Put Nomor 1241 K/Pdt/2015disebut SK Kinag Nomor 151/1964), dimana dalam SK Kinag Nomor151/1964 tersebut dinyatakan bahwa Kepala Inspeksi Agraria Jawa Baratatas nama Menteri Pertanian dan Agraria telah memberikan hak milikkepada namanama yang terdapat dalam SK Kinag Nomor 151/1964 atastanah yang letak dan luas nomor kode sebagaimana dinyatakan dalamlampiran SK Kinag Nomor 151/1964 dimaksud (vide Bukti P1 P11);.

Berdasarkan SK Kinag Nomor 151/1964 tersebut, nama dan luas tanahyang dimiliki oleh masingmasing Para Penggugat adalah sebagai berikut: No Nomor Urut Nama Luas/m?

Gugatan Penggugat telah daluwarsa:Bahwa tanah objek sengketa berdasarkan SK Kinag Nomor 151/1964, dimanatanah tersebut telah diserahkan pada tahun 1988. Artinya jika dihitung dari tahun1988 s.d. tahun 2013 maka tanah tersebut sudah 25 tahun diserahkan kepadaTergugat.

(tujuh puluh ribulima ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Desa Kadusirug,Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang (setelan adanya pemekaran sekarangdisebut Cijantra, Desa Jatake, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang)(selanjutnya disebut tanah sengketa) yang didasarkan pada SK Kinag Nomor151/1964 tetapi dalam SK Kinag tersebut tidak dijelaskan pemegangnya atasnama siapa;Terlepas dari hal tersebut di atas Rojani, Cs. adalah sudah almarhumsebagaimana tercantum dalam gugatan Penggugat,

Gugatan Penggugat telah daluwarsa:Terbukti tanah objek sengketa berdasarkan SK Kinag Nomor 151/1964, dimanatanah tersebut telah diserahkan pada tahun 1988. Artinya jika dihitung dari tahun1988 s.d. tahun 2013 maka tanah tersebut sudah 25 tahun diserahkan kepadaTergugat.

Kinag) tanggal 31 Desember 1964;2.3.

Kinag;Bahwa SK. Kinag tersebut diberikan kepada 42 warga masyarakatpenggarap dan telah setorkan retribusi atas tanah tersebut secarakolektip sebesar Rp. 355.451.25 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu EmpatRatus Lima Puluh Satu Dua Puluh Lima Rupiah) oleh M. Yakub H. Dugulpada tanggal 15 Oktober 1965;Halaman 34 dari 171 halaman putusan Nomor 485/PDT/2019/PT BDG3. Bahwa SK. Kinag Ex.

Kinag No: 205 D/VIII54/1964 dengan nomorminuta 409 atas nama Lijas b. Saim seluas 75 M2;Bahwa daftar bidang tanah atau nomor induk bidang tanah yangselanjutnya disebut dengan NIB: 02105 atas nama Azhari (tergugat 80),termasuk dalam SK. Kinag No: 205 D/VIII54/1964dengan nomor minuta410 atas nama Nadjo b.

Kinag No: 205 D/VIII54/1964 dengan nomorminuta 413 atas nama Limin b.

Kinag No: 205 D/VIII54/1964 yang dikeluarkan oleh Kepala Inspektorat Agraria JawaBarat, tertanggal 31 Desember 1964;58.2 Bahwa benar tanah tersebut adalah benar tanah yang dimilikioleh Haji Ayub berdasarkan surat oper alih garap dari 42 (empatdua) orang pemegang Hak garap SK. Kinag;58.3. Bahwa dasar saya melakukan garapan di atas tanah garapansesual SK. Kinag No: 205 D/VIII54/1964 atas nama SK.MardjanB Mian dan SK.

Adu dan D.Eoh Ndolu (Penggugat);Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Propinsi NTT Nomor 710/KPG/HM/Kinag/68 tanggal 1 Oktober 1968 dan obyek sengketa adalah sebagiantanahnya yang terletak di bagian selatan.

EOH NDOLU (Penggugat)Yang diperoleh secara turun temurun sebagai Hak Pakai menurut adatdan telah memperoleh Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria PropinsiNTT Nomor : 710/KPG/HM/Kinag/68 tanggal 1 Oktober 1968;Dalildalil Penggugat pada angka 1, 2 dan 3 tersebut jelasjelas harusditolak dan dikesampingkan sebab suatu keputusan dalam hal ini SuratKeputusan Kepala Inspeksi Agraria Propinsi NTT Nomor : 710/KPG/HM/Kinag/68, tanggal 1 Oktober 1968, apabila tidak ditindak lanjuti denganPendaftaran hak pada

tersebut sehinggapemohon mengajukan permohonan Sertifikat;e Bahwa Ahli tahu tentang proses penerbitan sertifikat tersebut namumberkas ada di BPN Kota;e Bahwa dengan adanya SK Kinag tersebut dapat diajukan permohonanhak milik dan tertulis D.

Eoh Ndoluharus ada SK Kinag atas nama Gubernur;e Bahwa setahu Ahli yang menguasai Obyek sengketa sebelumnya LAYPOY kemudian dijual kepada Christofel Mooy;e Bahwa dasar diterbitkannya SK Kinag adalah berdasarkan laporanpemohon;Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Tergugat V, Tergugat X danTergugat XIV menyatakan tidak mengajukan bukti saksi;Menimbang, bahwa untuk memperoleh gambaran yang jelas tentangobyek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat atasobyek sengketa pada hari Jumat

) Nomor : 710.Kpg/HM/Kinag/68 tanggal 1 Oktober 1968, yang Menegaskan Hak Pakai TurunTemurun Menurut Adat atas tanah seluas 11.779,5 M2 terletak di DesaOebobo Kabupaten Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur yang diKuasai oleh D.

