Ditemukan 4013165 data
174 — 127 — Berkekuatan Hukum Tetap
SUMIYATUN VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DEMAK;
., dan kawankawan, kewarganegaraan Indonesia,para Advokat pada Koalisi Advokat Peduli Mbah Tun,beralamat di Kota Semarang, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 16 September 2020;Pemohon Kasasi;LawanKEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATENDEMAK, tempat kedudukan di Jalan Bhayangkara BaruNomor 1, Bogorame, Bintoro, Kecamatan Demak,Kabupaten Demak;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan
Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda daya berlaku obyeksengketa Keputusan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Demak atasPeralihan Hak Sertifikat Hak Milik Nomor 11/Desa Balerejo tanggalHalaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 158 K/TUN/202119 Juni 1978, Gambar Situasi Nomor 558/1978, luas + 8.250 m?
99 — 107 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG VS ROSMINI;;
73 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGKALAN vs SAMSURI;
., jabatan Kasi Penanganan Masalah danPengendalian Pertanahan, dan kawankawan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 11/SK35.26/VIII/2019, tanggal20 Agustus 2019;Pemohon Kasasi;LawanSAMSURI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal diDusun Perombasan, Desa Petapan, Kecamatan Labang,Kabupaten Bangkalan, pekerjaan Wiraswasta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa R. Arif Sulaiman, S.H.
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KEPALA KANTORPERTANAHAN KABUPATEN BANGKALAN;2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 2 Desember 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, bersamasama dengan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., danDr. H.
67 — 23
SUYITNO VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TUBAN;;
60 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KENDAL VS IDA PUSPITA;;
106 — 105 — Berkekuatan Hukum Tetap
ABDUL RAHIM JUMATI, MM (Kepala Bapeda Kabupaten Jayawijaya)selaku atasan langsung pimpinan proyek.c. Drs. CHRIS SUHILAIT (Staf Bappeda Kabupaten Jayawijaya) selakupimpinan proyek.d.
DAVID AGUSTEIN HUBIselaku Bupati Kabupaten Jayawijaya telah memerintahkan Drs. HASANABDUL KADIR (Kadis Perhubungan Kabupaten Jayawijaya), VENTHUSVAUTNGIL,SH (Kabag Hukum Kabupaten Jayawijaya) dan Drs. CH.MANUPUTTY (Kadis Perindag Kabupaten Jayawijaya) untuk berangkat keHal. 9 dari 57 hal. Put. No.43 K/Pid/2007Perusahaan penerbangan Expo di Pakistan serta 4 (empat) orang pilot dariPT. Air Mark Indonesia Airlines (Capt.
No.43 K/Pid/2007Perhubungan Pemda Kabupaten Jayawijaya.Bahwa pengajuan SPP tersebut tidak sesuai dengan prosedur, karena tidakdilengkapi dengan dokumen tagihan, namun diproses oleh Pjs. KabagKeuangan (NICO RUMBINO, SE) atas perintah dari Terdakwa Drs. DAVIDAGUSTEIN HUBI selaku Bupati Kabupaten Jayawijaya lewat Kepala Dinasperhubungan Kabupaten Jayawijaya (Drs.
DAVID AGUSTEINHUBI selaku Bupati Kabupaten Jayawijaya telah memerintahkan Drs.HASAN ABDUL KADIR (Kadis Perhubungan Kabupaten Jayawijaya),VENTHUS VAUTNGIL (Kabag Hukum Kabupaten Jayawijaya) dan Drs.CH. MANUPUTTY (Kadis Perindag Kabupaten Jayawijaya) untukberangkat ke Perusahaan penerbangan Expo di Pakistan serta 4 (empat)orang pilot dari PT. Air Mark Indonesia Airlines (Capt.
JOHN TABO Ketua DPRD KabupatenJayawijaya periode 19992004 Pemda Kabupaten Jayawijaya.Bahwa isi perjanjian tersebut antara lain :a. Pemda Kabupaten Jayawijaya dan PT. Prismadani sepakat untukmengadakan kerjasama operasional dibidang transportasi udara denganmenggunakan 1 (satu) unit pesawat AN12 AP ;b. Pemda Kabupaten Jayawijaya memberikan dana kepada PT.
