Penahanan oleh Hakim Tipikor sejak tgl. 11Desember 2015 s/d 9 Januari2016;4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor sejak tgl. 10 Januari 2016 s/d. tgl. 9Maret 2016;5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Maret 2016 sampai dengan tanggal 8April 2016;6.

Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi sejak tanggal 9 April 2016 sampai dengan tanggal 8 Mei2016;Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum YUDIYUSNADI,SH.DWI HARIYANTO,SH.ARMANTOHADI,SH DIANHARTAWAN,SH.dari Kantor Advokat "YUDI YUSNANDI & REKAN beralamatdi Jalan Patimura No,35,kel kupang Kota kec Teluk Betung Utara Kota BandarLampung 35211 bersarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 0 November 2015;Pengadilan Tipikor tersebut;Setelah membaca:e Penetapan Ketua

Adalah PengurusSerikat Pekerja Danamon, yang berkantor pusat di Gedung Bank DanamonPrapatan Lantai 2, Jalan Prajurit KKO Usman Harun d/h Jalan Prapatan No.50 Jakarta 10110, dan berkantor Cabang Bengkulu di Jalan Salak Raya No.105 Panorama Lingkar Timur Bengkulu 38226, berdasarkan surat kuasakhusus tanggal 08 November 2018 yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri/PHI/Tipikor Bengkulu dengan register tanggal 08Halaman 1 dari 35 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.SusPHI/2018/PN BglNovember

HUBUNGAN INDUSTRIAL TERSEBUT ;Telah membaca suratsurat yang berkaitan dengan pemeriksaanperkara int ;Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;Telah memperhatikan bukti surat Penggugat maupun Tergugat ;Telah mendengar keterangan saksisaksi Penggugat dan Tergugat ;Telah membaca kesimpulan masingmasing pihak ;TENTANG DUDUK PERKARA ;Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya tertanggal 26Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan HubunganIndustrial padaPengadilanNegeri/PHI/Tipikor

,Biaya ATK : Rp. 50.000,Relaas : Rp. 120.000.Redaksi : Rp. 5.000,Materai : Rp. 6.000,Jumlah: Rp. 211.000, (Dua ratus sebelas ribu rupiah);Halaman 34 dari 35 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.SusPHI/2018/PN BglSalinan Resmi Putusan ini sesuai dengan aslinyaSebanyak 34 (tiga puluh empat) lembar di berikan kepada PENGGUGATPengadilan Negeri/PHI/Tipikor BengkuluAn. PaniteraPanitera Muda PHI,A. WIBISONO, S.SosNIP. 19601224 198102 1 002 Halaman 35 dari 35 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.SusPHI/2018/PN Bgl

., pada hari Senin, tanggal06 September 2010 atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2010,bertempat di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten RejangLebong yang beralamat di Jalan Sukowati Nomor 48 Curup Kabupaten RejangLebong atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) padaPengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili, telahmelakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan

CV/HENGKY MAXY periode01 Oktober 2010 sampai dengan 30 Desember 2010;Dikembalikan kepada Terdakwa Il Hengky Maxy alias Maxy binJemmy Manorek; Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalamkedua tingkat Peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan masingmasingsebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/Akta.Pid/Tipikor/2016/PN.Bgl. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yang menerangkan bahwa

Abdul Latif, S.H., M.Hdum. dan M.S.Lumme, S.H., HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagaiAnggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dantanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut,dan dibantu oleh Ny. Murganda Sitompul, S.H., M.H., Panitera Penggantidengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan ParaTerdakwa;Ketua Majelis,ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.HakimHakim Anggota,ttd./ Prof. Dr. H.

PUTUSANNomor 1494 K/PID.SUS/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus Tipikor pada tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : FACHRUDI AGUSTADI, Amd., binSOEMARJO;Tempat lahir : Madiun;Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/17 Agustus 1970;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Pandugo Baru 9/18 T10 RT 006 RW 004,Kelurahan Penjaringan Sari, KecamatanRungkut, Kota Surabaya;Agama : Islam;Pekerjaan

No. 1494 K/PID.SUS/2017membuat putusan dalam perkara ini karena keterangannya sudah tidak bisadipercaya lagi;Terkait SPM (Surat Perintah Membayar) fiktif :Tidak benar yang disampaikan Majelis Hakim Tipikor Pengadilan NegeriSurabaya yang menyatakan pembuatan SPM (Surat Perintah Membayar)Fiktif itu merupakan hasil kKesepakatan pertemuan bertiga Anton Yuliono,Ahmad Sumaryono dan Terdakwa FACHRUDI AGUSTADI dikantorSucofindo sebagaimana tersebut di atas.

