Ditemukan 329011 data
33 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
47 — 20
Bahwa perjanjian kredit yang ditandatangani Para Penggugat dan Tergugat telahdibuat secara Notariil yaitu oleh atau di hadapan pejabat unum yang berwenangMuhammad Alting, SH, Notaris di Boyolali sehingga secara formil maupun materiil demi hukum dijamin kebenarannya.Hal. 5 dari 8 Hal. Putusan No. 72/Pdt/2013/PT.Smg3.
Keberatan Para Pembanding terhadap penandatanganan perjanjian kredit maupunbeberapa Pasal dalam perjanjian kredit dalam memori bandingnya justrukontradiktif dengan pettum Para Penggugat angka 2 yang meminta menyatakansah Akta Perjanjian kredit KPR No. 35 tertanggal 27 Juni 2008 yang telahdikabulkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali in casu. 4.
Pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut adalah sesuai dengan kategori ciderajanji menurut Handri Raharjo dalam bukunya Hukum Perjanjian di Indonesiaterbitan Pustaka Yustisia tahun 2009 halaman 80 yang menyatakan bahwa debitur dikatakan wanprestasi (cidera janji) apabila : a. samasekali tdak memenuhi prestasi,b. memenuhi prestasi tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan, c. memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu (terlam bal), d. melakukan sesuatu yang menurutperjanjian tidak boleh dilakukan
92 — 26
56 — 24
Menyatakan Surat perjanjian Kontrak kerja Land Clearing tertanggal 15 April 2009No. 027 AAMUJMMA/Kontrak/IV/2009 adalah sah dan mengikat sebagaiUndangUndang bagi Para pihak yang membuatnya In Casu Penggugat denganTERGUGAT )2 2222222 oe ene nne nnn3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;DALAM REKONPENS :1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonpensi dari PenggugatRekonpensi/Tergugat Konpensi untuk sebagian;2.
Menyatakan sah Surat Perjanjian Kontrak Kerja Laud Clearing tertanggal 15April 2009 No. 027AAMUJMMA/skontrak/IV/2009 serta surat PerjanjianKontrak Kerja Penebangan dan Pemanfaatan Kayu tertanggal 15 April 2009No. 028/AAMU/JMMA/Kontrak/IV/2009 yang mana perjanjian tersebutdiatas berakhir pada tanggal 30 September 201 0;3. Menyatakan3.Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukanPerbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat Rekonpensi/TEPQUG AT KG TiS janes aetna4.
137 — 28
Menyatakan sah dan berharga perjanjian kredit sebagaimana dirinci dalam pokok perkara gugatan rekonpensi angka 2 ;3. Menyatakan sah dan berharga Sertifikat Hak Tanggungan/Salinan Buku Tanah Hak Tanggungan (SHT) nomor 118/2006 tanggal 06-04-2006 ;4. Menyatakan Tergugat dalam Rekonpensi telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat dalam Rekonpensi ;5.
Kredit masingmasing :a Perjanjian Kredit Nomor : 2004/050/KMKb Perjanjian Kredit Nomor : 2005/042/KMKc Perubahan Perjanjian Kredit Nomor : (1) 2004/042/KMKd Perjanjian Kredit Nomor : 2005/101/KMKBahwa perjanjian kredit tersebut guna membiayai Tambahan Modal KerjaPerdagangan Sayur Mayur, BuahBuahan dan Pertanian.Bahwa khusus terhadap Perjanjian Kredit Nomor : 2005/101/KMK tanggal 16November 2005 dengan jangka waktu sampai dengan 15 November 2010 sebagailanjutan terhadap perjanjian kredit sebelumnya
;Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit nomor (1) 2005/042/KMK yang merupakanperpanjangan jangka waktu kredit dari Perjanjian Kredit angka 2.b. yaitu sejak tanggal27052006 sampai dengan tanggal 26052007 ;Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit nomor (2) 2005/042/KMK yang merupakanperubahan dari perjanjian kredit angka 2.b.
tambahan dari perjanjian kredit angka 2.a.
