,sehingga kemudian keluanah Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW)Nomor: W.3a/15/4/1988 tanggal 28 September 1988 yang diterbitkan olehHal. 5 dari 22 Put.

Nomor 0112/Pdt.G/2017/MS.BirKepala Kantor Urusan Agama/Pejabat PembuatAkta Ikrar Wakaf (PPAIW)Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Utara;Bahwa pemberlakuan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) Nomor:W.3a/15/4/1988 tanggal 28 September 1988 yang diterbitkan oleh KepalaKantor Urusan Agama/Pejabat PembuatAkta Ikrar Wakaf (PPAIW)Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Utara adalah sah, kuat dan berharga,karena diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan tidak bisadibatalkan dengan serta merta, oleh karena

Hanafi merupakan wakaf dari Tgk. Gambet;4.

Urusan Agama/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kecamatan Jeumpa KabupatenAceh Utara dahulu sekarang Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen ;5.

Nomor 0112/Pdt.G/2017/MS.BirUtara berbatas dengan Jalan Desa;Selatan berbatas dengan Kebun Tgk.Thaleb/Tgk.Juned ;Timur berbatas dengan Kebun Tgk.Hanafiah ;Barat berbatas dengan Jalan Desa ;Sebagai tanah wakaf Gampong Cot Uliem Kecamatan Jeumpa KabupatenBireuen ;4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf(APAIW) No.W.3a/15/4/1988 tanggal 28 September 1988 yang diterbitkanoleh Kepala Kantor Urusan Agama/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf(PPAIW) kecamatan Jeumpa ;5.

ke Pengadilan Negeri Medan, Tergugat belum jugamembongkar bangunan miliknya dan belum juga mengosongkan bidangtanah wakaf tersebut serta Tergugat juga masih menguasai sebahagiandari tanah wakaf Mesjid AlMuhajirin ;Bahwa Perbuatan Tergugat yang telah mendirikan Bangunan diatassebahagian tanah Wakaf Mesjid AlMuhajirin dan menguasai sebahagianTanah Wakaf Mesjid AlMuhajirin adalah Perobuatan Melawan hukum (onrechtmatigedaad) karena Perbuatan Tergugat telah bertentangan denganHak Mesjid AlMuhajirin terhadap

yang di luar batas tanah wakaf / mesjid. Dan menjadi pertanyaantergugat adalah bahwa setelah tergugat menerima dan membaca sertameneliti fotocopy Sertifikat Milik Wakaf No. 179 Milik penggugat tersebut,bahwa ukuran tanah tersebut yang seluas 3090 m?

Foto copy Sertifikat Hak Milik Wakaf No. 179/Desa Gedung Johor, telahdiberi materai secukupnya dan diberi tanda Bukti : P3 ;. Foto Bangunan Tergugat yang berada didalam Tanah Wakaf Mesjid AlMuhajirin, telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda Bukti : P4 ;. Foto Bangunan Tergugat yang berada didalam Tanah Wakaf Mesjid AlMuhajirin, telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda Bukti : P5 ;.

Aminullah Batu Bara ;Menimbang, bahwa bukti surat tanda P1 adalah Surat Peringatan dariKuasa Penggugat agar Tergugat segera mengosongkan bangunan = yangberdiri diatas tanah Wakaf Mesjid Al Muhajirin, sedangkan bukti surat P2adalah Salinan Akta lkrar Wakaf No. 12/11/BA.00/37/2000 tanggal 15September 2000 yang diperbuat dihadapan Drs.

Panigoran Siregar PejabatPembuat Akta Ikrar Wakaf, dan bukti Surat tanda P3 adalah Sertifikat HakMilik Wakaf No. 179/Desa Gedung Johor, sedangkan Bukti P4, P5 dan P6adalah foto bangunan Kios Tergugat ;Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan apakah benar Tanah yangberukuran 6 X 8 M2 yang dibangun Tergugat Kios adalah tanah Wakaf dariMesjid Al Muhajirin ;Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tanah tersebut adalahmilik tanah Wakaf Mesjid Al Muhajirin dibuktikan berdasarkan surat TandaP2 dan P3 ;Menimbang

SALINANPENETAPANNomor 1542/Pdt.G/2016/PA.ClpDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Cilacap yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkanputusan atas perkara WAKAF antara :Penggugat, umur 56 tahun, Agama Islam, pendidikan , pekerjaanMengurus rumah tangga, tempat kediaman di KabupatenCilacap, yang dalam hal ini menguasakan kepadaMuhammad Taufik, SH., pekerjaan Advokat yangberkantor di Jalan DR.

Inngam (Penggugat VI)Bahwa Bastiyah alias Bastiah (almarhumah) mempunyai sebidang tanahPekarangan, tanah wakaf No. 00003, NIB 11. 30. 04. 05. 00632, Hak MilikNo.00576, sebagaimana tersebut pada Akta Ikrar Wakaf tanggal 12081998, No.