Pengabaian fakta hukum di persidangan terkait Anton Yuliono yang seringberbohong dalam pemeriksaan perkara ini :Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Surabaya maupun Majelis HakimPengadilan Tinggi dalam perkara ini mengabaikan fakta hukum dipersidangan yang menunjukkan bahwa Anton Yuliono sering berbohongsebagaimana tersebut dalam uraianuraian di atas, sehingga dalamputusannya tetap saja mengadopsi isi surat tuntutan Jaksa Penuntut Umumyang sering hanya berdasarkan keterangan Anton Yuliono saja

Sungguh sangat bersedihdan menangis rasanya Terdakwa merasakan Tuntutan Jaksa PenuntutUmum ini;Begitu juga dengan vonis/putusan Majelis Hakim Tipikor Pengadilan NegeriSurabaya maupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang cenderungmengikuti langkah yang tidak benar dari Jaksa Penuntut Umum ini.Sekalipun vonis pidananya lebih ringan, tetapi Terdakwa merasakan masihsangat memberatkan dan tidak berkeadilan.

Oleh karenanya dengan sungguhsungguh berharap adanya keadilan di lembaga yang namanya pengadilanini, maka Terdakwa mengajukan Upaya Hukum Kasasi di Mahkamah AgungRI ini;Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya dan PengadilanTinggi ada kesalahan dalam penerapan aturan hukum:.

Umum, maka Pledoi Penasihat Hukum terdakwa haruslah ditolak;Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 8 UndangUndang RINomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pidanayang dijatuhkan kepada terdakwa Raden Mayanio alias Mik Yot, adalah PidanaPenjara dan Pidana Denda yang akan dituangkan di dalam amar putusan ini; Halaman 65 dari 72Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2017/PN MtrMenimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 8 UU Tipikor

kepada pelaku,pidana yang dijatuhkan adalah paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15(lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Ro. 150.000.000, (seratuslima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000, (tujuh ratus limapuluh juta rupiah);Menimbang, bahwa adilkah bila dihubungkan dengan perkara aquo yangnilai korupsinya hanya sebesar Rp. 600.000, (enam ratus ribu rupiah) terdakwadihukum pidana penjara dan pidana denda yang berat sesuai yang termaktubdalam pasal 8 UU Tipikor

;Menimbang, bahwa secara filosofis tujuan berlakunya hukum bukanhanya terletak pada adanya kepastian hukum melainkan juga harus sesuaidengan prinsip keadilan dan kemanfaatan hukum secara sinergis;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakimakan menghubungkan nilai korupsi yang nilainya kecil (kurang dari Rp. 5 juta)tersebut dengan keberadaan Pasal 12A UU tipikor yang normanya berbunyisebagai berikut :Ayat (1) Ketentuan mengenai pidana penjara dan pidana dengansebagaimana dimaksud

Maria FaridaIndriati, SH.MH., tersebut maka untuk menentukan kwalifikasi delik yangterbukti dalam perkara aquo adalah telah memenuhi rumusan norma padapasal 8 UU Tipikor (yang telah dinyatakan terbukti) sedangkan straf dan pidanadendanya Majelis mengacu kepada pasal 12 A ayat (1) dan (2) UU Tipikor;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 12 A Ayat (2) UUTipikor straf yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa tidak ditentukan batasminimunya akan tetapi ditentukan batas maksimumnya yaitu paling lama

Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)dibebankan kepada terdakwa;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram padaSenin, Tanggal 7 Agustus 2017 oleh kami A.ALPPUTU NGURAH RAJENDRA,SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, ABADI, SH. , dan FATHUR RAUZI,Halaman 71 dari 72Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2017/PN MtrSH.MH, Hakim Ad Hoc Tipikor sebagai Hakim Anggota, putusan ini telahdiucapkan dalam sidang

Jadi harus ada kerugian yang riil abru menjadi tindak pidana ;Bahwa, Tipikor ini berkaitan dengan SEMA tentang perhitungan kerugiannegara oleh BPK. Kalua rekomendasi BPK turun bahwa ada kekurangan uang,Putusan Praperadilan No. 2/Pid. Pra/2018/PN. Amr. halaman 45 dari 57 Halamanharus dibayar dalam waktu 60 (enam puluh) hari. Jika tidak, perkara ini akandisidik terus. Tapi ini hanya untuk pejabat negara dan pns.

