PENDAHULUANSebagai peraturan perundangperundangan yang mengatur tentangkaidahkaidah persaingan usaha yang sehat,UndangUndang Nomor 5Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan UsahaTidak Sehat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 bertujuan untuk:a) Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonominasional sebagai salah satu) upaya untuk meningkatkankesejahteraan rakyat;b) Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui persaingan usahayang sehat sehingga menjamin adanya kepastian

Keadaan demikian tentunya merupakanperlakuan diskriminasi dan merupakan pelangaran terhadap asaskepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha yangtentu. saja telah bertentangan dengan tujuan dibuatnyaUndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang larangan PraktikMonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang diantaranyauntuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturanpersaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastianHalaman 15 dari 54 halaman.

Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui persaingan usahayang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatanyang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah,dan pelaku usaha kecil;Halaman 19 dari 54 halaman. Putusan Nomor 20 P/HUM/2018c. Mencegah praktek monopoli atau praktek usaha tidak sehat yangditimbulkan oleh pelaku usaha; dand. Terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.2.

Putusan Nomor 20 P/HUM/2018menjadi Penyedia dalam Katalog Elektronik dalam rangkamenciptakan iklim usaha yang kondusif melalui persainganusaha yang sehat sepanjang memenuhi persyaratan Penyediayang diatur dalam Pasal 10 Peraturan Kepala LKPP Nomor 6Tahun 2016 tentang Katalog Elektronik dan EPurchasing. (Bukti T1)b.

Putusan Nomor 20 P/HUM/2018dalam peningkatan iklim usaha yang sehat, seyogyanya tidakdengan membatasi kesempatan terhadap pelaku usaha sepertiyang tertuang dalam Peraturan Kepala Lembaga KebijakanPengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2016 tentangKatalog Elektronik dan EPurchasing.

melibatkan pengembangan bagi usaha mikro, kecil,menengah, dan koperasi;c. bahwa untuk mempercepat pembangunan ekonominasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomiIndonesia diperlukan peningkatan penanaman modaluntuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatanekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal,baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri;d. bahwa dalam menghadapi perubahan perekonomianglobal dan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerjasama internasional perlu diciptakan iklim

ekonomi berkelanjutan;meningkatkan kemampuan daya saing dunia usahanasional;e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologinasional;f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatanekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal,baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; danh. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.ao BAB IlKEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL(1)(2)Pasal 4Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanamanmodal untuk:a. mendorong terciptanya iklim

masyarakat sekitar lokasikegiatan usaha penanaman modal; danmematuhi semua ketentuan peraturan perundangundangan,Pasal 16Setiap penanam modal bertanggung jawab:a.menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumberyang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan;menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dankerugian jika penanam modal menghentikan ataumeninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanyasecara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan;menciptakan iklim

harus menjadibagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkansebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional,menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomiberkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologinasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, sertamewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomianyang berdaya saing.Tujuan penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapaiapabila faktor penunjang yang menghambat iklim

Pengaturan tanggungjawab penanam modal diperlukan untuk mendorong iklim persainganusaha yang sehat, memperbesar tanggung jawab lingkungan danpemenuhan hak dan kewajiban tenaga kerja, serta upaya mendorongketaatan penanam modal terhadap peraturan perundangundangan.Perekonomian dunia ditandai oleh kompetisi antarbangsa yangsemakin ketat sehingga kebijakan penanaman modal harus didorong untukmenciptakan daya saing perekonomian nasional guna mendorong integrasiperekonomian Indonesia menuju perekonomian

akibat dari perbuatan terdakwatersebut oleh pihak Kementrian Agraria dan Tata Ruang/ Badan PertanahanNasional Kantor Pertanahan Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat diketahuiluas lahan yang terbakar total keseluruhan seluas seluas 139.873 M2 (satu tigasembilan koma delapan tujuh tiga meter).Berdasarkan pendapat ahli dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan ProvinsiKalimantan Barat menyatakan, Bahwa dalam kegiatan membuka lahan dengancara membakar Harus memperhatikan kearifan local, kondisi iklim

kebakaran akibat dari perbuatan terdakwatersebut oleh pihak Kementrian Agraria dan Tata Ruang/ Badan PertanahanNasional Kantor Pertanahan Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat diketahuiluas lahan yang terbakar total keseluruhan seluas seluas 139.873 M2 (satu tigasembilan koma delapan tujuh tiga M2) .Berdasarkan pendapat ahli dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan ProvinsiKalimantan Barat menyatakan, Bahwa dalam kegiatan membuka lahan dengancara membakar Harus memperhatikan kearifan local, kondisi iklim

adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahul keadaanratarata atmosfer pada masa mendatang pada suatu tempat tertentu.Dapat Ahli terangkan mekanisme/tata cara pembuatan prakiraan cuaca daniklim yaitu :a) Menganalisis kondisi Cuaca yang lalu;b) Melinat kecenderungan dari unsurunsur cuaca tersebutberdasarkan model NWP (Numeric Weather Prediction);c) Jastifikasi hasil tersebut berdasarkan prakiraan Kondisi dinamikaatmosferd) Prakiraan iklim diperoleh merujuk pada prakiraan iklim yangdipublikasikan