Surat Keputusan dari Turut Tergugat berupa SURATKEPUTUSAN GUBENUR KEPALA DKI JAKARTA/KINAG No. 16/PH/DT/III/HM/71, tanggal 21 Juni 1971 diberikan pada Halim Wibawabukan seorang petani sedangkan tanah kinag hanya diberikan kepadapada petani yang tidak punya tanah dalam rangka landreform sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 224/Tahun 1961,Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian GantiKerugian;17.2.

Pemberian Hak Milik atas tanah terkait dengan Kinag padawaktu itu tanah diberikan dalam status hak milik hanya diperuntukanpada Warga Negara Asli sebagaimana diatur pasal 1 jo pasal 2Peraturan Mentri Muda Agraria No.15/1959 Tentang Pemberian DanPemaharuan Beberapa Hak Atas Tanah Serta Pedoman PengenaiTata Cara Kerja Bagi PejabatPejabat Yang Bersangkutan sedangkanTurut Tergugat dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerahkhusus lbu Kota Jakarta/Kinag No. 16/PH/DT/III/HM/71, tanggal 21Juni 1971 diberikan

Merupakan fakta bahwa tanah Kinag diberikan pada HalimWibawa sebagai orang yang berkemampuan/kaya bukan seorangpentani miskin karena dalam jangka 30 hari ternyata tanah yangdiperoleh dari Surat Keputusan Turut Tergugat yaitu SK GubernurKepala Daerah khusus lbu Kota Jakarta/Kinag No. 16/PH/DT/III/HM/71, tanggal 21 Juni 1971 langsung diterbitkan Sertifikat atasnama Halim Wibawa;18.Bahwa tindkan Turut Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan berupaSurat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota

Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu KotaJakarta/Kinag No. 16/PH/DT/III/HM/71, tanggal 21 Juni 1971mengandung pembenaran perbuatan pemalsuan yang dilakukan olehTurut Tergugat jelas merupakan tindakan melawan hukum;20.2. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah khusus Ibu KotaJakarta/Kinag No. 16/PH/DT/III/HM/71, tanggal 21 Juni 1971melegalkan Akta Jual Beli fiktif dan mengandung kepalsuan;20.3.

Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah khusus Ibu KotaJakarta/Kinag No. 16/PH/DT/III/HM/71, tanggal 21 Juni 1971melegalkan perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh TurutTergugat II;20.4. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah khusus Ibu KotaJakarta/Kinag No. 16/PH/DT/III/HM/71 tanggal 21 Juni 1971membererikan pembenarakan atas penguasaan tanah Girik C. 25persil 532 S.Il yang menjadi hak milik para Penggugat selaku ahli warisalmh. Hj. Amenah binti H.

Kabupaten Lebak hanya 45 bidang tanah, yang memenuhi syarat dan bidangtanahnya tercatat dalam Buku Pal A (SK Kinag Jawa Barat);b.

yang ada di Kantorpertanahan setempat;Apabila petani penggarap mengajukan permohonan sertifikat RedisTOL tidak melampirkan SK Kinag, dapat di proses karena Pendaftaranhak kegiatan Redistribusi tanah itu persyaratan utamanya hanya SKRedistribusi tidak lagi SK Kinag, karena SK Kinag itu sudah dibatalkandan dinyatakan tidak berlaku dan disamping itu yang harus dilampirkanHal. 150 dari 203 hal.

Bahwa Pencocokan SK Kinag / pada buku PAL A (istilan Jaksa PenuntutUmum), sesungguhnya dilakukan oleh Petugas Identifikasi dengan caramencocokan objek apakah di desa tersebut ada tanah negara objeklandreform pada SK Kinag.

Kinag No. 44.VillLInsp.C.54.64, tanggal14 September 1964 dan SK. Kinag No. 205.D.VIIV54/1964, tanggal31 Desember 1964;Bahwa Penggugat memiliki kedua SK. Kinag diatas berdasarkan SuratPelepasan Hak sebagaimana yang tercantum dalam Surat Pelepasan HakAtas Tanah antara M.H. Hendro dengan Penggugat, yang dibuat tanggal17 Maret 2007, dimana bidangbidang tanah yang telah dilepaskan olehM.H.

Dalam perkara ini Penggugat memperolehtanah dari Surat Pelepasan Hak over alih garapan yang diketahui Lurah daripenggarap yang mengaku penerima SK KINAG, padahal SK KINAG/SKLandreform telah dihapus berdasarkan Peraturan Kepala Badan PertanahanNasional No. 11 Tahun 1997. Dalam hal ini syarat materil/obyektif yangdipersyaratkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata tidak terpenuhi, yaitu syaratsuatu sebab yang halal karena perolehan tanah Penggugat dari SK KINAGsecara hukum dibatalkan.

KINAG No. 44.VIllLlnsp.C.54.64 tanggal14 September 1964 dan SK.KINAG No. 205.D.VIIV54/1964 tanggal31 Desember 1964;Bahwa tanah bekas milik adat atau yang biasa disebut Tanah Girik, diKelurahan Serua tidak ada yang dijadikan obyek SK.

No.44.VllLInsp.C.54.64 tanggal 16 September 1964 dan SK Kinag No.205.D.VIIV54/1964 tanggal 31 Desember 1964;Bahwa atas dasar SK.