Menyatakan hukumnya bahwa wakaf tanah pekarangan dimaksud, tanahwakaf No. 00003, NIB 11. 30. 04. 05. 00632, Hak Milik No.00576, kepadaMadrasah Diniyah (Madrasah Diniyah As Sholihin) adalah sah menuruthukum dan telah sesuai dengan peruntukannya sebagaimana tersebutpada Akta lkrar Wakaf tanggal 12081998, No W2/66/Vil/tahun1998,Nama Wakif Bastiyah alias Bastiah (Almarhumah), Seluas 305 m2 terletakdi RT.0O3 RW.004 Desa Cilempuyang, Kecamatan Cimanggu, KabupatenCilacap;Adapun batasbatas tanah tersebut

Menyatakan hukumnya bahwa penyalahgunaan wakaf oleh NADZIRsehingga kini wakaf tanah pekarangan dimaksud, tanah wakaf No. 00003,NIB 11. 30. 04. 05. 00632, Hak Milik No.00576, kepada MadrasahTsanawiyah Maarif NU Cimanggu dan Madrasah Aliyah Maarif NUCimanggu adalah tidak sah menurut hukum karena tidak sesuai denganperuntukannya dan bertentangan dengan Akta lkrar Wakaf tanggal 12081998, No W2/66/Vil/tahuni998, Nama Wakif Bastiyah alias Bastiah(Almarhumah), Seluas 305 m2 terletak di RT.003.

MukhlasPutusan Nomor:000/Pdt.G/2016/PAClp.Halaman 4 dari 8 halaman05.06.07.08.09.10.11.Sebelah Selatan Tanah milik H. lorohimSebelah Barat : Tanah milik Raden Mohammad Ngalim Misbahul MunirMenyatakan hukumnya bahwa Para Tergugat telah menyalahgunakantanah wakaf No. 00003, NIB 11. 30. 04. 05. 00632, Hak Milik No.00576yang dapat merugikan Para Penggugat.Menyatakan hukumnya bahwa Penguasaan tanah Wakaf No. 00003, NIB11. 30. 04. 05. 00632, Hak Milik No.00576 dimaksud oleh ParaPenggugat adalah tanpa hak

Legal Standing Penggugat Dan Tergugat;1.Bahwa Penggugat adalah Direktur Utama Rumah Sakit Islam Surakartayang saat ini bernaung di bawah Yayasan Wakaf RS Islam Surakarta.Adapun RS Islam Surakarta sejak awal berdiri sampai saat ini adalahberasal dari harta wakaf.

Bahwa Nadzir Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta sebagai pihakyang menyerahkan pengelolaan harta benda wakaf telah sesuai dengankedudukan dan tugasnya sebagaimana Pasal 11 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf maupunYayasan Wakaf Rumah Sakit Islam Surakarta (YWRSIS) sebagaipenerima pengelolaan harta benda wakaf merupakan Badan HukumYayasan Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3)UndangUndang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentangPerubahan atas UndangUndang

Bahwa kedudukan Nadzir atas harta wakaf adalah penting kamisampaikan, mengingat Nadzir adalah administrator, pengelola,pengawas, pemelihara, pelindung, sekaligus pihak yang diberi hak untukmengembangkan harta wakaf dimaksud, dengan demikian secarahukum tidak ada penafsiran lain bahwa atas harta wakaf yang saat iniberupa Rumah Sakit Islam Surakarta yang paling berhak untukmengelola atas harta wakaf adalah Nadzir, sebagaimana dimaksuddalam Pasal 11 UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;.

Dengan demikian maka sejak itu YARSIS Akta 002 Tahun 2011bukanlah Yayasan Wakaf dan oleh karena itu tidak dapat sebagaibadan hukum dan mengelola RS Islam Surakarta sebagai harta wakaf,hal ini sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 6 UndangUndang Nomor 41Tahun 2004 tentang Wakaf, sehingga dengan kondisi seperti ini NadzirYARSIS membentuk Yayasan Wakaf Rumah Sakit Islam Surakarta(YWRSIS) berdasarkan Akta Notaris Nomor 8 tanggal 11 November 2014yang dibuat dan dihadapan Habib Adjie, S.H., M.Hum., Notaris diSurabaya

Yayasan Wakaf RS Islam Surakarta dan Direksi RSIS yangbertanggung jawab terhadap jalannya RSIS juga berhadapan denganresiko hukum yang makin tinggi;e.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah wakaf tanah H. Abd.

Abd.Halim Kasim

;Bahwa oleh karena penerbitan sertifikat Wakaf tersebut atas dasarPersekongkolan ikrar wakaf yang tanpa seijin dan tanpa persetujuan pihakPenggugat, padahal keberadaan Tergugat II dan III adalah bukan merupakanorang yang berhak atas tanahtanah sengketa tersebut, disamping itu pulakedudukan Tergugat II dan Ill bukan termasuk ahliwaris dari almarhumH.Abd.

sehingga terbitSertifikat Wakaf Nomor : 12, 14 dan 16 / Paseban adalah merupakanperbuatan dan tindakan yang bertentangan dengan hukum karena tidak sah ;Menyatakan bahwa penguasaan dan penikmatan atas tanahtanah sengketaoleh Tergugat , Il dan Ill baik sendirisendiri maupun secara bersamasamaadalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum;Menyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan berlaku segalabentuk suratsurat dan aktaakta maupun sertifikat Wakaf yang telah terbitdan bertitel

Wakaf sehingga terbit Sertifikat Wakaf Nomor : 12.14 dan 16 / Paseban adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;Menyatakan tidak mempunyai. kekuatan berlaku segala bentuk suratsuratdan aktaakta maupun sertifikat Wakaf Nomor : 12, 14 dan 16 / Pasebanyang teluh terbit dan bertitel atas nama Tergugat I, Il dan Ill yang berkaitandengan keberadaan tanahtanah sengketa ;Menyatakan bahwa penguasaan dan penikmatan atas tanahtanah sengketaoleh Tergugat I, Il dan Ill baik sendirisendiri maupun secara bersamasamaadalah

menyerahkansebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untukjangka waktu tertentu sesuai kepentingannya guna keperluan ibadah ataukesejahteraan umum menurut syari'ah ;" Menimbang, bahwa bukti surat T.9.A, T.9.B dan T.9.0 yaitu SertifikatTanah Wakaf atas Obyek Sengketa semakin terlihat dengan jelas bahwagugatan Pengugat Terbanding adalah tentang Wakaf ;Dalam hubungan tersebut Pasal 49 huruf. e.

