Ditemukan 327465 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Perjanjian
Putus : 18-07-2013 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1244 K/Pdt/2013 Tanggal 18 Juli 2013 — ABDUL ROHMAN,dkk ; ENDANG RUSZAENI,
48 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
48 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
., MKn untuk menandatangani perjanjian sewa menyewa rumah yang di tempati paraPenggugat tersebut dengan Nomor 2 tanggal 15 Juni 2010;Bahwa, setahu Penggugat dan Penggugat Il saatmenandatangani Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 2, tanggal 15Juni 2010 hanyalah perjanjian sewa menyewa tapi alangkahterkejutnya pada 27 Februari 2012 rumah Penggugat danPenggugat II diturunkan sebagian genteng dan pintu rumah dijebol oleh Tergugat II dan Tergugat III;Bahwa, saat genteng rumah di turunkan oleh Tergugat II danTergugat
Sania Sri Marsini, S.H., MKn tersebut danternyata di Notaris tersebut telah terdapat akta jual beli antaraPenggugat dan Penggugat II sebagai ahli waris Jamaah, yaituPenggugat dan Penggugat II dengan Akta Jual Beli Nomor42/2010, tanggal 25 Juni 2010;Bahwa, setelah Penggugat mengetahui hal tersebut terdapatkemungkinan akta jual beli tersebut tanda tangannya disisipkanpada saat para Penggugat menandatangani perjanjian sewamenyewa;Bahwa, jual beli antara Penggugat dan Penggugat Ilsebagaimana Akta Jual
(BW) tidak memerlukan syaratsyaratseperti jual beli, maka demi kepentingan hukum para pihak dibuatlah AktaSewa Menyewa Nomor 2 sesuai saat keduanya menghadap saat itutanggal 15 Juni 2010, mekanisme pembuatan akta perjanjian sewamenyewa yang tanggalnya dibuat lebih dahulu tanggal 15 Juni 2010sedangkan akta jual beli tanggalnya dikosongi menunggu kelengkapansuratsurat adalah atas kesepakatan para pihak baik para Penggugat danTergugat sehingga berlaku sebagai undangundang bagi para pihakPasal 1338
Sania Sri Marsini, S.H., MKn dandibuatkan Akta Jual Beli Nomor 96/2011, tanggal 7 November 2011adalah sah menurut hukum;15.Bahwa, Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 2, tanggal 15 Juni 2010dan Akta Jual Beli Nomor 42/2010, tanggal 25 Juni 2010 dibuat ataskesepakatan bersama di hadapan Notaris/PPAT, sedangkan AktaPerjanjian Sewa Menyewa tanggalnya terlebin dahulu dibuat daripadaakta jual beli karena para Penggugatlah yang mengawali karena belummembawa kelengkapan suratsurat untuk persyaratan jual beli
maka ataskesepakatan bersama demi kepentingan hukum akta perjanjian sewamenyewa tanggalnya dibuat hari itu juga dan ditandangani, sedangkanakta jual beli ditandatangani lebih dulu sedangkan tanggalnya menunggusuratsurat dari para Penggugat sebagai penjualnya, dengan demikianmenurut hukum Tergugat sabagai pembelinya yang berhak dilindungi,berdasarkan fakta hukum tersebut demi kepentingan hukum aktaaktatersebut sah menurut hukum;16.Bahwa, Pasal 163 HIR/283 RBg/1865 Kitab Undang Undang HukumPerdata
Putus : 26-09-2012 — Upload : 17-04-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 76 PK/Pdt/2012 Tanggal 26 September 2012 — NY. ISWATI SUGIANTO vs. SUGIANTO GUNAWAN, dkk
71 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
71 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Rangga Kesuma dan Tergugat II (Haji Bakhrial) atas nama PT.Sumber Pertama Sejahtera terikat dalam suatu Perjanjian KerjasamaPemanfaatan Kayu Gelondongan yang lokasi HPHnya terletak dipedalaman Kalimantan Timur, bahwa Tergugat II bertindak selakupenyandang dana operasional pemanfaatan kayu gelondongan tersebut danTergugat Il telah mengeluarkan dana yang diberikan kepada Penggugatseperti yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan KayuGelondongan, vide bukti P 1/1 sampai dengan P1/3, adapun
29 Maret 2006 dengan judul Perjanjian vide buktiP7/1 sampai dengan P7/1 sampai dengan P7/5 ;Akta Nomor 44 tanggal 29 Maret 2006 dengan judul Perjanjian PelunasanHutang vide bukti P8/1 sampai dengan P8/4 ;8)Akta Nomor 2 tanggal 3 Oktober 2007 dengan judul Pernyataan KeputusanRapat Para Pemegang Saban PT.