;c Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit nomor (1) 2005/042/KMK yangmerupakan perpanjangan jangka waktu kredit dari Perjanjian Kredit angka 2.b.yaitu sejak tanggal 27052006 sampai dengan tanggal 26052007 ;d Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit nomor (2) 2005/042/KMK yangmerupakan perubahan dari perjanjian kredit angka 2.b.
52 — 18
132 — 40
Bahwa sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama tertanggal 21 April2016 untuk melaksanakan pekerjaan Land Fill River Existing(Provisional Slum) di area PT.
kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat;Bahwa perjanjian tersebut adalah dalam bidang penimbunan sungai, danperjanjian tersebut dituangkan dalam bentuk Akta Notaris..Bahwa saksi pernah melihat surat Akta Notaris tersebut, dan ikutbertandatangan dalam perjanjian tersebut, yang isinya tentang Kontrakpenimbunan tanah.Bahwa pekerjaan tersebut awalnya dikerjakan oleh Sdr.
kerja sama antaraPenggugat dengan Tergugat;Bahwa perjanjian tersebut adalah dalam bidang penimbunan tanah, dariPenggugat kepada Tergugat;Bahwa jumlah uang yang dikirim oleh PT.
Apakah benar ada perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat?2. Apakah benar Tergugat telah melakukan wanprestasi dalam perjanjianantara Penggugat dengan Tergugat?
kerjasama dengan orang yang namanya tersebutdalam Bank Garansi tersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P5 yaitu Perjanjian Kerjasamaantara Penggugat dengan Tergugat yang dibuat secara dibawah tangan ,dalam hal ini bukti tersebut hanya mengikat kedua belah pihak yangmembuat perjanjian dan kebenarannya sebatas tidak disangkal oleh pihakpihak yang terikat dalam perjanjian tersebut;Menimbang, bahwa bukti P6 fotokopi surat dari PT OleokimiaSejahtera yang ditujukan kepada PT Samudera Homal Sejahtera
168 — 88
Bahwa sesuai yang terurai keseluruhan didalam Eksepsi butir 3(a) tersebut, Bahwa Perjanjian Kerjasama dengan Akta No. 37tanggal 22 Juli 2013 dibuat oleh Notaris/PPAT Kota BontangPage 16 of 77 Putusan Nomor 7/Pat.G/2016/PN.BON.10.WINARTI WILAMI, SH tidak memenuhi Syarat Subyektif angka 1dan Syarat Obyektif angka 3 dan 4 sebagaimana 1320 KUHPerdata syarat sahnya perjanjian, maka perjanjian itu selain dapatdibatalkan ternyata batal demi hukum, artinya sejak semula tidakpernah dilahirkan suatu perjanjian
Udin Mulyono mengeluarkan biaya untukpenyelesaian sengketa ;Bahwa dalam perjanjian pihak H.
dalam perjanjian dapat dibenarkan itu tergantung darisebabnya, kalau melanggar dari norma itu tidak bisa ;Bahwa ahli menjelaskan apabila ada suatu perjanjian dihadapan Notarisditanda tangani tidak berhadapan didepan Notaris.
Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian adalah kemampuan untukmelakukan tindakan hukum (pasal 1329 KUHPdt) ;3. Suatu hal tertentu, Devinisi dari suatu hal tertentu dalam syarat sahnyaperjanjian adalah Obyek Perjanjian, suatu hal pokok yang menyebabkandiadakannya suatu perjanjian ;Hal Tertentu tidak lain merupakan isi perikatan itu yaitu prestasi pokokdaripada perikatan mana yang muncul dari perjanjian itu.
akta notaris tersebut karena saksi sebagaipihak dalam perjanjian tersebut yaitu Pihak dari PT.
