Big;yang dijamin oleh Undang undang (vide pasal 18 ayat 1 UU No.8 Tahun1999tentang perlindungan konsumen) lebih lebih dalam pencamtunan klausul bakuyang letak dan bentuknya sulit terlinat atau tidak dapat dibaca secara jelas atauyang pengungkapannya sulit dimengerti, yang dalam perkara Aquo seperti suratbukti PK 1 yaitu Perjanjian Pembiayaan Kunsumen yang memuat syarat syaratumum perjanjian pembiayaan konsumen dan juga surat bukti PK4 yaitucostumer card yang memuat Lc Amount/jumlah denda yang dikumpul

tersebut disita oleh Tergugat, tetapi menurut TergugatRubiyatun terlambat pembayarannya sudah 5 (lima) bulan;Bahwa upaya penyelesaian di kantor Tergugat gagal, saudari Rubiyatun saksi dampingimengadukan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK.) di Surabaya,setelah diproses ternyata juga tidak ada kesepakatan antara pihak Rubiyatun denganTergugat;Bahwa Jabatan saksi dipengurusan Lembaga Perlindungan Konsumen Kota Probolinggoselain sebagai anggota juga sebagai Humas, dan Lembaga Perlindungan Kunsumen

memenuhi ketentuan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum;Kesalahan pertimbangan hukum Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara dapatPemohon Keberatan jelaskan sebagai berikut: Tentang Perjanjian Kredit sebagai perjanjian sepihak adalahpertimbangan hukum yang keliru karena sesungguhnya Perjanjian Kreditadalah perjanjian yang bersegi dua, artinya adanya 2 (dua) pihak yangsaling bersepakat untuk membuat perjanjian kredit (in casu Pelaku Usahaselaku Kreditur/Pihak Pertama dan Kunsumen

tidakpernah mengajukan pinjaman sebesar Rp. 300.000, ;Bahwa setiap melakukan pembayaran melalui Terdakwa, selalu diberikan tandabukti berupa Kwitansi ;Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan ;Menimbang bahwa, telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagaiberikut :NY aA wn ABahwa Terdakwa bekerja pada Koperasi Harapan Makmur sejak Bulan Desembertahun 2012, dan bertugas sebagai Mantri yang memiliki tanggung jawabmemberikan pinjaman da melakukan penagihan terhadap kunsumen

pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa atau dimintai keterangannya;Bahwa Saksi bekerja di PT BCA Finance sebagai Branch Collection Head;Bahwa adapun untuk tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Branch Collection Head adalah untuk melakukan monitoring penanganan penagihan danmemastikan fungsi jobdesk team bekerja sesuai prosedur;Bahwa PT BCA (Bank Central Asia) Finance ada mengamankan obyek jaminan fidusia dari kunsumen

sari 1 Agreement * 'minuman i iteh I '1 I1 1y v vCCBI CCDI(Manufaktur) , (Distribusi) > KUNSUMEN Penjuaian produkFrestea danNestea siap sajiPenjuaian produkFrestea dan NesteaSiap Saji*) BPWI menunjuk CCBI untuk mencampur sari minuman teh dan mengemas menjadi minuman teh siap saji dengan merek Frestea danNestea**) BPWI menunjuk CCDI untuk memasarkan dan mendisthbusikan minuman teh siap saji Frestea dan Nestea kepada konsumenBahwa dari skema usaha dan penjelasan yang telah PemohonBanding sampaikan