Bahwa berdasarkan pendapat ahli dari Dinas Lingkungan Hidup dan KehutananProvinsi Kalimantan Barat menyatakan, Bahwa dalam kegiatan membuka lahandengan cara membakar Harus memperhatikan kearifan local, kondisi iklim,Cuaca dan curah hujan.

Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Pontianak ProvinsiKalimantan Barat diketahui luas lahan yang terbakar total keseluruhan seluasseluas 139.873 M2 (satu tiga sembilan koma delapan tujuh tiga meter) .Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN PtkMenimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli dari Dinas LingkunganHidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat menyatakan, Bahwa dalamkegiatan membuka lahan dengan cara membakar Harus memperhatikan kearifanlocal, kondisi iklim

tersebut oleh pihak kepolisian Resort Landaksehingga Terdakwa tidak dapat memperdagangkan dengan cara menjualkembali gula pasir tersebut dan Terdakwa tidak jadi mendapatkankeuntungan dari gula tersebut.Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji (Test Report) Nomor : 8976/LHU/Bd/ABICAL.1/IX/2015 tanggal 30 September 2015 nomoranalisis : 11436 nomor seri : 8976 yang dibuat dan ditandatangani olehMARTINI selaku Deputi Manajer Teknis Pengujian II Pengujian BalaiBesar Industri Agro pada Badan Pengkajian Kebijakan Iklim

sedangkanuntuk sesuai SNI adalah SNI. 3140.32010 butir 7.5, sehingga gulaKristal merk White Sugaryang akan diperdagangkan oleh Terdakwatersebut tidak memenuhi persyaratan dan tidak layak untuk dikomsumsi.Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji (Test Report) Nomor : 8977/LHU/Bd/ABICAL.1/IX/2015 tanggal 30 September 2015 nomoranalisis : 11437 nomor seri : 8977 yang dibuat dan ditandatangani olehMARTINI selaku Deputi Manajer Teknis Pengujian II Pengujian BalaiBesar Industri Agro pada Badan Pengkajian Kebijakan Iklim

Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2015/PN Mpwe Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji (Test Report) Nomor : 8977/LHU/Bd/ABICAL.1/IX/2015 tanggal 30 September 2015 nomoranalisis : 11437 nomor seri : 8977 yang dibuat dan ditandatangani olehMARTINI selaku Deputi Manajer Teknis Pengujian II Pengujian BalaiBesar Industri Agro pada Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan MutuIndustri Kementerian Perindustrian Republik Indonesia di Bogorterhadap sample/contoh gula kristal putih merk Gula Tebu AAAtersebut warna larutan

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Salim Iklim bin Yaqub) terhadap Penggugat (Innaitul Hasanah binti Arif);

4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 641000.- (enam ratus empat puluh satu ribu

Pembakaran sebagaimana dimaksud tidak berlaku pada kondisicurah hujan dibawah normal, kemarau panjang dan / atau iklim kering.> Bahwa berdasarkan keterangan AHLI AULIYAA HAJAR FEBRIYANTI,S.Tr (PNS Stasiun Klimatologi Mempawah) menerangkan berdasarkan datacurah hujan pos hujan bahwa pada tanggal 10 Agustus 2019 kondisi curahhujan di Kec. Sengah temila sedang berada pada kondisi bawah normal.Hal ini dilihat dari data curah hujan pos hujan Pahauman yang berada didekat wilayah Kec.

Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkanlangsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehinggamenyebabkan perubahan komposisi atmosfir secara global danselain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yangteramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan padalingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/ataukegiatan. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki Kesamaan cir!

iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusiadengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam danlingkungan hidup. Kearifan lokal adalah nilainilai luhur yang berlaku dalam tatakehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelolalingkungan hidup secara lestari.

Pembakaran lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidakberlaku pada kondisi curah hujandibawah normal, kemarau panjang,dan / atau iklim kering. Kondisi curah hujan dibawah normal, kemarau panjang, dan / atauiklim kering sebagai mana dimaksud pada ayat (3) sesuai denganpublikasi dari lembaga non kementrian yang menyelenggarakanurusan pemerintahan dibidang meteorologi klimatologi dan geofisika.Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 141/Pid.SusLH/2019/PN Nba.