Jadi harus dijelaskan penyimpangan karena melawan hukum ataupenyimpangan administrasi.Bahwa, dinyatakan praperadilan tidak sahnya penangkapan jika Cuma 1 (satu)alat bukti yang diajukan polisi atau penuntut umum ;Bahwa, jika hanya ada 1 (satu) alat bukti dan untuk gugur karena daluarsanya.Jika perkara di pengadilan tipikor sudah dimulai pemeriksaan yaitu pada saatsidang dibuka dan dibacakan dakwaan ;Bahwa, ketika hakim menyatakan dibuka, dan identitas dibacakan maka sudahtermasuk dalam pemeriksaan

Dan saksi jugamelakukan hubungan melalui telepon kami selalu bertanya dimana bapak,ada panggilan, beliau selalu menjawab sedang ada tugas di Makasar;Bahwa, Pada saat itu saksi mengantar surat tersebut 2 kali namun yangbersangkutan beralasan sedang keluar dan dirumah tidak ada orang, dansaksi melakukan sesuai ketentuan untuk menitipkannya kepada KepalaLingkungan;Bahwa, Perkara pemohon sudah dilimpahkan kepada Penuntut Umum danPenuntut Umum telah melipahkan perkara ke Pengadilan Tipikor dan perkarapemohon

CORNELES GEEB PAULUS HEYDEMANS menerangkan pada pokoknya sebagaiberikut : Bahwa, saksi sebagai sebagai Penuntut Umum dalam perkara pemohon dalamkorupsi pemecah ombak ; Bahwa, saksi telah melimpahkan perkara ke Pengadilan Tipikor Manado padahari Senin dan untuk hari ini Kamis tanggal 26 Juli 2018 mulai disidangkan ; Bahwa, perkara tersebut telah disidangkan dan Sidang dinyatakan dibuka,Majelis Hakim memeriksa identitas terdakwa, kemudian terdakwa mintaditunda karena tidak ada penasihat hukum, tapi

FENLY FEBRIAN WARIKI menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa, perkara pemohon sudah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Manado dan telah disidangkan dimana saksi berada dalam persidangan tersebut ; Bahwa, yang diterangkan oleh saksi Corneles Geeb Paulus Heydemans benarbahwa belui yang menyidangkan perkara pemohon di Pengadilan TipikorManado ;Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi termohon tersebut Pemohondan Termohon akan menanggapinya dalam kesimpulan ;Putusan Praperadilan No. 2/Pid.

Salinan PU TUS ANNomor: 10/ PID.TIPIKOR / 2016 / PTBNADEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkaraTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara Terdakwa :NamaLengkap : Ir.ZAINAL HANAFI Bin M.ZAIN SULAIMANTempat Lahir : Banda AcehUmur/Tgl.

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 10.000(sepuluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda AcehNomor: 55/Pid.SusTPK/2015/PNBna, tanggal 25 April 2016 tersebut, PenasihatHukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera PengadilanNegeri/Tipikor Banda Aceh pada tanggal 25 April 2016, sebagaimana tertera dari AktaPermintaan Banding Nomor : 55/Akta.Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bna dan permintaanbanding tersebut telah diberitahukan

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam keduatingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.10.000,(sepuluh ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanTinggi/Tipikor Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016, oleh kami:H.MARATUA RAMBE, SH, MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi/TIPIKOR BandaAceh sebagai Ketua Majelis, SYAIFONI, SH, M.Hum Hakim Tinggi pada PengadilanTinggi/TIPIKOR Banda Aceh dan SUNARDI, SH Hakim

Ad Hoc Tipikor padaPengadilan Tinggi/TIPIKOR Banda Aceh masingmasing sebagai Hakim Anggota,berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/TIPIKOR Banda Aceh tanggal7 Juni 2016 No. 10/PIDTIPIKOR /2015/PTBNA, untuk memeriksa dan mengadiliserta memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hariKamis tanggal 14 Juli 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh HakimKetua Majelis, dengan didampingi HakimHakim anggota dan dibantu olehIWAN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan

Tinggi / Tipikor Banda Aceh, tanpaHal 164 Putusan No. 10 /Pid.Tipikor/2016/PTBNAdihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat HukumTerdakwa.Hakim Anggota.

