Ditemukan 68 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : anyang appang ayang ammang antang apiang awyang aphang apoang apuang
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN
Register : 12-06-2020 — Putus : 13-11-2020 — Upload : 18-11-2020
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 13/G/2020/PTUN.BJM
Tanggal 13 Nopember 2020 — Penggugat:
1.H. MULYADI
2.H. YUSRAN
3.YAZID PAHMI
4.H.IDERUS
5.AHMAD RAIHAN
6.SANUSI FANY
7.SABIRIN
8.HJ.SITI BAHRIAH
9.ARIF FURRAHMAN
10.HJ.LISDAMIYATI
11.SYAHBUDIN
12.AHMAD SUPIANI
13.M.IDERUS.HM
14.H.MUSLIH
15.NIESA FATMAH
16.ERWIN HIDAYAT
17.H.JAHIDIN
18.MUHAMMAD SUBELI
19.H.MULYADI
20.RIZKI IMAMI
21.HJ.MUSLIHAYATI
22.HJ.KHAIRIYAH
23.AKHMAD MAJIDI
24.HJ.RAIHANAH
25.FAHRUZZAINI
26.IRIYANI HENDRA SAPUTRA
27.RINA HARTATI
28.SURIANI
29.HIDAYATI
30.SITI SARAH
31.RUSMIATI
32.H.HAMLANI
33.NOR ATIKAH
34.ASIM AHLUL KHAIR
35.PAHRIANA
36.NORANITA HABIBAH
37.H.ARKANI
38.NOR HELMI
39.HAIRUL RAHMAN
40.MULIYADI ALIAS H.MULIADI
41.ARIYADI
42.MUSLIMIN AKBAR
43.RUSDI
44.H.YUSRAN
45.H.ABDUL MANAN
46.AHMAD JAZULI
47.M.HUSNI.AY
48.H.ABDUL AZIZ
49.TRIES SULISTYO
50.MULIANI
51.HIRMANI ALIAS HE
Tergugat:
1.ASISTEN II BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
2.BUPATI HULU SUNGAI UTARA
397 — 202
  • harus memerhatikan keseluruhan asasasastersebut dan menjadi kewajiban badan maupun pejabat yangbersangkutan pula untuk tidak melanggarnyaBahwa namun dalam perkara a quo, faktanya, setelah dibacadengan cermat dan teliti, didapati Objek Gugatan ternyatamelanggar AUPB yaitu asas kepastian hukum dan asas kepentinganumum.MELANGGAR ASAS KEPASTIAN HUKUM62.Bahwa yang dimaksud dengan asas kepastian hukum dalambeberapa peraturan perundangundangan adalah sebagai berikut:Penjelasan Pasal 10 ayat (1) hurufa UU APYang
Pengadilan PTUN KENDARI TUN
Register : 21-07-2020 — Putus : 15-12-2020 — Upload : 15-12-2020
Putusan PTUN KENDARI Nomor 32/G/2020/PTUN.KDI
Tanggal 15 Desember 2020 — Penggugat:
1.Sahril Majido
2.SUKMAN
3.La Ilu, S.pd
4.Hasanuddin
5.Januddin
6.Jafarudin
Tergugat:
Kepala Desa Pajala
273 — 105
  • Hal tersebut berdasar pada asaskepastian hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a UU APyang menyatakan Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asasdalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturanperundangundangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan,Bahwa dari uraian sebelumnya, Tergugat telan menerangkan bahwaditerbitkannya objek sengketa a quo telah didasarkan pada peraturan perundangundangan yang mengutamakan
Pengadilan PN BANJARBARU Perdata
Register : 04-07-2018 — Putus : 06-03-2019 — Upload : 30-08-2019
Putusan PN BANJARBARU Nomor 34/Pdt.G/2018/PN Bjb
Tanggal 6 Maret 2019 — Penggugat:
SUTRISNO
Tergugat:
H. ANANG BARNI
Turut Tergugat:
1.Badan Pertanahan Nasional Banjarbaru
2.Kelurahan Guntung Payung
106 — 62
  • APyang merupakan Pegawai Negeri Sipil sejak tahun 2000 dan diangkat sebagaiLurah Guntung Payung sejak tanggal 31 Desember 2016 sampai dengansekarang dan saksi mengetahui sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugatsetelah adanya panggilan sidang dimana objek sengketanya sama tetapi yangmengeluarkan sporadik berbeda dimana yang sporadik Penggugat yangmengeluarkan adalah Kelurahan Syamsudin Noor sedangkan sporadik Tergugatyang mengeluarkan adalah Kelurahan Guntung Payung dan saksi Maaruf Rizani,S.