Akta tersebut dibuat pada hari, tanggal dan waktu yang sama, yaitutanggal 29 Maret 2006 Pk. 14.00 WIB kecuali Akta Perjanjian Jual BeliPerusahaan Nomor 39 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat 40 yangdibuat pada Pk. 17.00 WIB.
Putus : 14-11-2012 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1931 K/PDT/2011 Tanggal 14 Nopember 2012 — DJAMRONI, ;PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk., CABANG KUDUS, MIKRO PASAR JEPADA,dkk
56 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
56 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penggugat, maka terhadapnya harus diikutsertakan sebagai pihakdalam perkara a quo;Bahwa kegiatan penandatanganan Perjanjian Kredit, pengikatan jaminan danatau dokumen terkait lainnya sehubungan hutang Penggugat kepada Tergugat Iadalah merupakan suatu rentetan perbuatan hukum yang saling terkait dan tidakterpisahkan, karenanya semua pihak yang terlibat dan berperan serta ataskegiatan pelaksanaan penandatanganan Perjanjian Kredit secara hukum harusdiikutsertakan sebagai pihak dalam perkara a quo;Bahwa
MASFUATUN membutuhkanbantuan dana dalam rangka pengembangan usaha dan modal kerja, selanjutnyamenyetujui memberikan fasilitas kredit DP 200 sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuhpuluh juta Rupiah), dengan syaratsyarat dan ketentuanketentuan yang dianggappatut, baik dan layak menurut kedua belah pihak, yang selanjutnya kesepakatantersebut telah dituangkan dalam Perjanjian Kredit di bawah tangan bermateraicukup No.
Ketaatan dari para pihakadalah bersifat memaksa/represif dan tidak dapat disimpangi sesuai dengan asashukum pacta sunt servanda sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata,dimana isi setiap persetujuan in casu Perjanjian Kredit mempunyai kekuatansebagaimana UndangUndang bagi kedua belah pihak dan tidak dapat dicabutsecara sepihak tanpa persetujuan pihak lain;5 Bahwa berdasarkan hukum perjanjian yang bersifat perdata (civiele verbin tenis),melekat prinsip pemaksaan, sehingga adalah sah secara hukum
DSP/2733/08/0109 adalah kesepakatandalam jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan, yaitu sampai dengantanggal 20 Januari 2013, artinya berdasarkan Perjanjian Kredit dimaksud, semuajumlah uang yang terhutang oleh debitur, baik hutang pokok, bunga, dendamaupun biaya lainnya, wajib dibayar lunas selambatlambatnya pada tanggal 20Januari 2013;Perjanjian Kredit adalah persetujuan yang dibuat bersama antara kreditur dengandebitur atas sejumlah kredit, hal mana pihak debitur wajib untuk mengembalikankredit
adalah jangka waktu yang diberikankepada debitur untuk menyelesaikan kewajiban angsuran sejak tanggal jatuh tempopembayaran angsuran;15Pembayaran ekstra adalah pembayaran yang dilakukan di samping pembayaranangsuran, tetap dengan maksud untuk mengurangi sisa jumlah pokok kredit di luarjadwal yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kredit;Sewaktuwaktu ada perubahan jangka waktu (dipercepat/diperpanjang) adalah ataspersetujuan para pihak dalam Perjanjian Kredit.
Putus : 01-07-2008 — Upload : 21-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 896K/PDT/2006 Tanggal 1 Juli 2008 — DANIEL REHYAAR, BA ; GUBERNUR PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR ; KEPALA DINAS KEHUTANAN PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR, dkk.
28 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
28 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 16-12-2019 — Upload : 27-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3516 K/Pdt/2019 Tanggal 16 Desember 2019 — PT AGANSA PRIMATAMA VS PT MUNGGARAN TEXINDO, DKK
559 — 328 — Berkekuatan Hukum Tetap
559 — 328 — Berkekuatan Hukum Tetap
Membatalkan Perjanjian Jual Beli Mesin antara Penggugat dengan Tergugat Itertanggal 8 Desember 2014 atas mesinmesin:a.1a2a3a4Circular Knitting Machine JXP34*28G*102F*2976T 4 tracks camTubular 2 (dua) set;Circular Knitting Machine JXP34*28G*102F*2976T Tubular 2(dua) set;Circular Knitting Machine JXP34*32G*102F*3408T Open Width3 (tiga) set;Circular Knitting Machine JXP36*32G*108F*3612T Open Width3 (tiga) set;Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 3516 K/Pdt/2019b.
Membatalkan perjanjian jual beli mesin antara Penggugat denganTergugat atas mesinmesin penunjang yakni:b.1. IR. Compressor UP522799335937 full package sebanyak 1(satu) unit;b.2. D360INA46843249 Elaspan Spandex sebanyak 1 (satu) unit;b.3. FILTER FA230IG24232274 Elaspan Spandex sebanyak 1(satu) unit;Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 3516 K/Pdt/20196.
