Menyatakan Terdakwa RAJI AHMAD NASRUDIN, SE terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbankan secarabersamasama dan sebagai suatu perbuatan yang diteruskan, sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 UndangUndang No. 10 Tahun1998 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 7 Tahun 1992 tentangPerbankan jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPsebagaimana surat dakwaan kesatu Penuntut Umum ;2.

Tabungan barokahSimpanan ini terobuka untuk anggota dan atau masyarakat umum2. ceceeeaeees dan seterusnya.Penghimpunan dana koperasi sudah diatur tersendiri dalam UUperkoperasian dan aturanaturan pelaksanaan lainnya sesuai dengan Pasal16 ayat (1) UU No. 10 tahun 1998 perbankan sehingga dalam kasussemacam ini baik Koperasi maupun Baitul Maal Wa Tamwil merupakansalah satu pengecualian yang tidak termasuk dalam lingkup penghimpunandana tanpa ijin, sebagaimana ditetapbkan dalam UU No. 25 Tahun 1992dalam

No. 1990 K/Pid.Sus/2009bukan anggota sesuai dengan sifat kegiatan usahanya, dengan maksuduntuk menarik yang bukan anggota menjadi anggota Koperasi.Pasal inilah yang tidak dikonfrontir dalam perkara a quo, dimana pelayananBMT Al Amin terhadap yang bukan anggota untuk menariknya sebagaianggota koperasi telah ditafsirkan sebagai kejahatan berupa pelanggaranterhadap UU perbankan..

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah(KHES) sebagai dasar bagi penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah denganhanya menyebut di lingkungan Pengadilan Agama.Dalam Pengarahan pada rapat Kerja Nasional tanggal 4 Agustus 2008 diJakarta antara) Mahkamah Agung dengan pengadilanpengadilanbawahannya dari 4 (empat) lingkungan peradilan, pada hal. 4 sampai 5menegaskan dan menguatkan arah penyelesaian sengketa ekonomi syari'ahdan arbitrase ekonomi syariah kepada Pengadilan Agama.Tidak ada kaitan relevansinya dengan Perbankan

Disita dari Tommy Novel Armansyah, berupa:1. 1 (satu) bundel Akta No. 12 tentang Perubahan Keempatbelas Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan tertanggal 10 Desember 2013, yang dibuat di hadapan Notaris & PPAT Lieke Tunggal, SH. 2. 1 (satu) bundel Surat PT. Bank Permata Tbk kepada PT. MJPL perihal surat penawaran fasilitas perbankan tertanggal 09 Desember 2013, yang ditandatangani oleh DENIS DOMINANTA dan CHANDRA TJONG dengan SUMARTO GOSAL beserta Term Sheet.3. 1 (satu) bundel CFR Pack No.

(Proyek DPPU Hasanuddin Kesepuluh).14. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 21 Maret 2014, proses tanggal 21 Maret 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 10.932.800.000, (Proyek DPPU Hasanuddin Kesebelas).15. 1 (satu) bundel Akta No. 32 tentang Perubahan Kelimabelas Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan tertanggal 20 Mei 2014, yang dibuat di hadapan Notaris & PPAT Lieke Tunggal, SH.16. 1 (satu) bundel Surat Penawaran Fasilitas Perbankan

Financing, aplikasi tanggal 27 Maret 2015, proses tanggal 27 Maret 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 8.866.000.000, (Proyek TBBM Balongan Keempat).62. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 1 April 2015, proses tanggal 1 April 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 12.548.696.000, (Proyek TBBM Balongan Kelima)63. 1 (satu) bundel Akta No. 04 tentang Perubahan Keenambelas Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan

tertanggal 7 April 2015, yang dibuat di hadapan Notaris & PPAT Lieke Tunggal, SH.64. 2 (dua) lembar Surat Penawaran Fasilitas Perbankan tertanggal 07 April 2015.65. 1 (satu) bundel CFR Pack No.

memang lazim di perbankan termasuk Bank Permatadiperbolehkan;e Bahwa nanti diverifikasi di belakang pada saat pengaktifan dan pencairanbukan di plafon.

Hendy Herijanto, S.E., MBA., S.H., M.H., dibawah sumpah padapokoknya berpendapat sebagai berikut:e Bahwakeahlian dari ahli Khususnya dalam kredit perbankan;e Bahwa mengacu kepada pasal 8 Undangundang Perbankan itudisebutkan bahwa ketika akan memberikan kredit. Kredit perbankan,dalam hal pemberian kredit bank harus mengacuh kepadaUndangundang 10 tahun 1998 juncto nomor 7 tahun 1992 khususnyaHalaman 83 dari 165 Putusan Perkara Pidana Nomor 937/Pid.Sus/2020/PN Jkt.