Tipikor/2013/PN.Kdi.,tanggal 11 September 2013 terbukti fakta hukum,bahwa Pembanding dahulu Penggugat (Abu Nuru, S.Pd.,) terbukti secara sahdan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dihukum pidana penjaraselama 1(satu) tahun dan i1(satu) bulan dan pidana denda sebesarRp. 50.000.000, (Lima puluh juta rupiah) jabatan sebagai Kepala bidangKemasyarakatan dan Sosial Budaya Inspektorat Kab.

peradilan ini dibebankan kepada Negara ;Mengingat pasalpasal dan peraturan perundangundangan yang berkaitan denganperkara ini ;M EN GA DILL: =" Menerima permintaan banding dari Jaksa Penutut Umum ;= Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 19 Maret 2013,No. 97/Pid.B/2012/PNIDI yang dimintakan banding tersebut ;=" Membebankan biaya perkara kepada Negara ;Demikian, ......Demikian diputuskan pada hari RABU, tanggal 11 September 2013, dalam rapatpermusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor

RedakSi ...... eee ee cee eee eee eeeeeeeeeeeeeeess Rp. 10.000,00Jumlah Rp 216.000,00(dua ratus enam belas ribu rupiah);Nomor : W1.U1/ /HK.02/ V /2019Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan atas permintaandari Marzuki Yahya (Pemohon).Banda Aceh, Mei 2019PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR BANDA ACEHPANITERATANWIMAN SYAM, SH.NIP. 19610712 198203 1 004Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor103/Pdt.P/2019/PN Bna

(Dua ratus sebelas ribu rupiah) ;Salinan Resmi Penetapan ini sesuai dengan aslinyaSebanyak 9 (Sembilan) lembar diberikan kepada PEMOHONPengadilan Negeri/PHI/Tipikor BengkuluAn. PaniteraKoordinator PTSP,A. WIBISONO, S.SosNIP. 19601224 198102 1 002 Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 133/Pat.P/2019/PN Bgl

TIPIKOR/2013/PT.KT.SMDA tidak cukup beralasan menurut hukum.Bahwa Putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor :20/PID.

TIPIKOR/2013/PT.KT.SMDA pada halaman 70 menyatakan sebagaiberikut :Tentang keberatan point ke3 :Bahwa pada pertimbangan putusan Pengadilan Tipikor tingkat pertamapada Pengadilan Negeri Samarinda incassu, yang beranggapan unsurdengan sengaja memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau korporasi,tidak terbukti dilakukan Terdakwa, adalah merupakan alasan yang tidakfaktual (faktafakta yang tidak terbantahkan), mengingat dalam faktapersidangan Terdakwa tidak mampu membuktikan bahwa perbuatannyaselaku

TIPIKOR/2013/PT.KT.SMDA pada halaman 70 menyatakan sebagaiberikut :Tentang keberatan point ke4 :Bahwa pada keberatan menyoal unsur yang dapat merugikan keuangannegara atau perekonomian negara, Pengadilan Tinggi Kalimantan Timursependapat dengan pertimbangan putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi Tingkat Pertama/Pengadilan Negeri Samarinda, mengingat secarayuridis pengertian keuangan daerah/dana APBD yang telah dipisahkansebagaimana ditetapkan dalam UUNRI No. 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara

HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagaiAnggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dantanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut dandibantu oleh MARIANA SONDANG PANDJAITAN, S.H. M.H. PaniteraPengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.HakimHakim Anggota : Ketua Majelis :ttd/Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H. Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.ttd/M.S.

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal27 Juni 2019 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh HakimHakimAnggota, serta dibantu Nurul Bariah, S.H Panitera Pengganti pada PengadilanTinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukumnya;HakimHakim Anggota Ketua Majelisd.t.o d.t.oSigid Purwoko, S.H M.H Syaifoni, S.H.M.Humd.t.oEris Sudjarwanto, S.H.M.HPanitera Penggantid.t.oNurul Bariah, S.HSalinan yang sama bunyinya oleh :Pengadilan Tinggi/Tipikor

R@CAKSI oo. c cece ccceeeece eee eae eeeeaes Rp. 10.000,Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2019/PN Bna.Jumlah Rp. 106.000,(Seratus enam ribu rupiah)Nomor : W1.U1/ /HK.02/ XI /2019Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan ataspermintaan dari Pemohon (Yudi Hasrizal)Banda Aceh, November 2019PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR BANDA ACEHPANITERAMUHAMMAD SYAKIR, S.H., M.H.NIP. 19701207 199203 1 001Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2019/PN Bna.

Rp. 150.000,dtoMUHAMMADUntuk Salinan yang sama bunyinyaPENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEHPANITERAH.RUSLAN, SH.MHNIP . 195303131978031002

Redaksi : Rp. 10.000,Jumlah : Rp.166.000,Terbilang : Seratus enam puluh enam ribu rupiahBengkulu, 9 Juli 2019Salinan Resmi Penetapan ini sesuai dengan aslinyaSebanyak 9(sembilan) lembar diberikan kepada PEMOHONPengadilan Negeri/PHI/Tipikor BengkuluAn. PaniteraKoordinator PTSP,A. WIBISONO, S.SosNIP. 19601224 198102 1 002 Halaman 9 dari Halaman 9Penetapan Nomor : 263/Pdt.P/2019/PN Bgl