Bahwa, bedasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan HidupNomor 10 Tahun 2010 Pasal 4 ayat (3) berbunyi Pembakaran Lahanpada ayat (1) tidak berlaku pada kondisi curah hujan dibawah normal,kemarau panjang, dan / atau iklim kering.

Pada waktu petugas menangkap terdakwa, ADI dan temannya tidak ada;Akibat perbuatan terdakwa tersebut Negara dirugikan, ditinjau dari segi ekonomiNegara dirugikan sekitar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) sedangkan kerugian Negaraditinjau dari segi Konservasi tidak ternilai harganya karena tidak dapat dihitung dengannilai nominal, karena hilangnya satu spesies dapat mengganggu ekosistem dan rantaimakanan, timbulnya bencana Alam, iklim mikro dan dapat merugikan bagi kehidupan manusia;Terdakwa mau asal

Pada waktu petugas menangkap terdakwa, ADI dan temannya tidakada; Akibat perbuatan terdakwa tersebut Negara dirugikan, ditinjau dari segi ekonomiNegara dirugikan sekitar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) sedangkan kerugian Negaraditinjau dari segi konservasi tidak ternilai harganya karena tidak dapat dihitung dengannilai nominal, karena hilangnya satu spesies dapat menggangu ekosistem dan rantaimakanan, timbulnya bencana alam, iklim mikro dan dapat merugikan bagi kehidupan manusia;Perbuatan terdakwa

Padawaktu petugas menangkap terdakwa, ADI dan temannya tidak ada; Akibat perbuatan terdakwa tersebut Negara dirugikan, ditinjau dari segi ekonomiNagara dirugikan sekitar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) sedangkan kerugian Negaraditinjau dari segi Konservasi tidak ternilai harganya karena tidak dapat dihitung dengannilai nominal, karena hilangnya satu spesies dapat mangganggu ekosistem dan rantaimakanan, timbulnya bencana Alam, iklim mikro dan dapat merugikan bagi kehidupan manusia;e Sedangkan fungsi

sumber daya alam dan Iingkunganya bagi kepantingan Penelitian,ilmu Pengetahuan pandidikan konsewasi dan wisata terbatas, habitat satwamigrant dan menunjang budidaya serta mendukung zona inti, kegiatan yangdilakukan oleh terdakwa jelas merupakan tindakan melanggar hukum, karenatidak sesuai dengan fungsi zona rimba; Bahwa Konservasi tak ternilai karena tidak dapat dihitung dengan nilai ekonomi,hilangnya satu spesies dapat terganggunya rantai makanan, ekosistem, timbulnyabancana alam, berpangaruh pada iklim

Namun sejak awal Agustus hingga tanggal 10Agustus, wilayah tersebut belum terdapat hujan berdasarkan pengamatanPos Hujan Kubu, sehingga sifat hujan pada lokasi tersebut di analisis BawahNormal; Bahwa Ahli menerangkan bahwa BMKG Kalimantan Barat ada melakukanpenginformasian ke masyarakat mengenai iklim yang memasuki musimkemarau atau iklim dibawah normal karena mengalami hari tanpa hujanberturutturut di wilayah Kalimantan Barat melalui situs (website)www. iklim.kalbar.omkg.go.id sejak pertengahan

Dan KantorBMKG Stasiun Klimatologi kelas Il Mempawah juga ada melakukanpenginformasian kepada masyarakat Kabupaten Mempawah sejak awal bulanagustus 2019 sampai dengan saat ini ( Berita Acara Pemeriksaan Ahli )dengan melalui media sosial dengan membentuk grup Whats App tentanginformasi iklim yang melibatkan pihakpihak terkait penanganan karhutlah; Bahwa dari hasil analisa iklim Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya Nomor: KL.00.01/108/KMPW/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2019 tentang data curahhujan harian

S ALS NITA BINTI SYAIFUL ILIAN ZIKRIPada hari Minggu tanggal 08 November 2020 sekira pukul 15.15 WIB atausetidaktidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2020 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat yang pertama diRumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Teluk Rubiah Kelurahan TanjungRt.01 Rw.15 Kabupaten Bangka Barat dan yang kedua di Pinggir JalanKampung Iklim Kel. Tanjung Kec. Muntok Kab.