Selpasal 2 Undangundang Perbankan tersebut setingkat UndangundangPerbankan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanyaberasaskan demokrasi Indonesia dan menggunakan prinsipkehatihatian, lebih lanjut pasal 8 perbankan menjelaskan dalammemberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, BankUmum wajib memiliki keyakinan berdasarkan analisis yang mendalamatas itikad kemampuan dan kesanggupan Nasabah untuk melunasiutangnya atau mengembalikan pembiayaan yang dimaksud sesuaidengan perjanjian

tertanggal 7 April 2015, yang dibuat dihadapan Notaris & PPAT Lieke Tunggal, SH.2 (dua) lembar Surat Penawaran Fasilitas Perbankan tertanggal 07 April2015.1 (satu) bundel CFR Pack No.

, kemudian Bagian Credit Risk Control (CRC) menyiapkan SuratPenawaran Fasilitas Perbankan untuk Debitur dan ditandatangani oleh Sadr.Denis Dominanta selaku Cluster Head (CH) dan Sdr.

Bahwa pencatatan terhadap pengajuan peminjaman kredit dan pencairankredit oleh para debitur tersebut dimasukkan ke data kredit dan daftarnominatif kredit yang diakumulasikan kedalam Buku Besar Kredit YangDiberikan (KYD) yang digunakan untuk pembuatan laporan bulanan,Laporan Triwulanan dan Laporan Tahunan.Perbuatan para Terdakwa merupakan tindak pidana perbankan sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

PT BPR Agra Arthaka Mulya.Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana perbankan sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998juncto Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP;Telah membaca, salinan putusan sela Pengadilan Negeri WonosariNomor 22/Pid.Sus/2018/PT YYK tanggal 13 Maret 2018, yang amarnya sebagaiberikut

MURSENO telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana perbankan sebagaimana diatur dalamPasal 49 ayat (1) huruf a UndangUndang Republik Indonesia Nomor 7Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 juncto Pasal55 ayat (1) ke1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. PRAMUDIYO, Terdakwa 2.SUCIPTO, dan Terdakwa 3.

MURSENO telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Perbankan YangDilakukan Beberapa Kali sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjaramasingmasing selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan ketentuan apabila dendatersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama2 (dua) bulan;3.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dapat kita simpulkan bahwaperbuatan terdakwa dengan cara tersebut diatas adalah telah memenuhiunsur sebagimana dimaksud dalam dakwaan kesatu yaitu melanggarPasal 49 ayat (1) huruf a UndangUndang Republik Indonesia Nomor 7Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 juncto Pasal55 ayat (1) ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana juncto Pasal 64ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Pidana;2.

NOVIANUS MOKODOMPIS dan Terdakwa Il.STEVEN STENLY MANDANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana "Perbankan" sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Dakwaan Primer Pasal 49 ayat (2) Huruf "a" UU No. 10 Tahun1998 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo pasal55 ayat (1) Ke1 KUHP ;Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa I. NOVIANUSMOKODOMPIS dan Terdakwa II.

Membebaskan Terdakwa dan Terdakwa II tersebut dari dakwaan primair ;Menyatakan Terdakwa I/NOVIANUS MOKODOMPIS dan TerdakwaIVSTEVEN STENLY MANDANG tersebut terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan : "Tindak pidana perbankan secarabersamasama" ;Menghukum Terdakwa dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidanapenjara masingmasing selama : 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan dendamasingmasing sebesar Rp. 5.000.000.000, (lima miliar rupiah) subsidair 2(dua) bulan kurungan ;Menetapkan masa selama

NOVIANUS MOKODOMPIS dan Terdakwa II.STEVEN STENLY MANDANG tersebut terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbankan secara,bersamasama ;Menghukum Terdakwa dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidanapenjara masingmasing selama 2 (dua) tahun dan denda masingmasingsebesar Rp. 5.000.000.000.