104 — 28
170 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
Apabila ada perjanjian/kontrak atau proses pengadaan yangberhubungan dengan butir 3 di atas, akan segera dilakukanpemutusan perjanjian dan apabila belum menjadi kontrakakan digugurkan dalam proses pengadaan;Padahal Pasal 38 ayat 1 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia telahmenjamin bahwa:Setiap warga Negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dankemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak;Maka Keputusan Tergugat merupakan keputusan yang terangbenderang berbentuk
Apabila ada perjanjian/kontrak atau proses pengadaan yangberhubungan dengan butir 3 di atas, akan segera dilakukanpemutusan perjanjian dan apabila belum menjadi kontrak akandigugurkan dalam proses pengadaan;Hal ini nyatanyata telah menimbulkan ketidakadilan bagi Penggugatserta telah menghilangkan hak Penggugat untuk memilih danmendapatkan pekerjaan yang layak sesuai bakat, kecakapan, dankemampuan;Padahal Pasal 38 ayat 1 UndangUndang Republik Indonesia Nomor39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
Apabila ada perjanjian/kontrak atau proses pengadaan yangberhubungan dengan butir 3 di atas, akan segera dilakukanHalaman 12 dari 43 halaman. Putusan Nomor 547 K/TUN/2015pemutusan perjanjian dan apabila belum menjadi kontrak akandigugurkan dalam proses pengadaan;Adapun dasar pertimbangan Tergugat memblacklist Penggugatadalah sangat subjektif, yaitu:PT. Madaco Wijaya dalam mengikuti pekerjaan diketahui telahmempunyai hubungan istimewa kepada PT.
Kereta ApiIndonesia (Persero), dimana hal itu telah memenuhi unsur syaratsahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal13820 KUHPerdata yaitu sebagai berikut:1.Cakap, dalam hal ini Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasiadalah cakap dalam membuat perjanjian;.
, bahwa setelah mencermati dan mempelajari suratgugatan a quo, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadipokok persengketaan dalam perkara a quo adalah mengenaipengujian keabsahan baik dari segi prosedural maupun subtsansialterhadap pengenaan blacklist yang ditujukan kepada Penggugat yangditerbitkan oleh Tergugat, bukan mengenai penyelenggaraanpenyediaan barang dan jasa dalam hal pekerjaan sinyaltelekomunikasi dari stasiun Araskabu menuju Bandara KualanamuMedan.....maupun mengenai pelaksanaan perjanjian
73 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
, Tergugat Il dan Turut Tergugat sama sekali tidak mengajukaneksepsi tentang kurang pihak, namun Judex Facti telan memutus gugatanPenggugat / Pembanding / Pemohon Kasasi adalah kurang pihak;Bahwa Judex Facti sebagaimana putusan Pengadilan Tinggi SemarangNomor 367/Pdt/2015/PT Smg juncto putusan Pengadilan Negeri SurakartaNomor 18/Pdt.G/2015/PN Skt telah salah dalam menerapkan hukum,karena mengabaikan buktibukti yang diajukan oleh Penggugat /Pembanding / Pemohon Kasasi;Bahwa bukti P.1 yaitu Surat Perjanjian
Jasa sebesar 2 % setiap bulan : Rp3.500.000,00 terhitung sejak08 Agustus 2012;Bahwa apabila memperhatikan Pasal Ill Perjanjian yang tertuang di dalamBUKTI P.1 tersebut maka jelas Pinak Kedua (yaitu Tergugat dalam perkaraa quo) berkewajiban membayar semua beban pinjaman kepada KoperasiSMA N 7 Surakarta;Bahwa di dalam Bukti P.2 sudah sangat jelas yang mengajukan hutang diKoperasi SMAN 7 Surakarta sebesar Rp175.000.000,00 adalah Penggugatsehingga Penggugat memiliki Legal Standing untuk mengajukan gugatanterhadap
Surakarta);Bahwa jadi apabila Drs.Sumadi,MM mengajukan gugatan pemenuhanpelunasan / pembayaran kredit di Koperasi SMAN 7 Surakarta juga sangat tidaktepat, mengingat yang berhutang di Koperasi SMAN 7 Surakarta bukanlahDrs.Sumadi,MM melainkan Penggugat (sebagaimana Bukti P.2 jelasDrs.Sumadi,MM hanya sebagai Pihak Suami Peminjam Pihak YangMengetahui);Bahwa apabila Judex Facti berpendapat bahwa pada bukti yang diajukanPenggugat (BUKTI P.1) yang menunjukkan awal mula peristiwa hukum terjadiadalah adanya perjanjian
Pihak Kesatu adalah Drs.Sumadi,MM(suami Penggugat) dan Pihak Kedua adalah Tergugat sebagaimana putusan aquo halaman 15, maka tidaklah tepat apabila dikatakan dalam perjanjian jual beliterdapat wanprestasi pembayaran karena Drs.