Kinag No. 44.Vill.Insp.C.54.64 tanggal 16 September1964 dan SK Kinag No. 205.D.VIIV54/1964 tanggal 31 Desember 1964Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jo. Pengadilan Tata Usaha Negaratidak mempertimbangkan terlebin dahulu alas hak yang dimiliki olehTermohon Kasasi dan hanya berdasarkan bukti SK. Kinag yang tidak jelasdimana letak tanahnya dan batasbatasnya;Halaman 36 dari 58 halaman.

Ida Farida (Penggugat) dan telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Depok No. 03/WMK/SPAW/2007/PN/DEPOKtanggal 26 Maret 2007;Adapun riwayat kepemilikan Penggugat atas tanah obyek perkara dapatPenggugat jelaskan sebagaimana berikut:a.Bahwa tanah yang dijadikan obyek perkara adalah obyek SK KINAG atasnama Asip Jauhari, Dkk., sesuai SK KINAG No.205 D/VIII54 tanggal 31Desember 1964, SK KINAG No. 11/VIII54/62 tanggal 11 Juni 1963 dan SKKINAG No. 44A/I!

VInsp/C54/64 tanggal 14 September 1964 yang terletak diKota Depok;Kemudian bidang tanah obyek SK KINAG dimaksud, dibebaskan olehSaudara Garmadi Kartawidjaja dengan memberikan ganti rugi kepadaPemegang SK KINAG melalui kuasanya Saudara H. Mustofa dan SaudaraM. Tohir untuk bidang tanah seluas + 250 Ha;Selanjutnya bidang tanah SK KINAG dimaksud dijuai oleh Saudara GarmadiKartawidjaja berdasarkan perjanjian jual beli di bawah tangan dengan MajorUdara S. Kardono dan M. A.

belum pernah membayar ganti kerugian kepada Penggugat maupunkepada Para Penerima SK KINAG sebagaimana dimaksud dalam SuratKeputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat (SK KINAG) No.205 D/VIII54tanggal 31 Desember 1964 yang sudah dimiliki oleh Penggugat sebagaimanaKami uraikan di atas;Bahwa perbuatan Tergugat dengan menguasai obyek tanah milik Penggugatseluas + 91 Ha dan'menerbitkan Sertipikatsertpikat Hak Guna Bangunan atasnama Tergugat selama puluhan tahun tanpa seizin Penggugat dan telahmengakibatkan

Dimana lalu sebagai bentukpengakuan pada petani penggarap tanah tersebut boleh didaftarkan untukditimbulkan restribusinya;Hal 34 dari 52 Putusan Nomor: 127/ Pdt.G /2017/PN DpkBahwa terhadap SK KINAG ini terjadi banyak permasalahan dikarenakanfisik tidak dikuasai, SK KINAG tidak didaftar menjadi hak milik, SK KINAGtidak bisa terbit Sertifikat karena sertifikat telah dikonversi pihak lain (tanahnegara diadatkan), SK KINAG tidak diukur secara kadaster, perubahan tataruang (pertanian menjadi pemukiman

sengketa atau perkara harusdiselesaikan terlebih dahulu;Bahwa SK KINAG dapat dikonversi menjadi hak milik apabila memenuhisyaratsyarat;Bahwa SK KINAG bukan merupakan alat bukti hak atas tanah melainkanmerupakan alat bukti penguasaan tanah negara.

Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Pemerintah (Staatsblad 1940Nomor 427) tanggal 14 November 1959 Nomor 53/1959/Kinag(bukti PPK2):c. SHM Nomor 26/Kel.

Pemerintah Nomor 53/1959/Kinag) dan bukti PPK1 (AktaPernyataan Nomor 79) tersebut telah memenuhi syarat sebagainovum dan bersifat menentukan sebagaimana dimaksud Pasal67 sub huruf b UU Mahkamah Agung (UU Nomor 14 Tahun 1985jJuncto UU Nomor 5 Tahun 2004 juncto UU Nomor 3 Tahun2009);Halaman 24 dari 34 hal.

Bahwa benar Theng Sang Kio bertindak secara bersama danselaku ayah kandung dari Theng Kim Tiam dan Theng Kim Hingtelah menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa TanahPemerintah (Staatsblad 1940 Nomor 427) tanggal 14 November1959 Nomor 53/1959/Kinag (bukti PPK2);c.

., a quo mepertimbangkanbukti PPK1 (Akta Pernyataan Nomor 79), bukti PPK2 (PerjanjianSewa Menyewa Tanah Pemerintah Nomor 53/1959/Kinag), dan buktiPPK3/T.I.I.V1 (SHM Nomor 26/Kel.

., tanggal 5 Februari 2014 a quo;Bahwa dengan demikian telah terbukti menurut hukum bahwa adanyabukti baru (novum) yang terdapat dalam bukti PPK1 (AktaPernyataan Nomor 79), bukti PPK2 (Perjanjian Sewa MenyewaTanah Pemerintah Nomor 53/1959/Kinag), dan bukti PPK3/T.I.II.V1(SHM Nomor 26/Kel. Duku) tersebut telah tidak dipertimbangkanHalaman 26 dari 34 hal. Put.

atas sebidang tanah seluas 666 M2, yangdahulunya terletak di Desa Naikoten , Kecamatan Kota Kupang, KabupatenDati Il Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur,sekarang di Kelurahan Naikoten, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang untuk membangun Toko dan rumahtinggal ukuran 7m x 18 m(126 m2) sesuai izin Sempadan No. 76/5/64 tanggal 7Juli 1964 dimana tanah Hak Pakai tersebut telah berakhir pada tanggal 31Desember 1979 melalui Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah ProvinsiNusa Tenggara TimurNomor: 273/KPG/HP/Kinag