Penjatuhan hukuman pidana terhadap Terdakwa dan Terdakwa Ilsebagaimana diancam pidana dalam dakwaan subsidair pasal 49 ayat (2)huruf "a" UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan jo pasal 55 ayat (1) ke 1KUHP ;Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado, yang menghukumTerdakwa dan Terdakwa Il tidak mencerminkan rasa keadilan dankepastian hukum terhadap para Terdakwa dimana hukuman yang dijatuhkanmelampaui batas ancaman minimal sebagaimana telah diatur ancamanminimal dalam pasal dakwaan subsidair

NOVIANUS MOKODOMPIS dan Terdakwa Il.STEVEN STENLY MANDANG telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Perbankan Secara Bersamasama ;4. Menghukum Terdakwa dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidanapenjara masingmasing selama 3 (tiga) tahun dan denda masingmasingRp. 5.000.000.000. (lima miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;6.

Mustika mengalami kerugiansebesar Rp.421.000.000, (empat ratus dua puluh satu juta rupiah); Terdakwa selaku Direktur maupun Terdakwa II selaku Direktur Operasionaldengan sengaja melanggar prinsip good corporate governance atau prinsipkejujuran, kehatihatian serta prinsip perbankan lainnya. Perbuatan paraTerdakwa a quo telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuanperbankan Pasal 49 ayat (1) huruf a UndangUndang No. 7 tahun 1992 telahdiubah dengan UndangUndang No. 10 tahun 1998 jo.

bangkit kembali dan masih ada danasebagaimana surat keterangan dari Bank Niaga cek senilai Rp.200.000.000.000 yang pada kenyataannya adalah tidak benar, sehinggapara Nasabah merasa dirugikan, sedangkan Terdakwa telah melarikan dirihingga akhirnya berhasil dilakukan penangkapan oleh Sat Reskrim PolresCilacap pada tanggai 04 Nopember 201 4.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal46 Ayat (1) UndangUndang RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan AtasUU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Menyatakan terdakwa SOLICHUN HADI ATMAJA Bin AlmSUHADI bersalah melakukan Tindak Pidana "Menghimpun danadari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 Ayat (1) UndangUndang RilNo. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun1992 Tentang Perbankan jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sesuaidakwaan Kesatu JPU.2.

perbuatan Terdakwa ;e Bahwa oleh karena itu mohon supaya Pengadilan TinggiSemarang menjatuhkan putusan sesuai dengan tuntutan JaksaPenuntut Umum ;Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari memoribanding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat menyimpulkan bahwaJaksa Penuntut Umum telah sependapat dengan pertimbangan hukum dariHakim tingkat pertama terhadap pembuktian unsurunsur dari pasal yangdidakwakan yaitu pasal 46 (1) UU RI No.10/1998 tentang perubahan atasUU No.07/1992 tentang Perbankan

;Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding iniTerdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadaTerdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara didua tingkatperadilan, yang besarnya biaya tersebut dalam tingkat banding akanditentukan dalam amar putusan Ini ;00 22"Mengingat, pasal 46 (1) UU RI No.10/1998, tentang perubahan atasUU No.07/1992 tentang Perbankan Jo.

tinggal : Jalan Pala 27 Gang 2C, DesaMejasem Barat, RT. 02/RW.15,Kecamatan Kramat, KabupatenTegal;Agama > Islam;Pekerjaan : SwastaTerdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara(Rutan) sejak tanggal 19 Maret 2017 sampai dengan sekarang;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Slawikarena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:PERTAMA: diatur dan diancam dalam Pasal 49 ayat (1) huruf aUndangUndang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UndangUndangNomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Pasal 64 ayat (1) KUHP;ATAU KEDUA: diatur dan diancam dalam Pasal 49 ayat (2) huruf bUndangUndang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UndangUndangNomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;ATAU KETIGA: diatur dan diancam dalam Pasal 49 ayat (2) huruf aUndangUndang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UndangUndangNomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;Mahkamah Agung tersebut;Hal. 1 dari 8 hal.

Putusan No. 1023 K/Pid.Sus/2018 Judex facti telah membuat konstruksi hukum yang benar mengenaiunsurunsur tindak pidana Pasal 49 ayat (1) huruf a UndangUndangNomor 10 Tahun 1998 tentan Perubahan UndangUndang Nomor 7Tahun 1992 tentang Perbankan jo.