Sumadi,MM selaku penjualsudah menerima pembayaran. sehingga perjanjian jual beli hanya sebatas awalmula adanya hubungan hukum antara para pihak. sedangkan hubungan hukumhutang / kredit di Koperasi SMAN 7 Surakarta tidak bisa serta merta merupakanhubungan hukum antara pihak penjual yaitu Drs. Sumadi dengan pihak pembeliyaitu Tergugat ;Halaman 9 dari 11 hal.Put. Nomor 1537 K/Pdt/201610.
109 — 120 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 3 dinyatakan: Apabila atas 10 (Sepuluh) bidang tanah milikPihak Pertama (Tergugat) dapat dilakukan peralihan dan dapatdilakukan pembangunan oleh Pihak Kedua (Penggugat) maka padasaat itu pula perjanjian ini mulai berlaku, namun apabila waktu 4(empat) bulan terhitung sejak penandatanganan perjanjian inipengurusan status tanah dan peralihan haknya tidak dapatdilanjutkan maka perjanjian ini batal.
danditandanganinya surat perjanjian tertanggal 24 September 2012 sampaidimajukannya gugatan a quo, Penggugat telah berusaha optimal untukmerealisasikan perjanjian yang telah dibuat dan ditandatanganinyadengan Tergugat, dan untuk itu Penggugat telah pula mempersiapkansejumlah uang sesuai dengan apa yang diperjanjikan sertamelaksanakan isi perjanjian sebagaimana tertuang pada Pasal 3 dan 4Surat Perjanjian tanggal 24 September 2012, sehingga selama lebihkurang 5 (lima) bulan lamanya terhitung sejak
ini berlaku, namun apabila 4 bulan terhitung sejakpenandatanganan perjanjian ini pengurusan status dan peralihnan haknyatidak dapat dilanjutkan maka perjanjian ini batal;Semua pengurusan maupun biaya menjadi tanggung jawab pihakpertama;Bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut di atas dapat secara jelasdiketahui;Bahwa perjanjian yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat adalahbukanlah merupakan perjanjian jual beli atas objek sengketa melainkanberupa janji pihak kedua kepada pihak pertama yang mempunyai
Nomor 960 K/Pdt/2015Bahwa perjanjian ini juga merupakan jenis perjanjian bersyarat dimanaberlakunya perjanjian ini digantungkan pada suatu syarat sebagaimanatersebut dalam frasa apabila atas 10 bidang tanah tersebut dapat dilakukanperalihan haknya dan dapat dilakukan pembangunan oleh Pihak Kedua,maka pada saat itu pulalah perjanjian ini berlaku, ...
Tergugat sendiri telahmencatumkan ketentuan yang berbunyi: ...namun apabila 4 bulan terhitungsejak penandatanganan perjanjian ini pengurusan status dan peralihanhaknya tidak dapat dilanjutkan maka perjanjian ini batal;Bahwa apabila dihitung dari tanggal penandatanganan perjanjian ini yaitutanggal 24 September 2012 hingga surat gugatan diajukan oleh Penggugattertanggal 18 Februari 2013, dengan demikian telah lebih dari 4 (empat)bulan dari syarat batal yang diatur dalam perjanjian itu sendiri;Bahwa
69 — 33
M E N G A D I L I : Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ; Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 24 Oktober 2012, No. 12/Pdt.G/2012/PN.Pml. yang dimohonkan banding tersebut ;--------------------------------------------------------------MENGADILI SENDIRI : Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian ; Menyatakan sebagai hukumnya bahwa perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat No. 0000052
/PK/02753/0211 tertanggal 17 Februari 2011 masih berlangsung dan akan jatuh tempo 17 Februari 2014;------------------------------------------------------ Menolak penjualan lelang umum melalui badan lelang Negara, sampai dengan jatuh temponya kredit, berdasarkan perjanjian kredit No. 0000052/PK/2753/2011 tertanggal 17 Februari 2012;-- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta) atas asset jaminan
NegeriPemalang 5Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim kePengadilan Tinggi kepada kedua belah pihak telah diberikesempatan untuk mempelajari berkas perkara ;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugattelah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut caracara sertasyarat yang ditentukan oleh Undang Undang, oleh karena itupermohonan banding tersebut dapat diterima ;Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam memoribandingnya antara lain mengemukakan sebagaiberikut :e bahwa perjanjian
