Ditemukan 372377 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : 1995/pdt.g/2013/pa.pml. Perubahan atas undang-undang nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan
Pengadilan PN BATAM Pidana Khusus
Register : 15-11-2017 — Putus : 29-01-2018 — Upload : 01-02-2018
Putusan PN BATAM Nomor 985/Pid.B/2017/PN Btm
Tanggal 29 Januari 2018 — Penuntut Umum:
MEGA TRI ASTUTI, SH
Terdakwa:
HERMAN Bin JANIB Als BUYUNG
102 — 42
  • Menyatakan terdakwa Herman Bin Janib Als Buyung bersalahmelakukan tindak pidana mengangkut barang impor tanpa dilengkapidengan manifest sebagaimana dalam dakwaan Pasal Pasal 102 huruf (a)Undangundang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.2.
    tidakteridentifikasi.Bahwa berdasarkan keterangan ahli Arintoko Aji, titik koordinat0110'815N 10409312E pada saat dilakukan penindakan terhadapKapal KLM Raja Persada 1 GT103 tersebut yang bermuatan barang barang bekas yang tanpa dilengkapi dokumen manifestnya tersebuttermasuk dalam wilayah kepabenan Indonesia.Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 985/Pid.B/2017/PN BtmPerbuatan terdakwa diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 102 huruf(a) Undang undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 10 Tahun 1995
    10409'312Eberada di Perairan Batu Besar Batam Kepulauan Riau.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 985/Pid.B/2017/PN BtmMenimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 102 huruf (a) Undangundang RINomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 10Tahun 1995
    untuk memberitahukan setiap barang niaga yang diangkutnyadalam manifes sehingga apabila ada pengangkut yang sarana pengangkutnyamemasuki daerah pabean tanpa memberitahukan barang yang diangkutnyadalam manifes (tanpa manifes) maka melanggar ketentuan pasal ini.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan diatas,maka unsur ini telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 102 huruf (a)Undangundang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995
Pengadilan PN SIDOARJO Pidana Khusus
Register : 02-09-2019 — Putus : 19-11-2019 — Upload : 29-12-2020
Putusan PN SIDOARJO Nomor 729/Pid.B/2019/PN SDA
Tanggal 19 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
Dra.ROCHIDA ALIMARTIN,SH.MH
Terdakwa:
H. MOCH TAUFIK SHOLEH Bin ACHMAD
242 — 187
  • MOCH TAUFIK SHOLEH Bin ACHMADterbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana Cukaisebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 UndangUndangNomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan UndangUndang Nomor 11Tahun 1995 Tentang Cukai dalam dakwaan kedua;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa H. MOCH TAUFIK SHOLEH BinACHMAD dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulandikurangkan seluruhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan,3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa H.
    MOCH TAUFIK SHOLEH Bin ACHMAD tersebut diatassebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 52 undangundangRepublik Indonesia Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan UndangundangRepublik Indonesia nomor 11 tahun 1995 tentang CukaiATAUKEDUA:Bahwa Terdakwa H.
    MOCH TAUFIK SHOLEH Bin ACHMAD tersebut diatassebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 54 undangundangRepublik Indonesia Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan Undangundangundangundang Republik Indonesia nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.
    Bahwa setiap orang yang ingin menjadi Pengusaha Pabrik Rokok wajibmemiliki NPPBKC sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas UndangUndang nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai setiap orang yang akanmenjalankan kegiatan sebagai :a. Pengusaha pabrik.b. Pengusaha tempat penyimpanan.Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 729/Pid.B/2019/PN SDAc. Pengusaha Tempat Penyimpanan adalah orang yang mengusahakanTempat Penyimpanan.d.
    Dengan demikian haltersebut bertentangan dengan Pasal 29 UndangUndang Nomor 39 Tahun 2007Tentang Perubahan UndangUndang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Imron dan saksiMokhamad Hadianto serta barang bukti yang diajukan di persidangan, diketahuijumlah hasil tembakau yang diserahkan ke pabrik Terdakwa adalah sebesar 200(dua ratus) kg yang telah dijahitkan/produksi menjadi rokok batanganmerupakan jumlah yang sangat besar.