95 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
AMRAN SINAGA VS BUPATI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI;
PUTUSANNomor 419 K/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:AMRAN SINAGA, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Simpang Tiga Dusun V, Desa Sei Belutu,Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai,pekerjaan Kepala Desa/Petani;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Anwar Effendi, S.H.I., dankawankawan, kewarganegaraan Indonesia, Advokat padaKantor Hukum Anwar Effendi,
S.H., & Associate, beralamatdi Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 23 Maret 2020;Pemohon Kasasi;LawanBUPATI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI, tempatkedudukan di Jalan Negara Nomor 300 Sei Rampah,Kabupaten Serdang Bedagai;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan
Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Nomor 694/18.18/Tahun 2019, tertanggal 15 Juli 2019, tentang PemberhentianKepala Desa Sei Belutu Kecamatan Sei Bamban Kabupaten SerdangBedagai;Halaman 1 dari 4 halaman. Putusan Nomor 419 K/TUN/20203. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor 694/18.18/Tahun 2019, tertanggal 15 Juli 2019, tentang PemberhentianKepala Desa Sei Belutu Kecamatan Sei Bamban Kabupaten SerdangBedagai;4.
Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan harkat dan martabat(mengaktifkan kembali) Penggugat sebagai Kepala Desa Sei BelutuKecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai, sebagaimanasebelum dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor 694/18.18/Tahun 2109,tertanggal 15 Juli 2019;5.
73 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
VREDDY VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG;;
188 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG VS VREDDY
158 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
RAHMAN VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWA;
155 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
SALMAWATI S VS DPRD KABUPATEN JENEPONTO;
SALMAWATI S, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Kompleks Pasar Karisa, Kelurahan/DesaEmpoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponio,Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Muhammad Nursal, S.H.,dan kawankawan, semuanya kewarganegaraan Indonesia,Para Advokat pada Kantor Hukum M.
Daerah Kabupaten Jeneponto MasaJabatan Tahun 20192024, tertanggal 11 Maret 2020;Berita Acara Nomor 01/DPRD/III/2020 tentang PengusulanPemberhentian Ketua DPRD Kabupaten Jeneponio, tertanggal 11Maret 2020;Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten JenepontoNomor 80/DPRD/III/2020 Perihal Usul Pemberhentian Ketua DPRDKabupaten Jeneponto Tertanggal 12 Maret 2020;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut, yaitu:a.Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenJeneponto Nomor 02 Tahun 2020 tentang
Pemberhentian KetuaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto MasaJabatan Tahun 20192024, tertanggal 11 Maret 2020;Berita Acara Nomor 01/DPRD/III/2020 tentang PengusulanPemberhentian Ketua DPRD Kabupaten Jeneponio, tertanggal 11Maret 2020;Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten JenepontoNomor 80/DPRD/III/2020 Perihal Usul Pemberhentian Ketua DPRDKabupaten Jeneponto Tertanggal 12 Maret 2020;Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;Halaman 2 dari 7 halaman.
Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenJeneponto Nomor 02 Tahun 2020 tentang Pemberhentian KetuaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto MasaJabatan Tahun 20192024, tertanggal 11 Maret 2020;b. Berita Acara Nomor 01/DPRD/III/2020 tentang PengusulanPemberhentian Ketua DPRD Kabupaten Jeneponto, tertanggal 11Maret 2020;c.
Berita Acara Nomor 01/DPRD/III/2020 tentang PengusulanPemberhentian Ketua DPRD Kabupaten Jeneponto, Tertanggal 11Maret 2020;c. Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten JenepontoNomor 80/DPRD/III/2020 Perihal Usul Pemberhentian Ketua DPRDKabupaten Jeneponto Tertanggal 12 Maret 2020;4.
112 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
HARJONO S KABUPATEN PONOROGO;
PUTUSANNomor 19 K/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:ROCHMADI SULARSONO, S.Psi, Psi Klinis,kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di PerumSetono Indah E/31, Kelurahan Setono, KecamatanJenangan, Kabupaten Ponorogo, pekerjaan PNS PemdaKabupaten Ponorogo;Pemohon Kasasi;LawanDIREKTUR RSUD Dr.
Harjono S Kabupaten Ponorogo Keputusan dengan NomorSurat 800/2170/405.10.35/2017 tertanggal 28 November 2017 yangputusannya menyatakan Keputusan Hukuman Disiplin Pernyataan tidakpuas secara tertulis;d. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan kedudukan, hak, harkat danmartabat Penggugat seperti semula;e.