kredit antaraPenggugat dan Tergugat baru akanjatuh tempo pada tanggal 17Februari 2014;e bahwa Penggugat telah mentaatikewajibannya dalam perjanjiankredit ;e bahwa buktibukti yang diajukanoleh Tergugat merupakan buktiHal 3 dari 8 hal. put.No. 84/Pdt/2013/PT.Smg.bukti bentuk ketidak adilan sebagaipelaksanaan dari perjanjian kredit ;e bahwa Tergugat telah melakukancurang dalam melaksanakanperjanjian kredit ;Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat/Terbanding telahmengajukan kontra memori banding antara
lain mengemukakansebagai berikut :e bahwa pertimbangan dan MajelisHakim Pengadilan Pemalang sudahe bahwa Penggugat telah cedera janjidengan lalai waktupembayaran ;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim PengadilanTinggi setelah mempelajari dan meneliti berkas perkara, salinanputusan, dan memori banding dari Penggugat serta kontramemori banding dari Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggimempertimbangkan sebagaiberikut :e bahwa semua perjanjian yangdibuat secara sah berlaku sebagaiUndangUndang bagi
dibebankan kepada Tergugat ;Mengingat akan Pasal Pasal dari Undang Undang danperaturan yang bersangkutan ;MENGADILI:e Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ;e Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal24 Oktober 2012, No. 12/Pdt.G/2012/PN.Pml. yangdimohonkan bandingLEPSCDUL 5~~~ nn nnn nn nnn nnn nnn nnn nn nnnnnnesMENGADILI SENDIRI : Hal 5 dari 8 hal. put.No. 84/Pdt/2013/PT.Smg.e Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian ; Menyatakan sebagai hukumnyabahwa perjanjian
66 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan,perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangundangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untukdinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatanakta, menyimpan akta, memberikan grvosse, salinan dan kutipan akta,semuanya itu sepanjang pembuatan aktaakta itu tidak juga ditugaskanatau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkanoleh undangundang;Bahwa Akta Notaris
140 — 32
Bahwa biaya perkara dibebankan kepada pihak penggugat ;Demikianlah surat perjanjian perdamaian (akta van dading) ini dibuat olehkedua belah pihak, dan selanjutnya kedua belah pihak mohon kepada majelishakim yang memeriksa perkara No.01/Pdt.G.S/2017/PN.Psb agar aktaperdamaian ini diputuskan berkekuatan hukum.
88 — 65
Menyatakan sah menurut hukum Surat Perjanjian Penyerahan Perkara dan Sukses Fee tertanggal 02 Juni 2010 ; 3. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Pembanding/Tergugat yang tidak membayar kewajibannya biaya ( fee ) operasional kepada Para Penggugat adalah perbuatan wanprestasi /ingkar janji yang merugikan Para Penggugat ; 4. Menghukum kepada Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya ( fee ) operasional kepada Para Penggugat sebesar Rp. 20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah); 5.
Sebelah Timur : tanah milik Mogosukan Menyatakan sah menurut hukum Surat Perjanjian Penyerahan Perkara danSukses Fee tertanggal 02 Juni 2010 ; Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat yang tdak membayarkewajibannya biaya ( fee ) operasional dan sukses fee kepada Para Penggugatadalah perbuatan wan prestasi /ingkar janji yang merugikan Para Penggugat ; Menghukum kepada Tergugatuntuk membayar biaya( fee ) operasional kepadaPara Penggugat sebesar Rp. 20.000.000, ( dua puluh juta rupiah);Menghukum
Bahwa Surat Perjanjian yang dibuat pada tanggal 2 Juni 2010, sesuai pasal 1320KUH Perdata adalah cacat hukum, karena tdak memenuhi syarat sah perjanjian baik syarat subyektf maupun syarat obyektf.4. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat asal sekarang ParaTerbanding Prematur, karena tanah sengketa tidak dapat dijual dan tidak lakudijual, sebab terhalang oleh adanya Surat Wasiat Pembagian Waris tanggal 4April 2010.5.