Putus : 11-07-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 376 K/Pdt/2013 Tanggal 11 Juli 2013 — SAID MUCHTAR, dan kawan
Melawan
I. PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO),Tbk .PUSAT DI JAKARTA Cq.KANTOR WILAYAH Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO),TBK DI BANDA ACEH Cq.KANTOR CABANG PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO),Tbk , dan kawan
36 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
36 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 23-03-2016 — Putus : 25-04-2016 — Upload : 27-09-2017
Putusan PN NGANJUK Nomor 6/PDT.G.S/2016/PN.NJK Tanggal 25 April 2016 — ADRIANTO BUDI SUSETYO, S.E
MELAWAN
JAINAH
99 — 25
99 — 25
Register : 19-03-2013 — Putus : 18-09-2013 — Upload : 15-01-2015
Putusan PN SUNGAI LIAT Nomor 18/PDT.G/2013/PN.SGT Tanggal 18 September 2013 — NURMANSYAH Als NORMAN Bin YAKKUP JAKPAR, tempat lahir Lampung, 12 Juni 1964, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Gang Arjuna No.07 Lingkungan Kampung Jawa, Kelurahan Srimenanti, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Maret 2013 memberikan kuasa kepada M. SADID ALWI, SH., pekerjaan Adokat dan Penasehat Hukum dari Kantor Advokat & Penasehat Hukum M. SADID ALWI, SH.&PARTNERS; yang beralamat di Komplek DPRD No. 10 Jalan A. Yani-Jalur 2 Sungailiat kode pos 33215 BABEL Telp & Fax (0717) 93995 yang selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT.
Lawan
LUSYANA Binti MAHYUDDIN BAHNAN, tempat lahir Mentok, 21 Maret 1978, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Gang Arjuna No. 07 Lingkungan Kampung Jawa, Kelurahan Srimenanti, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memberikan kuasa kepada M. TAUFIK KORIYANTO,SH.,MH. dan BUDIYONO,SH., dari Kantor Hukum TAUFIK-BUDIYONO & REKAN, beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 140 D/ Simpang Gerasi Baru, Kelurahan Srimenanti, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Prop. Kepulauan Bangka Belitung, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT.
139 — 0
139 — 0
Putus : 06-04-2023 — Upload : 03-07-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 326 K/Pdt/2023 Tanggal 6 April 2023 — MARDIANTA PEK, dk. VS FRANK LEE alias LEE YUNG FANG
316 — 202 — Berkekuatan Hukum Tetap
316 — 202 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 13-09-2012 — Upload : 23-10-2013
Putusan PT SAMARINDA Nomor 55/PDT/2012/PT.KT.SMDA Tanggal 13 September 2012 — CV. BATU MAS JAYA,Dkk
M E L A W A N
THOMAS AZALI
63 — 31
63 — 31
TERBANDINGPengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca berkas perkara dan surat surat yang berhubungan denganPEPKAPa INL ~~ none nn nnn nnn nnn nen nnn nenonennnnnnnnnnnensonncn semanasTENTANG DUDUK PERKARANYA Mengutip serta memperhatikan uraian uraian tentang hal yangtercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal12 April 2011 Nomor : 103 / Pdt.G / 2010 / PN.Smda yang amar selengkapnyaberbunyi sebagai berikut :2222e Mengabulkan gugatan Penggugatsebagian;e Menyatakan sah dan berharga Surat perjanjian
Putus : 22-10-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1348 K/PDT/2013 Tanggal 22 Oktober 2013 — SRI ANISA, dan kawan
Melawan
PT. ANGKASA PURA I (Persero) Cabang Bandar Udara Syamsudinoor
79 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
79 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 19-11-2012 — Putus : 19-09-2013 — Upload : 05-05-2014
Putusan PN CILACAP Nomor 71/Pdt.G/2012/PN Clp Tanggal 19 September 2013 — H. MARYONO , Dkk sebagai Para Penggugat
Melawan
PT.FATTRIYAL MEMBER, Dkk sebagai Para Tergugat
dan
BANK INDONESIA KANTOR CABANG PURWOKERTO, Dkk sebagai Para Turut Tergugat
166 — 49
166 — 49
kerjasama pengelolaan dana antara Kusmono dan Kunto Zia Ulhaq,S.Kom. mewakili sebagai Executive PT.Fattriyal Member dengan Kusmono, slipPenyetoran (Bukti P11) ;Foto copy Buku Tabungan atas nama Suyanto (Bukti P12) ;Foto copy Perjanjian kerjasama pengelolaan dana atas nama Kunto Zia Ulhaq, S.Kom.mewakili sebagai Account Executive PT.Fattriyal Member dengan Rony PratamaTriviyanda (Bukti P13) ;3914.15.16.17.18.19.20.21.Foto copy Perjanjian kerja sama tertanggal 08/02/2011 pengelolaan dana antara Kusmonodan