Pengadilan PN MAJALENGKA Pidana Khusus
Register : 16-06-2015 — Putus : 13-07-2015 — Upload : 14-08-2020
Putusan PN MAJALENGKA Nomor 110/Pid.B/2015/PN Mjl
Tanggal 13 Juli 2015 — Jaksa Penuntut:
WAHYU HERI PURNAMA, S.H.
Terdakwa:
H. ASRORI
95 — 8
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 26-03-2021 — Putus : 29-04-2021 — Upload : 29-04-2021
Putusan PT PEKANBARU Nomor 148/PID.B/2021/PT PBR
Tanggal 29 April 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
142 — 40
  • Nomor 148/PID.B/2021/PTPBRPerbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 54 Undangundang No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atasUndangundang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai jo.
    pengeluaranbarang kena cukai (MMEA Impor) tersebut sebesar Rp.690.968.000, (enamratus sembilan puluh juta sembilan ratus enam puluh delapan riburupiah), dan kerugian dari sisi immaterial nya antara lain: menambah angkapengangguran, meningkatnya sifat konsumerisme terhadap barang impor,mempengaruhi stabilitas perekonomian Negara, dan merugikan konsumen.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 54 Undangundang No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atasUndangundang No. 11 Tahun 1995
    SUI ANdanTerdakwa II BUDIMAN Bin LUMLI bersalah melakukan tindak pidanasebagai yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut sertamelakukan, menawarkan, menyerahkan, menjual, ataumenyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemasuntuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidakdibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 54 Undangundang No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas UndangundangNo. 11 Tahun 1995
    penahanan olehkarenanya lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani olehPara Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbuktibersalah dan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa harus dibebani untukmembayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang besarnyaakan ditentukan dalam amar putusan ini ;Memperhatikan, Pasal 54 UndangUndang Nomor 39 Tahun 2007Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 11 Tahun 1995
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Khusus
Register : 15-05-2023 — Putus : 05-06-2023 — Upload : 05-06-2023
Putusan PT SEMARANG Nomor 279/PID/2023/PT SMG
Tanggal 5 Juni 2023 — Pembanding/Penuntut Umum III : IWAN NUZUARDHI SH
Terbanding/Terdakwa : SUTRISNO bin Alm. KARTO REDJO
54 — 15
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Pidana Khusus
Register : 10-06-2022 — Putus : 27-07-2022 — Upload : 28-07-2022
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 1039/Pid.B/2022/PN Lbp
Tanggal 27 Juli 2022 — Penuntut Umum:
AGUSTA KANIN,SH
Terdakwa:
1.RASWANTO Alias ANTO
2.JULIANDI SIAHAAN Alias JULI
121 — 24
Pengadilan PN PUWAKARTA Pidana Khusus
Register : 24-10-2022 — Putus : 06-04-2023 — Upload : 17-07-2023
Putusan PN PUWAKARTA Nomor 208/Pid.B/2022/PN Pwk
Tanggal 6 April 2023 — Penuntut Umum:
1.Gogo Nugraha, SH
2.Yanuardi Yogaswara, S.H.
Terdakwa:
ASEP NURZAMAN Alias ATOR Bin H. MA'MUN HASAN
56 — 33
Pengadilan PN PURWODADI Pidana Khusus
Register : 26-01-2023 — Putus : 13-04-2023 — Upload : 18-04-2023
Putusan PN PURWODADI Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pwd
Tanggal 13 April 2023 — Penuntut Umum:
1.BENNY KURNIAWAN FITRIANTO, S.H.,M.H.
2.FERRY HARY ARDIANTO, S.H.
