias Barat.
  • 2 (dua) lembar Fotocopy Foto Awal Lokasi Pembangunan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Kabupaten Nias Barat (dilegalisir).
Putus : 07-05-2012 — Upload : 08-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 108/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 7 Mei 2012 — DJOHARIMAN, S.Pd.(TERDAKWA)
8419
  • Anggaran dilarang melakukan pengeluaranpengeluaran atas beban Belanja Daerah untuk tujuanlain dari pada yang ditetapkan.Bahwa Panitia Lelang tidak pernah melakukan kegiatan sebagaimanatercantum dalam dokumen yang ditandatangani, karena semua dokumentelah disiapkan olehSuseno dan staf, dan panitia tinggal menandatangani,hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan:Keppres 80 Tahun 2003 :68a. pasal 9 3 (d), pengguna barang mempunyai tugas pokok menetapkan danmengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadual
Putus : 29-10-2014 — Upload : 28-05-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 55 K/Pdt.Sus-KPPU/2014
Tanggal 29 Oktober 2014 — KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU RI), VS 1. KONSORSIUM PNRI, DKK
214178 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;Tidak Mungkin terjadi pelanggaran Perpres Nomor 54/ 2010(dalam rangka penunjukan pemenang dan tandatangan kontrak/perjanjian) ..... tanpa adanya perbuatan Termohon Kasasi I(konsorsium PNRI) yang nyata juga menyepakatinya (turutmenandatanginya);Tidak Mungkin terjadi tindakan postbidding (penambahansertifikat ISO 9001 dan ISO 14001 untuk produk Signature Pad)...TANPA ADANYA PERBUATAN PARA TERMOHONKASAST;Tidak Mungkin terjadi pertemuan di waktu yang tidak wajar (diluar jam kantor dan di luar jadual
Register : 20-11-2014 — Putus : 13-11-2014 — Upload : 20-11-2014
Putusan PN GRESIK Nomor 3/Pid.Sus Anak/2014/PN.Gsk
Tanggal 13 Nopember 2014 — DIAN SASMITA Als ANDY Als UDIN
10021
  • Sementara itu menurut keterangan saksi KikiIntan Sari dipersidangan, hari itu mereka tidak ada jadual atau janji untukbelajar bersama. Dari rumah saksi Betty Nailur Rifah, kedua korbankemudian melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Di jalan dekatMushola, saksi Firdausaf alias Daus menerangkan sempat berpapasandan memanggil korban Diah dengan sebutan Supiyaaaannnn.... Yaitunama ayah korban Diah. Dan korban Diah sendiri juga memanggil saksiDaus dengan sebutan Kuriah (nama ibu saksi Daus).
Putus : 30-06-2015 — Upload : 19-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1303 K/PID.SUS/2015
Tanggal 30 Juni 2015 — SURYA DHARMA SINAGA
16081 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hak dan kewajiban penyedia barang / jasa dalampelaksanaan kontrak :8.2.2.1. menerima pembayaran tahapan sesuai dengan progreesfisik pekerjaan yang tercantum dalam Berita Acarakesepakatan;8.2.2.2. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuaidengan jadual pelaksanaan' pekerjaan yang telahditetapkan dalam kontrak;8.2.2.5. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadualpenyerahan pekerjaan yang telah di tetapkan dalamkontrak;18. Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 994.
Register : 16-01-2017 — Putus : 25-04-2017 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg
Tanggal 25 April 2017 — Penuntut Umum:
CIPI PERDANA, SH
Terdakwa:
SOLIKHUN al. KASWI Bin KASROMI
211166
  • dokumen pelaksanaan anggaran untuk pelaksanaankegiatan;Menyiapkan dokumen atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatandalam proses pengajuan SPPLS;Bertanggungjawab atas pencapaian target, sasaran, manfaatkegiatan yang dikendalikannya;Meneliti dan mengkoreksi dokumendokumen kegiatan (perjanjiankontrak/kerjasama, Berita Acara pemeriksaan pekerjaan, Berita AcaraSerah terima Pekerjaan, Berita Acara Pembayaran dan dokumenkegiatan lainnya) yang akan dimintakan tandatangan penggunaanggaran;Menyusun rencana jadual
    Untuk tugas tersebut yang saksipahami adalah saksi meneliti selurun dokumen kelengkapan pencairansampai dengan SP2D (surat perintah pencairan dana);Bahwa tugas PPTK diatas pada poin "h rencana jadual pelaksanaankegiatan dan dikoordinasikan dengan pejabat/panitia pengadaan. Untuktugas tersebut seharusnya dilaksanakan koordinasi dengan panitiapengadaan terkait tahapan kegiatan.