Bahwa dengan tidak dibatalkannya atau dengan tidak diajukan pembatalan suratkuasa tanggal 2 Juni 2010 maka surat kuasa tersebut adalah sah menuruthukum,sehingga produk yang terkait juga sah dan mempunyai kekuatan hukum. 4, Bahwa mengenaisyarat sah nya suatu perjanjian dalam pasal 1320 KUH PerdataHal. 4 dari 8 Hal.
Putusan No. 157/Pdt/2013/PT.smgtelah tegas dan jelas menyebutkan ada 4 (empat) syarat yang harus dipenuhiagar perjanjian tersebut sah demi hukum dan mempunyai kekuatan hukum,sedangkan Tergugat/Pembanding sebagai subyek hukum adalah cakap dalammelakukan perbuatan hukum. 5.
Menyatakan sah menurut hukum Surat Perjanjian Penyerahan Perkara danSukses Fee tertanggal 02 Juni 2010 ; 3. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Pembanding/Tergugat yangtidak membayar kewajibannya biaya ( fee ) operasional kepada ParaPenggugat adalah perbuatan wanpresiasi /ingkar janji yang merugikan ParaPenggugat ; 4. Menghukum kepada Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya ( fee )operasional kepada Para Penggugat sebesar Rp. 20.000.000, ( dua puluhjuta rupiah): 5.
116 — 20
M E N G A D I L I- Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati Perjanjian Perdamaian yang telah disepakati tersebut;- Menghukum kedua belah pihak secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah)
No. 468/Pid.B/2015/PN.Srgtersebut telah mengadakan/membuat Perjanjian Perdamaian tertanggal 10Desember 2015, dan Perjanjian Perdamaian tersebut telah ditandatangani olehkedua belah pihak di depan Majelis Hakim yang mencantumkan halhal sebagaiberikut:Pada hari ini Kamis tanggal Sepuluh bulan Desember tahun Dua Ribu LimaBelas, telah dibuat dan ditandatangani PERJANJIAN PERDAMAIAN antara:1. Prof. Dr. H.
telah dibuat pada tanggal 1 Desember 2015 sebagaimanatersebut di atas, ke dalam PERJANJIAN PERDAMAIAN ini.(8) bahwa pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), diberikan olehPIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah teranggarkan terlebih dahuludi dalam Anggaran DIPA Untirta atau dalam Perubahan Anggaran DIPA UntirtaTahun Anggaran 2016;(9) Mekanisme pembayaran dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAKKEDUA adalah sebagai berikut :(a) Perjanjian Perdamaian ini ditetapbkan dalam Akta Van Dading yangdikuatkan
No. 468/Pid.B/2015/PN.Srgwanna ne nnn nn nen nnn nan nan an nn nen nee ane eee nen nnn PaSal 3 (1) PARA PIHAK sepakat akan tunduk dan taat dalam melaksanakan seluruh isiPERJANJIAN PERDAMAIAN dengan itikad baik;(2) PARA PIHAK sepakat bahwa PERJANJIAN DAMAI ini selanjutnya akandikuatkan dalam Akta Van Dading di Pengadilan Negeri Serang;wanna ne nnn nn nen nnn nan nan an nn nen nee ane eee nen nnn Pasal 4 Perjanjian ini disusun dan dibuat berdasarkan hukum Negara Republik Indonesiadan PARA PIHAK sepakat
bahwa Perjanjian ini hanya dapat ditafsirkanberdasarkan ketentuan hukum Negara Republik Indonesia;wanna ne nnn nn nen nnn nan nan an nn nen nee ane eee nen nnn Pasal 5 Atas segala akibat hukum yang timbul dari ditandatanganinya PERJANJIANPERDAMAIAN ini, PARA PIHAK sepakat memilih domisili hukum tetap padaPengadilan Negeri Serang;manne na nanan ane nen nen nen ane nn nen nnnnne noe nn Pasal 6 Halhal lain yang belum cukup diatur dalam PERJANJIAN PERDAMAIAN ini,dapat diatur lebih lanjut dalam perjanjian