Jember halaman : 37 alinea 2 )"Menimbang, bahwa oleh karena dalam kasus ini terdapat SengketaKepemilikan, maka Majelis Hakim lebih jauh akan mengkaji dasar darikepemilikan Tergugat II dan Ill, sehingga kemudian muncul Sertifikatnomor 11. 13 dan 15 / Paseban sebagai Penunjuk dalam Sertifikat Wakaf"(Mohon ditinjau Putusan PN.

Menyatakan secara hukum Sertifikat Wakaf No. 297 seluas 5280 M2 (lima ribu dua ratus delapan puluh meter persegi) Gambar Situasi 8205/1993 adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum; 8. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini; 9.

Ketentuan ini menegaskanbahwa pada prinsipnya tanah wakaf adalah milik sah dari pewakaf;Bahwa dengan terbitnya Sertifikat WAKAF atas suatu bidang tanah (Wakaf)menunjukkan secara hukum adanya pengakuan dari negara bahwa bidangtanah yang tersebut pada Sertifikat WAKAF adalah benarbenar telahdiwakafkan;Bahwa SERTIFIKAT adalah merupakan bukti kepemilikan yang sahsecara hukum atas bidang tanah, tidak terkecuali dengan Sertifkat WAKAFNo. 297 dan Sertifikat WAKAF No. 298 atas nama pemegang hak K.H.AHMAD

Menyatakan Sertifikat Wakaf No. 297 atas nama K.H. AHMAD KUSASI,K.H. MAMUN ASNAWI, H. HASAN MUHAMAD, MUKRI MIAN dan BASRIJOHAR dan Sertifikat Wakaf No. 298 atas nama K.H. AHMAD KUSASI,K.H. MAMUN ASNAWI, H. HASAN MUHAMAD, MUKRI MIAN dan BASRIJOHAR adalah sah dan berkekuatan hukum;3. Menyatakan bidang tanah dengan bukti kepemilikan Sertifikat Wakaf No.297 dan Sertifikat Wakaf No. 298 adalah tanah Wakaf;Hal 16 dari 42 Hal. Putusan No. 43/PDT/2017/PT.BTN.4. Menyatakan K.H. AHMAD KUSASI, K.H.

Ketentuan ini menegaskanbahwa pada prinsipnya tanah wakaf adalah milik sah dari pewakaf;Bahwa dengan terbitnya Sertifikat WAKAF atas suatu bidang tanah (Wakaf)menunjukkan secara hukum adanya pengakuan dari negara bahwa bidangtanah yang tersebut pada Sertifikat WAKAF adalah benarbenar telahdiwakafkan;,Bahwa SERTIFIKAT adalah merupakan bukti kepemilikan yang sahsecara hukum atas bidang tanah, tidak terkecuali dengan Sertifkat WAKAFNo.297 dan Sertifikat WAKAF No. 298 atas nama pemegang hak K.H.AHMAD

Menyatakan Sertifikat Wakaf No. 297 atas nama K.H. AHMAD KUSASI,K.H. MAMUN ASNAWI, H. HASAN MUHAMAD, MUKRI MIAN dan BASRIJOHAR dan Sertifikat Wakaf No. 298 atas nama K.H. AHMAD KUSASI,K.H. MAMUN ASNAWI, H. HASAN MUHAMAD, MUKRI MIAN dan H.BASRI JOHAR adalah sah dan berkekuatan hukum;3. Menyatakan bidang tanah dengan bukti kepemilikan Sertifikat Wakaf No.297 dan Sertifikat Wakaf No. 298 adalah tanah Wakaf;4. Menyatakan K.H. AHMAD KUSASI, K.H. MAMUN ASNAWI, H. HASANMUHAMAD, MUKRI MIAN dan H.

BASRI JOHAR adalah NADZIR atastanahtanah Wakaf dalam Sertifikat WAKAF No. 297 dan Sertifikat WAKAFNo. 298;DALAM KONPENSI!

No 1154/Pdt.G/2018/PA.Mkd10.11.menandatangani Akta Ikrar Wakaf No.W2441X1I2015 tersebut, namunfaktanya dalam Akta Ikrar Wakaf No.W2441X12015 tidak ada tanda tanganPenggugat;Bahwa selanjutnya setelah dibuat Akta Ikrar Wakaf No.W2441X12015tanggal 06 November 2015, Tergugat II menyampaikan permohonanpendaftaran tanah wakaf yang berasal dari tanah SHM No.3502 atas namaXXXXXX kepada Tergugat IV, selanjutnya Tergugat IV menerbitkanSertifikat Wakaf No.38 atas nama YAYASAN ASY SYARIAH YOGYAKARTApenunjukdigunakan

Bahwa terhadap proses wakaf tersebut Tergugat tidakpernah menandatangani akta Ikrar Wakaf dimana penerimawakafnya adalah Tergugat II dan tidak pernah pulamenandatangani akta ikrar wakaf dihadapan Tergugat III selakuPejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.I.

No 1154/Pdt.G/2018/PA.Mkd Pembatalan Wakaf beserta sertifikat Wakaf No. 38 Penyerahan SHM No. 3496, SHM No. 3498 keduanya an.XXXXXX dan Sertifikat Wakaf No. 38 XXXXXX an.