Bahwa walaupun telah ada persetujuan permohonan pengalihan HakPakai atas tanah Negara bekas Hak Pakai Nomor273/KPG/HP/Kinag/1970 kepada pemohon Jhony lrawan Gousariomelalui Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat NusaTenggara Timur Nomor : 1340/109/24/KPG/HP/KADIT/1984, SuratKeputusan tentang Hak Pakai tersebut tidak didaftarkan pada KantorAgraria Kabupaten Kupang karena para ahli waris dari Alm. Go Tek Peomenyatakan keberatan atas penerbitan Surat Keputusan Hak Pakaitersebut.

benar berdasarkan permohonan Pengugat tanggal 25 Maret 1983 tanahbekas hak pakai No. 273/Kpg/HP/Kinag/1970 tersebut dialinkan hak pakaikepada Penggugat berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah PropinsiHalaman 32 dari 45 Hal.

Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara TimurNo. 279 Kpg/HP/Kinag/1970 tentang Pelepasan Hak Pakai kepada Go TekPeo tertanggal 01 Juni 1970;Halaman 33 dari 45 Hal. Dalam Perkara Nomor: 218/Pdt.G/2014/PN.Kpg.2. Surat Keterangan Melepaskan Hak an. Go Tek Peo No. 17/KKS/IX/1986tanggal 27 September 1984;3. Salinan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Nusa TenggaraTimur tentang Hak Pakai An.

Go Tek Peo memperoleh dari Pemerintah PropinsiNusa Tenggara Timur dengan status Hak Pakai, status hak pakai atas tanahdengan nama Go Tek Peo telah berakhir pada tanggal 31 Desember 1979berdasarkan Keputusan Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor :273/KPG/Kinag/1970 tanggal 1 Juni 1970;Bahwa benar ayah kandung Penggugat dan Tergugat Alm.

Bahwa benar ada Surat Keputusan Gubernur Kepala DaerahPropinsi Nusa Tenggara Timur No. 61/ FT/HP/Kinag/70; tanggal22 Juli1970 atas nama Paulus Demon Larantukan.c. Bahwa benar ada Surat Keputusan Gubernur Kepala DaerahPropinsi Nusa Tenggara Timur No. 61/ FT/HP/Kinag/70; tanggal22 Juli 1970 atas nama Paulus Demon Larantukan tersebutDITEGASKAN MENJADI HAK MILIK sesuai Surat KeputusanGubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur No. 5/FT/HMB/Kinag/71; atas nama Paulus Demon Larantukan.d.

Bahwa benar ada Surat Keputusan Gubernur Kepala DaerahPropinsi Nusa Tenggara Timur No. 61/ FT/HP/Kinag/70; tanggal22 Juli 1970 atas nama Paulus Demon Larantukan. Bahwa benar ada Surat Keputusan Gubernur Kepala DaerahPropinsi Nusa Tenggara Timur No. 61/ FT/HP/Kinag/70; tanggal22 Juli 1970 atas nama Paulus Demon Larantukan tersebutDITEGASKAN MENJADI HAK MILIK sesuai Surat KeputusanGubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur No. 5/FT/HMB/Kinag/71; atas nama Paulus Demon Larantukan.

Larantukan.Bahwa ketika tahun 1971, tanah Hak Pakai atas bidang tanahsengketa dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah PropinsiNusa Tenggara Timur No. 61/ FT/HP/Kinag/70; tanggal 22 Juli 1970atas nama Paulus Demon Larantukan tersebut DITEGASKANMENJADI HAK MILIK sesuai Surat Keputusan Gubernur KepalaDaerah Propinsi Nusa Tenggara Timur No. 5/ FT/HMB/Kinag/71; atasnama Paulus Demon Larantukan dengan luas seluruhnyaseluruhnya 525 M?

DaerahPropinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 5/FT/HMB/KINAG/1971.4.

Foto Copy dariFoto Copy Surat Keputusan Gubernur Kepala daerahPropinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 61/FT/HP/KINAG/70, tanggal22 Juli 1970, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberitanda TT.I1 ;2. Foto Copy dariFoto Copy Surat Keputusan Gubernur Kepala daerahPropinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 5/FT/HMB/KINAG/71,yangselanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda TT.I2 ;3.

., Notaris di Surabaya tanggal 23Maret 1967 Nomor 26/1967, Izin Kinag Djatim tanggal 31 Maret 1967Nomor 259/1967/P.H.B./03, Surat Ukur tanggal 18 April 1967 Nomor 149dan berakhir haknya tanggal 23 Maret 1980, dikeluarkan KantorHalaman 3 dari 24 hal. Put. Nomor 12 K/Pdt/2020Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah Surabaya, untukdilakukan perpanjangan haknya sekaligus diatasnamakan Penggugat SriHandajani Nionarto;6.

, asal persil pemisahan dari Hak Guna Bangunan Nomor 137, JualBeli Akta Pejabat Djoko Soepadmo, S.H., Notaris di Surabaya, tanggal23 Maret 1967 Nomor 26/1967, Izin Kinag Djatim tanggal 31 Maret 1967Nomor 259/1967/P.H.B./03, Surat Ukur tanggal 18 April 1967 Nomor 149dan berakhir haknya tanggal 23 September 1980, yang dikeluarkan TurutTergugat IV dan Turut Tergugat V, menjadi pemegang hak atas namaPenggugat;Halaman 5 dari 24 hal. Put. Nomor 12 K/Pdt/202015.