Kemudian Terdakwa ANITA S AlsNITA Binti SYAIFUL ILIAN ZIKRI = mengajak saksi DIKKI SLAMETARNANDA Als DIKI ZULKARNAIN bersama Saksi JONI PRANATA AlsJONI Bin SARMILI menuju arah kampung iklim. selanjutnya TerdakwaANITA S Als NITA Binti SYAIFUL ILIAN ZIKRI mengambilkan bungkusanbekas Top Ice rasa taro warna ungu setelah dibuka olehnya berisi 1 ( satu) bungkus plastik bening yang berisi butiran Kristal yang di duga sabusabu.Putusan Pidana Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Mtk Halaman 4 dari 29 HalamanTerdakwa

Kesemuanyamenaruh di satu pot tanaman di jalan di dekat kampung iklim kel.

Selanjutnya pelaku dan barang buktidiamankan ke Kantor Daerah Operasi Singkawang, Balai PengendalianPerubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan Wilayah Kalimantan,Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.B/LH/2018/PN BekJalan Nek Bagak, Kelurahan Bagak Sahwa, Kecamatan SingkawangTimur, Kota Singkawang untuk dilakukan proses hukum sesuai denganketentuan perundangan yang berlaku.

Selanjutnyaterdakwa KUDES anak RINGAS dan barang bukti diamankan ke KantorDaerah Operasi Singkawang, Balai Pengendalian Perubahan Iklim danKebakaran Hutan dan Lahan Wilayah Kalimantan, Jalan Nek Bagak,Kelurahan Bagak Sahwa, Kecamatan Singkawang Timur, KotaSingkawang untuk dilakukan proses hukum sesuai dengan ketentuanperundangan yang berlaku. Bahwa Kami melakukan pengecekan terhadap tempat kejadianperkara dimana kami telah menemukan terdakwa KUDES anak RINGASdan sdr.

terdakwa KUDES anak RINGAS siapa yang menyuruhnya terdakwa KUDES anak RINGAS mengatakan yang menyuruhnya Sadr,CINGKOK, mencatat identitas pelaku, mengambil dokumentasi terhadapterdakwa KUDES anak RINGAS dan barang bukti di tempat Kejadianperkara, melakukan penyisihnan barang bukti, melakukan pemusnahanbarang bukti dengan cara dipotong dan mengambil titik koordinat danmembawa terdakwa KUDES anak RINGAS serta barang bukti 1 (Satu)Chain Saw ke Kantor Daerah Operasi Singkawang, Balai PengendalianPerubahan Iklim

Selanjutnya pelaku dan barang buktidiamankan ke Kantor Daerah Operasi Singkawang, Balai PengendalianPerubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan Wilayah Kalimantan,Jalan Nek Bagak, Kelurahan Bagak Sahwa, Kecamatan SingkawangTimur, Kota Singkawang untuk dilakukan proses hukum sesuai denganketentuan perundangan yang berlaku.

kepada terdakwabahwa api yang berada dilahan milik terdakwa semakin membesar,selanjutnya terdakwa langsung pergi kelahan tersebut dan melihat memangapi sudah membesar dilahan milik terdakwa, melihat kejadian tersebutterdakwa meminta bantuan kepada warga setempat untuk memadamkanapi dengan menggunakan ember dan tangki semprot.Bahwa ahli Ismaharto Adi S.Kom menerangkan bahwa berdasarkan ilmuMeteorologi dan ilmu Klimatologi, pengamatan dari BMKG kondisi wilayahKalimantan Barat diinformasikan memasuki iklim

Pasal 69 ayat (1) hurufh;Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatandengan keterangan Ahli tersebut;Ismaharto Adi, S.Kom., dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa, cuaca dan iklim dari awal hingga akhir Januari 2021 mengalamihari tanoa hujan berturutturut selama 10 (sepuluh) hari, cuaca dan iklimberada dalam kategori dibawah normal, dan 10 (sepuluh) hari pertamabulan Februari 2021 ada hujan tetapi masih di bawah normal;Bahwa, pada bulan

Januari 2021 sampai dengan bulan Februari 2021BMKG Kalimantan Barat menginformasikan kepada masyarakat mengenaiCuaca yang memasuki iklim di bawah normal karena mengalami hari tanpahujan berturutturut di wilayah Kalimantan Barat melalui media social, grupWhatsapp tentang informasi cuaca yang melibatkan pihakpihak terkaitpenanganan Karhutla;Bahwa, kondisi cuaca pada saat Terdakwa melakukan pembakarantermasuk dalam periode musim penghujan, akan tetapi berdasarkan datapengamatan BMKG kondisi tidak hujan

Setelah itu, pada tanggal 27 Februari 2021, Terdakwadiamankan oleh pihak kepolisian atas perbuatan terdakwa tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Ismaharto Adi, S.Komyang bersesuaian dengan bukti surat Analisa Iklim Dasarian Nomor:KL.00.01/043/KMPWWIIII/2021 tanggal 9 Maret 2021 dari Badan MeteorologiKlimatologi dan Geofisika (BMKG) dengan hasil bahwa berdasarkan pengamatancurah hujan pada wilayah tersebut diketahui bahwa Hari Tanpa Hujan (warna merah)dari tanggal 1/7 Januari 2021