XXXXXX, pembatalan Wakaf beserta Sertifikat Wakaf No. 38,sertapenyerahan SHM No. 3496, SHM No. 3498 keduanyaan.XXXXXX dan SertifikatWakafNo. 38 an.

Bahwa dengan telah terpenuhinya syaratsyaratnya sehinggawakaf telah sah dan sertifikat wakaf tersebut juga sah secara hukum,Hal. 36 dari 48 Hal. Put. No 1154/Pdt.G/2018/PA.Mkdberdasarkan UndangUndang Wakaf Bab II Pasal 3 yang menyatakanbahwa , Wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syariah. , dan Pasal4 bahwa, Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan.10.

Siti Aisyah, 16 meter;Sebelah Barat berbatas dengan tanah wakaf Masjid Nurul Yaqin, 16meter;selanjutnya disebut objek wakaf terperkara ;5.2. Seluas 129 m2 (seratus dua puluh sembilan meter persegi) dikuasaioleh Tergugat dengan cara membangun rumah permanen di atasnyapada tahun 2001 dan masuk dalam bidang tanah wakaf tersebutHal. 3 dari 31 hal.

Siti Aisyah, 43 meter; Sebelah Barat berbatas dengan tanah wakaf Masjid Nurul Yaqin, 43meter;selanjutnya disebut objek wakaf terperkara II;6. Bahwa oleh karena bidangbidang dari objek wakaf terperkara merupakansatu kesatuan tak terpisahkan dari sebidang tanah yang telah diwakafkanoleh wakif Alm. Syahruddin Harahap bin Zakaria Harahap pada tahun 1979seluas 1.612 m?

Bahwa oleh karena bidangbidang dari objek wakaf terperkara merupakantanah wakaf yang diperuntukkan bagi sarana peribadatan untuk Masjid NurulYaqin, maka beralasan hukum jika Tergugat dihukum untuk menyerahkanbidangbidang dari objek wakaf terperkara kepada Masjid Nurul Yaqinmelalui Para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong serta tanpa bebanapapun;8.

Putusan Nomor 746 K/Ag/2015 Sebelah Utara berbatas dengan tanah wakaf Masjid Nurul Yaqin/Hj.Siti Aisyah, 8 meter; Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Jenderal Sudirman, 8meter; Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hj. Siti Aisyah, 16 meter; Sebelah Barat berbatas dengan tanah wakaf Masjid Nurul Yagqin, 16meter;2.2. Objek wakaf terperkara II : Sebidang tanah seluas 129 m?

tanah wakaf yang diperoleh dari Alm.

Saksi Muji Riandar ;Menimbang, bahwa dari alatalat bukti yang diajukan oleh Penggugatyaitu alat bukti surat T1,2,31 tentang Sertifikat Tanah Wakaf No.13, yangditerbitkan pada tanggal 13 Mei 2003, bukti surat T1,2,32 tentang SertifikatTanah Wakaf No.7, yang diatasnya dibangun Pondok Pesantren Al.Mubarrok, bukti Surat T1,2,33 tentang Sertifikat Tanah Wakaf No.30, buktisurat 171,2,34 tentang Salinan Pertama, Akta Jual Beli No.419/20/02/JUBEL/IV/2016, antara Tergugat II dan H Umar alias KatimanHalaman

saksi Muji Riandar yang pada pokoknya menerangkan bahwasepengetahuan saksi tanah objek sengketa adalah tanah wakaf dan saksipernah melihat sertifikat wakaf tersebut dan tanah wakaf tersebut saat inidikelola oleh Yayasan Al Mubarok.Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas selanjutnyaMajelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :Halaman 16 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2019/PN BywMenimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkandalam positanya sebagai

Keterangan saksi BoyadiHadi Suprayitno dimana objek sengketa merupakan warisan dari orang tuaPenggugat dan saat ini diatas objek sengketa berdiri bangunanyayasan,masjid Al Mubarok dan SMK Al Mubarok .Menimbang, bahwa dari jawaban Para Tergugat mendalilkan bahwaobjek sengketa dalam perkara ini adalah merupakan tanah wakaf dan telahtertuang dalam sertifikat tanah wakaf yang diterbitkan berdasarkan Akta ikrarwakaf, dimana dikaitkan dengan bukti surat T1,2,31 tentang Sertifikat TanahWakaf No.13 Desa

adalah tanah wakaf dantelah mendapatkan dana bantuan dari Arab Saudi, kemudian dibangunMasjid dan sekarang telah dibangun sekolahan dan sekarang sudah terbitsertifikat wakaf diatas objek sengketa dan tanah wakaf tersebut saat inidikelola oleh Yayasan Al Mubarok.Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat yang dilakukanoleh Majelis Hakim dengan dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugatterhadap objek sengketa diperoleh fakta bahwa letak objek sengketa objeksengketa adalah di Dusun Panjen, Desa

dalam perkara ini adalah adanya persoalan wakaf ;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 UndangUndang Nomor 41 tahun2004 tentang Wakaf, definisi Wakif adalah pihak yang mewakafkan bendamiliknya sedangkan Nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakafdari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 62 ayat (2) UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang berbunyi Apabilapenyelesaian sengketa sebagaimana pada ayat (1) tidak berhasil

yang berada di tanganTergugat.Demikian juga untuk mendaftarkan tanah wakaf tersebut sangatsulit dilaksanakan untuk sementara sebelum dapat diurus Nazirdan didaftarkan Benda Wakaf maka diperlakukanlah Nazirsebelum berlaku Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.2.

