BUT PTTEP SOUTH SAGERI LTD VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT CONOCOPHILLIPS (SOUTH JAMBI) Ltd.

(Bermuda)Ownership 100% Ownership 100% Ownership 100% Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 1639 B/PK/PJK/2016 Berdasarkan struktur organisasi Pemohon Banding yang diberikan padaproses keberatan diketahui bahwa Pemohon Banding adalah BUT dariConocoPhillips (South Jambi) Ltd yang berlokasi di Bermuda dan pihakyang terikat dalam penandatanganan Kontrak KPS Blok Corridor adalahConocoPhillips (South Jambi) Ltd. yang berlokasi di Bermuda.

Dengandemikian ConocoPhillips (South Jambi) Ltd (Bermuda) merupakan entitasyang berdiri sendiri; Dalam SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2007 yang disampaikan olehPemohon Banding ke KPP Badora Dua dengan Lembar Pengawasan ArusDokumen Nomor S00009113/PPWPUSD/WPJ.07/KP.10037 tanggal 27Maret 2008, Pemohon Banding menginformasikan bahwa negara domisilikantor pusat Pemohon Banding adalah Bermuda.

Jambi) Ltd.Bermuda merupakan entitas yang didirikan dan berkedudukan diBermuda berdasarkan ketentuan yang berlaku di negara tersebut, makaConocoPhillips Company (Delaware) dan ConocoPhillips (South Jambi)Ltd.

Bermuda masingmasing merupakan entitas (badan hukum) terpisahyang berdiri sendiri;b) Sepanjang Wajib Pajak merupakan cabang perusahaan atau kantorperwakilan atau wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi dariConocoPhillips (South Jambi) Ltd. Bermuda, maka home office (kantorpusat) Wajib Pajak adalah ConocoPhillips (South Jambi) Ltd.

Bermuda;c) Mengingat SPT Tahunan adalah sarana Wajid Pajak dalam rangkamelaksanakan pelaporan secara se/f assessment, maka informasi yangdisampaikan oleh Wajib Pajak dalam SPT Tahunan PPh Badan yaitubahwa negara domisili kantor pusat Wajib Pajak adalah Bermuda,Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 1639 B/PK/PJK/2016menguatkan pendapat bahwa kantor pusat Wajib Pajak adalahConocoPhillips (South Jambi) Ltd. Bermuda.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT CONOCOPHILLIPS (SOUTH JAMBI) LTD

ENERGY TATA PERSADA ; ACG (SOUTH BENGARA-II) Pte. Ltd.

Rasuna Said, Kuningan, Jakarta 12940, berdasarkansurat kuasa khusus tanggal 21 Mei 2013, sebagai Pemohon Kasasi dahuluPemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;terhadapACG (SOUTH BENGARAID Pte. Ltd., suatu perusahaan yangdidirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Singapura, yang diwakilioleh Direktur, Jonathan Sukanto, berkedudukan di Cyber 2 Tower 27"Floor, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X5 No. 13, Jakarta 12950, dalam halini memberi kuasa kepada Dr. Dodi S.

kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di wilayahnya BlokSouth Bengara II, Berau, Kalimantan Timur berdasarkan Kontrak Kerjasamaantara Termohon PKPU dan BP Migas (sekarang SKK Migas) tertanggal 13November 2008;Bahwa Pemohon PKPU merupakan pihak atau peserta yang mengikutipelelangan ulang sehubungan dengan pekerjaan pengadaan jasa penyediaan danpengoperasian perangkat Bor dengan kapasitas minimal 1500 HP beserta jasapendukungnya untuk melaksanakan kegiatan pemboran sumur eksplorasi diwilayah kerja ACG (South

Ref: 09/34/AHMASVALAPA, tertanggal 08 Februari 2013perihal Surat Peringatan Kepada ACG (South BengaraII) Pte. Ltd., ataspenagihan sejumlah utang Termohon PKPU (selanjutnya disebut "SuratSomasi") (Bukti P6a dan P6b);Dalam Surat Somasi, kuasa hukum Pemohon PKPU telah meminta kepadaTermohon PKPU agar melunasi utangnya tersebut selambatlarnbatnya 14 harikalender sejak tanggal Surat Somasi.

PT AGRO BUKIT SOUTH KALIMANTAN VS PT HUTAN RINDANG BANUA

Dalam Eksepsi: Menolak Eksepsi Tergugat (PT Agro Bukit South Kalimantan/ABSk)untuk seluruhnya;Il.

,juga keliru karena mengabaikan fakta hukum bahwa Pemohon Kasasidisebut sebagai PT Agro Bukit South Kalimantan, padahal identitasPemohon Kasasi yang sebenarnya adalah PT Agro Bukit;Pemohon Kasasi Bukanlah Subjek Hukum dalam perkara a quo: Gugatan ErrorIn Persona.14.Bahwa gugatan Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat pada hal. 1tegas menyatakan bahwa Tergugat adalah PT Agro Bukit South Kalimantan;a.

