Ditemukan 7993 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Badan Hukum
Register : 04-10-2017 — Putus : 04-12-2017 — Upload : 22-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 491 K/TUN/2017
Tanggal 4 Desember 2017 — H. MOHAMAD ARIS, SH., DK VS I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI., II. PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (DPP PPP);
163 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Adapun ketentuan hukum dalamPasal 40A ayat (5) UndangUndang Pilkada tersebut dapat dikutipsebagai berikut:Dalam hal pendaftaran dan penetapan kepengurusan Partai Politiksebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum selesai, sementara bataswaktu pendaftaran pasangan calon di KPU Provinsi atau KPUKabupaten/Kota akan berakhir, kepengurusan Partai Politik yangberhak mendaftarkan pasangan calon adalah kepengurusan PartaiPolitik yang tercantum dalam keputusan terakhir menteri yangHalaman 87 dari 108 halaman
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 05-10-2020 — Putus : 25-02-2021 — Upload : 16-03-2021
Putusan PN MANOKWARI Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk
Tanggal 25 Februari 2021 — Penuntut Umum:
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
ALFARIS MAMBRAKU
148 — 85
  • Memberikan pendapat/keterangan ahli di penyelidikan, penyidikan, sertapersidangan di Kepolisian, Kejaksaan, KPK, KPPU dan PengadilanTipidkor, Perdata, TUN, KPPU, serta BANI.Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan sebagai Ahli yang berkaitandengan Pengadaan Barang/Jasa yang berhubungan dengan penggunaananggaran dari APBN maupun ABPD, dalam perkara Tindak Pidana Korupsiyang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara, antara lain :1.10.Ade.12.13.Kasus korupsi pengadaan SegelPemilu KPU;Kasus korupsi pengadaan
    kotaksuara Pemilu KPU;Kasus korupsi pengadaan alatlaoratorium Dep.
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-04-2013 — Putus : 20-08-2013 — Upload : 03-03-2014
Putusan PN PALU Nomor 14/Pid.Sus/2013/PN.PL
Tanggal 20 Agustus 2013 — MUKADAS PILA, Bc Ku
146 — 37
  • KPU untuk Pemilu 2010 sebesar Rp.19.674.758.000,00 ; 10.
    KPU untuk Pemilu 2010 sebesar Rp.19.674.758.000,00 ; 10. PANWASLU sebesar Rp. 6.271.438.100,00 ;Sedangkan untuk dan Bantuan Sosial untuk tahun 2010 sudah terealisasi 100 % diantaranyadipergunakan untuk : 3s4.YangOrganisasi sosial kemasyarakatan sebesar Rp. 10.650.000.000,00 ;Kelompok hn sovarakat/perorangan sebesar Rp. 3.350.000.000,00 ; .
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 16-06-2015 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1475 K/PID.SUS/2015
Tanggal 16 Juni 2015 — Sofian, AP. M.Si bin Muhamad Yusuf
86 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.1475 K/PID.SUS/2015330.331.332.333.334.335.336.337.338.Fotocopy Buku Surat Keluar Nomor 900/195.A/IX/2010 tanggal 05Maret 2010 dari Sekretaris Daerah yang tercatat pada poin 195.A yangditujukan ke Ketua KPU Bangka Selatan, KONI Bangka Selatan danPANWASLU Kabupaten Bangka Selatan perihal pengelolaan danPertanggungjawaban Dana Hibah;Fotocopy surat Nomor 900/195.A/IX/2010 tanggal 05 Maret 2010,perihal pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Hibah;Tetap terlampir dalam berkas perkara;Uang pengembalian
    Indexs yang ditanda tangani olehHIDAYAT;Fotocopy Buku Surat Keluar Nomor 900/195.A/IX/2010 tanggal 05Maret 2010 dari Sekretaris Daerah yang tercatat pada poin 195.Ayang ditujukan ke Ketua KPU Bangka Selatan, KONI BangkaSelatan dan PANWASLU Kabupaten Bangka Selatan perihalpengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Hibah;Fotocopy surat Nomor 900/195.A/IX/2010 tanggal 05 Maret 2010,perihal pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Hibah;Tetap terlampir dalam berkas perkara;Uang pengembalian Fee dari CV.
