Ditemukan 284 data
26 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1463/B/PK/Pjk/2019 URAIANJumlah(Rp) Dasar Pengenaan Pajak : a.Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN : Ekspor67.021.182,00 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri152.793.256.358 ,00 Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN Penyerahan PPNnya tidak dipungut Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Jumlah152.860.277.540,00 b.Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN c. Jumlah Seluruh Penyerahan152.860.277.540,00 d.
154 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tjilik Riwut KM 47, Tangkiling, Bukit Batu, Palangka Raya,sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut: Jumiah(Rp)URAIAN Dasar Pengenaan Pajak :a.Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN : Ekspor Penyerahan yang PPN'nya harus dipungut sendiri Penyerahan yang PPN+nya dipungut oleh Pemungut PPN Penyerahan PPNnya tidak dipungut Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Jumlah b.Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPNc. Jumlah Seluruh Penyerahan d.
25 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1273/B/PK/Pjk/2019 a.Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN : Ekspor 54.062.198,00 Penyerahan yang PPNnya harusdipungut sendiri 154.144.432.895,00 Penyerahan yang PPNnya dipungut olehPemungut PPN Penyerahan PPNnya tidak dipungut Penyerahan yang dibebaskan daripengenaan PPN Jumlah 154.198.495.093,00 b.Atas Penyerahan Barang dan Jasa yangtidak terutang PPN c. Jumlah Seluruh Penyerahan 154.198.495.093,00 d.
50 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat PutusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp0O,00 (nihil),dengan perincian sebagai berikut: URAIAN (Rp) Dasar Pengenaan Pajak :a.Atas
26 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dasar Pengenaan Pajak :a.Atas penyerahan Barang dan Jasa yang terutangPPNa.1. Ekspor Rp. 0,00 yang PPNnya harus dipungut Rp. 47.254.151.350,00a.3. Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Rp. 0,00pemunguta.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp. 0,00ae veranan yang dibebaskan dari pengenaan Rp. 0,00a.6. Jumlah Rp. 47.254.151.350,00b.Atas penyerahan Barang dan Jasa yang tidak R 0.00terutang PPN P. ,c. Jumlah seluruh penyerahan Rp. 47.254.151.350,002.
58 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1305/B/PK/Pjk/2019Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp104.474.919,00; dengan perincian sebagai berikut: UraianRp Dasar Pengenaan Pajak : a.Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN : Ekspor Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri227.785.235.011,00 Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN Penyerahan PPNnya tidak dipungut Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Jumlah227.785.235.011,00 b.Atas Penyerahan Barang
11 — 5
hukum tersebut diatas MajelisHakim mempertimbangkan bahwa oleh karena perkawinan Pemohon denganPemohon II adalah perkawinan dalam masa iddah, maka Majelis Hakimberpendapat bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon II harus dinyatakantidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verrklaard).Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan,berdasarkan maksud ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989, sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006, dan Pasal 91 A.atas
17 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kuningan Mulia Blok 9B Guntur, Setiabudi,Jakarta Selatan 12980, alamat korespondensi Gedung B & G Lantai 8, JalanPutri Hijau Nomor 10 Medan 20111, sehingga Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak April 2011 menjadi sebagai berikut: Uraian dumlah(Rp)Dasar Pengenaan Pajak :a.Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN : Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 19.419.295.572,00 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 519.281.000,00b.
31 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp0O,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut :Dasar Pengenaan Pajak :a.Atas
149 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1256/B/PK/Pjk/2019banding Pemohon Banding dikabulkan selurunnya dengan penghitunganpajak yang seharusnya terutang adalah sebagai berikut: No.UraianJumlah 1Dasar Pengenaan Pajak a.Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN a.1 Ekspor a.2 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri144.493.599.002 a.3 Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN a.4 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN a.6 Jumlah (a.1 + a.2 + a.3+a.4+a.5)
166 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dasar Pengenaan Pajak a.atas penyerahan barang dan jasa yang terutang PPN Ekspor Rp 8.840.420.921,00 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 30.462.431.882,00 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 83.383.324.125,00b.atas penyerahan barang dan jasa yang tidak terutang PPN Rp 0,00c. jumlah seluruh penyerahan Rp 122.686.176.928,00 2. Penghitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 3.046.243.186,00b.