tambahan atau addendum berdasarkankesepakatan PARA PIHAK yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidakterpisahkan dengan PERJANJIAN PERDAMAIAN ini;wanna nnn nn nnn nee nn en nan ane nen nen nnn ene een nnn PaSal 7 20+ 2+ 22+ 222 ==Demikian PERJANJIAN PERDAMAIAN ini dibuat pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup dan masingmasing berlaku sebagaiaslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;Selanjutnya Pengadilan Negeri Serang menjatuhkan putusan sebagai
54 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tergugat dan Tergugat Il (Suamiisteri) datang kepadaPenggugat untuk meminjam uang sejumlah Rp30.000.000,00 yang akandipergunakan oleh Tergugat Il untuk mencalonkan diri sebagai AnggotaLegislatif DPRD Kabupaten Trenggalek pada Pemilu Legislatif Tahun 2009;Bahwa karena kebutuhan Tergugat dan Tergugat II tersebut amatmendesak untuk mengikuti prosesproses Pemilu Legislatif bagi pencalonannyasebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Trenggalek, sedangkan Penggugattidak memiliki uang secara tunai, maka dibuatlah perjanjian
Dalam wanprestasidasarnya adalah pasal 1243 KUH Perdata yaitu timbul akibat adanya perjanjian/persetujuan sesuai pasal 1320 KUH Perdata, sedangkan dalam perbuatanmelawan hukum dasarnya adalah pasal 1865 KUH Perdata yaitu timbul akibatadanya perbuatan orang yang melanggar hukum. Dalam wanprestasi timbulnya1819hak menuntut diperlukan adanya pernyataan lalai (ingebrekkestelling) dalambentuk somasi, sedangkan dalam perbuatan melawan hukum tidak diperlukanadanya somasi.
114 — 105 — Berkekuatan Hukum Tetap
(vide Pasal 2 ayat (4)halaman 3 perjanjian kredit;Bahwa atas perikatan yang sah tersebut di atas, Penggugat danTergugat telah sepakat juga untuk mengikatkan diri dalam bentuk AktaJaminan Fidusia Nomor RCO.MKS/KTB/077/Fiducia/2010 tanggal 21Desember 2010 (fotokopi terlampir).
NomorRCO.MKS/KTB/077/Fiducia/2010 tanggal 21 Desember 2010 antaraPenggugat dan Tergugat;Menyatakan Penggugat telah memenuhi kewajibannya untuk melunasipengembalian kredit pinjamana modal kerja kepada Tergugat secaralunas berdasarkan Surat Perjanjian Kredit Modal Kerja NomorRCO.MKS/KTB/023/PKKMK/2010;Menyatakan Tergugat telah cidera janji/wanprestasi karena telahmelanggar Surat Perjanjian Kredit Modal Kerja NomorRCO.MKS/KTB/023/PKKMK/2010 dan Akta Jaminan Fidusia NomorRCO.MKS/KTB/077/Fiducia/2010
Nomor 99 K/Pdt/2017bahwa selain Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor RCO.MKS/KTB/023/PKKMK/2010 tanggal 21 Desember 2010 telah ada perikatan yang sahantara Tergugat dan Penggugat dalam bentuk Akta Jaminan FidusiaNomor RCO.MKS/KTB/077/Fiducia/2010 tanggal 21 Desember 2010;b.
Nomor RCO.MKS/KTB/023/PKKMK/2010 tanggal 21 Desember2010 adalah bukan sematamata atas kesalahan Tergugat, karena secarahukum seseorang sebelum menandatangani suatu perjanjian yangmengikat dirinya tentu haruslah meneliti dan mencermati terlebih dahuluseluruh bagian kalimat maupun kata demi kata maupun tanda bacaHalaman 9 dari 15 hal. Put.
Vide Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia tanggal 29 Juni 1998 Nomor 2123 K/Pdt/1998 yangkaidah hukumnya berbunyi:Untuk menilai ada tidaknya wanprestasi suatu perjanjian oleh salahsatu pihak, maka fokus pemeriksaan hakim harus ditujukan padaapakakah ada perjanjian yang telah dibuat antara para pihak dan apakahsalah satu pihak tidak melaksanakan ketentuanketentuan yang telahdisepakati dalam perjanjian tersebut;Putusan oleh Para Hakim Agung Republik Indonesia:H.L. Rukmini, S.H.
148 — 98