    dokumen pelaksanaan anggaran untukpelaksanaan kegiatan;Menyiapkan dokumen atas beban pengeluaranpelaksanaan kegiatan dalam proses pengajuan SPPLS;Bertanggungjawab atas pencapaian target, sasaran,manfaat kegiatan yang dikendalikannya;Meneliti dan mengkoreksi dokumendokumenkegiatan (perjanjian kontrak/kerjasama, Berita Acara pemeriksaanpekerjaan, Berita Acara Serah terima Pekerjaan, Berita AcaraPembayaran dan dokumen kegiatan lainnya) yang akan dimintakantandatangan pengguna anggaran;Menyusun rencana jadual
Register : 03-08-2016 — Putus : 22-12-2016 — Upload : 03-02-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 55/Pid.Sus./TPK/2016/PN.Bdg.
Tanggal 22 Desember 2016 — DRS. H. ALI SURAHMAN Bin EYE RAHYA als. H. ABDULLAH FUAD.
8926
  • Syaratsyarat pinjaman (jangka waktu pinjaman, jadual angsuran pokokdan jasa administrasi pinjaman).Halaman 33 dari 228 halaman Putusan Nomor. 55/Pid.SusTPK/2016/PN.Bdg Bahwa perbuatan terdakwa Drs. H. Ali Surahman bersama dengan Saksi Hamiddan saksi H. Aspin telah memperkaya diri terdakwa Drs. H. Ali Surahmansendiri kurang lebih sebesar Rp.1.528.184.000, (Satu milyar lima ratusdua puluh delapan juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah). Bahwa perbuatan terdakwa Drs. H.
    Syaratsyarat pinjaman (jangka waktu pinjaman, jadual angsuran pokokdan jasa administrasi pinjaman).Bahwa perbuatan terdakwa Drs. H. Ali Surahman bersama dengan Saksi Hamiddan saksi H. Aspin telah menguntungkan diri terdakwa Drs. H. Ali Surahmansendiri kurang lebih sebesar Rp.1.528.184.000, (Satu milyar lima ratusdua puluh delapan juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah).Bahwa perbuatan terdakwa Drs. H. Ali Surahman bersama dengan Saksi Hamiddan saksi H.
Putus : 26-04-2012 — Upload : 10-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 102/PID.SUS/2011/PN.SBY
Tanggal 26 April 2012 —
488
  • Malang Tahun Anggaran 2008 adalah sebagai berikut :=" Menyusun jadual dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;=" menyusun dan meyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ; =" Menyiapkan Dokumen pengadaan ;40= Mengumumkan pengadaan Barang/jasa melalui media cetak dan papanpengumuman resmi untuk penerangan umum, dan jika memungkinkanmelaaui media elektronik ; =* menilai kualifikasi penyedia melalui pasca kualifikasi atau prakualifikasi ;=" Melakukan Evaluasi terhadap penawaran yang masuK
Register : 05-01-2015 — Putus : 20-04-2015 — Upload : 09-06-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk
Tanggal 20 April 2015 — Drs. JAIMAN Bin UNUT RAJANAS
5117
  • JAIMAN.I (satu) eksemplar(Mengetahui) 39.14.SPJ (Pertanggungjawaban) BiayaHonorarium Tim Kabupaten 2 orang(untuk 11 Kecamatan) KegiatanSosialisasi UN/UAS/UASBN SD/MI,SMP/MTs, SMA/MA/SMK Kab.Katingan Tahun Pelajaran 2008/2009(Jadual terlampir), sebesarRp. 8.800.000,TersangkaDrs. JAIMAN.I (satu) eksemplar(Mengetahui) 39.15.
    Katingan Tahun Pelajaran2008/2009 (Jadual terlampir),sebesar Rp. 8.800.000, 39.15. Daftar Tanda Terima Honorarium Tersangka 2 (dua) lembarTenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Drs. JAIMAN. (Mengetahui)Kegiatan Sosialisasi UN/UAS TahunPelajaran 2008/2009 Kab. Katingan,Nara Sumber : 2 orang x 11Kecamatan, Kegiatan I : Hari Senin,Tanggal 16 Maret 2009 di Kasongan,tertanggal 16 Maret 2009. 39.16. SPJ (Pertanggungjawaban) Biaya Tersangka 1 (satu) eksemplarHonorarium Nara Sumber Drs. JAIMAN.