Pengadilan DILMIL II 08 JAKARTA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 02-02-2015 — Putus : 02-07-2015 — Upload : 07-08-2015
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 24-K/PM II-08/AD/II/2015
Tanggal 2 Juli 2015 — ADETYAWARMAN,
97 — 59
  • diberikan dalam persidangan ada yang berbeda denganketerangan Saksi pada saat dalam persidangan, padahal Saksi sudah menyatakan pada saatdiperiksa oleh Penyidik POM dalam keadaan sehat dan tidak dalam keadaan tertekan, serta sudahmembaca dan menandatangani BAP juga telah dilakukan penyumpahan, sehingga Oditur Militer tetapberpegang teguh pada keterangan Saksi dalam BAP walaupun ada perbedaan dalam persidangan,karena dalam persidangan tidak dipanggil Saksi Verbalism sebagai pembanding/konfro ntir terhad apyang
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 12-05-2020 — Putus : 04-11-2020 — Upload : 04-11-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 99/G/TF/2020/PTUN.JKT
Tanggal 4 Nopember 2020 — Penggugat:
Sumarsih, Dkk.
Tergugat:
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
5239 — 9679
  • Lebih lanjut UUAPjuga memperluas pemaknaan keputusan yang telah diatur dalam UU Peratunterutama terkait dengan permasalahan ini adalah Pasal 87 huruf a UU APyang mengatur "penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual";Menimbang, bahwa sebagai pedoman beracara di PTUN terkaittindakan administrasi pemerintahan, Mahkamah Agung telah mengeluarkanPeraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang PedomanPenyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan MengadiliHalaman 93 dari 117
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus
Register : 19-11-2018 — Putus : 09-04-2019 — Upload : 15-04-2019
Putusan PN PALU Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pal
Tanggal 9 April 2019 — Penuntut Umum:
PALUPI WIRYAWAN SH
Terdakwa:
ARJUN SINANANG
103 — 35
  • saya diangkmenjadi Bilal berdasarkan musyawarah masyarakat;Bahwa yang saya tahu di Dusun II ada 5 (lima) orang yaitu Imam ABDUL KARIMWakil Imam dan Khotib dirangkap ASTA, Bilal saya dan YUTO;Bahwa saksi menerima Honorarium yang saya terima sebagai Khatib Tahapsebesar Rp. 450.000, Tahap II saya terima sebesar Rp. 212.000, tetapi say:terima satu kali yaitu pada waktu pencairan tahap dua sekitar bulan desembe2016 dirumah ibu Sekdes;Bahwa saksi tidak tahu mengapa honor tahap dan tahap II berbeda, dan apyang
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN
Register : 09-02-2018 — Putus : 07-06-2018 — Upload : 02-07-2018
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 5/G/2018/PTUN.BJM
Tanggal 7 Juni 2018 — Penggugat:
PT.SEBUKU TANJUNG COAL
Tergugat:
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
286 — 145
  • Bahwa objek sengketa yang diajukan dalam gugatan iniadalah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimanadimaksud Pasal 1 angka 9 UU PTUN dan Pasal 87 UU APyang berupa Keputusan Gubernur Kalimantan SelatanNomor 503/121/DPMPTSP/2018 Tentang Pencabutan IzinUsaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara PT.
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus
Register : 19-11-2018 — Putus : 09-04-2019 — Upload : 15-04-2019
Putusan PN PALU Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pal
Tanggal 9 April 2019 — Penuntut Umum:
PALUPI WIRYAWAN SH
Terdakwa:
HENI, S.P.di
106 — 28
  • Ikhlas bahwa saya diangkmenjadi Bilal berdasarkan musyawarah masyarakat.Yang saya tahu di Dusun II ada 5 (lima) orang yaitu Imam ABDUL KARIM, WakImam dan Khotib dirangkap ASTA, Bilal saya dan YUTO.Bahwa saya menerima Honorarium yang saya terima sebagai Khatib Tahapsebesar Rp. 450.000, Tahap II saya terima sebesar Rp. 212.000, tetapi sayterima satu kali yaitu pada waktu pencairan tahap dua sekitar bulan desembe2016 dirumah ibu Sekdes.Bahwa saya tidak tahu mengapa honor tahap dan tahap II berbeda, dan apyang