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-09-2015 — Putus : 09-02-2016 — Upload : 01-03-2016
Putusan PN PALEMBANG Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg
Tanggal 9 Februari 2016 — PRASTIWI.SP. BINTI SUKIRAN
97 — 11
  • pendapatmembenarkan;19 DESI FITRIANI, SMN, dibawah sumpah pada pokoknya memberikanketerangan sebagai berikut;e Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;e Bahwa saksi PNS di BKD Lahat;e Bahwa saksi ada tugas dalam kegiatan simpeg sebagai staf pelaksanadalam kegiatan simpeg;e Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan terhadap keterangan diBAP adalah benar;e Bahwa tugas saksi adalah sebagai berikut;1 Dinas Pendidikan;2 Badan Pemberdayaaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMD);3 Bagian Ekonomi Pemda Lahat;4 Kantor KPU
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 16-11-2016 — Putus : 04-10-2017 — Upload : 28-12-2018
Putusan PN MAKASSAR Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mks
Tanggal 4 Oktober 2017 — Penuntut Umum:
IRMA ARIANI, SH
Terdakwa:
Dra. Hj. BUNSUHARI BASO TIKA Binti BASO TIKA
154 — 18
  • Jeneponto TA 2013 adalahkurang lebih Rp.600.000.000.000,00;Bahwa pada tahun 2013 ada perubahan / penambahan anggaran, yakniuntuk dana KPU / Pilkada dengan jumlah antara Rp10 Milyar sampaidengan Rp20 Milyar;Halaman 57 dari 110 Putusan Nomor 90/Pid.Sus.
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 11-01-2021 — Putus : 08-04-2021 — Upload : 29-04-2024
Putusan PN PONTIANAK Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk
Tanggal 8 April 2021 — Penuntut Umum:
KADEK AGUS AMBARA WISESA, S.H., M.H.
Terdakwa:
RACHMAT KURNIAWAN, SH.,SIK.,MM
91 — 96
  • Bupati Sanggau Tahun 2018 di Wilkum Polres Sanggau;
  • 1 (satu) bendel dokumen asli Surat Perintah Kapolres Sanggau Nomor : Sprin/97/ I /2018, tanggal 22 Januari 2018 tentang sebagai Personil yang mengawaki pelaksanaan pengamanan tahap penetapan nomor urut paslon Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018 di Wilkum Polres Sanggau;
  • 1 (satu) bendel dokumen asli Surat Perintah Kapolres Sanggau Nomor : Sprin/461/ IV /2018, tanggal 02 April 2018 tentang patroli dan pengamanan di kantor KPU
  • 4 (empat) lembar dokumen asli Surat Perintah Kapolres Sanggau Nomor : Sprin/706.b/ IV /OPS.1.3/2018, tanggal 01 Juni 2018 tentang melaksanakan pengamanan di Kantor KPU Kab. Sanggau dalam rangka Pemilih Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018 di Wilkum Polres Sanggau.
  • 2 (dua) lembar dokumen asli Surat Perintah Kapolres Sanggau Nomor : Sprin/707/ VI /OPS.1.3/2018, tanggal 01 Juni 2018 tentang pengamanan di kantor Panwaslu Kab.
  • 4 (empat) lembar dokumen asli Surat Perintah Kapolres Sanggau Nomor : Sprin/ / VI /OPS.1.3/2018, tanggal 24 Juni 2018 tentang melaksanakan pengamanan di Kantor KPU Kab. Sanggau dalam rangka Pemilih Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018 di Wilkum Polres Sanggau.
  • 2 (dua) lembar dokumen asli Surat Perintah Kapolres Sanggau Nomor : Sprin/821/ VII /OPS.1.3/2018, tanggal 01 Juli 2018 tentang melaksanakan pengamanan di kantor KPU Kab. Sanggau dalam rangka Pemilih Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018 di Wilkum Polres Sanggau.
  • 2 (dua) lembar dokumen asli Surat Perintah Kapolres Sanggau Nomor : Sprin/822/ VII /OPS.1.3/2018, tanggal 01 Juli 2018 tentang pengamanan di kantor Panwaslu Kab.
  • 1 bendel dokumen asli Perwabku Operasi Mantap Praja Kapuas 2018 Pengamanan Kantor KPU bulan Juni 2018 Polres Sanggau.