3.IWAN NUZUARDHI SH
Terdakwa:
DARMAJI bin YADI REBAN
111 — 19
Pengadilan PN BENGKAYANG Pidana Khusus
Register : 15-06-2020 — Putus : 08-09-2020 — Upload : 26-02-2021
Putusan PN BENGKAYANG Nomor 77/Pid.B/2020/PN Bek
Tanggal 8 September 2020 — Penuntut Umum:
JOSECAC.I.ITANG,SH
Terdakwa:
JEDI Alias AJE Anak JISEN
133 — 53
  • AJE anak JISEN bersamasama dengan Terdakwa HENDRA Als HANJOU Bin AMINOLA, SAPUTRAAls SYAIFUL Bin ABDUL SAMAD dan ISRAIL Als RAIL Bin MUHAMMADSAAD (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak PidanaKepabeanan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102huruf f Undangundang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanansebagaimana diubah dengan Undangundang Nomor 17 Tahun 2006tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 10 Tahun 1995
    Selanjutnya Bahwa ahli menjelaskan yang dapat mengajukanpersyaratan (perizinan, dokumen dan muatan) dalam melakukan impor yaitusetiap badan usaha yang berbadan hukum yang telah melakukan registrasikepabeanan boleh untuk melakukan impor selnajutnya Bahwaahlimenjelaskan pengertian Daerah Pabean berdasarkan pasal 1 nomor 2UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 adalah wilayahRepublik Indonesia yang meliputi darat, perairan dan
    ruang udara diatasnyaserta tempattempat tertentu di Zona Ekonomi Ekslusif dan landas kontinenyang didalamnya berlaku UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentangKepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 17Tahun 2006 dan selanjutnya lagi Bahwa ahli menjelaskan pengertianKawasan Pabean berdasarkan pasal 1 angka 3 UndangUndang Nomor 10Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 adalah kawasan dengan batasbatastertentu di pelabuhan laut
    ketentuan pada UndangUndang ini, dalam prakteknya ada 2(dua) dalam pemenuhan kewajiban pabean yaitu. menyerahkanpemberitahuan pabean dan melunasi pungutan dalam rangka impor dan/atauekspor; Bahwa ahli menjelaskan barang dikategorikan sebagai barang impormenurut UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanansebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006Pasal 2 ayat (1) Barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabeandiperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk.
    /Pid.B/2020/PN BekHalaman 38 dari 43 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN BekHalaman 38 dari 43 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN BekHalaman 38 dari 43 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN BekHalaman 38 dari 43 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN BekHalaman 38 dari 43 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN BekUndangundang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo.
Pengadilan PN KISARAN Pidana Khusus
Register : 10-06-2024 — Putus : 06-08-2024 — Upload : 08-08-2024
Putusan PN KISARAN Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Kis
Tanggal 6 Agustus 2024 — Penuntut Umum:
Daniel Clinton Siregar
Terdakwa:
Hardianto Alias Dito
30 — 0
Pengadilan PN KUALA SIMPANG Pidana Khusus
Register : 05-04-2021 — Putus : 06-05-2021 — Upload : 10-05-2021
Putusan PN KUALA SIMPANG Nomor 72/Pid.B/2021/PN Ksp
Tanggal 6 Mei 2021 — Penuntut Umum:
ARLY SUMANTO, SH
Terdakwa:
RIDWAN BIN SYAMSUDDIN
162 — 81
Pengadilan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Pidana Khusus
Register : 15-02-2021 — Putus : 29-04-2021 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tbk
Tanggal 29 April 2021 — Penuntut Umum:
1.DODI GAZALI, SH
2.FAHMI ARI YOGA,SH
3.ARIE PRASETYO, SH
4.FEBBY ERWAN SAPUTRA, SH
Terdakwa:
1.DENI SITOHANG bin alm NANGKA SITOHANG
2.KASIYONO bin alm SARINO
3.MUHAMMAD FERDI bin MIKAEL UNDUR
4.RAHIMAN bin WAHID
184 — 98
  • Pada Pasal 7A ayat (2) Undangundang Nomor 17 Tahun 2006 TentangPerubahan Atas Undangundang Nomor 10 Tahun 1995 TentangKepabeanan, pengangkut yang sarana pengangkutnya memasukidaerah pabean wajib mencantumkan barang yang diangkut dalammanifesnya.