Endang Setyastilranto tidak didukung dengan aturan prosedur yang berlaku di BPI danaturan perbankan pada umumnya, dimana yang seharusnya setiappengajuan memo intern harus ada dilampirkan proposal penggunaan uang,namun kenyataannya oleh saudara Haril Iwan Moedahar meski mengetahuitidak dilampiri proposal tetap setuju dicairkan/penarikan dana tersebut;Selanjutnya hasil penarikan dana di teller seluruhnya diberikan kepada saksiFitri Widayanti, dan oleh saksi Fitri Widayanti dana tersebut diserahkankepada

Perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja mengajukan persetujuanpencairan memo intern dan saudara Haril Irmwan Moedahar menyetujuinyasecara terus menerus sebagaimana tanggal tersebut di atas, menyebabkanadanya pencatatan kegiatan yang tidak sebenarnya (pencatatan kegiatanfiktif) dan tidak dapat mempertanggungjawabkan dalam bentuk laporan;Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf aUndangUndang nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dalam UndangUndang nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Endang Setyastilranto tidak didukung dengan aturan prosedur yang berlaku di BPI danaturan perbankan pada umumnya, dimana yang seharusnya setiappengajuan memo intern harus ada dilampirkan proposal penggunaan uang,Hal. 7 dari 32 hal. Put.

Endang Setyasti lranto bersalah melakukantindak pidana perbankan menyalahgunakan kewenangannya menyebabkanadanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupundalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi ataurekening suatu Bank, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamdakwaan primair pasal yang dibuktikan Pasal 49 ayat (1) huruf a UndangUndang RI nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dalam UndangUndang RI nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagaimana dalamsurat

Sehingga tidak ada pencatatanpalsu dalam pembuatan memo intern, karena semua pembuatan memo interntelah sesuai dengan yang diperintahkan, namun bila Judex Facti berpendapattelah terjadi penyimpangan dalam penggunaan uang, maka terhadap pelakutindak pidana penggelapan tersebut harusnya didakwa, dituntut dan dijatuhihukuman pidana penggelapan sebagaimana Pasal 374 KUHP dan bukan Pasal49 ayat (1) huruf a UndangUndang Perbankan.

Bahwa Perbuatan Terdakwa RIYADUL IHSAN Alias Pak DULmerugikan pihak PD BPR LKP Gunungsari sebesarRp.102.819.885, (Seratus dua juta delapan ratussembilan belas ribu delapan ratus delapan puluh limarupiah), atau setidak tidaknya dalam jumlah sekitaritu.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang UndangRepublik Indonesia Nomor : 10 Tahun 1998 tentang Perubahanatas UndangUndang No.7 tentang Perbankan jo Pasal 64 ayat(1) KUHP.ATAU :KEDUA :Bahwa ia Terdakwa

No. 1033K/Pid.Sus/2009Undang Undang NO.10/1998 tentang perubahan UndangUndang No.7/1992 tentang Perbankan jo Pasal 64 ayat(1) KUH Pidana ;. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada TerdakwaRIYADUL IHSAN alias PAK DUL tersebut dengan pidanapenjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selamaTerdakwa di tahanan, dan denda Rp.10.000.000.000,(sepuluh milyard rupiah) subsidair 10 (sepuluh) bulankurungan ;3. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan ;4.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram yangmengadil i perkara atas Terdakwa tersebut dalammenerapkan pasal yang terbukti tidak mengacu pada asasSpecialist, di mana apabila terdapat Undang Undangyang khusus telah mengatur di dalam KUHP jugamengaturnya, maka UndangUndang yang secara khusustersebut yang dipakai, dalam perkara aquo pasal yangseharusnya digunakan yaitu Undang Undang RepublikIndonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atasUndang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.2.

Hakim telah keliru dalam menafsirkan unsur/kwalifikasiDelikBahwa Majelis Hakim telah salah dalam menafsirkan unsurpasal dakwaan Kesatu Pasal 49 ayat (1) huruf a UndangUndang No.10/1998 tentang perubahan Undang UndangNo.7/1992 tentang Perbankan, yaitu) "Pegawai bank yangdengan sengaja membuat atau menyebabkan adanyapencatatan palsu) dalam pembukuan atau dalam laporanmaupun dalam dokumen atau laporan kegiatan ~ usaha,laporan transaksi atau rekening suatu bank".Di mana fakta sidang dan alat bukti keterangan

No. 1033K/Pid.Sus/2009Pemohon Kasasi untuk menjatuhkan putusan berupa :Bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana perbankan "Pegawai bank dengansengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatanpalsu. dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalamdokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksiatau rekening suatu bank" melanggar Pasal 49 ayat (1)huruf a Undang Undang No.10 Tahun 1998 tentangperubahan UndangUndang No.7 Tahun 1992 tentangPerbankan jo Pasal 64 ayat

WIDJI SETYAWAN dan Terdakwa Il.HAVENAR RAHENDHA PRAMUDYA ISHWARA terbukti bersalahmelakukan tindak pidana Perbankan yang dilakukan secara bersamasama,sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf a UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah denganUndangUndang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentangPerbankan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP dalam Dakwaan Kesatu ;2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa :. Terdakwa .