Bahwa faktanya adalah Harta Benda Wakaf tersebut bukanlahmilik dari Penggugat.

yang disengketakan, dengandalil bahwa Tanah wakaf a quo sebagaimana dalam surat gugatan ParaPenggugat merupakan wakaf dari Pengurus Persatuan Ulama SeluruhAceh (PUSA) yaitu: Tgk.

Antara Nazir dan Wakif atau keluarga Wakif dalam halWakif/keluarga Wakif yang menguasai kembali harta wakaf;d. Antara masyarakat dengan Nazir, karena Nazir dalampengelolaan harta wakaf melakukan penyimpangan hukum, baikdari segi peruntukan atau pengalihan harta wakaf kepada pihaklain;e. Antara Para Nazir karena sengketa kewenangan Nazir, mengenaisiapa yang berhak mengelolaharta wakaf;f.

Antara Nazir dengan Badan Wakaf Indonesia, dalam hal sengketasah tidaknya surat keputusan Badan Wakaf Indonesia tentangpenggantian Nazir;g.

Mesin : 30C-024631 No.Rangka : MH330C0018J024631;Dikembalikan kepada Terdakwa Topani Akbar Bin (Alm) Nur Hasanuddin;

Al Hijrah terbuat darikaca di depan rumah makan tersebut, kKemudian timbul niat terdakwauntuk mengambil kotak wakaf tersebut, kemudian terdakwa menuju kerumah makan tersebut dan meminta saudara DONI untuk menunggu diatas sepeda motor.Bahwa selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor dalam keadaanmesin masih menyala lalu mengambil kotak wakaf tersebut dan langsungberangkat menuju ke arah Muara.Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN Tjg Bahwa 1 (satu) buah kotak wakaf/amal tersebut lalu

Bahwa terdakwa mengambil 1 (Satu) buah kotak wakaf/amal Mushala AlHijrah terbuat dari kaca tanpa ijin dari panitia Mushala Al Hijrah.

Tabalong;Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN Tjg Bahwa setelah melihat CCTV Saksi melihat Terdakwa mengambil danmembawa kotak wakaf tersebut adalah dengan cara mengangkat kotakwakaf dengan menggunakan 1 (satu) tangan kanan, dan pada saatberlari Terdakwa mengangkat kotak wakaf dengan menggunakan ke 2(dua) tanganya menuju keluar ke arah jalan raya dimana dipinggir jalanraya sudah ada 1 (satu) orang lainya berjaga dengan menggunakansepeda motor, setelah Terdakwa pembawa kotak wakaf tersebut

JARNO. dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut : Bahwa Terdakwa telah mengambil kotak wakaf/amal di rumah makanBarokah Desa Kasiau Rt.06 Kec.Murung Pudak Kab.

Doni (DPO) untuk menunggu diatas sepeda motor;Bahwa Terdakwa lalu turun dari sepeda motor dalam keadaan mesinmasih menyala lalu mengambil kotak wakaf tersebut dan langsungberangkat menuju ke arah Muara Uya.Bahwa 1 (satu) buah kotak wakaf/amal tersebut lalu dibawa ke kebunkaret arah jalan pertamina Gudang Handak dan Terdakwa langsungmembuka kotak wakaf/amal yang berisi uang dan mengambil uangnyadan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli BBM jenis pertalitesebanyak 3 (tiga) liter dan 2 bungkus

Berdasarkan ketentuanPasal 49 ayat (1) huruf (d) UU RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, bahwa yangberwenang memberhentikan dan mengganti Nazir adalah Badan Wakaf Indonesia,bukan pihak Wakif, sebab secara yuridis, sejak wakaf diikrarkan oleh Wakif, makasejak saat itu masingmasing Wakif telah melepaskan haknya atas objek yangdiwakafkan tersebut;2. Gugatan para Penggugat tidak berdasar hukum.

Sebab yangberwenang menggantikan Nazir adalah Badan Wakaf Indonesia (BWI);b. Para Penggugat dalam mengajukan gugatan tanpa alas hak yang sahmenurut hukum dan telah memposisikan diri seolaholah turut mewakilikepentingan hukum para Wakif dan ahli warisnya dan Wakif yang lainberkaitan dengan objek wakaf, sedangkan ahli waris yang sah tidak pernahsama sekali memberikan persetujuaan kepada para Penggugat untukmengajukan gugatan;Hal. 4 dari& hal. Put. No 30 /Pdt.G/2018/MSAceh4.

Gugatan error in persona/salah alamat.Bahwa terhitung sejak ikrar wakaf diucapkan dan telah dilaksanakan sesuaidengan syariah, maka sejak saat itu pula Wakif telah melepaskan haknyaatas harta benda wakaf kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) yangpengelolaannya diberikan kepada Nazir.

Berdasarkan hal itu maka Nazirbertanggung jawab penuh kepada Badan Wakaf Indonesia, sehinggaseharusnya gugatan ditujukan kepada BWI bukan kepada Tergugat in person.Oleh sebab itu gugatan tersebut salah alamat.Menimbang, bahwa oleh karena itu.

Nyak Teh) dalam positagugatannya mendalilkan sebagai cucu dari Wakif Hajjah Aisyah Binti Alibasyahdan Hajjah Ummiyah binti Alibasyah;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 UndangUndangNomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, bahwa wakaf yang telah di ikrarkan tidakdapat dibatalkan. Ketentuan pasal ini dapat dipahami bahwa sejak seseorangmengucapkan ikrar wakaf terhadap suatu objek wakaf maka sejak saat ituhilanglah segala haknya terhadap objek yang telah diwakafkannya.