  • 1 (satu) bendel dokumen asli Perwabku Asistensi Operasi Mantap Praja Kapuas 2018 oleh Satgas Perwabku Polda Kalbar tanggal 16 s.d. 17 Juli 2018 di Polres Sanggau.
  • 1 bendel dokumen asli Perwabku Pamwil Operasi Mantap Praja Kapuas 2018 Polres Sanggau.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 10-06-2014 — Putus : 18-11-2014 — Upload : 04-02-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 118/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 18 Nopember 2014 — dr. EDHI SUJONO MULIADI;1.KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA,2.KENTJANA SUTJIAWAN alias HSIEH LIE KEN
137 — 51
  • Tata Usaha Negara yang dikeluarkanberdasarkan ketentuan Kitab UndangUndang HukumPidana dan Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidanaatau peraturan perundangundangan lain yang bersifathukum pidana ;Halaman 35 dari 173 halaman Putusan Nomor: 118/G/2014/PTUN.JKT.e) Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atasdasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkanketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku ;f) Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usahaTentara Nasional Indonesia ;g) Keputusan KPU
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 22-08-2016 — Upload : 14-10-2016
Putusan PN GORONTALO Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2016/PN Gto
Tanggal 22 Agustus 2016 — - YULDIAWATI KADIR, A.Md.
152 — 47
  • Berkas Pencairan Dana Bantuan Pembangunan Mushollah KPU Prov GorontaloDesa Toto Utara a.n Sri Yanti Tangkudung No.Rek. 150.0004501324 (Bank 1 (satu) aes Mandiri Cab Gorontalo) sebesar Rp. 2.500.000, sesuai SP2D No. 03083/SP2D rangkap AllBANTUAN/1 2052/2012 tanggal 12 Juni2012.Berkas Pencairan Dana Bantuan Forum Lingkar Pena (FLP) Wil.
    Asli Berkas Pencairan Dana Bantuan Pembangunan Mushollah KPU ProvGorontalo Desa Toto Utara a.n Sri Yanti Tangkudung No.Rek. 1 (satu)445. 150.0004501324 (Bank Mandiri Cab Gorontalo) sebesar Rp. 2.500.000, anaksesuai SP2D No. 03083/SP2DBANTUAN/12052/2012 tanggal 12 Juni gKap2012.Asli Berkas Pencairan Dana Bantuan Forum Lingkar Pena (FLP) Wil.
    Asli Berkas Pencairan Dana Bantuan Pembangunan Mushollah KPU ProvGorontalo Desa Toto Utara a.n Sri Yanti Tangkudung No.Rek. 1 (satu)445. 150.0004501324 (Bank Mandiri Cab Gorontalo) sebesar Rp. 2.500.000, ksesuai SP2D No. 03083/SP2DBANTUAN/12052/2012 tanggal 12 Juni @"9%4P2012.Asli Berkas Pencairan Dana Bantuan Forum Lingkar Pena (FLP) Wil.
    Asli Berkas Pencairan Dana Bantuan Pembangunan Mushollah KPU ProvGorontalo Desa Toto Utara a.n Sri Yanti Tangkudung No.Rek. 1 (satu)445. 150.0004501324 (Bank Mandiri Cab Gorontalo) sebesar Rp. k Asli2.500.000, sesuai SP2D No. 03083/SP2DBANTUAN/12052/2012 @"9KaPtanggal 12 Juni 2012.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-11-2013 — Putus : 19-05-2014 — Upload : 24-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 108/Pid.Sus.K/2013/PN Mdn
Tanggal 19 Mei 2014 — - Drs. MALIK MANIK
64 — 14
  • Daerah ;Bahwa saksi ada disuruh Terdakwa untuk mengantar uang kepadaBupati, tetapi saksi tidak tahu jumlahnya dan saksi tidak tahu uang apaitu namanya ;Bahwa saksi tidak ada mendapatkan imbalan atas mengantarkan uangtersebut ;Bahwa yang menerima uang sebesar Rp. 154.000.000, (seratus limapuluh empat juta rupiah) adalah Bendahara Dinas Pendidikan ;Bahwa sisa uangnya dikembalikan pada Kas Daerah, tetapi mengenaibukti pengembaliannya saksi tidak ingat lagi ;Bahwa dibawah saksi ada Kasuob Umum dan Kasub KPU
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 01-09-2020 — Putus : 15-12-2020 — Upload : 08-07-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 58 P/HUM/2020