Iklim Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka KabupatenKolaka dan pada saat saksi bersama dengan Tim tiba di rumah Kostyang ditempati oleh Terdakwa, lalu terdakwa mengambil sendiriNarkotika jenis shabu dibawah kompor gas yang tersimpan dalam kotakplastik yang berisi 2 (Dua) bungkus sachet palastik klip kecil yangmasingmasing berisi Narkotika jenis shabu, dimana 1 (Satu) bungkusshacet Narkotika jenis shabu berat Bruto kirakira sekitar 3,84 gram,Halaman 8 dari 30.

Iklim KelurahanLaloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka; > Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada saat dilakukanpenangkapan Terdakwa Risal Alias Shua Bin Chaeruddin mengakuisemua perbuatannya yakni memiliki, menyimpan, menguasai ataumenyediakan serta menggunakan bagi diri sendiri Narkotika jenis Sabu;> Bahwa terhadap Terdakwa juga telah dilakukan test Urine danhasilnya Positif menggunakan Narkotika;> Bahwa saksi menerangkan Terdakwa Memiliki dan MenyimpanNarkotika Jenis Sabu tersebut tidak memiliki

Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Kost Terdakwadi Jalan Pemuda Lorong Iklim Kelurahan Laloeha Kecamatan KolakaKabupaten Kolaka dan ditemukan 1 (Satu) Sachet Plastik Kecil isi Shabushabu dengan Berat + 3,4360 Gram (Tiga Koma Empat Ribu Tiga RatusEnam Puluh Gram) dan 1 (Satu) Sachet Plastik Kecil isi Shabushabudengan berat + 0, 3872 Gram (Nol Koma Tiga Ribu Delapan Ratus TujuhPuluh Dua Gram) di bawah kompor Qa@sS; 000=4.

Asri Rudi Alias Bapak Pian,selanjutnya dilakukan penggeledahan di Rumah Kost Terdakwa jalanPemuda Lorong Iklim Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka KabupatenKolaka ditemukan shabushabu di bawah kompor gas yang merupakan sisadari pengambilan di Perwakilan Mobil PO. Nurmiati Kolaka yang juga ataspetunjuk Sdr. Asri Rudi Alias Bapak Pian karena Terdakwa merupakan kurirdari Sdr. Asri Rudi Alias Bapak Pian yang saat ini menjalani hukuman diRutan Kelas IIB Kolaka dan untuk itu Sdr.

Bahwa Pemohon dalam UndangUndang Nomor 9 Tahun 1995Tentang Usaha Kecil Pasal 6 ayat (1) berbunyi: "Pemerintahmenumbuhkan iklim usaha bagi Usaha Kecil melalui penetapanperaturan perundangan dan kebijaksanaan meliputi aspek: a.Pendanaan, b. Persaingan, c. Prasarana, d. Informasi, e. Kemitraan, f.perizinan usaha, g.

Bahwa Pemohon dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha TidakSehat berbunyi Pasal 3 huruf b "Mewujudkan iklim usaha yang kondusifmelalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjaminadanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usahabesar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil" dan Huruf c"Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehatyang ditimbulkan oleh pelaku usaha" (Bukti P5)5.

Nomor 112Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar TradisionalPusat Perbelanjaan dan Toko Modern berbunyi "Lokasi pendirianpusat perbelanjaan dan Toko Modern wajib mengacu pada RencanaTata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, dan Rencana Detail TataRuang Kabupaten/Kota, termasuk Peraturan Zonasinya, hal inimembuat' keticlakpastian hukum atas materi muatan yangdikandungnya dan batasbatas wilayah yang mengenai berapa jarakantara Pusat perbelaniaan dengan Toko Modern, yangmengakibatkan tidak adanya iklim

Pedoman Teknis Pengembangan Konservasi Air / Antisipasi Anomali Iklim dari Direktorat Pengelolaan Air Irigasi Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI tanggal 02 Januari 2012 ..... Desember 2011 ; 15. Asli Petunjuk Pelaksanaan (Juklak), berupa : a) Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) Kegiatan Perluasan Areal Perkebunan dari Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2012 tanggal .....

Januari 2012 ; b) Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) Kegiatan Pengembangan Konservasi Air / Antisipasi Anomali Iklim dari Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2012 tanggal ..... Januari 2012 ;16.