Register : 01-10-2014 — Putus : 19-01-2015 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 24/PID.SUS/TPK/2014/PN TPG
Tanggal 19 Januari 2015 — Binsar Simanjuntak Bin A. Simanjuntak
8821
  • pekerjaan sebagaimana yang telah ditentukan dalamkontrak, namun telah menerima pembayaran perlunasan (100%), hal ini bertentangandengan tugas dan kewajiban Terdakwa sebagai pihak penyedia barang/jasa sebagaimanadiatur pada Lampiran I Keppres No. 80 Tahun 2003 tanggal 3 November 2003 BAB IIhuruf c angka 2a ke 11 b, yang antara lain menyebutkan:e Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekejaan sesuai dengan harga yang telahditentukan dalam kontrak.e Melaksanakan dan menyelesaiakan pekerjaan sesuai dengan jadual
    pelaksanaanpekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.e Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadual penyerahan pekerjaan yang telahditetapkan dalam kontrak.Menimbang, bahwa sebagai akibat dari tidak diselesaikannya pekerjaan yangmenjadi tugas dan tanggungjawab Terdakwa, disisi lain Terdakwa tidak mengembalikandana atas beban pekerjaan yang belum selesai tersebut sesuai batas waktu yang telahditentukan oleh undangundang, negara mengalami kerugian;Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa
Register : 03-06-2015 — Putus : 27-07-2015 — Upload : 14-09-2015
Putusan DILMIL III 12 SURABAYA Nomor 93-K/PM.III-12/AD/VI/2015
Tanggal 27 Juli 2015 — - Terdakwa-I : Wakit Basuki Wijono, Serda NRP 578448; - Terdakwa-II : Khamdani, Kapten Inf NRP 575669;
4926
  • Rizki Fadillan Hamzah melaksanakanseleksi Secaba PK TNI AD Tahun 2013 dan Secata PK TNI AD Gel.IlTahun 2013, TerdakwaIl pernah menelepon Lettu Caj (K) YeniKhaerunnisa dalam rangka menanyakan jadual seleksi Mental Idiologibagi peserta seleksi.13. Bahwa pada waktu Sdr.
Putus : 23-06-2010 — Upload : 08-05-2013
Putusan PN PASURUAN Nomor 18/Pid.B/2010/PN.Psr
Tanggal 23 Juni 2010 — ZAKIA
4910
  • berminat diminta untuk membentuk satu kelompok masyarakatyang diketahui oleh Lurah setempat dan karena saksi berminat maka padatanggal 12 September 2008 didirikian kelompok sasaran dengan nama JayaBersama ;e Bahwa susunan pengurus dari Poksar Jaya Bersama adalah :e Ketua : Hendri Sunandar ; Bendahara : Zakia ;e Sekretaris :Nurhayati ;e Anggota : Mustakil, Iskandar dan Ahmadi ;e Bahwa tugas pokok saksi selaku ketua adalah mengetahui semua kegiatanyang dilakukan Poksar Jaya Bersama, mengkoordinir jadual
Putus : 23-03-2016 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 120 PK/PID.SUS/2015
Tanggal 23 Maret 2016 — UUS RUSLAN, S.E., M.Si.;
12978 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Proposal yang memuat latar belakang kegiatan, maksud dantujuan kegiatan, lokasi kegiatan, manfaat kegiatan, personil pelaksanakegiatan, rincian pembiayaan dan jadual kegiatan yang ditandatanganioleh pemohon dan khusus bagi pemohon kelompok masyarakatdibubuhi cap dan susunan pengurus/kelompok;b. Untuk kelompok masyarakat dan anggota masyarakat mendapatrekomendasi dari Lurah dan Camat domisili kKelompok masyarakat/anggota masyarakat;c.