Tanggal 15 Desember 2020 — PT. KRAKATAU POSCO vs PRESIDEN RI;
417 — 272 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 58 P/HUM/2020 Nilai Pabean (Kapal)5.502.140.614.141,00 (5,5Triliun) Dokumen PPFTZ01Pemasukan dari LDP(khusus HRP)1335Periode Jan 2019 Juni 2020 Nilai Pabean HRP 4.129.371.031.574,00 (4,1Triliun) Sumber: KPU BC Tipe B BatamRekap PPFTZO1 TLDDP Perusahaan Galangan Kapal / Offshore 3.500 450.000= 3.000 400.000oe 350.000=~ 300.000 == 2.000 250.000 s 1.500 200.000= 1.000 150.000 &zs 500 100.000= 50.0002018 2019 2020gum Nilai Pabean (Milyar Rp) Berat (Ton)Keterangan: BEleleia) Nilai Pabean
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 08-07-2019 — Putus : 30-10-2019 — Upload : 01-11-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 137/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 30 Oktober 2019 — Penggugat:
PPPSRS The Bellezza Permata Hijau, Jakarta Selatan. Diwakili oleh Dr. R Handojo Wiwoho, SH.,MSc
Tergugat:
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
167 — 60
  • Bahwa PanitiaMusyawarah yang pada saat Rapat Umum Anggota Luar Biasa(RUALB) berperan sebagai panitia pemilihan sekaligus pengawasJalannya pemilihan (analoginya seperti anggota Komisi PemilihanUmum KPU dan Badan Pengawas Pemilu BAWASLU yangtidak boleh mencalonkan diri menjadi caleg atau capres) akhirnyamereka sendiri yang menjadi pengurus / pengawas PPPSRS,menunjukkan bahwa TERGUGAT selain TIDAK CERMAT danHalaman 40 dari 169 halaman Putusan Nomor: 137/G/2019/PTUNJKTTIDAK ADIL juga secara kasat mata
Pengadilan PT MEDAN Pidana Umum Kejahatan terhadap kemerdekaan orang lain
Register : 27-05-2024 — Putus : 30-05-2024 — Upload : 30-05-2024
Putusan PT MEDAN Nomor 1088/PID.SUS/2024/PT MDN
Tanggal 30 Mei 2024 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : Tommy Eko Pradityo,SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : MUHAMMAD RACHWI RITONGA Diwakili Oleh : FADLI RIZKI, S.H
187 — 0
  • Kel/Desa Sidodadi (Bukti P-29);

    Dinyatakan dikembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Medan;

    Serta:

    1. 1 (satu) Lembar Bukti tanda terima berkas temuan Nomor : 002/Reg/TM/PL/Kota/02.01/III/2024, 23 April 2024;

    2. 1 (satu) Lembar Daftar isi;

    3. 1 (satu) Lembar Penerusan tindak pidana pemilu;

    4. Surat Bawaslu Nomor : 0060/PP.00.02/KSU-28/03/2024, Perihal Saran Perbaikan kepada KPU Medan, tanggal

Pengadilan PN KEDIRI Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 23-11-2009 — Upload : 14-11-2013
Putusan PN KEDIRI Nomor 257/Pid.Sus/2009/PN.Kdr
Tanggal 23 Nopember 2009 — Drs. RACHNO IRIANTO, MM.
57 — 11
  • milyard limaratus tujuh puluh enam juta empat ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratusrupiah), ada penggunaan diluar peruntukkan untuk BBM karena ada perintah180dari Walikota / PPK dalam bentuk permintaan bantuan langsung padapengguna anggaran (terdakwa) lalu pengguna anggaran memerintahkan padasaksi untuk membantu dana sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah),ada permintaan bantuan dari JTV dalam rangka HUT Kota Kediri, tapipermintaan bantuan tersebut bukan dari Walikota saja, ada yang dari KPU
    Lebihlanjut saksi menerangkan bahwa permintaanpermintaan bantuan tersebut bukanperintah/disposisi dari Walikota saja, melainkan ada yang dari KPU, Yoyok SusetyoHartoyo, SH (Kepala Bagian Tata Usaha DKLH Kota Kediri, yang juga sebagaiPejabat Penatausahaan Keuangan/PPK) dan proposalproposal yang masuk selalumelalui Pengguna Anggaran (terdakwa), sedangkan perintah kepada Bendaharadalam bentuk lisan.