, asal persil pemisahan dari Hak Guna BangunanNomor 137, Jual Beli Akta Pejabat Djoko Soepadmo S.H., Notaris diSurabaya, tanggal 23 Maret 1967 Nomor 26/1967, Izin Kinag Djatimtanggal 31 Maret 1967 Nomor 259/1967/P.H.B./03, Surat Ukur tanggal 18Halaman 8 dari 24 hal. Put.

, asal persil pemisahan dari hak guna bangunan Nomor137, Jual Beli Akta Pejabat Djoko Soepadmo, S.H., Notaris di Surabayatanggal 23 Maret 1967, Nomor 26/1967, Izin Kinag Djatim tanggal 31Maret 1967, Nomor 259/1967/P.H.B./03, Surat Ukur tanggal 18 April1967, Nomor 149 dan berakhir haknya tanggal 23 September 1980,dikeluarkan Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran TanahSurabaya, sekarang menjadi Turut Tergugat IV dan/atau Turut TergugatV, untuk diatasnamakan Penggugat;10.

, asal persil pemisahan dari Hak Guna Bangunan Nomor 137, JualBeli Akta Pejabat Djoko Soepadmo, S.H., Notaris di Surabaya tanggal23 Maret 1967 Nomor 26/1967, Izin Kinag Djatim tanggal 31 Maret 1967Nomor 259/1967/P.H.B./03, Surat Ukur tanggal 18 April 1967 Nomor 149dan berakhir haknya tanggal 23 September 1980, yang dikeluarkan TurutTergugat IV dan Turut Tergugat V, menjadi pemegang hak atas namaPenggugat;Halaman 13 dari 24 hal. Put. Nomor 12 K/Pdt/202011.

Kinag (SuratKeputusan Inspeksi Agraria) Jawa Barat No. 52/VIII/50/1963tanggal 19 September 1963 No. Urut 479 (Bukti PK1), yang padawaktu Perkara No. 11 K/TUN/2003 jo. No. 45/B/2002/PT.TUN.JKTjo.

Kinag Jawa Barat tanggal 19September 1963 dengan No. 52/VIII/50/1963 No. Urut 479 luastanahnya hanya 3740 M2 ( Vide Bukti PK1);Bahwa menunjuk SK. Kinag Jawa Barat tanggal 19 September1963 No. 52/VIII/50/1963 itu sendiri yang telah dijadikan buktidalam persidangan, maka pemberian hak atas tanah kepada AminLembe luasnya hanya 2.740 M2 (Vide Bukti T2);Bahwa berdasarkan pemberian hak dari SK.

Kinag tersebut di atasmana pada tanggal 19 Maret 1982 diterbitkan Sertipikat Hak MilikNo. 39 Bencongan Tangerang atas nama Amin Lembe yangluasnya tibatiba disulap menjadi 4.223 M2 (Vide Bukti P1);Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 49 PK/TUN/20076.

Kinag Jawa Barat No. 52/VIII/50/1963 tanggal 19 September1963) yaitu 2.740 M2 dengan 4.233 M2, maka berdasarkanPeraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional No. 9 Tahun 1999 Pasal 107 (h), maka Sertipikat HakMilik No. 39/Bencongan (milik Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat) masuk kategori cacathukum administratif, sehingga secara hukum justru Kepala KantorPertanahan Kabupaten Tangerang berwenang membatalkanSertipikat Hak Milik No. 39/Bencongan tersebut

Kinag yangbersangkutan (Vide Bukti T2), maka didapatlah suatu fakta bahwaSertipikat Hak Milik No. 39 milik Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat yang masih atas namaAmin Lembe adalah sertipikat yang cacat hukum administratif, danHal. 12 dari 14 hal. Put.

Salbiyah;Adapun mengenai SK Kinag Jabar Nomor: 76/VITI/Insp.C/50/1964 tanggal 311264dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang dengan Nomor Surat:4488/1036.71/IX/2010, telah menerangkan pada pokoknya adalah berdasarkanpenelitian dalam buku register Penertiban Administrasi Landreform (PAL) bahwaternyata objek tanah yang dinyatakan tersebut tercatat atas nama Samian Bin Sanip.Hal ini adalah salah pengetikan yang semula Saiman Bin Sanip ditulis Samian BinSanip.

Salbiyah dan Surat No. 4488/1036.71/TX/2010 tertanggal 20September 2010 perihal keterangan mengenai SK Kinag Jabar No. 76/VIII/Insp.C/50/1964 tanggal 31 12 64 yang dikeluarkan oleh Badan PertanahanNasional Republik Indonesai Kantor Pertanahan Kota Tangerang Provinsi Banten,yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Ibu Dra.Fatimah Saleh.

Imam Bonjol RT. 003, RW.001, Kelurahan Karawaci, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Provinsi Banten(objek sengketa) tersebut, di keluarkan berdasarkan SK Kinag Jabar Nomor 76/VIII/Insp.C/50/1964, tanggal 3112 64, yang mana di dalam buku register PenertibanAdministrasi Landreform (PAL) tertulis atas nama Samian Sanip (ayah kandungPembanding dan almh. Hj.

No. 368 K/AG/20111818Kelurahan Karawaci tercatat atas nama Anwar Tohir berdasarkan SK Kinag JabarNomor: 76/ VIII/Insp.C/50/964 tanggal 31 12 1964.

Olehkarena itu maka hati nurani mereka mengatakan dengan sebenarbenarnya bahwatanah yang beralamat di Jalan Imam Bonjol RT. 003, RW. 001, Kelurahan Karawaci,Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Provinsi Banten (objek sengketa) tersebut,dengan hak kepemilikannya di keluarkan berdasarkan SK Kinag Jabar Nomor: 76/VIII/Insp.C/50/1964 tanggal 31 12 64, secara yuridis adalah merupakan budelwaris almarhum Saiman Bin Sanip dan almarhumah Nani Binti Boni.