Perjanjian kerja sama tertanggal 07/07/2011 pengelolaan dana atas nama KuntoZia Ulhaq, S.Kom. mewakili sebagai Account Executive PT.Fattriyal Member denganTiti Yulianti (Bukti P16) ;Foto copy Perjanjian kerja sama tertanggal 12/02/2011 pengelolaan dana atas nama KuntoZia Ulhaq, S.Kom. mewakili sebagai Account Executive PT.Fattriyal Member denganNani Dwi Supemi (Bukti P17) ;Foto copy Perjanjian kerja sama tertanggal 12/04/2011 pengelolaan dana atas nama KuntoZia Ulhag, S.Kom. mewakili sebagai Account
(Bukti P28) ;Foto copy Buku Tabungan atas nama Nurohim (Bukti P29) ;Foto copy Buku Tabungan atas nama Nurohim (Bukti P30) ;Foto copy Buku Tabungan atas nama Nurohim (Bukti P31) ;Foto copy Buku Tabungan atas nama Nurohim (Bukti P32) ;Foto copy Perjanjian kerja sama tertanggal 09/09/2011 pengelolaan dana atas nama KuntoZia Ulhaq, S.Kom. mewakili sebagai Account Executive PT.Fattriyal Member denganNurohim (Bukti P33) ;Foto copy Perjanjian kerja sama tertanggal 09/09/2011 pengelolaan dana atas nama
FATTRIYAL MEMBERtelah melakukan Perjanjian Kerjasama dalam Pengelolaan Dana Investasi;Menimbang, bahwa bertolak hal diatas tersebut setelah diteliti didalam surat gugatanPara Penggugat tidak dijelaskan secara rinci perihal Perjanjian Kerjasama dalam PengelolaanDana Investasi tersebut maupun isi pasal mana dalam Kerjasama dalam Pengelolaan Dana61Investasi antara Para Penggugat dengan Para Tergugat yang menjadi dasar Para penggugatmenyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.Menimbang
, bahwa melihat hal tersebut Majelis berpendapat posita gugatan ParaPenggugat tidak secara jelas memperinci Perjanjian Kerjasama dalam Pengelolaan DanaInvestasi yang dilakukan oleh Para Penggugat dan Tergugat I serta tidak memperinci letakpasal dalam Perjanjian Kerjasama dalam Pengelolaan Dana Investasi mana antara ParaPenggugat dengan Tergugat tersebut yang menimbulkan perbuatan melawan hukum yangdilakukan oleh Para Tergugat sehingga dapat dikatakan suatu perbuatan melawan hukum halini berhubungan
Register : 25-04-2013 — Putus : 28-08-2013 — Upload : 16-03-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 230/PDT.G/2013/PN.MDN Tanggal 28 Agustus 2013 — Ir. Evie Yulisnawaty Harahap
lawan
PT. Capella Multidana
129 — 57
129 — 57
Menghukum para pihak =mentaati isi Perjanjian No.C00321/003189/MDN/06/08/M tanggal 26 Juni 2008 ;3. Menghukum Konsumen untuk membayar sisa angsurannya selama16 (enam belas) bulan sebesar Rp. 74.496.000, (Tujuh puluh empatjuta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;4. Menghukum Konsumen untuk membayar Denda Keterlambatankepada Pelaku Usaha sejumlah Rp. 23.794.100, (dua puluh tiga jutatujuh ratus sembilan puluh empat ribu seratus rupiah) ;5.
Bukti T 1 : Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Konsumen DenganPenyerahan Hak Milik Secara Fiducia No.C00321/003189/MDN/06/08 tanggal 26 Juni 2008 ;2. Bukti T 2 : Fotokopi Surat Pernyataan yang diperbuat Debitur padatanggal 26 Juni 2008 ;3. Bukti T 3 : Fotokopi Surat/Kartu yang dicetak terakhir pada tanggal 30Juli 2013 ;Putusan No.230/Pdt. G/2013/P 6 MinHalaman 3 dari 71 faker 4. Bukti T 4 : Fotokopi Surat tentang perincian denda ;5.
Menimbang, bahwa pada prinsipnya perjanjian yang telah dibuat danditandatangani oleh Pemohon dan Termohon tersebut diatas adalah mengikatkedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon tersebut untuk dilaksanakansebagaimana yang tertuang dalam isi perjanjian tersebut ;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan PemohonKeberatan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan mengutippertimbangan Mahkamah Agung R.I. dalam Putusan No. 3641 K/Pdt/2001tanggal 11 September 2002 yaitu :1.