Januari 2012 ;b) Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) Kegiatan Pengembangan KonservasiAir / Antisipasi Anomali Iklim dari Dinas Perkebunan Provinsi SumateraSelatan tahun anggaran 2012 tanggal ..... Januari 2012 ;14.

SUPRIYANTO, Msi Bin KARTODIPUROterhadap fisik embung/dam parit yang terpasang bukanlah embung/damsebagaimana dimaksud dalam Pedoman Teknis/Petunjuk Pelaksanaan KegiatanPengembangan Konservasi Air/Antisipasi Anomali Iklim Direktorat PengelolaanAir Irigasi Dirjen Prasara dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian 2012melainkan fisik tersebut cenderung merupakan kolam tempat pemeliharaan/budidaya ikan kolam.

Januari 2012b Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) Kegiatan PengembanganKonservasi Air / Antisipasi Anomali Iklim dari Dinas PerkebunanProvinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2012 tanggal ..... Januari2012 ;14.

Januari 2012 ;b) Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) Kegiatan Pengembangan KonservasiAir / Antisipasi Anomali Iklim dari Dinas Perkebunan ProvinsiSumatera Selatan tahun anggaran 2012 tanggal .....

Salim Iklim bin Mukramin) dengan Pemohon II (Milliyatul Rofi'ah binti Riswandi) yang dilaksanakan pada hari Senin, tangal 09 Mei 2022, di Dusun Angsana Timur, Desa Bangkes, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan ;

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

4. Membebankan kepada para Pemohon

Bukti Akta Notaris mengenai Akta Pernyataan Keputusan Rapat PTAsuransi Jiwa Bumi Asih Jaya, tanggal 6 April 2015 Nomor 04, yangdibuat di hadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah olehBudiono Widjaja, S.H., tentang Pemberhentian Pengurus Lama danPengangkatan Pengurus Baru; (vide bukti PK3a)Pengajuan bukti baru ini (bukti PK3a) membuktikan adanya PemohonPeninjauan Kembali tetap berusaha untuk menjaga dan menjalankanOperasional Perusahaan untuk memelihara iklim kerja tetap kondusif;.

Putusan Nomor 43 PK/TUN/2017menjalankan operasional perusahaan untuk memelihara iklim kerjatetap kondusif;. bahwa berdasarkan Akta Notaris mengenai Keputusan PemegangSaham PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya, tanggal 19 Februari 2016Nomor 16, yang dibuat di hadapan Notaris dan Pejabat Pembuat AktaTanah oleh Budiono Widjaja, S.H., yang menyetujui meningkatkanmodal dasar perseroan Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah)menjadi Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah) dan terbagiatas 400.000.000

Koperasi Karyawan Bumi Sebanyak 810 (delapan ratusAsih Jaya sepuluh) saham atau sejumlahRp810.000,00 (delapan = ratussepuluh ribu rupiah) (vide bukti PK4a)Pengajuan bukti baru ini (oukti PK4b), telah juga membuktikan bahwatelah Pemohon Peninjauan Kembali telah mampu menjaga danmenjalankan iklim kerja tetap kondusif dan menjalankan kegiatan bisnisperusahaan sebagaimana mestinya;b.

Bukti Surat Keputusan Kementerian Hukum Penerimaan PemberitahuanNomor AHU.AH.01.030030082 tanggal 10 Maret 2016, perihalPenerimaan Pemberitahuan Perubahan anggaran dasar PT AsuransiJiwa Bumi Asih Jaya; (vide bukti PK4b)Bukti baru ini (bukti PK4b) lebih menjelaskan adanya upaya perseroanPemohon Peninjauan Kembali untuk menjaga dan menjalankanoperasional perusahaan untuk memelihara iklim kerja tetap kondusif.7.

Daerah Makassar, Surat Kabar Harian (SKH), Fajar, tanggal 12September 2015; (vide bukti PK6)Pengajuan bukti baru ini juga (bukti PK6), telah membuktikanbahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah beritikad baikuntuk membayar pembayaran klaim polis nasabah asuransi di 4kota seperti di atas dan berusaha menjalankan operasionalperusahaan untuk menjaga dan menjalankan iklim kerja tetapkondusif;Dengan berbagai analisis fakta hukum di atas maka dapatdibuktikan bahwa Putusanputusan Hakim yang dijadikanlandasan

SelBahwa IPCC adalah dewan panel Perserikatan BangsaBangsa (PBB)dalam hal perubahan iklim terutama dalam hal science titik ilmiah,kami melakukan kajian kondisikondisi yang biasanya menyebabkanatau meningkatkan perubahan iklim serta dampak upaya danadaptasinya, dalam hal ini ditenggarai Indonesia mengalami suatu halyang sebenarnya patut dijadikan kewaspadaan bersama dalam halperubahan iklim terutama masalah tata guna lahan yang manamemakai pembersihan lahan dengan tuduhan yaitu meningkatkanemisi dari

, salah satu akibat perubahan iklim sebenarnya adalahhal 151 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.GLH/2016/PN Jkt.