Register : 10-09-2013 — Putus : 28-01-2014 — Upload : 29-01-2014
Putusan PN TERNATE Nomor 18/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte
Tanggal 28 Januari 2014 — SAFIUDDIN BUAMONA BOT,ST
10248
  • terpilih;b. pengambilan dokumen prakualifikasi dan dokumenpenunjukan langsung;Cc. pemasukan dokumen prakualifikasi, penilaiankualifikasi, penjelasan, dan pembuatan berita acarapenjelasan;d. pemasukan penawaran;e. evaluasi penawaran;Ts negosiasi baik teknis maupun biaya;g. penetapan/penunjukan penyedia barang/jasa;h. penandatanganan kontrakSedangkan Metode Evaluasi Penunjukan Langsung sebagaimanadalam Lampiran I Bab I Huruf D Nomor 1 bagian e KeppresNomor 80 Tahun 2003, yaitu1) Dalam penyusunan jadual
    tidak pernahdilaksanakan oleh Panitia Pengadaan;Menimbang, bahwa tindakan dan perbuatan saksi RUKMINI,IPAyang melaksanakan perintah saksi MAHMUD SYAFRUDIN,ST untukmelakukan Penunjukan Langsung kepada Rekanan lalu menyiapkandokumen lelang dan dokumen Kontrak yang secara aktif danberlanjut padahal tidak ada lelang jelasjelas telahbertentangan sedangkan Metode Evaluasi Penunjukan Langsungsebagaimana dalam lLampiran I Bab I Huruf D Nomor 1 bagian 1l.eKeppres Nomor 80 Tahun 2003, yaituDalam penyusunan jadual
Register : 15-05-2015 — Putus : 28-09-2015 — Upload : 29-10-2015
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2015/PN Yyk
Tanggal 28 September 2015 — NANANG SUBUH ISNANDI Bin MOEHAIL
398159
  • Menyetujui Perencanaan dan Jadual Pengadaan Barang/Jasaberdasarkan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja danAnggaran Perusahaan (RKAP) ; . Menetapkan spesifikasi teknis untuk pengadaan barang atau JasaKonstruksi atau Jasa Lainnya, menetapkan kerangka acuan kerja untukpengadaan Jasa Konsultasi ; .
    PLN (Persero) tanggal03 Juni 2010 Bab Ketentuan Umum angka 1.6.3.4. yang menyebutkan:"Pengguna Barang/JJasa bertugas dan wajib untuk menyetujuiPerencanaan dan Jadual Pengadaan Barang/Jasa berdasarkankegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan:Lampiran Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor: 305.K/DIR/2010tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT.
Putus : 11-01-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 203 PK/PID.SUS/2016
Tanggal 11 Januari 2017 — BARNABAS SUEBU
14783 Berkekuatan Hukum Tetap
  • DED) PLTA Sungai Urumuka Tahap Ill di KabupatenMimika, Laporan Draft Akhir, Tahun Anggaran 2010 oleh PTKonsultasi Pembangunan Irian Jaya.1 (satu) bundel dokumen Perencanaan Teknis Detail EngineeringDesign (DED) PLTA Sungai Urumuka Tahap Ill di KabupatenMimika, Laporan Analisa Topografi dan Pemetaan TA 2010 oleh PTKonsultasi Pembangunan Irian Jaya.1 (satu) bundel dokumen Perencanaan Teknis Detail EngineeringDesign (DED) PLTA Sungai Urumuka Tahap Ill di KabupatenMimika, Laporan Construction Plan, Jadual
Putus : 17-03-2016 — Upload : 21-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2776 K/PID.SUS/2015
Tanggal 17 Maret 2016 — Werdy Bin Aplus Ananie (T1), Dkk
10676 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 2776 K/Pid.Sus/2015pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil,serta kelompok masyarakat;d. menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadual,tata cara pelaksanaan, dan lokasi pengadaan yang disusun panitiapengadaan;e. menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan pantia/pejabatpengadaan sesuai kewenangannya;f. menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyediabarang/jasa sesuai kewenangannya;g. menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihakpenyedia
Putus : 19-02-2014 — Upload : 08-04-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 249 PK/Pid.Sus/ 2012
Tanggal 19 Februari 2014 — NASPI, SH., MM
137102 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., membubuhkan tandatangannya di dalam Daftar Berita Acara Addendum Penambahan/Pengurangan Spesifikasi Barangadalah karena berdasarkan Ketentuan point 10 C BAB II Lampiran Keppres No. 80 Tahun 2003,menyebutkan bahwa Perubahan (Amandemen) Kontrak dapat terjadi apabila :a Perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihakdalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak ;b Perubahan jadual pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;c Perubahan
Putus : 21-12-2012 — Upload : 25-06-2013
Putusan PN SAMARINDA Nomor 20/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda
Tanggal 21 Desember 2012 — C. BERNARD ROBERT, S.T.P. M.T Anak dari YULIUS ROBERT
5213
  • pelaksanaan pengadaan barang/jasa.Tugas PPK sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Perpres No. 8Tahun 2006 Tentang Perubahan Keempat Atas Keppres No. 80Tahun 2003 adalah sebagai berikut :a. menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;b. menetapkan paketpaket pekerjaan disertai ketentuan mengenaipeningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberiankesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat;. menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS),jadual