    Bahwa DENI SITOHANG bin (alm) NANGKA SITOHANG selakuNakhoda dan ABK lainnya (KASIYONO bin (alm) SARINO, RAHIMANbin WAHID, dan MUHAMMAD FERDI bin MIKAEL UNDUR) dapatdikategorikan sebagai orang sebagaimana dimaksud Pasal 50 Undangundang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, sebagaimana Pasal 1angka (3) Undangundang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang PerubahanAtas Undangundang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai dinyatakanbahwa Orang adalah orang pribadi atau
    Bahwa DENI SITOHANG bin (alm) NANGKA SITOHANG selakuNakhoda dan ABK lainnya (KASIYONO bin (alm) SARINO, RAHIMANbin WAHID, dan MUHAMMAD FERDI bin MIKAEL UNDUR) dapatdimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana sebagaimana diaturPasal 50 Undangundang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang PerubahanAtas Undangundang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, karena diPasal 50 Undangundang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang PerubahanAtas Undangundang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai menyatakanSETIAP ORANG..
    Berdasarkan penjelasan pasal 8A ayat (2) Undangundang Nomor17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 10Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, yang dimaksud dengan importir yaituorang yang mengimpor.12.
    Pada Pasal 7A ayat (2) Undangundang Nomor 17 Tahun 2006 TentangPerubahan Atas Undangundang Nomor 10 Tahun 1995 TentangKepabeanan, pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerahpabean wajib mencantumkan barang yang diangkut dalammanifesnya.
Pengadilan PN KUALA SIMPANG Pidana Khusus
Register : 16-05-2018 — Putus : 17-09-2018 — Upload : 19-09-2018
Putusan PN KUALA SIMPANG Nomor 138/Pid.B/2018/PN .KSP
Tanggal 17 September 2018 — Penuntut Umum:
HELFANDRA BUSRIAN, SH
Terdakwa:
SYAMSUL BAHRI BIN ALM SANIF
67 — 12
  • melihat barang bukti dan alat bukti yang diajukan di persidangan;Telah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum pada tanggal 6 September2018 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkaraini memutuskan :iMenyatakan terdakwa SYAMSUL BAHRI Bin (Alm) SANIF, telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak PidanaKepabeanan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 hurufA Undangundang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undangundang No 10 Tahun 1995
    Kepabeanan sesuai dengan UndangUndang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana yang telahdirubah dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan; Bahwa akibat perbuatan terdakwa selaku KKM kapal KM Jaya Abadi GT 35No. 331 QQd yang tidak melaksanakan kewajiban kepabeanannya sehinggamenimbulkan kerugian Negara berupa Bea Masuk (BM) dan Pajak DalamRangka Impor (PDRI) atas importasi illegal barang berupa 210 (dua ratussepuluh) ayam, 127 (seratus dua puluh tujuh) pakaian jadi, 45
    (empat puluhlima) karton barang antara lain berupa kosmetik, pakan unggas, alat rumahtangga, dan lain lain yaitu sebesar Rp. 106.056.417 (seratus enam juta limapuluh enam ribu empat ratus tujuh belas rupiah);Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 102huruf a Undangundang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimanaPutusan Nomor 138/Pid.Sus/2018/PN.Ksp halaman 7 dari 46 halamanyang telah dirubah dengan Undangundang Nomor 17 Tahun 2006 tentangKepabeanan Jo Pasal 55
    Ahli YONATHAN AGUNG PAHLEVI, telah disumpah yang menerangkanpada pokoknya : Bahwa Kewajiban kepabeanan diatur dalam Undangundang Nomor 10Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah denganUndangundang Nomor 17 Tahun 2006; Bahwa Bedasarkan pasal 1 angka 6 dinyatakan bahwa : kewajibanpabean adalah semua kegiatan di bidang kepabeanan yang wajibdilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam Undangundang ini, danberdasarkan pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa : Barang yangdimasukkan ke dalam daerah