Putusan Nomor 268 K/TUN/2016tanda bukti hak dan selama belum melaksanakan kewajiban tersebutdan mempunyai sertipikat dilarang untuk mengalihkan kepada pihaklain apabila larangan tersebut dilanggar maka SK KINAG tersebutbatal demi hukum;Pada kurun waktu yang bersamaan terdapat orang yang bernama M.Hendro dan Kardono yang membebaskan tanahtanah SK KINAGtersebut dari penggarap, disamping M. Hendro dan Kardono tersebut,ada juga seorang R.

Garmadi Karta Widjaja yang membebaskan tanahtersebut di atas tanah yang sama sehingga terjadi duplikasipembebasan tanah SK KINAG yang kemudian menyebabkan adanyasengketa antara M. Hendro dan Kardono melawan R. Garmadi KartaWidjaja, sehingga terbitlan Putusan Pengadilan Negeri IstimewaDjakarta Nomor 304/1967/G tanggal 21 Agustus 1968 Jo. PutusanPengadilan Tinggi Djakarta Nomor 110/1970/PT.Perdata tanggal 3Maret 1971 Jo.

IdaFarida (Penggugat), karena tidak menguasai fisik secara mutlak,kondisi tersebut kemudian oleh pemegang SK KINAG dan dilain pihakada Empat Intansi, yaitu DDN, P Dan K, Depnaker danPT. Telkom yang membereskan carut marut surat kepemilikan tanahdilokasi yang juga membebaskan tanah tersebut yang dikordinir olehSabar Karokaro yang memohon sertipikat ke Badan PertanahanNasional Kabupaten Bogor maka terbitlah sertipikat di atas tanahtersebut, yang akhirnya digugat oleh Ny.

Kinag tanggal 31121964Nomor 205D/VIII54/1964 Nomor Urut SK 1025 tanahnya telah dikeluarkandari objek Pengaturan Penguasaan Tanah/Landreform sekaligus ditetapkansebagai tanah yang langsung dikuasai langsung oleh Negara berdasarkanSK Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11Tahun 1997 jo SK Kakanwil BPN Prop.

(tujuh ratus empat puluh empat seratus meter persegi) danberdasarkan bukti P57 di atas tanah tersebut telah dilakukan pembayarandengan menggunakan uang pribadinya sendiri kepada rakyat/Penggarap parapemegang SK Kinag Tanggal 31121964 Nomor 205D/VIII54/1964, karenatanah bersertifikat hak milik yang menjadi objek sengketa a quo jelasjelasdibeli oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II Intervensi dari tanah milikJajasan Kesedjahteraan Pegawai Departemen Dalam Negeri Djakarta,berdasarkan SK.

Nenotek (awalnya tanah Jeny Eoh), sertaberbatasan dengan tanah Frans Bandi (awalnya berbatasan dengan tanahkosong), adalah sah milik Penggugat berdasarkan Alas Hak, yaitu SuratKeputusan Kepala Inspeksi Agraria Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 284Kpog/HM/Kinag/69;Menyatakan bahwa tindakan atau perbuatanPara Tergugatsecara sendiridan/atau bersamasama: menyerobot, menguasai, menghibahkan, memecahkan,memisahkan, mendaftarkan, membukukan, mensertifikatkan, memiliki,menggunakan, membangun, memagari,

Kinag No. 284/HM/Kinag/69 yang mana alas hak tersebut sudahkadaluwarsa atau sudah mati:Eksepsi Tergugat XXXVI, sebagai berikut : Eksepsi Error in Objektum Eksepsu Plurium Litis Consortium Ekspesi Kompetensi Absolut.Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Klas IA Kupang telahmemberikan Putusan Nomor 112/Pdt.G/2014/PN.Kpg., tanggal 8 April 2015 denganamar sebagai berikut:DALAM EKSEPSI :Halaman 6 dari 11 hal. Put.

oleh karena setelan membaca dan memeriksa secara saksama memoripeninjauan kembali tanggal 14 Juni 2017 dan kontra memori peninjauan kembalitanggal 20 November 2017 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Juris dalam halin Mahkamah Agung tidak ditemukan adanya kekhilafan hakim dan/atau suatukekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa bukti kKepemilikan Pemohon Peninjauan Kembali atas obyek a quo berupaSK Kepala Inspeksi Kepala Agraria Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 284Kpg/HM/Kinag

/69 yang diterbitkan pada tahun 1969 dan telah berlangsung selamakurang lebih 45 (empat puluh lima) tahun;Bahwa dalam SK Kepala Inspeksi Kepala Agraria Propinsi Nusa Tenggara TimurNomor 284 Kpg/HM/Kinag/69 terdapat ketentuan tentang kewajibankewajibanantara lain :Pemegang hak milik wajib memelinara dengan sebaikbaiknya tanah hak milikini:Tanah Hak Milik ini oleh pemegang hak milik : Harus didaftarkan di Kantor Pendaftaran Tanah dimana tanah itu terletakuntuk dapat diganti surat kKeputusan ini dengan

b dan c dapat dipakai sebagai alasan untukmembatalkan surat keputusan ini; Bahwa ternyata halhal sebagaimana ditentukan dalam SK a quo tidak dilaksanakanoleh Pemohon Peninjauan Kembali selama kurang lebin 45 (empat puluh lima)tahun, maka sesuai ketentuan Pasal 1946 KUHPerdata dan Pasal 1967KUHPerdata terhadap SK a quo berlaku syarat daluwarsa; Bahwa bukti kepemilikan Pemohon Peninjauan Kembali atas obyek a quo berupaSK Kepala Inspeksi Kepala Agraria Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 284Kpg/HM/Kinag

Untuk Tanah Objek Landreform yang telah diredistribusi, sebagaidasar bukti pemberian tanah dan bukti kepemilikan atas tanahyang diterima oleh para petani adalah Surat Keputusan KepalaInspeksi Agraria (SK Kinag). Data tanah berdasarkan SK Kinagtersebut tercatat dalam Buku Pal A.