Dalam perjanjian yang bersifat terbuka, nilainilai hukum yang hidupdalam masyarakat sesuai dengan kepatutan, keadilan,perikemanusiaan dapat dipakai sebagai upaya perubahan terhadapketentuan yang disepakati dalam perjanjian ;Putusan No.230/Pdt.G/2013/N MainHalaman 8 dan 11 halamem Menimbang, bahwa perjanjian yang telah dibuat antara Pemohon danTermohon tersebut diatas adalah merupakan bentuk perjanjian yang standardyang diajukan oleh Termohon, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan NegeriMedan tidak
melihat keadaan Pemohon dalam posisi tidak seimbang denganTermohon ;Menimbang, bahwa walaupun demikian bisa terjadi perjanjian tersebuttidak sepenuhnya dipenuhi oleh salah pihak yang dalam hal ini adalah PemohonKeberatan yaitu hanya sampai bisa melunasi hutangnya sebanyak 32 (tigapuluh dua) bulan dan masih tersisa 16 (enam belas) bulan.
Register : 17-10-2013 — Putus : 23-10-2014 — Upload : 15-12-2014
Putusan PN MALANG Nomor 221/Pdt.G/2013/PN.Mlg Tanggal 23 Oktober 2014 — DECKY FEBRI HARIANTO VS EVALIN SURJANI, DKK
207 — 92
207 — 92
- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian - Menyatakan sah Surat Perjanjian Hutang-Piutang antara Penggugat dan Tergugat I, atas uang sebesar Rp. 230.000.000. (dua ratus tiga puluh juta rupiah), yang mana Penggugat sebagai pihak yang berpiutang dan Tergugat I sebagai pihak yang berhutang, yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup, tertanggal 11 Februari 2005;-----------------------------------------------------------------------------------------------
PENGAKUAN HUTANG a quodisebutkan bahwa jangka waktu perjanjian adalah selama 3 (tiga) bulan denganjatuh tempo pembayaran pada tanggal 11 setiap bulan.
antara Penggugat denganTergugat tentang Wanprestasi di Pengadilan Negeri Malang walaupun tidak ada menyebutsecara jelas Nomor Perkaranya , maka Surat Kuasa dimaksud telah memenuhi syrat formilsebagai surat kuasa yang sah , dan mengenai perjanjian apa yang disengketakan antaraPenggugat menurut Majelis Hakim untuk dapat diketahui secara pasti perihal wanprestasiatas perjanjian yang mana atau perjanjian hukum apa yang tidak dipenuhi haruslahdilakukan pemeriksaan pembuktian melalui pemeriksaan meteri
sebesarRp. 230.000.000. yang dituangkan melalui Surat Perjanjian Kredit No.SRM.AY.
Akta Perjanjian Pengakuan Hutang No.61 dengan Notaris BenediktusBosu, SH.
Pinjam uang antara Tergugat I dengan Penggugat53sebagaimana Surat Perjanjian Kredit No.SRM.AY.
Putus : 24-10-2016 — Upload : 17-01-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 381/Pdt/2016/PT SMG Tanggal 24 Oktober 2016 — RONNY SUHARYONO melawan 1. PT BANK NEGARA INDONESIA TBK (PERSERO)PUSATJAKARTA, Cq. PT BANK NEGARA INDONESIA TBK (PERSERO), CABANG SURAKARTA dkk
46 — 26
46 — 26
Berdasarkan akta Perjanjian kredit dibawah tangan Nomor 2007.039tertanggal 16 May 2007,dengan maximum kredit sebesarRp.18.000.000.000, ( delapan belas milyard rupiah ), denganjangka waktu 12 ( dua belas ) bulan terhitung dari tanggal 16 May2007 sampai dengan tanggal 15 May 2008, kemudian diadakanperubahan perjanjian dengan akta Persetujuan Perubahan Perjanjiankredit dibawah tangan No.(1) 2007.039 MaximumRp.18.000.000.000,tertanggal 25 September 2007, selanjutnyadiadakan perubahan perjanjian dengan
Persetujuan Perubahan Perjanjian kreditdibawah tangan No.(2) 2007.039 Maximum USD.200.000,,tertanggal 04 Juni 2008 dengan jangka wakiu 12 ( dua belas ) bulanterhitung dari tanggal 16 May 2008 sampai dengan tanggal 15 May2009, selanjutnya diadakan perubahan perjanjian lagi dengan aktaPersetujuan Perubahan Perjanjian kredit dibawah tangan No.(3)2007.040 dengan jangka waktu 12 ( dua belas ) bulan terhitung daritanggal 16 May 2009 sampai dengan tanggal 15 May 2010, bahwakemudian dilakukan pembaharuan
Menyatakan akta Perjanjian kredit dibawah tangan Nomor 2007.039tertanggal 16 May 2007,berikut perubahanperubahannya dan yangterakhir dengan akta perjanjian kredit dibawah tangan No.2010.022,tertanggal 02 Juli 2010 serta akta Perjanjian kredit dibawah tanganNomor 2007.040 tertanggal 16 May 2007,berikut perubahanperubahannya dan yang terakhir dengan akta perjanjian kreditdibawah tangan No.2010.023 tertanggal O2 Juli 2010, tidakmempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan cacat hukum, karenaadanya perubahan
obyek jaminnan dari perjanjian awal tanpadibuatkan addendum;6.