RIZALDI BOER, (Ahli Tentang Perubahan Iklim).Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa ahli mengajar di IPB sebagai Dosen yang berhubungandengan masalah perubahan iklim dan ahli diangkat menjadi GuruBesar untuk Perubahan Iklim pada Tahun 2008 sampai sekarang,Perubahan Iklim merupakan salah satu cabang ilmu baru terkaitdengan masalah Perubahan Iklim yang sudah menjadi fenomenaglobal pada saat ini tetapi ilmu dasar ahli lebih banyak kepadapengelolaan resiko iklim ;Bahwa Manajemen

perubahan iklim itu sudah terjadi dantren yang terlihat itu adalah dimana kejadiankejadian iklim ekstrimbaik dari sisi intensitas maupun frekuensinya semakin meningkat dandari banyak penelitian juga sudah konvergen maupun sebelumnyabanyak yang menentang dan semakin banyak ditemukan faktafaktailmiah dan hasilhasil kajian ilmiah maka masyarakat dunia akhirnyamemang menyadari bahwa perubahan iklim itu sudah terjadi olehkarena itulah didalam proses pertemuan para pihak di Paris yang laludan itu salah

itu dapat dikendalikan ataudikelola dengan baik ;Bahwa penyebab perubahan iklim tentu penyebab dari semua duniamengemisikan dari pengikatan pembangunan mereka jadi perubahaniklim terjadi di semua belahan dunia termasuk di Indonesia, tetapibentuk perubahannya tidak sama tetapi trend yang sangat jelasadanya kecenderungan kejadiankejadian iklim ekstrims sepertibencana iklim itu semakin meningkat frekuensi terjadinya danhal 180 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.GLH/2016/PN Jkt.

Berdasarkan analisis cuaca / iklim dari BMKG yaitu saksiMARZUKI. mulai hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 s/d hari Kamistanggal 21 Februari 2019, kondisi Cuaca/Iklim cerah berawan danpeluang hujan yang terjadi Kategori Rendah (kering), sedangkan padahari Jumat 22 Februari 2019 s/ hari Minggu tanggal 3 Maret 2019kondisi Cuaca/Iklim cerah berawan dan curah hujan yang terjadiKategori Rendah (kering), dan pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019s/d hari Kamis tanggal 7 Maret 2019 kondisi Cuaca/Iklim cerah

MARZUKI (analis cuaca), dibawah sumpah yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :> Bahwa Berdasarkan analisis cuaca/iklim mulai hari Selasa tanggal12 Februari 2019 s/d hari Kamis tanggal 21 Februari 2019, kondisiHalaman 37 dari 65 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN Tbh.Cuaca/Iklim cerah berawan dan peluang hujan yang terjadi KategoriRendah (kering), sedangkan pada hari Jumat 22 Februari 2019 s/dhari Minggu tanggal 3 Maret 2019 kondisi Cuaca/Iklim cerah berawandan curah hujan yang terjadi Kategori

Pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekira jam 10.00 wib(pembakaran ketiga) adalah cuaca sangat cerah / Panas.Menimbang, bahwa berdasarkan analisis cuaca / iklim dari BMKG yaitusaksi MARZUKI. mulai hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 s/d hari Kamistanggal 21 Februari 2019, kondisi Cuaca/Iklim cerah berawan dan peluanghujan yang terjadi Kategori Rendah (kering), sedangkan pada hari Jumat 22Februari 2019 s/ hari Minggu tanggal 3 Maret 2019 kondisi Cuaca/Iklim cerahberawan dan curah hujan yang

terjadi Kategori Rendah (kering), dan padahari Senin tanggal 04 Maret 2019 s/d hari Kamis tanggal 7 Maret 2019 kondisiCuaca/Iklim cerah berawan dan curah hujan yang terjadi Kategori Rendah(kering) di daerah Sungai Nipah Rt. 003 Rw. 002 Dusun Sungai Perpat DesaTeluk Nibung Kec.