    saksi,penggunaan anggaran untuk pembelian BBM di luar peruntukannya tersebut karena adaperintah dari Walikota / PPK dalam bentuk permintaan bantuan langsung kepadaPengguna Anggaran (terdakwa), lalu Pengguna Anggaran (terdakwa) memerintahkankepada saksi untuk membantu dana sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah),ada permintaan bantuan dari JTV dalam rangka HUT Kota Kediri, akan tetapipermintaanpermintaan bantuan tersebut bukan perintah/disposisi dari Walikota saja,melainkan ada yang dari KPU
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 28-10-2014 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 221 PK/Pid.Sus/2012
Tanggal 28 Oktober 2014 — H. ROFI’E NAHROWI, BA , DKK
71 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 221 PK/Pid.Sus/2012diatur dalam Perda No.15 Tahun 2000 Tentang Kedudukan KeuanganKetua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan dantumpang tindih/dobel dengan Tunjangan Kesejahteraan yang telahdirealisasi dalam Pos Tunjangan Kesejahteraan ;Bahwa pada tahun 2003, Anggota DPRD Kabupaten Pekalonganmengadakan kunjungan ke KPU Jakarta selama 3 (tiga) hari , Semarangselama 2 (dua) hari, Lampung selama 4 (empat) hari, Demak dan Kendalselama 6 (enam) hari dan NTB selama 6 (enam) hari, anggaran
    Pembayaran tersebut seharusnya tidakdilakukan karena bukan merupakan Hak Keuangan Dewan sebagaimanadiatur dalam Perda No.15 Tahun 2000 Tentang Kedudukan KeuanganKetua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan dantumpang tindih/dobel dengan Tunjangan Kesejahteraan yang telahdirealisasi dalam Pos Tunjangan Kesejahteraan;Bahwa pada tahun 2003 Anggota DPRD Kabupaten Pekalonganmengadakan kunjungan ke KPU Jakarta selama 3 (tiga) hari, Semarangselama 2 (dua) hari, Lampung selama 4 (empat) hari
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 28-05-2013 — Upload : 22-04-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 884 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 28 Mei 2013 — WA ODE NURHAYATI, S.Sos
264 — 234 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dua juta rupiah) tertanggal 25 Oktober 2010 ;272).1 (satu) lembar Aplikasi Setoran asli Bank Mandiri dengan namaPengirim Nurhalina Cibubur / 081380771215 kepada Wa Ode Nurhayatisenilai Rp80.000.000,00 ;Barang bukti Nomor : 245 s/d 272 dikembalikan kepada Bank Mandiri ;273).274).275).276).ZT).278).1 (satu) buah Agenda Kerja DPR RI berwarna hitam dan bertuliskanDewan Perwakilan Rakyat Indonesia dengan warna emas ;1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan 11 Penerima dana, denganNomor : 1 bertuliskan KPU
    empatratus delapan puluh dua juta rupiah) tertanggal 25 Oktober 2010 ;271) 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran asli Bank Mandiri dengan namaPengirim Nurhalina Cibubur / 081380771215 kepada Wa OdeNurhayati senilai Rp80.000.000,00 ;Barang bukti Nomor : 245 s/d 272 dikembalikan kepada Bank Mandiri ;272) 1 (satu) buah Agenda Kerja DPR RI berwarna hitam dan bertuliskanDewan Perwakilan Rakyat Indonesia dengan warna emas ;273) 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan 11 Penerima dana, denganNomor : 1 bertuliskan KPU
Pengadilan PN PEKANBARU Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 24-12-2014 — Putus : 20-08-2015 — Upload : 27-02-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 238/Pdt.G/2014/PN Pbr
Tanggal 20 Agustus 2015 — PT. KESYA JODYKA UTAMA Vs PT. ARTINDO UTAMA, Dkk