133 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
BUPATI KABUPATEN GARUT., 2. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT;;
137 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN NIAS SELATAN., II. PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN;;
56 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUDUS., II. ANDY NURUL AQLAL, DK;;
470 — 224 — Berkekuatan Hukum Tetap
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO., 2. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO;
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO, tempat kedudukan diJalan Gubernur Suryo Nomor 1 Sidokumpul, Kecamatan Sidoarjo,Kabupaten Sidoarjo 61212;Halaman 1 dari 129 halaman.
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota:7.
Karenanya, DewanPerwakilan Rakyat Daerah bersama Pemerintah Kabupaten Sidoarjomengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun2009, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo tahunHalaman 75 dari 129 halaman.
berkelanjutan meliputi:Kabupaten Bangkalan;Kabupaten Banyuwangi:Kabupaten Blitar;Kabupaten Bojonegoro;Kabupaten Bondowoso;~ 09 2050Kabupaten Gresik;Kabupaten Jember;7 Kabupaten Jombang;i.
Kabupaten Kediri;Kabupaten Lamongan;uu.k. Kabupaten Lumajang;I. Kabupaten Madiun;Kabupaten Magetan;Kabupaten Malang;Kabupaten Mojokerto;Kabupaten Nganjuk;ao GD 9 353 3Kabupaten Ngawi;iaKabupaten Pacitan;s. Kabupaten Pamekasan;t. Kabupaten Pasuruan;Halaman 109 dari 129 halaman. Putusan Nomor 53 P/HUM/2020u. Kabupaten Ponorogo;Vv Kabupaten Probolinggo;w. Kabupaten Sampang;x. Kabupaten Sidoarjo;y Kabupaten Situbondo;Zz Kabupaten Sumenep;aa. Kabupaten Trenggalek;bb. Kabupaten Tuban;cc.
81 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
PUTUSANNOMOR: 456 K/AG/2007BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:1.2.INAQ NURSIH ;INAQ JEMBAR, keduanya bertempat tinggal di Padamara,Dusun Otak Desa, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya,Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepadaLALU SAPRUDDIN, SH.
., Advokat, berkantor di Sukamulia,Desa Sukamulia, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten LombokTimur, para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/paraTerbanding ;melawan:1. HAJI MUHSAN ;AMAQ ABD. RAHMAN alias H. ABD.
RAHMAN, keduanyabertempat tinggal di Dusun Belawong, Desa Pringgabaya,Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur ;MAMIQ SUHUD, bertempat tinggal di Dusun Seimbang, DesaPringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten LombokTimur, para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/paraPembanding ;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangpara Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah mengajukangugatan harta wakaf terhadap
Mukhtarsewaktu hidupnya dilakukan pada tanggal 18 Mei 1993 sesuai dengan Akta IkrarWakaf tanggal 13 Mei 1993 Nomor W.2/K3/06/1993 dan telah dibuatkan atauditerbitkan Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 22 tahun 2001 tanggal 20 November2001 sejak tanggal 23 Juli 2005 yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten LombokTimur ;Hal. 2 dari 9 hal. Put.
tidaksah menurut hukum maka perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar yangmewakafan tanah ladang sengketa adalah perbuatan dan tindakan yang tidaksah menurut hukum maka perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar ataspewakafan tanah ladang sengketa tersebut haruslah dinyatakan batal demihukum atau haruslah dibatalkan ;bahwa begitu juga dengan Akta lkrar Wakaf tanggal 18 Mei 1993 NomorW.2/3/06/1993 serta Sertifikat tanah wakaf Nomor 22/2001, tanggal 20November 2001 yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten
47 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
JUBAEDAH VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG;
45 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
SALIMAH VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ASAHAN;;
136 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL VS JUSRI SIHOMBING, S.Si;
., kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Desa Harjosari Lor, RT 10, RW 03, Nomor30, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, pekerjaanSwasta;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Pemohon Keberatan dalam keberatannya memohon kepada Pengadilanuntuk memberikan putusan sebagai berikut:1. Menerima dan memeriksa Keberatan yang kami ajukan;2.
Memerintahkan kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah untukmencatat Termohon Kasasi/Termohon Keberatan/Pemohon Informasi kedalam daftar hitam dan mengumumkannya di seluruh Komisi InformasiProvinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota;4.