Namun dari keseluruhan luas tanah SertifikatHGU tersebut, baru sekitar 17 Ha yang ditanami kopi karena ternyataunsur tanah dan iklim tidak cocok untuk tanaman kopi;Oleh karena ternyata tanaman kopi ternyata tidak cocok di lahantersebut, maka Penggugat secara lisan mencoba berkordinasi danmeminta rekomendasi dari Dinas Perkebunan Kabupaten Pasamanmengenai komoditas yang cocok untuk ditanam di lahan tersebut; Pada tanggal 6 April 2010, Penggugat menerima surat pemberitahuandari Kantor Wilayah Badan

Pada kesempatan tersebutPenggugat menyampaikan bahwa menurut pandangan Penggugat setelahmeneliti unsur hara dalam tanah, iklim dan curah hujan pada lahan tahanSertifikat HGU milik Penggugat, penggugat mengusulkan untukmengusahakan tanaman Cassiavera (kayu manis);Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman menyampaikan akanmempelajari usulan pengusahaan tanaman Cassiavera (kayu manis) yang3031disampaikan oleh Penggugat dimaksud, oleh karena itu sebagai tindaklanjut pembicaraan tersebut maka pada tanggal 19

Putusan Nomor : 25/G/2014/PTUN.JKTa7,38.39.18Penggugat telah mengusahakan menanam komoditas kopi arabica di atastanah tersebut, namun karena tanah dan iklim di daerah tersebut tidak cocokuntuk tanaman kopi maka Penggugat menghentikan penanaman kopi di atastanah Sertifikat HGU tersebut; Ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 4 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantarmenyatakan (Peraturan Kepala BPN No. 4/2010) : Dalam masa peringatan pertama, kedua

hingga Kepala Kanwil BPN SUMBARmengeluarkan SuratPeringatan II, Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman belum jugamemberikan rekomendasi tanaman apa yang cocok untuk dikembangkanPenggugat di tanah tersebut sehingga sesuai isi Diktum kedua huruf aKeputusan HGU dimaksud, Penggugat belum bisa mengusahakan ataumemanfaatkan tanah tersebut;Jadi sesungguhnya, tidak benar Penggugat menelantarkan tanah tersebutPenggugat telah mengusahakan tanah tersebut sebagai perkebunan kopiarabica namun ternyata kondisi dan iklim

Bahwa Pemohon I adalah kelompok masyarakat pertambangan yang bersifatmandiri, bukan organisasi politik, tidak mencari keuntungan dan berorientasipada usaha, profesi dan bisnis, yang sejalan dengan aspirasi hukum masyarakatberupaya untuk menegakkan dan mencari kepastian hukum dalam berusaha sertamendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif di Indonesia.Hal. 3 dari 33. hal. Put. No. 34 P/HUM/2006.3.

mewujudkan kehidupan ekonomi dan kehidupan duniausaha yang sehat dan tertib berdasarkan UndangUndang Dasar 1945; (b)Membantu Pemerintah dalam kebijaksanaankebijaksanaan untuk menggalakkanperkembangan industri pertambangan dan memanfaatkan keteranganketeranganyang tidak bersifat rahasia dan tidak bersifat kepemilikan (nonconfidential andnonproprietary information) guna memajukan kegiatan pertambangan dalam artiseluasluasnya dalam wilayah Republik Indonesia; (c) Turut menciptakan danmengembangkan iklim

Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar (Lampiran P7) Pemohon I, BAB II Pasal5, Tujuan Pemohon II serta kegiatannya adalah (a) membina danmengembangkan kemampuan, kegiatan dan kepentingan perusahaan yangbergerak di bidang pertambangan batu bara di Indonesia, dalam rangkamewujudkan ekonomi nasional yang sehat dan tertib berdasarkan Pasal 33UndangUndang Dasar 1945; (b) menciptakan dan mengembangkan iklim usahadi bidang industri pertambangan batu bara di Indonesia yang memungkinkankeikutsertaan seluasluasnya

No. 34 P/HUM/2006.1010Instruksi Presiden No. 3/2006 Tanggal 27 Pebruari 2006 tentang paketkebijaksanaan iklim investasi(Bukti P13) semua sektor diminta untukmenciptakan iklim investasi yang kondusif dalam rangka mengundang investordalam dan luar negeri.Kegiatan investasi disektor pertambangan sejak diterbitkannya UU 19/2004 joUU 41/1999 mengalami hambatan yang signifikan, karena dalam kawasan hutanlindung dilarang untuk melakukan penambangan dengan pola penambanganterbuka (vide Pasal 38 ayat (4))

Ternyata, dalam implementasinya Permenhut P.14/2006 sangat sulit untukdilaksanakan dan telah menghambat pelaksanaan Instruksi Presiden No.3/2006 tentang Paket Kebijaksanaan Iklim Investasi(vide Bukti P13) sertamenghambat upaya Pemerintah untuk mengatasi penyediaan energi nasional,terutama dalam rangka program percepatan penyediaan listrik nasional yangmembutuhkan antara lain batubara sebagai bahan bakarnya.c.