51 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp80.064.525,00; dengan perincian sebagai berikut: Uraian Rp Dasar Pengenaan Pajak :a.Atas
69 — 37
Sriwijaya No 15 A.Atas dasar Surat Peringatan II tersebut, PENGGUGAT melaluikuasa hukumnya mengirimkan surat klarifikasi disertai denganlampiran berupa kuasa dari PENGGUGAT, copy SuratPeringatan Il dan SPPJB kepada TERGUGAT DUA (2).Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, kami mohon denganhormat kepada Majelis hakim Pengadilan Negeri di Semarang untukdapat memutuskan seadiladilnya dan menyerahkan sepenuhnyapenilaian kebenaran dalil gugatan (feferte aan het oordel desrechters)Menimbang, bahwa terhadap
134 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jumlah seluruh penyerahan (a.6 + b) 25.810.852.286 a.Atas impor BKP/ Pemanfaatan BKP tidak berwujud dariLuar daerah pabean/ pemanfaatan JKP dari Luar daerahpabean/pemungutan pajak oleh pemungut pajak/kegiatanmembangun sendiri/penyerahan atas aktiva tetap yangmenurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan d.1.
22 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:Penghitungan PPN Kurang Bayara.b...d.Kelebihan Pajak yang sudah:a.b.c.a.b.a9cza>oa.1.a.2.a.3.a4.a.5.a.Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPNJumlah Seluruh PenyerahanAtas impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/PemungutanPajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetapyang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan/Perolehan yang PPNnya tidakseharusnya dibebaskan atau
131 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jumlah seluruh penyerahan (a.6 + b)54.302.493.438 a.Atas impor BKP/ Pemanfaatan BKP tidak berwujud dariLuar daerah pabean/ pemanfaatan JKP dari Luar daerahpabean/pemungutan pajak oleh pemungut pajak/kegiatanmembangun sendiri/penyerahan atas aktiva tetap yangmenurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan d.1.
25 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 256/B/PK/Pjk/2018Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan JasaPenyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Nomor:00357/207/08/056/10 tanggal 12 Juli 2010 Masa Pajak Juli 2008;Usulan Perhitungan SKPKB PPN Masa Pajak Juli 2008 (dalam Rp); UraianPer Wajib Pajak 1 Dasar Pengenaan Pajak: a.Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN: a.1 Ekspor a.2 Penyerahan yang PPNnya hams dipungut sendiri32.036.542.583,00 a.3 Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN
145 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 2664 B/PK/Pjk/2020 MenurutWajib Pajak(Rp) Dasar Pengenaan Pajak a.Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Terutang PPN a.1. Ekspor 76,117,736,046a.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 28,632,942,799a.3. Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh pemungut PPN a4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 10,642, 148,672a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN a.6. Jumlah (a.l +a.2+a3+a4+a.5) 115,392,827,517b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN c.
32 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 3395/B/PK/Pjk/2019Membatalkan Keputusan Terbanding Nomor KEP/726/WPJ.27/2012tanggal 22 Oktober 2012;Memutuskan perhitungan PPN Masa Pajak Desember 2007berikut:sebagai NO.URAIANRUPIAH Dasar Pengenaan Pajak a.Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN a.1.Ekspor54.184.285.292 a.2.Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri3.435.100.682 a.3.Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN a.4.Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut10.357.000.000 a.5.Penyerahan yang dibebaskan dari
101 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dasar Pengenaan Pajak a.atas penyerahan barang dan jasa yang terutang PPN Ekspor Rp 726.237.090,00 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 0,00 Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN Rp 35.512.266.475,00 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 0,00b. atas penyerahan barang dan jasa yang tidak terutang PPN Rp 0,00c. jumlah seluruh penyerahan Rp 36.238.503.565,00 2. Penghitungan PPN Kurang Bayar a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 0,00b.