Bahwa pada tanggal 11 Februari 2011 M, Pemohon telah melangsungkanikrar wakaf dengan Sinwan S dihadapan pejabat Kantor Urusan AgamaKecamatan Rowosari Kabupaten Kendal, sebagaimana pada registerNomor: W.2/01/14/ Tahun 2011 tanggal 11 Februari 2011 M;2.

Bahwa nama yang tertera pada Akta Ikrar Wakaf Pemohon seharusnyasesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia NomorAHU0001947.AH.01.04.Tahun 2019 Pemohon tersebut, yakni yangbenar adalah nama Yayasan Pemohon (Yayasan), untuk itu Pemohonmohon agar Pengadilan Agama Kendal menjatuhkan penetapanperubahan biodata pada Akta Ikrar Wakaf Pemohon tersebut sesuaidengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU0001947.AH.01.04.Tahun 2019;4.

Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan perubahan namaYayasan pada Akta Ikrar Wakaf yang dikeluarkan oleh Kantor UrusanAgama Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal untuk dijadikan alashukum (kepastian hukum), selanjutnya dapat digunakan Pemohon untukmengurus Sertifakat tanah wakaf;5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalampenyelesaian perkara ini;Berdasarkan alasan/dalildalil di atas, Pemohon mohon agar KetuaPengadilan Agama Kendal c.g.

Fotokopi Akta Ikrar Wakaf Nomor : W.2/01/14/Tahun 2011,tanggal 11 Februari 2011, yang bermeterai cukup oleh Ketua Majelisdiberi tanda (Bukti P.4);5. Fotokopi nomor NPWP 02.154.591.8503.000,tanggal1November 2011 atas nama yayasan Al Ikhlas RadusariRowosari yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya(Bukti P.5)6.

;Bahwa saksi tahu, Pemohon datang ke persidangan untukmengajukan perubahan Ikrar Wakaf;Bahwa sakis mengetahui Yayasan xxx yang akan mengajukanperubahan Akta Ikta Ikrar Wakaf;Bahwa Yang diwakafkan adalah sebidang tanah dengan ukuran 8meter x 8 meter dan tanah tersebut sudah dibangun untukkepentingan sarana pendidikan keagamaan khususnya pendidikanAgama Islam sampai sekarang;Bahwa Yayasan xxx berdiri tahun 2003;Bahwa Ya, wakif, nadir adalah Pemohon sejak tahun 2003dengannama Yayasan xxx sampai tahun

Bahwa di dalam Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf PPAIW No W3/47/03Tanggal 9 September Tahun 1994 tercantum batas tanah di sebelahselatan dari tanah objek sengketa a quo merupakan batas tanah dariH.M. Saleh (Alm) (vide bukti P.1);5. Bahwa telah terjadi perubahan pemegang Nazir Wakaf berdasarkanpermohonan formulir penggantian pemegang Nazir Wakaf objeksengketa a quo pada tanggal 28 November 2019 (vide bukti T.6);6.

Mtr39.816 M2, selanjutnya berdasarkan Akta Ikrar Wakaf PPAIW KecamatanTaliwang Nomor: W3/47/03 pada tanggal 9 September 1994, LaluManjawakang melakukan perubahan/mutasi Sertifikat Hak Milik Nomor 52tersebut menjadi Sertifikat Hak Wakaf Nomor 1 yang diwakafkan untukpembiayaan Tamir Masjid dan pemegang Nadzir Wakaf pada waktu ituadalah Haji Lalu Mustafa, Muhammad Saleh Yang, Haji Muhammad Tahir,Haji Anmad Sagir, Hasyim Abdullah.

Dengan demikian, menurut MajelisHakim, pada bukti T.1 sudan menerangkan maksud dan tujuanperubahan/mutasi Sertifikat Hak Milik Nomor 52 atas nama LaluManjawakang menjadi Sertifikat Hak Wakaf Nomor 1 atas nama pemegangNazir Wakaf berdasarkan Akta Ikrar Wakaf PPAIW Kecamatan TaliwangNomor: W3/47/03 pada tanggal 9 September 1994:Menimbang, bahwa pada bukti 1.6, diketahui pada awalnyapemegang Nazir Wakaf atas tanah objek sengketa a quo yang sebelumnyaadalah Haji Lalu Mustafa, Muhammad Saleh Yang, Haji

Muhammad Tahir,Haji Anmad Sagir, Hasyim Abdullah berdasarkan permohonan penggantianpemegang Nazir Wakaf pada tanggal 28 November 2019 telah terjadiperubahan pemegang Nazir Wakaf menjadi H Zainuddin, S.Pd, Sudiyono,Mustofa, Arifin M.

MtrNomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menjelaskan bahwa Akta PenggantiAkta Ikrar Wakaf yang selanjutnya disingkat PPAIW adalah akta penggantidalam hal perbuatan Wakaf belum dituangkan dalam AIW sedangkanperbuatan Wakaf sudah diketahui berdasarkan berbagai petunjuk (qarinah)dan 2 (dua) orang saksi serta AlW tidak mungkin dibuat karena Wakif sudahmeninggal dunia atau tidak diketahui lagi keberadaannya ;Menimbang, bahwa pada bukti P.1, menjelaskan tentang suratpernyataan dari seseorang yang sudah mewakafkan

Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa ini merupakan Tanah Wakaf,maka perkara a quo tunduk pada kewenangan mutlak pengadilanAgama untuk memeriksa dan mengadilinya;Bahwa kecuali itu, Pasal 3 UndangUndang Nomor: 41 Tahun 2004tentang Wakaf, menyebutkan bahwa wakaf yang telah diikrarkan tidakdapat dibatalkan. Dan karena itu sangat beralasan bagi pengadilanNegeri Tobelo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapatditerima;B.