,MH. selaku PPK dan Fani Fahleviselaku Koordinator Pelaksana Tekhnis Kegiatan (KPTK) kegiatanRedistribusi Tanah Objek Landreform pada Kantor Wilayah BPNProvinsi Banten tidak melakukan Identifikasi berupa penelitian danpengecekan ulang dengan mencocokan data yang diusulkandengan Dokumen SK Kinag/Buku Pal A yang ada di Kanwil BPNProvinsi Banten yang menjadi kewajibannya tetapi DadiRahmanhadi, SH.

Bahwa penyuluhan yang dilakukan oleh terdakwa dan petugaslainnya kepada kepala desa dan perangkatnya hanya menjelaskantanah yang dijadikan objek Redis Tol adalah tanah milikmasyarakat dan belum bersertifikat serta tidak jelaskan mengenaisasaran kegiatan tersebut adalah tanah negara yang digarap13masyarakat, dan tidak pernah ditunjukan tentang SK Kinag.

Kecuali untuk tanah objek landreform yang belumpasti letak dan luasnya karena bellum pernah dlakukanpengukuran maka diperlukan biaya pengukuran dan pemetaanbidangbidang tanah.Untuk Tanah Objek Landreform yang telah diredistribusi, sebagaidasar bukti pemberian tanah dan bukti kepemilikan atas tanahyang diterima oleh para petani adalah Surat Keputusan KepalaInspeksi Agraria (SK Kinag).

Putusan No. 4/PID.SUS/2014/PT.BTN.3030masyarakat dan belum bersertifikat serta tidak jelaskan mengenaisasaran kegiatan tersebut adalah tanah negara yang digarapmasyarakat, dan tidak pernah ditunjukan tentang SK Kinag.

Idzin Kinag Djatim tg. 31-3-1967 No. 259/1967/P.H.B./03, Surat Ukur Tanggal 18 April 1967 No. 149 dan berakhir haknya tanggal 23 - 9 - 1980. dikeluarkan Kantor Pendaftaran Dan Pengawasan Pendaftaran Tanah Surabaya, untuk dilakukan perpanjangan haknya sekaligus diatas namakan Penggugat SRI HANDAJANI NIONARTO. ;5. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV melakukan Perbuatan Melanggar Hukum 6.

Idzin Kinag Djatim tg. 31-3-1967 No. 259/1967/P.H.B./03, Surat Ukur Tanggal 18 April 1967 No. 149 dan berakhir haknya tanggal 23 9 1980, dikeluarkan Kantor Pendaftaran Dan Pengawasan Pendaftaran Tanah Surabaja sekarang menjadi Turut Tergugat IV dan/atau Turut Tergugat V, untuk diatasnamakan Penggugat.10.

Idzin Kinag Djatim tg. 31-3-1967 No. 259/1967/P.H.B./03, Surat Ukur Tanggal 18 April 1967 No. 149 dan berakhir haknya tanggal 23 9 1980, yang dikeluarkan Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V, menjadi pemegang hak atas nama Penggugat.11.

Akta Pedjabat DjokoSoepadmo S.H., Notaris di Surabaja Tanggal 2331967 No. 26 / 1967.Idzin Kinag Djatim tg. 3131967 No. 259/1967/P.H.B./03, Surat UkurTanggal 18 April 1967 No. 149 dan berakhir haknya tanggal 23 9 1980.

PabeanSelatan, Kota Surabaya, 98 M2, Asal Persil Pemisahandari HGB No. 137,DJUAL BELILAkta Pedjabat Djoko Soepadmo S.H., Notaris di SurabajaTanggal 23381967 No. 26 / 1967.Idzin Kinag Djatim tgl.3131967No.259/1967/P.H.B./03, Surat Ukur Tanggal 18 April 1967 No. 149 danberakhir haknva tanggal 23 9 1980.

Idzin Kinag Djatim tg. 3131967 No.259/1967/P.H.B./03, Surat Ukur Tanggal 18 April 1967 No. 149 danberakhir haknya tanggal 23 9 1980, dikeluarkan Kantor Pendaftaran DanPengawasan Pendaftaran Tanah Surabaja sekarang menjadi TurutTergugat IV dan/atau Turut Tergugat V.

Idzin Kinag Djatim tg. 3131967 No.259/1967/P.H.B./03, Surat Ukur Tanggal 18 April 1967 No. 149 danberakhir haknya tanggal 23 9 1980, dikeluarkan Kantor Pendaftaran DanPengawasan Pendaftaran Tanah Surabaja sekarang menjadi TurutTergugatlV dan/atau Turut Tergugat V, untuk diatasnamakan Penggugat.

Idzin Kinag Djatim tg. 3131967 No.259/1967/P.H.B./03, Surat Ukur Tanggal 18 April 1967 No. 149 danberakhir haknya tanggal 23 9 1980. dikeluarkan Kantor PendaftaranDan Pengawasan Pendaftaran Tanah Surabaya, untuk dilakukanperpanjangan haknya sekaligus diatas namakan Penggugat SRIHANDAJANI NIONARTO.

isi dari SK Kinag tersebutyaitu : Harus memberikan tanda tanda batas tanah / lahan yang diterima.