Dalam EksepsiExceptio Obscuur LibelBahwa Perlawanan Pelawan Obscuur Libel (Kabur) karena terjadiketidaksesuaian di dalam Posita Perlawan Poin 1b, bahwa adanyaPersetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (2) 2007.039 tertanggal 04Juni 2008 atas Perjanjian Kredit Nomor 2007.040 tertanggal 16 May2007.
Register : 25-02-2013 — Putus : 06-05-2014 — Upload : 12-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 83/PDT.G/2013/PN.JKT.PST Tanggal 6 Mei 2014 — IWAN SETIAWAN, melawan PT. MANDIRI TUNAS Finance, CS
82 — 17
82 — 17
diwakill olehAGUS TATANG (selaku Branch Manager) bertindak dalam kapasitasnyauntuk dan atas nama Perseroan, dan untuk atas nama Tergugat 2(berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Pembiayaan Bersama KendaraanBermotor No. : 9 tanggal 2 Pebruari 2009 (selanjutnya disebutTERGUGAT) SETJJU MEMBERIKAN PASILITAS PEMBIAYAANUNTUK PEMBELIAN KENDARAAN BERMOTOR~ KEPADAPENGGUGAT sebagaimana diuralkan dalam Perjanjian PembiayaanKonsumen Nomor : 9021203768 tanggal 7 Januari 2013;Bahwa adapun format dan substansi Perjanjian
Bahwa JUMLAH TERHUTANG adalah seluruh kewajiban termasuknilai pembiayaan Obyek Perkara, Bunga, Denda dan biayabiaya lainyang karena sebab apapun juga terhutang dan wajib dibayar olehPenggugat kepada Tergugat yang diuraikan dalam FasilitasPembiayaan berdasarkan dan sesuai PERJANJIAN dan dokumenterkait lainnya (vide Pasal 1 angka 5 Perjanjian);Hal. 2 dari 21 hal. PUTUSAN Nomor : 83/PDT.G/2013/PN.JKT.PST.b.
Bahwa PERJANJIAN adalah Perjanjian Pembiayaan Konsumentermasuk Syaratsyarat Perjanjian Konsumen inl serta FasilitasPembiayaan dan Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia dan ataujaminan lainnya berikut semua perubahan, penambahan, lampiranlampiran dan dokumcndokumer, pendukung lainnya, balk yang dibawah tangan ataupun secara notariil, yang merupakan satukesatuan dan tidak terpisahkan dengan PERJANUJIAN inl (vide Pasol1 angka 6 Perjanjian)c.
Bahwa dalam PASAL 5 PERJANJIAN, pada pokoknya dirumuskanmengenai PENGAKUAN HUTANG, sebagai berikut :1) Seluruh dengan segala sesuatu yang diuraikan padaPerjanjian ini, Penggugat mengakui telah menerima FasilitasPembiayaan dari Para Tergugat yang digunakan sebagaipelunasan pembayaran atas Obyek Perkara kepada Penjualberdasarkan PERJANJIAN ini, maka dengan ini Penggugat(sekarang dan untuk di kemudian hari atau pada waktunya)mengakui benarbenar dan secara sah telah berhutang kepadaPara Tergugat sebesar
JUMLAH TERHUTANG YANG WAJIBDIBAYAR OLEH Penggugat kepada Para Tergugatberdasarkan Perjanjian ini ;2) Penggugat dengan ini mengakui bahwa pembukuan dancatatan Para Tergugat merupakan bukti satusatunya yanglengkap dan mengikat atas semua perhitungan JUMLAHTERHUTANG DEBITUR;e.