Keberatan Tentang Penggugat Tidak Memiliki Kualitas untuk menggugat :1.Bahwa Pasal 3 UndangUndang Nomor: 41 Tahun 2004 tentang Wakaf,menyebutkan: wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan. Makadengan demikian Penggugat tidak memiliki kualitas untuk menggugat,sebab selaku pemberi wakaf (wakif) dan penerima wakaf (Nazir) telahmemenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (1) jo. Pasal 7 UU Nomor: 41 Tahun2004 tentang wakaf;C.

Pengelolaan Harta Wakaf bertentangan dengan tujuan dan fungsiwakaf;Sengketa Harta Benda Wakaf;Sah atau tidaknya Sertifikasi Harta Wakaf;Pengalihan Fungsi Harta Wakaf;oe &Ketentuanketentuan lain yang telah diatur dalam Buku III KompilasiHukum Islam dan Undangundang Nomor 41 tahun 2004 tentangWaka;Bahwa memperhatikan jenisjenis Sengketa Wakaf tersebut di atas,maka Landasan Yuridis Pasal 49 Undangundang Nomor 7 tahun1989 tentang Peradilan Agama, yang dipakai sebagai pendapat hukumMajelis Hakim Pengadilan

Dalil dalam jawaban Para Pembanding, dahulu Tergugat danTergugat Il, sekarang Termohon Kasasi, tanggal 21 Pebruari 2013,Tanah Obyek Sengketa dikuasainya, diperoleh dari Hal Wakaf, yangoleh Termohon Kasasi sendiri, tidak mengetahui pada tahunkeberapakah hal Wakaf tersebut dilaksanakan.

Putusan Nomor 1363 K/Pdt/2014Azas Pembuktian Pasal 1865 Termohon Kasasi tidak dapatmembuktikan tentang Hal Wakaf sebagaimana disyaratkan dalamUndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 17,Pasal 20, Pasal 21, Pasal 32 dan Pasal 33 Jo.

Vide bukti copy P2;Bahwa akan tetapi dengan tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat sebidangtanah dalam Poin tersebut di atas oleh Para Tergugat telah diwakafkan kepadapihak lain dengan penerima wakaf/wakif adalah Tergugat V, sebagaimana aktaIkrar wakaf No.05/w3/V1I/2000 tanggal 29072000, yang dibuat Turut TergugatI. Selanjutnya oleh Tergugat V cq.

Turut Tergugat I dimohon untuk diterbitkanSertifikat Tanah Wakaf kepada Turut Tergugat II, sehingga pada tanggal 15September 2000 terbit dengan Sertifikat Tanah Wakaf No.00003/Kel. Cigadungdidalam tercantum nama wakif : Tergugat V sedang Nadzir : Tergugat I, II, IIdan Tergugat IV.

tanggal 17 Nopember 2010 membuat surat Pembatalan SertifikatTanah wakaf No.00003/Kel.Cigadung tanggal 15 September 2000 kepada TurutTergugat II.

Terdapat pihakpihak yang tidak ditarik atau dijadikan sebagai pihak dalamperkara ini yaitu:Pihak Badan Wakaf Indonesia dan Departemen Agama(Kementerian Agama) Republik Indonesia, karena setiapperubahan Sertifikat/Tanah yang sudah diwakafkan sesuaidengan ketentuan Pasal 40, Pasal 41 ayat (2) UndangUndang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakafmengharuskan Apabila akan merubah status tanah wakaf,maka terlebih dahulu mendapat ijin tertulis dari Menteriatas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.

Jadi seharusnyaMenteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia dijadikanpihak dalam perkara a quo;Hal. 5 dari 9 Hal.

Haerudin, S.Sos, M.Si.Untuk menjalankan tugas dan fungsi serta tujuan wakaf Almarhum H. AllGaus.7.

Bahwa Pondok Pesantren Darul Maarif Sintang yang telah menggunakantanah wakaf tersebut sejak tahun 1996 adalah lembaga pendidikan yangmenggunakan Badan Hukum Pendidikan Maarif NU Jakarta. Oleh karenaitu pemohon hendak mengalihkan wakaf tersebut dari yayasan AlIhsankepada Badan Hukum PendidikanLP. Maarif NU Pusat dengan nadzirsebagaimana pada poin 5;Berdasarkan halhal tersebut di atas Pemohon menyampaikanpermohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Sintang untuk menetapkan :Primer:1.

Ali Gaus telahmelakukan ikrar wakaf terhadap sebidang tanah kepada yayasan Al Ihsandengan menunjuk 3 (tiga) orang nadzir dan sekarang tinggal seorang nadziryang masih hidup. Dan terhadap tanah wakaf tersebut, sejak tahun 1996 pihakyayasan al Ihsan tidak menggunakan tanah wakaf tersebut sebagaimana tujuansemula dan memberikan kewenangan kepada Pondok Pesantren Darul MaarifSintang untuk digunakan sebagaimana tujuan wakaf yang diberikan oleh wakifhingga sekarang.

Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12 Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006, tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 41 Tahun 2004, Tentang Wakaf yang telah diubah denganPeraturan Pemerintah RI. Nomor 25 Tahun 2018, Tentang Perubahan AtasPeraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Jo.