164 — 63
  • Pada Media Tribun Pekan baru tertanggal 12 /12/2013 menuduh Jon Erizalmelakukan penipuan dan penggelapanBahwa selain melakukan perbuatan tersebut diatas Tergugat DalamRekonvensi juga menggalang masa untuk melakukan unjuk rasa ataudemonstrasi terhadap Penggugat Dalam Rekonvensi di kantor komisi pemilihanUmum Riau pada tanggal 2 Juli 2013 serta menuding Calon Gubernur Riau JonErizal berhutang kepada PT KJU dan meminta kepada KPU Riau untukmengevaluasi pencalonannya.Hal. 95 dari 117 hal Putusan Perdata6
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 27-05-2021 — Putus : 23-06-2021 — Upload : 26-07-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 7/PID.TPK/2021/PT BDG
Tanggal 23 Juni 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : MELLY DIANA
Terbanding/Terdakwa : Drs. J R RISNANTO
114 — 57
  • Cibuluh 1 (asli)2 (Dua) Lembar Keputusan Walikota Bogor Nomor 82165 Tahun 2017Tentang Pengangkatan Dan Alih Tugas Dari dan Dalam JabatanAdministtasi Setara Kepala Bagian, Sekretariat Dinas, Sekretariatpada Sekretariat KPU, Wakil Direktur RSUD dan Kepala BagianRSUD, Kepala Bidang serta Sekretariat Camat di LingkunganPemerintahan Kota Bogor (an. Dra. Hj. Arni Suhaerni, M.Pd.)
    Cibuluh 1 (asli)Halaman 195 dari 237 halaman Putusan Nomor 7/TIPIKOR/2021/PT BDG804.805.806.807.808.809.810.811.812.813.814.2 (Dua) Lembar Keputusan Walikota Bogor Nomor 82165 Tahun 2017Tentang Pengangkatan Dan Alih Tugas Dari dan Dalam JabatanAdministtasi Setara Kepala Bagian, Sekretariat Dinas, Sekretariat padaSekretariat KPU, Wakil Direktur RSUD dan Kepala Bagian RSUD,Kepala Bidang serta Sekretariat Camat di Lingkungan PemerintahanKota Bogor (a.n. Dra. Hj. Arni Suhaerni, M.Pd.)
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-04-2013 — Putus : 28-08-2013 — Upload : 29-08-2013
Putusan PN TERNATE Nomor 07/PID.TIPIKOR/2013/PN.TTE
Tanggal 28 Agustus 2013 — Drs. RUSDAN T. HARUNA, M.Si
144 — 76
  • Bahwa berdasarkan keterangan saksi IRWAN ANDI AMIR, saksiWELHELMUS TAHALELE, SE, dan barang bukti berupa catatanpengeluaran yang dibuat IRWAN ANDI AMIR yang tertulis 26 April 2010pada strep datar () nomor 9 tertulis Kase Pak Bupati (Pendataran KPU)sebesar Rp.100.000.000 dan Barang bukti berupa buah kuitansi senilaiRp.100.000.000 dengan tanda tangan saksi WELHELMUS TAHALELE, SEsebagai penerima, pada waktu sekitar tanggal 26 April 2010, IRWAN ANDIAMIR atas perintah dari Terdakwa Drs. RUSDAN T.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 05-03-2021 — Putus : 21-09-2021 — Upload : 27-09-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 55/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 21 September 2021 — Penggugat:
FORUM KOMUNIKASI RAKYAT INDONESIA (“FORKORINDO”) diwakili oleh : TOHOM TALUP PARNINGOTAN SINAGA, S.E., S.H., M.M selaku Ketua Umum dan/atau Badan Pengurus
Tergugat:
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (“PUPR”)
335 — 242
  • dengan kepentingan individual dan kepentingan yangberdasarkan actio popularis, partisipasi publik ini menggunakan kepentingan yangmodel mana, menurut Ahli kepentingannya mesti spesifik, tidak dapat actiopopularis, misal orang dari Morotai membuat suatu LSM, sebentar datang keSurabaya lewat jalan tol, tidak suka, tuntut itu pejabat tun, tidak begitu, mestispesifik, direct, misal di Mahkamah Konstitusi ada punya perkumpulan X, adaperkara UU Pemilu, bolakbalik judicial review, UU Pemilu, Peraturan KPU