Putus : 08-05-2019 — Upload : 13-05-2019
Putusan PT DENPASAR Nomor 15/Pdt/2019/PT DPS Tanggal 8 Mei 2019 — I WAYAN WIANA, dkk
melawan
I KETUT SUDRA, dk
142 — 60
142 — 60
dari Tergugat kepada Penggugat sebagaimana diterangkan dalam akta perjanjiantersebut sebab antara Penggugat dan Tergugat memang tidak pernahterjadi jual beli tanah maka perjanjian jual beli Tanah Sengketa berdasarkan Akta Perjanjian Nomor : 10 tersebut adalah tidak sah dan olehkarenanya batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;16.Bahwa Akta Perjanjian Nomor : 12, tanggal 05 Maret 2008 tersebut isinyamenerangkan hal yang bertentangan dengan kebenaran yaitu perjanjian jualbeli sebagian tanah
Il selaku pembeli,sedangkan kenyataannya tidak pernah ada pembayaran dan penerimaanuang jual beli Tanah Sengketa II dari Tergugat II maupun dari IV kepadaPenggugat sebagaimana diterangkan dalam kedua akta perjanjian tersebutsebab antara Penggugat dengan Tergugat II dan IV memang tidak pernahterjadi jual beli tanah, maka perjanjian jual beli Tanah Sengketa Ilberdasarkan Akta Perjanjian Nomor : 12 dan Akta Perjanjian Nomor : 14tersebut adalah tidak sah dan oleh karenanya batal demi hukum dengansegala
Selainitu keberadaan aktaakta perjanjian dan kuasa tersebut dibuat sebagai tindaklanjut dan kelengkapan dari dibuatnya Surat Perjanjian tertanggal 04 Maret2008 yang tidak sah dan batal demi hukum tersebut, maka konsekwensihukumnya aktaakta dalam : Akta Perjanjian Nomor : 10, tanggal 05 Maret 2008; Akta Kuasa Nomor : 11, tanggal 05 Maret 2008; Akta Perjanjian Nomor : 12, tanggal 05 maret 2008; Akta Kuasa Nomor : 13, tanggal 05 Maret 2008; Akta Perjanjian Nomor : 14, tanggal 05 Maret 2008; Akta Perjanjian
21.Bahwa terhadap Gugatan Penggugat angka 21 tidak perlu Tergugattanggapi banyak mengingat jawaban Tergugat I,Il dan Ill tersebut padaangka 20 sudah sangat jelas terhadap keberadaan surat perjanjian No: 4Maret 2008 yang menjadi dasar terbitnya aktaakta dan perjanjian perjanjian yang di buat di Kantor Notaris Ni Kadek Sri Indra Aggraeni,SH.mengingat surat perjanjian tersebut sudah bisa berjalan dengan baikselama + 9 tahun , maka semua tindak lanjut pembuatan akta akta dansurat perjanjian yang di buat
akibatnya;Bahwa perjanjian tanggal 04 Maret 2008 dibuat dan disepakati oleh parapihak sudah sesuai dengan ketentuan pasal 1320 Kitab Undangundanghukum perdata yaitu sarat sahnya suatu perjanjian yaitu :a.
Putus : 24-09-2012 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 562 K/PDT/2012 Tanggal 24 September 2012 — YUDI HERIYANTO vs. PT. CLIPAN FINANCE cq. PT. CLIPAN FINANCE KANTOR CABANG BANDUNG
63 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
63 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa, pada tanggal 22 Mei 2008 antara Penggugat dan Tergugat telahterjadi Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 80201040811, Perjanjian aquo dibuat di bawah tangan (bukan akta otentik) ;Hal. 1 dari 23 hal. Put. No. 562 K/Pdt/2012. Bahwa, Tergugat telah berjanji akan memberi fasilitas pembiayaan dalambentuk penyediaan dana guna pembelian kendaraan bermotor berupa mobilmerek Mercedes Benz E Class 320 V6 Elegance A/T tahun 1998, typeSedan, warna Hitam Metalik, Nomor Pol.
Bahwa, Perjanjian a quo dibuat dibawah tangan, padahal menurut ketentuanhukum perjanjian fidusia sebaiknya harus dibuat dalam akte Notariat danharuslah didaftarkan di lembaga fidusia, agar kemudian mendapatkansertifikat fidusia, dan oleh karena perjanjian tersebut dibuat oleh Tergugatdengan melanggar prosedur perjanjian fidusia dan perjanjian mana tidakdibacakan seluruhnya dan/apalagi diterangkan kepada Penggugat, sehinggaPenggugat yang awam hukum, merasa dikelabui karena perjanjian a quocenderung
menguntungkan Tergugat semata, berdasarkan hukumperjanjian, "terhadap perjanjian yang tidak seimbang dan melanggarprosedur hukum haruslah dibatalkan dan tidak memiliki kekuatan hukumyang mengikat", selaku demikian sangatlah beralasan bagi Ketua/MajelisHakim pemeriksa terhadap perjanjian sebagaimana posita pada point 1haruslah dibatalkan ;10.Bahwa, dalam hal Tergugat mau menarik paksa secara sepihak terhadapmobil dimaksud atas dasar perjanjian dibawah tangan adalah tidak berdasardan melanggar hukum
Ichwan Yunus (Mercedes Benz) antara Tergugat selaku Kreditur denganPenggugat selaku Debitur (Perjanjian) (bukti Tl) ;Bahwa, dalam Perjanjian tersebut para pihaknya adalah Tergugat denganPenggugat, dan artinya bahwa antara Tergugat dengan Penggugat sepanjangmengenai Perjanjian adalah undangundang bagi Tergugat dan Penggugat,sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 Kitab Undang Undang HukumPerdata yang menyatakan : "semua persetujuan yang dibuat secara sah berlakusebagai undangundang bagi mereka yang
membuatnya" dan sebagaikonsekwensi hukumnya apabila salah satu pihak dalam perjanjian tidakmemenuhi isi dari perjanjian tersebut, maka pihak tersebut dapat dinyatakansebagai ingkar janji (wanprestasi) bukan perbuatan melawan Hukum, denganrelevansi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1238 Kitab Undang UndangHukum Perdata yang menyatakan: "si berutang adalah lalai, apabila la dengansurat perintah atau degan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai ataudemi perikatannya sendiri, ialah jika ini
Putus : 08-05-2013 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 581 PK/PDT/2012 Tanggal 8 Mei 2013 — I MADE PURNA, DK vs. NYOMAN LUNAS
58 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
58 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penggugat beli dari Tergugat 1 (satu) dan Tergugat 2 (dua)(suamiislri) atas dasar: Perjanjian Jual Beli tanggal 14 Juni 2007Nomor 15 yang dibuat dan di hadapan Notaris Ketut Suryada,S.H.