Bahwa yang dimaksud dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi atauPegawai Bank adalah semua pejabat dan karyawan bank yang secarategas telah dijelaskan dalam penjelasan Pasal 49 Ayat 1 dalam UndangUndang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998.

Terdakwa sebagai Unit Manager (UM) di Nongkojajar maupun Terdakwa IIselaku Credit Officer (CO), tidak melaksanakan tugas, kewajiban dantanggungjawab sebagaimana yang sudah ditentukan pihak Bank Danamondengan mengacu pada ketentuan Perbankan, Standar Operasional ProsedurHal. 54 dari 59 hal. Put.

Para Terdakwa seharusnya tidak boleh mengikuti perintahatasan yang bertentangan dengan ketentuan perbankan, SOP serta prinsipatau asas yang melindungi kepetingan perbankan. Para Terdakwa tidakboleh berlindung dengan menggunakan perintah atapun permintaan atasanyang melanggar SOP dan hukum yang berlaku.Bahwa para Terdakwa yang memberikan persetujuan pemberian kreditkepada debitur yang bermasalah dan tidak memenuhi syarat merupakanperbuatan yang dilarang menurut ketentuan perbankan.

HAVENARRAHENDHA PRAMUDYA ISHWARA terbukti bersalah melakukan tindakpidana Perbankan yang dilakukan secara bersamasama;2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut oleh karena itudengan pidana penjara masingmasing selama 1 (satu) tahun dan dendasebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupian) dengan ketentuan apabiladenda tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidanapengganti berupa pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;3.

Pacaran RT. 03/RW. 07, Ds.Tlobong, Kecamatan Delanggu,Kabupaten Klaten;Agama : Islam;Pekerjaan : Karyawan Swasta;Terdakwa tersebut berada dalam tahanan kota sejak tanggal 03Agustus 2017 sampai dengan sekarang;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan NegeriKlaten karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:KESATU :Diatur diancam pidana dalam pasal 46 UndangUndang Nomor 10tahun 1998 tentang perubahan atas UndangUndang Republik IndonesiaNomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan Juncto Pasal 55

diperkirakansekurangkurangnya sebesar Rp. 7.094.550.000,Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, Bank Bank Bukopin dirugikansekitar sebesar Rp. 34.823.546.500,00 (tiga puluh empat milyardelapan ratus dua puluh tiga juta lima ratus empat puluh enam ribulima ratus rupiah).Halaman 29, Putusan Nomor : 266/PID.SUS/2013/PT.SMG.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 49 ayat (2) huruf b UURI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankansebagai perubahan atas UURI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatanpalsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalamdokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi ataurekening suatu bank, melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf a UURI No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagai perubahan atas UURI No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan.2.

Bahwa, Majelis Pengadilan Negeri Tegal dalam amar putusanmenyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana Perbankan dalam dakwaan kesatumelangar Pasal 49 ayat(1) huruf a UURI No. 10 Tahun 1998 tentangPerbankan sebagai perubahan atas UURI No. 7 Tahun 1992 tentangPerbankan.2. Bahwa, Majelis Hakim tidak membuktikan dakwaan tindak pidanapencucian uang sebagaimana didakwakan.3. Bahwa, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal tidakberdasarkan fakta hukum.4.

Bahwa, hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadapterdakwa adalah hukuman yang sangat ringan sehingga tidakmencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat karena terdakwadalam perbuatan tindak perbankan telah merugikan Bank BukopinCabang Tegal.Halaman 117, Putusan Nomor : 266/PID.SUS/2013/PT.SMG.6.

Mengingat ketentuan pasal 193 ayat (1) dan (2) KUHAP dan Pasal49 ayat (1) huruf a UURI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagaiperubahan atas UURI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan serta peraturanlain yang bersangkutan. MENGADILI:1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Tegal.2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tegal tanggal 17 Juli 2013Nomor : 9/Pid.Sus/2013/PN.Tgl. yang dimintakan banding tersebut.3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.4.