Pasal 3 ayat (1), (2), (3) dan(4) Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2008, tentang Tata CaraPendaftaran dan Penggantian Nadzir Harta Benda Wakaf Tidak BergerakBerupa Tanah yang menyatakan bahwa pemberhentian dan penggantian nadzirdilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, makaMajelis Hakim berpendapat bahwa yang berwenang melakukan perubahannadzir adalah Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan mekanisme atau carapermohonan perubahan nadzir

) dariH.Muchtar dan H.Junaid berdasarkan Surat Pernyataan Wakaf padatanggal 4 April 1984....

Tanah Wakaf H. Muchtar luas 414 m? sesuai Akta Ikrar Wakaf NoW2/03/01/IV/2008 tanggal 6 April 2008 dengan batasbatas Sebelah ; Utara dengan tanah wakaf eks Buaedah; Timur dengan sungai buluh; Selatan dengan jalan; Barat dengan tanah Muhammadiyah;b. Tanah Wakaf Alm. H. Djunaidi/ Hj. Buadedah luas 314,875 m?* sesuaiAkta Ikrar Wakaf No.

sesuai Akta Ikrar Wakaf NoW2/03/01/IV/2008 tanggal 6 April 2008 dengan batasbatassebelah; Utara dengan tanah wakaf eks Buaedah; Timur dengan sungai buluh; Selatan dengan jalan; Barat dengan tanah Muhammadiyah;Tanah Wakaf Alm. H. Djunaidi/ Hj. Buaedah luas 314,875 m? sesuaiAkta Ikrar Wakaf No. W2/04101/X/2008 tanggal 30 Oktober 2008dengan batasbatas sebelah ; Utara dengan tanah Hamzah; Timur dengan Sungai; Selatan dengan Jalan; Barat dengan tanah wakaf Eks. H.

Pardianto mengurus sertifikattanah wakaf;Bahwa dengan adanya akta ikrar wakaf maka atas tanan wakaf, telahterputus hubungan hukum kepemilikan tanah yang diwakafkan denganpara pewakif apalagi dengan para ahli waris pewakif, oleh karenanyatidak berlaku mengikat terhadap tanah wakaf dan nadzir, syarat syaratapapun yang timbul setelah ikrar wakaf yang dikehendaki syaratterserbut oleh para pewakif apalagi ahli waris pewakif tidak terkecuallioleh Para Penggugat perkara aquo;Bahwa salah satu kesepakatan

Tanah Wakaf H. Muchtar luas 414 m? sesuai Akta Ikrar Wakaf NoW2/03/01/IV/2008 tanggal 6 April 2008 dengan batasbatassebelah; Utara dengan tanah wakaf eks Buaedah; Timur dengan sungai buluh; Selatan dengan jalan; Barat dengan tanah Muhammadiyah;b. Tanah Wakaf Alm. H. Djunaidi/ Hj. Buaedah luas 314,875 m?sesuai Akta Ikrar Wakaf No. W2/04101/X/2008 tanggal 30 Oktober2008 dengan batasbatas sebelah ; Utara dengan tanah Hamzah; Timur dengan Sungai; Selatan dengan Jalan; Barat dengan tanah wakaf Eks.

Putusan Nomor 174 K/Ag/201718.19.20.Akta Ikrar Wakaf Nomor W.2/105/10/K Tahun 2000 dan Surat PengesahanNadzir Nomor W.5a/105/X/K Tahun 2000 tertanggal 18 Oktober 2000 yangdikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf pada Kantor UrusanAgama Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat tersebut nyatanyata tidakmemenuhi bahkan menyalahi ketentuan undangundang yang berlaku dankarenanya harus dibatalkan dan dianggap tidak pernah ada;Bahwa, seharusnya Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) padaKantor Urusan

Para Penggugat Tidak Punya Hubungan Hukum Dengan Objek PerkaraBahwa, Para Penggugat tidak memiliki dasar hukum untuk mengajukangugatan pembatalan pemberian wakaf dari Tergugat II dan Tergugat IIIkepada Tergugat , oleh karena para Penggugat bukanlah sebagai pihakdalam Akta Ikrar Wakaf Nomor W.2/105/10/K tahun 2000 dan suratpengesahan nadzir Nomor W.5a/105/x/K tahun 2000 tanggal 18Oktober 2000 yang dikeluarkan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf padaKantor Urusan Agama Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat

Membatalkan proses atas Akta Ikrar Wakaf Nomor W. 2/105/10/K Tahun2000 dan Surat Pengesahan Nadzir Nomor W.5a/105/X/K Tahun 2000tertanggal 18 Oktober 2000 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat AktaIkrar Wakaf (PPAIW) pada Kantor Urusan Agama (KUA) KecamatanKalideres, Jakarta Barat dengan segala akibat hukumnya;3. Menyatakan Akta Ikrar Wakaf Nomor W. 2/105/10/K Tahun 2000 tidakmempunyai kekuatan hukum;4.

Putusan Nomor 174 K/Ag/2017Pengadilan Tinggi Agama Jakarta hanya memberikan pertimbangan dalamEksepsi tentang kewenangan mengadili dan tidak mempertimbangkantentang Eksepsi dengan alasan gugatan premature dan Para Penggugattidak mempunyai hubungan hukum dengan objek wakaf yang sangatberkaitan dengan sengketa waris yang belum diputus, sehingga berakibatapakah benar atau tidaknya bahwa objek Wakaf adalah benar masih hartabersama antara yang memberi Wakaf dengan Para Penggugat semula dansama sekali

Abdul Majid yang belum dibagi kepada ahli warisnya,sebab objek sengketa masih tertera atasnama Satiri ayah dari Tergugat II danTergugat III;Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelasapakah gugatan wakaf atau gugatan waris. Dalam hal gugatan wakaf tidakterpenuhi unsurunsurnya.