;Bahwa, di dalam Perjanjian Jual Beli tanggal 14 Juni 2007tersebut di sepakati harga atas obyek sengketa adalahRp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan dari harga tersebutPenggugat membayar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)dengan perjanjian kekurangan harga tersebut sebesarRp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) akan dibayar olehPenggugat kepada Tergugat (satu) paling lambat tanggal 14 Juni2008, namun disepakati pula dalam perjanjian tersebut.
Segala tindakan Tergugat dan II untuk membatalkan perjanjian jual beli dan mengalihkan obyek sengketa kepada orang lainadalah perbuatan melanggar hukum (PMH).
Hal ini berarti kalau kita hubungkan dengan Perjanjian JualBeli yang dibuat pada Notaris Ketut Suryada, S.H., tertanggal 14 Juni2007, Nomor 15, pada Pasal 4nya, secara yuridis perjanjian yangdimaksud sudah dikatakan batal karena apa yang diperjanjikan mengenaiharga pembayaran khususnya pembayarannya yang sudah jatuh tempomelewati apa yang diperjanjikan (tanggal 21 Juni 2008) sudah tidakterpenuhi, hal ini dalam faktanya bahwa Penggugat telah mengakui sisaHal 11 dari 12 hal. Put.
, ataukah la akan menuntut pembatalan perjanjian,disertai penggantian biaya kerugian dan bunga";Dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 1 Agustus 1959,Nomor 170 K/Sip/1959 dalam perkara: 1.
Register : 12-10-2012 — Putus : 25-07-2013 — Upload : 04-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 575/Pdt.G/2012/PN.Mdn Tanggal 25 Juli 2013 — Haji Abdul Ahad
lawan
Martha Lena Sianipar
182 — 77
182 — 77
Bahwa penjualan lelang mana dilakukan Turut Tergugat Il adalahberdasarkan permohonan Lelang dari Turut Tergugat Nomor:B1574/ALU/RepMDN/1111 tanggal 1 Nopember 2011 yang ditujukan KepadaTurut Tergugat Il dengan didasarkan Perjanjian Kredit Nomor:004/ADDPK/3645/0909 atas nama Tergugat selaku Debitur bertalian dengan SertifikatHak Tanggungan Peringat (Pertama) yang diterbitkan oleh KantorPertanahan Kota Medan yang berkepala Demi Keadilan BerdasarkanKetuhahan Yang Maha Esa Nomor:758/2009 terdaftar tanggal
Bank Danamon Indonesia, Tok berkedudukan di Medan, sesuai SuratPermohonan Lelang Ulang Nomor: B.1574/ALU/RepMDN/1111 tanggal 01Nopember 2011, yang dalam hal ini berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor:0061/PK/3645/1208 tanggal 22 Desember 2008 dan Perjanjian PerubahanTerhadap Perjanjian Kredit Nomor: 004/ADDPK/3645/0909 tanggal 08September 2009, Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat (Pertama) yangditerbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan yang berkepala DEMIKEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
tanggal 23 April 2010 tentang PetunjukPelaksaan Lelang, Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 174/PMK.06/2010tanggal 30 September 2010 tentang Pejabat Lelang Kelas adalah sah danbenar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.14.Bahwa Pelelangan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan bunyi Pasal 6UndangUndang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 dan Klausul AktaPemberian Hak Tanggungan Nomor : 126/SWL/HT/IV/2009 yang berbunyi :Jika debitur tidak memenuhi kevejiban untuk melunasi utangnya,berdasarkan perjanjian