Kinag tidak dipenuhi olehPemegang SK. Kinag, maka dihubungkan dengan ketentuan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1973 Tentang Ketentuan Ketentuanmengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah dalam Pasal 7 angka 3maka dapat mengakibatkan batalnya pemberian hak tersebut.

Kinag yang mengklaim bahwa tanahnya masukdidalam HPL No. 1/Marunda tahun 2001, pada saat Pembebasan HakTanah oleh Panitia Pembebasan Hak Atas Tanah tahun 1984 / 1985kemana saja Para Penggugat karena terbukti selama ini Para Penggugatmaupun orang tercantum namanya dalam SK. Kinag tersebut sama sekalitidak pernah menguasai secara fisik secara aktif di atas tanah SK.

isi dari SK Kinag tersebut yaitu : Harus memberikan tanda tanda batas tanah/lahan yang diterima wajibmengerjakan dan mengusahakan sendiri tanah / lahan secara aktif.

yang di klaim Para Penggugat sebagi pemiliktanah, karena berdasarkan ketentuan tersebut, SK Kinag yang di klaim ParaPenggugat sudah tidak berlaku lagi atau dengan kata lain sudah gugur dengansendirinya, karena ternyata Para Penggugat sama sekali tidak melaksanakan isidari SK Kinag tersebut yaitu : Harus memberikan tanda tanda batas tanah / lahan yang diterima.

SK.112/Ka/1961 tanggal 01 April 1951(selanjutnya disebut SK Kinag ) sambil menunggu keputusan mengenai permintaanHak Milik atas lokasi atas tanah milik Para Penggugat;Hal 6 dari 15 hal Putusan No. 22/PDT/2018/PT.DKI3. Bahwa, ternyata Kepala Agraria Daerah Bekasi (sekarang Kepala Kantor PertahananBekasi ) tidak ditarik / diikutsertakan sebagai Tergugat dalam perkara ini.

Bahwa bedasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN No. 11 tahun1997 tentang Pemilikan Tanah Tanah obyek Redistribusi Landreform tanggal 03September 1997, para Penggugat tidak mempunyai kapasitas lagi untuk menggunakanSK Kinag yang di klaim Para Penggugat sebagi pemilik tanah, karena berdasarkanketentuan tersebut, SK Kinag yang di klaim Para Penggugat sudah tidak berlaku lagiatau dengan kata lain sudah gugur dengan sendirinya, karena ternyata ParaPenggugat sama sekali tidak melaksanakan

isi dari SK Kinag tersebut yaitu : Harus memberikan tanda tanda batas tanah / lahan yang diterima.Wajib mengerjakan dan mengusahakan sendiri tanah/lahan secara aktif; Harus menjadi anggota koperasi.Harus mendaftarkan tanahnya Kepada Kantor Sub Direktorat Agrariasetempat.5.

MLI yang menyatakan bahwa apabila tanah tidak dikuasai fisiknya,maka tanah tersebut langsung dikuasai negara dan apabila tanahnya di kuasaiterusmenerus, maka kepada Pemegang SK Kinag diberikan kesempatan dalam 2 (dua)tahun untuk diretribusi / didaftarkan kembali dan selanjutnya dibuatkan hak atas tanahdan apabila tidak mendaftarkan haknya maka SK Kinag menjadi gugur.Gugatan Para Penggugat Kabur (Obsccur Libel).6.

SH dibawah sumpahantara lain menyatakan:Bilamana pelaksanaan Redistribusi tanah dari tanah yang pernahdiRedistribusi tidak sesuai namanya didalam daftar SK Kinag ataubuku Pal maka yang harus dilaksanakan adalah melakukaninventarisasi siapa subyek yang saat ini menggarap tanahtersebut dan kepada merekalah Redistribusi di laksanakan jaditidak lagi ada yang didaftar Sk Kinag atau buku Pal karena sudahtidak berlaku atau batal berdasarkan ketentuan SK 11 tahun 1997.SK Kinag itu tidak bisa dijadikan acuan

Bahwa dalam Buku PAL A yang merupakankumpulan SK Kinag, pada faktanya tidak ada peta yang dapatmenujukan batas lokasi, dan berdasarkan Keputusan meteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 tahun 1987 salah satudiktumnya menyatakan SK Kinag yang telah 15 tahun tidak memenuhikewajibannya telah dibatalkan. Dengan demikian memang yangdilakukan hanyalah pencocokan apakah di desa tersbeut ada LokasiTanah Negara Obyek Landreform.

Bahwa Pencocokan SK Kinag/pada buku PAL A, sesungguhnyadilakukan oleh Petugas ldentifikasi dengan cara mencocokan objekapakah di desa tersebut ada tanah negara objek landreform pada SKKinag.

Bahwa dalam Buku PAL A yang merupakan kumpulanSK Kinag, pada faktanya tidak ada peta yang dapat menujukan bataslokasi, dan berdasarkan Keputusan meteri Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 11 tahun 1987 salah satu diktumnyamenyatakan SK Kinag yang telah 15 tahun tidak memenuhikewajibannya telah dibatalkan. Dengan demikian memang yangdilakukan hanyalah pencocokan apakah di desa tersbeut ada LokasiTanah Negara Obyek Landreform.

Bahwa Pencocokan SK Kinag/pada buku PAL A, sesungguhnyadilakukan oleh Petugas lentifikasi dengan cara mencocokan objekapakah di desa tersebut ada tanah negara objek landreform pada SKKinag.