Belitung.Bahwa sepengetahuan saksi konsumen membayarkan uang angsuran kecolektor setelan uang di terima oleh colektor dari konsumen kemudiancolektor meng Input pembayaran dari kunsumen dengan menggunakanMesin EDC , setelah itu keluar Struk atau bukti pembayaran sebanyak 2lembar yang kemudian struk atau tanda bukti pembayaran tersebut di tandatangani oleh konsumen dan colektor , yang kemudian satu lembar diserahkan ke konsumen yang membayar yang satu lembarnya di simpanoleh colektor , setelah sampai

sangatlah jelas sebagaimana diurai dalam pertimbangan hukum PutusanBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu BaraPerkara Nomor : 1654/Arbitrase/BPSKBB/X/2016 tanggal 10 Januari 2016 yangHalaman 24 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 10/Pdt.Sus/BPSK/2017/PN Lbpmengungkap hubungan hukum bahwa Termohon Keberatan adalah konsumendan Pemohon Keberatan sebagai Pelaku Usaha, Sehingga hubungan hukumyang demikian haruslah dipayungi dengan Undangundang Nomor : 8 tahun1999 Tentang Perlindungan Kunsumen

Kunsumen Sdr. Tugiman d/a. NgrawanRT.02 RW.11 Ds.Genting Kab. Semarang) yang oleh Terdakwa pembiayaannya diajukan kepada PT. Wahana Otto Mitra MultiArta (PT. WOM) Cabang Salatiga. Bahwa 2(dua) unit sepeda motor diperoleh dari DealerHonda CV. Istana Jaya Abadi yang beralamat di Jl. JendralSudirman No. 51 Ambarawa. Bahwa yang penyerahan 2(dua) unit sepeda motortersebut Dealer Honda CV. Istana Jaya Abadi tanpa disaksikanoleh PT. Wahana Otto Mitra Multi Arta (PT. WOM) CabangSalatiga.

Menyatakan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Kunsumen KabupatenBatu Bara tanggal 25 Januari 2016, batal demi hukum;3. Menyatakan Permohonan Keberatan/Pelaku Usaha tidak terbuktimelakukan pelanggaran atas ketentuan dalam Pasal 7 huruf (c), (g) danPasal 18 UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;4.

Bahwa di saat pembayaran cicilan cicilan pokok + bunga mengalamiketerlambatan atau bermasalah penggugat memohon secara lisanberulangulang kali pada pihak tergugat untuk diterima permohonan yaitumengabulkan pembayaran cicilan senilai Rp.2.000.000.( Dua JutaRupiah) setiap bulannya, namun ditolak oleh pihak tergugat kecualipenggugat mengikuti ketentuan yang di tentukan oleh tergugat;10.Bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan surat kuasa kepadalembaga Perlindungan Kunsumen Nusantara Indonesia (LPKNI

Pertamina Patra Niagadalam melakukan kegiatan usahan hilir migas tidak diwajibkanmelakukan pengawasan terhadap BBM Non Subsidi yang telah dijualkepada konsumenBahwa BBM jenis Solar Non Subsidi merupakan harga pasar yangtidak perlu diawasi oleh BUPIUNU selanjutnya BUPIUNU bolehmenjual sejumlah PO yang dimintakan oleh kunsumen sepanjang BBMNon Subsidi tersebut tidak dengan maksud untuk dijual kembali ;Bahwa pembelian BBM jenis Solar Non Subsidi sebanyak 20 KI dariPT.

dengan demikian terlawan telah melakukan perbuatanmelawan hokum;Bahwa atas perbuatan dan perlakuan terlawan dengan tidak mau memberikan salinan surat perjanjian, informasi yang jelas, mengenai hak dan kewajiban sebagai konsumen produk perbankan sebagaimana diatur undangundang no 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 huruf cdan permohonan restrukturisasi sebagaimana diatur dalam Peraturan bankIndonesia Nomor : 7/2/PBI/2005 tentang penilaian Kualitas Aktiva BankUmum yang mempunyai hak kunsumen

sedangkan tabung gas LPG12 Kg seharga Rp.145.000,(seratus empat puluh lima ribu rupiah) kepadakonsumen dan terdakwa telah menjual tabung gas LPG 3 Kg dan tabung 12 Kgoplosan tersebut sudah 5 (lima) bulan lamanya dan setelah ditanyakan bahwakegiatan Usaha tersebut tidak memiliki Ijin selanjuntnya terdakwa berserta barangbukti di bawa ke Polres Deli Serdang guna pemeriksaan lebih lanjut.Keene Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 62 ayat (1) UUNo. 8 Tahun 1999 Tentang Perlinduangan Kunsumen

memenuhiketentuansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakanBATAL DEMI HUKUM.Kesalahan pertimbangan hukum Majelis BPSK Kabupaten Batu Baradapat Pemohon Keberatan jelaskan sebagai berikut : Tentang Perjanjian Kredit sebagai pernanjian sepihak adalahpertimbangan hukum yang keliru karena sesungguhnya PerjanjianKredit adalah perjanjian yang bersegi dua, artinya adanya 2 (dua)pihak yang saling bersepakat untuk membuat perjanjian kredit (incasuPelaku Usaha selaku Kreditur/Pihak Pertama dan Kunsumen

Foto copy Surat Panggilan Sidang ke 1 BPSK Kota Tasikmaya tertanggal 5Maret 2015, beserta Lampiran Formulir Pengaduan Kunsumen No. 018/PK004/BPSK/II/2015 tertanggal 16 Pebruari 2015 lengkap dengan kronologis,bukti Surat Kuasa, yang diberi tanda P2 sesuai dengan aslinya;3. Photo Copy Surat Panggilan Sidang ke6 BPSK Kota Tasikmalaya tertanggal2 April 2015, yang diberi tanda P3 sesuai dengan aslinya;4. Photo Copy PUTUSAN BPSK Kota TASIKMALAYA SENGKETA KONSUMEN No.009/A/BPSKKota Tsm?

seperti obat pil kecetit, spesial obatgatal/alergi, obat pegel linu super, spesial asam urat, obat sakit gigi, obat pegel linubiasa, obat spesial pil dengkek, obat spesial pil dengkul, obat adem panas, danobat pegel linu dan flu tulang dan dijual bebas tersebut tidak ada surat jin dariMenteri Kesehatan dan Dinas Kesehatan ataupun Badan Pengawasan Obat danMakanan dan juga yang bersangkutan tidak mempunyai keahlian dibidangkesehatan atau kefarmasian bila dijual atau diedarkan dapat membahayakanbanyak kunsumen

(Lima MilyarSeratus Juta Rupiah) untuk di bayar tunai dan seketika kepada konsumensekarang Penggugatll.Halaman 6 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pat.G/2018/PN Mrb17.18.19.20.Bahwa selanjutnya konsumen sekarang Penggugat II telah memberikan suratkuasa kepada lembaga Perlindungan Kunsumen Nusantara Indonesia(LPKNI) sekarang Penggugat , untuk disampaikan permemohon secaratertulis kepada Tergugat dengan permohonan pelunasan sisa hutang pokokberjumlah Rp.435,890,606, (Empat Ratus Tiga Puluh Lima

Perlindungan Konsumen juncto Pasal 1 angka 2 dan angka 8Surat Keputusan Memperindag Nomor 350/MPP/KEP/12/2001, tanggal 10Desember 2001 tentang Tugas dan Wewenang BPSK, kewenangan BPSKadalah memeriksa dan memutus sengketa konsumen; Bahwa sesuai dengan fakta persidangan Termohon Keberatan adalahdebitor yang telah menerima fasilitas kredit dari Pemohon Keberatan, dantidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit antaraPemohon Keberatan dan Termohon Keberatan, sehingga TermohonKeberatan bukan kunsumen

Langkat dan setelah bertemu, lalu ALI MURTADA(DPO) memberikan berkas yang berisikan datadata calon kunsumen atas nama SUKAMTOdan memberikan uang sebesar Rp.150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwaSelanjutnya pada tanggal 17 Pebruari 2014 sekira pukul 23.00 Wib dirumah terdakwa di Jl.Bejomuna, Lk X Kel. Timbang Langkat Kec.