    JAYA ABADI GT 35 No. 331 QQd (benderaIndonesia) harus bertanggungjawab atas apa yang terjadi diatas kapaldan diduga memenuhi unsur setiap orang sebagaimana dimaksuddalam Pasal 102 huruf a UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentangKepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor17 Tahun 2006;Bahwa dalam hukum pidana dikenal adanya konsep penyertaan atauturut melakukan yang merupakan suatu kerja sama yang disadariantara para pelaku kemudian mereka bersamasama melaksanakankehendak tersebut
Pengadilan PN KUALA SIMPANG Pidana Khusus
Register : 18-07-2018 — Putus : 18-09-2018 — Upload : 19-09-2018
Putusan PN KUALA SIMPANG Nomor 187/Pid.B/2018/PN Ksp
Tanggal 18 September 2018 — Penuntut Umum:
HELFANDRA BUSRIAN, SH
Terdakwa:
USMAN HASIBUAN BIN ZAKARIA HASIBUAN
66 — 16
  • keterangan Saksisaksi dan Terdakwa sertamemperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :1.Menyatakan terdakwa USMAN HASIBUAN Bin ZAKARIA HASIBUAN,telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TindakPidana Kepabeanan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal102 huruf A Undangundang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atasUndangundang No 10 Tahun 1995
    dokumendokumen yang sah tentang pengangkutan barang / manifest (daftarmuatan barang) telah melanggar peraturan kepabeanan dan peraturankarantina yang berlaku di Negara Republik Indonesia.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 102 huruf A Undangundang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanansebagaimana yang telah dirubah dengan Undangundang Nomor 17 Tahun2006 tentang Kepabeanan.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwamenyatakan telah mengerti akan isi atau
    Aceh Tamiang tanpadilengkapi dokumendokumen yang sah tentang pengangkutan barang /manifest (daftar muatan barang) telah melanggar peraturan kepabeanan danperaturan karantina yang berlaku di Negara Republik Indonesia.Halaman 33 dari 34 Halaman, Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2018/PNKspMenimbang, bahwa berdasarkan uraian unsurunsur Pasal 102 huruf aUndangundang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undangundang No 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jika dihubungkan dengan faktahukum yang terungkap dipersidangan
    menanggung konsekuensi hukumnya sehinggaorang lain akan menjadi takut untuk melakukan tindak pidana.Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atasmaka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akandisebutkan dalam amar putusan ini.Menimbang, bahwa selain pidana penjara terhadap Terdakwa jugaharus dijatuhi pidana pidana denda mengingat asas pemidanaan dalamketentuan Pasal 102 huruf A Undangundang Nomor 17 tahun 2006 tentangPerubahan atas Undangundang No 10 Tahun 1995
    Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.Keadaan yang memberatkan: Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah memberantasimport barang illegalMemperhatikan Pasal 102 huruf a Undangundang Nomor 17 tahun2006 tentang Perubahan atas Undangundang No 10 Tahun 1995 tentangKepabeanan dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan denganperkara ini :MENGADILI1.
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 26-03-2021 — Putus : 29-04-2021 — Upload : 29-04-2021
Putusan PT PEKANBARU Nomor 149/PID.B/2021/PT PBR
Tanggal 29 April 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : HERMAN Alias AGIN Bin HAMID Diwakili Oleh : SYAMSUL ARIF, S.H.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum III : YUDIKA ALBERT KRISTIAN PANGARIBUAN,S.H.