(GANJAR SUSILO, S.H)Panitera Pengganti :Ttd11(SYAMSUDDIN, S.H. )Untuk turunan sesuai aslinyaPengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding SultraPANITERA,H. RUSLAN, SH., MHNip. 19530313 197803 1 002

Kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat Tinggal : Perumnas Waiheru Blok Il Desa Waiheru,Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon ;Agama : Islam ;Pekerjaan : Karyawan Swasta ;Terdakwa pernah berada dalam tahanan ;1) Penahanan oleh Penyidik berupa Tahanan Rutan Ambon sejak tanggal09 Desember 2011 sampai dengan tanggal 28 Desember 2011 ;2) Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember2011 sampai dengan 06 Februari 2012 ;3) Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tipikor

Ambonsejak tanggal 06 Februari 2012 sampai dengan tanggal 07 Maret 2012 ;4) Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tipikor Ambonsejak tanggal 08 Maret 2012 sampai dengan 04 April 2012 ;5) Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum berupa Tahanan RutanAmbon sejak tanggal 05 April 2012 sampai dengan tanggal 24 April 2012 ;6) Pengalihan Penahanan menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 06 April 2012sampai dengan tanggal 24 April 2012 ;7) Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri

Tipikor/2012/PN.AB, tanggal 27OKtober 2014,yang dimohonkan banding tersebut;MENGADILISENDIRI :1. Menyatakan Terdakwa MOHAMAD HUSNI PUTUHENA, SH. bersalahmelakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersamasama dan berlanjut;2.

Tipikor/2014/PT.AMB jo.

Putusan Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Ambon Nomor 26/Pid.Sus/2012/PN.AB dan membebaskan Terdakwadari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat :Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapatdibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, Judex Factitelah mempertimbangkan dengan benar mengenai pembuktian unsurunsurpidana dari dakwaan Penuntut Umum berdasarkan faktafakta hukum yangterungkap di

Nomor 2921 K/PID.SUS/2015serta tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasankorupsi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan permohonan kasasi daripemohon kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agungberpendapat:1.Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya tidaksependapat dengan putusan Judex Facti yang menerapkan ketentuanPasal 3 UU Tipikor. Menurut Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara a quoseharusnya Terdakwa diterapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Tipikor.

Alasan keberatan Jaksa/Penuntut Umum tersebut dapatdibenarkan;Bahwa Ketua Majelis sependapat dengan Jaksa/Penuntut Umum bahwaseharusnya perkara Terdakwa diterapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1)UndangUndang Tipikor dengan alasan;Bahwa sebelum mempertimbangkan unsur Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3UndangUndang Tipikor, terlebih dahulu mempertimbangkan pengertian /makna kata setiap orang adalah orang perorangan atau termasukkorporasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3)UndangUndang Tipikor

Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, jenis tahananKota di Jayapura sejak tanggal 12 Februari 2017 sampai dengantanggal 12 April 2017;Terdakwa di persidangan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertamadidampingi Penasihat Hukum ; LOURENE YUNITA, S.H., M.H, WISNUWIGIASWARA PUTRA. SH.MH Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan Hykumserta asisten pada kantor pengacara dan konsultan hukum LOURENE YUNITA,44S.H., M.H.& REKAN yang berkantor di JL.

CENDERAWASIH BLOK 1/38,YABANSAI, HERAM, JAYAPURA berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 09Mei 2017; Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut; Telah membaca Surat Penetepan Ketua Pengadilan Tipikor TingkatBanding di Jayapura Nomor : 18/Pen.Pid.SusTPK/2017/PT JAP,tentangpenunjukan Majelis Hakim Tinggi tanggal15 Agustus 2017; Telah membaca surat penugasan Panitera Pengadilan Tinggi JayapuraNomor. 18/Pan/Pid/Pid.SusTPK/2017/PT JAP tanggal 15 Agustus 2017tentang penugasan Panitera

Hakim Tinggi Tipikor sebagai Ketua Majelis,Supriyono, SH. Mhum. Hakim Tinggi Tipikor dan Dr. Josner Simanjuntak,SH. MHum.

Hakim Ad Hoc Tipikor masingmasing sebagai anggota,putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum padahari Jumat, tanggal 6 Oktober 2017 oleh Hakim Ketua Majelis tersebutdidampingi Hakim Anggota dengan dibantu oleh Chimson Loinenak,sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penuntut Umum danTerdakwa;264264264264264264264264264264264264264264264264264264264264264264264Hakim Anggota, Hakim Ketua,ttd ttd1.SUPRIYONO, SH.MHum MADE SURAATMAJA, SH.