Terbanding/Penuntut Umum I : JUPRI WANDY BANJARNAHOR, SH
Terbanding/Penuntut Umum II : SHAHWIR ABDULLAH,SH
160 — 1
Pengadilan PN STABAT Pidana Khusus
Register : 15-08-2019 — Putus : 05-11-2019 — Upload : 08-11-2019
Putusan PN STABAT Nomor 556/Pid.B/2019/PN Stb
Tanggal 5 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
Boston Robert Marganda, SH
Terdakwa:
1.HERMANTO alias ANTO BIN NASEB
2.ILHAM AFRIZAL alias BOGEL bin SAMSUDIN
104 — 63
  • Menyatakan Terdakwa HERMANTO alias ANTO BIN NASIB danTerdakwa ILHAM AFRIZAL alias BOGEL bin SAMSUDIN telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kepabeanansebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf a UU No. 17Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 tentangKepabeanan Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke1 KUHPidana sebagaimana dalamDakwaan Tunggak.2.
    manifesbarang yang diangkutnya (daftar barang niaga yang diangkutnya) ; Bahwa dokumen manifest diserahkan satu hari sebelum tiba kepadaPetugas Bea dan Cukai ; Bahwa Jjika sebuah kapal laut dari luar daerah Pabean Indonesia denganmembawa muatan tetapi muatan yang diangkutnya tidak dicantumkan/ tidakdilengkapi dokumen manifes merupakan Tindak Pidana Kepabeananmelanggar Pasal 102 huruf a UU Nomor 17 Tahun 2006 ; Bahwa dalam Pasal 102 huruf a UU Nomor 17 Tahun 2006 tentangperubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1995
    Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes :Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengangkut menurut KamusBesar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah mengangkat, membawa ataumengirimkan barang sesuatu ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Manifes sesuai denganPenjelasan Pasal 7A ayat (2) UndangUndang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentangperubahan atas UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeananadalah daftar barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut ;Menimbang, bahwa yang dimaksud
    Rahmad melakukanpelanggaran berupa melakukan penyelundupan bawang merah, melakukanperlawanan dengan cara menabrakan KM SINAR ke KRI dan tidak ada dokumenkapal yang sah dan kemudian diserahkan kepada Kanwil Bea Cukai Sumut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, MajelisHakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 102 huruf a UUNo. 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 tentangKepabeanan jo.
    perbuatan tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 102 huruf a UU No. 17 Tahun 2006 tentangperubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo. Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHPidana, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan.MENGADILI :MENGADILI :1.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 26-09-2022 — Putus : 14-12-2022 — Upload : 21-03-2023
Putusan PN SEMARANG Nomor 499/Pid.B/2022/PN Smg
Tanggal 14 Desember 2022 — Penuntut Umum:
ADE RINA TRISYANI SH
Terdakwa:
REZA KUSUMA WARDHANA
131 — 41
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 07-11-2017 — Putus : 28-03-2018 — Upload : 14-06-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 3133/Pid.B/2017/PN Mdn
Tanggal 28 Maret 2018 — Penuntut Umum:
AKBAR PRAMADHANA, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD YUSUF
31 — 29
Pengadilan PN BANGKALAN Pidana Khusus
Register : 26-01-2022 — Putus : 31-03-2022 — Upload : 31-03-2022
Putusan PN BANGKALAN Nomor 25/Pid.B/2022/PN Bkl
Tanggal 31 Maret 2022 — Penuntut Umum:
1.HENDRIK MURBAWAN, S.H
2.UMU LATHIEFAH, SH
3.GALIH WICAKSANA,SH
Terdakwa:
BAIDAWI Bin TAYYIB
33 — 9
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 01-03-2022 — Putus : 24-05-2022 — Upload : 27-05-2022
Putusan PN PONTIANAK Nomor 142/Pid.B/2022/PN Ptk
Tanggal 24 Mei 2022 — Penuntut Umum:
1.YOGA MULYANA, SH
2.Bondang PJ, SH
Terdakwa:
SUPANDI als PENDI Bin LANI
105 — 46