Agro Bukit in casu Pemohon Kasasi;Bahwa secara yuridis PT Agro Bukit bukanlah Tergugat dalamperkara a quo, karena dalam perkara tersebut Tergugat adalahPT Agro Bukit South Kalimantan.

., maka terbukti Pemohon Kasasi adalah bernamaPT Agro Bukit dan bukan PT Agro Bukit South Kalimantan;Halaman 21 dari 94 hal. Put.

karena ternyata perbuatan Tergugat (PT AgroBukit South Kalimantan/ABSK) berdasarkan atas alas hak yang sah,maka keberadaan somasi/teguran tersebut dianggap sudah tidakrelevan lagi;Hal. 199;Menimbang, bahwa dengan demikian argumentasi yuridis pihakPenggugat (PI Hutan Rindang Banua/HRB) tidak dapat untukdipertahankan, maka dengan sendirinya mengenai berapa kerugian yangdiderita tidak dapat dibuktikan, selanjutnya terhadap Pihak Tergugat(PT Agro Bukit South Kalimantan/ABSK) dalam melakukan kegiatannyakarena

ENERGI TATA PERSADA VS ACG (SOUTH BENGARA-II) Pte. Ltd.,

South Suco

AGRO BUKIT SOUTH KALIMANTAN / ABSK) dalam melakukan Kegiatan Usaha Perkebunan berdasarkan Surat Keputusan dari Bupati Tingkat II Kabupaten Tanah Bumbu yaitu : 1. Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor : 279 Tahun 2008, tanggal 22 Juli 2008 tentang Pemberian Izin Lokasi Tanah untuk Keperluan Usaha Perkebunan Budidaya Kelapa Sawit Seluas 4.300 Ha di Kecamatan Kusan Hulu kepada PT.

Agro Bukit South Kalimantan tidak ada terdapat tegakan pohon akasia dan tidak pernah ditanami pohon akasia ( Acasia Mangium ), karena adanya penolakan masyarakat Desa Mangkalapi / Hatif terhadap kehadiran PT. MHB / HRB untuk melakukan pengukuran dan penanaman ;2. Penunjukan dan penentuan Areal Konsesi HPH TI PT.

Agro Bukit South Kalimantan untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit dengan pola kemitraan dengan telah membina biaya ganti rugi lahan sebagai dana pembebasan kepemilikan lahan yang dimaksud, baik melalui Kepala Desa maupun langsung kepada masyarakat yang menguasai dan memilki lahan areal yang dimaksud (MOV perjanjian kedua belah pihak terlampir).6.

Kemudian dengan pertimbangan pemanfaatan dan efektivitas lahan yang ada maka sebagai Kepala Desa dan seluruh warga desanya berkeinginan agar areal dimaksud dijadikan perkebunan kelapa sawit untuk masyarakat (Plasma) dengan pola kemitraan kepada PT.Agro Bukit South Kalimantan dengan menerima ganti rugi sebagai pembebasan lahan di dalam Izin lokasinya ;Bahwa bukti T-54 dan T-55 tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Muhammad yang menerangkan bahwa PT.HRB masuk Desa Mangkalapi pada tahun 1997

Bahwa kemudian areal lahan yang sudah dijadikan perladangan oleh masyarakat dan kelompok-kelompok tani tersebut, oleh Kepala Desa dan seluruh warga desa di ajukan dan di serahkan kepada PT.AGRO BUKIT SOUTH KALIMANTAN (Terbanding - semula Tergugat) untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit dengan pola kemitraan (Plasma) dan telah menerima ganti rugi sebagai pembebasan lahannya.

AGRO BUKIT SOUTH KALIMANTAN

AGRO BUKIT SOUTH KALIMANTAN, berkedudukan dan beralamat diGedung Menara Global Lantai 16 jalan Jenderal Gatot SubrotoKav. 27 Jakarta Selatan 12950, dalam hal ini memberi kuasakepada TEDDY TURANGGA, S.H.

AGRO BUKIT SOUTH KALIMANTAN /ABSK) untuk seluruhnya ;DALAM POKOK PERKARA:1.Menolak Gugatan Penggugat ( PT. HUTAN RINDANG BANUA /HRB ) untukseluruhnya ;Menghukum Penggugat (PT. HUTAN RINDANG BANUA /HRB ) membayarongkos perkara sejumlah Rp. 5.521.000. ( lima juta lima ratus dua puluh saturibu Rupiah) ;Setelah membaca dan memperhatikan pula:.

AGRO BUKIT SOUTH KALIMANTAN /Halaman 13 dari 56 halaman, Putusan Nomor 47PDT/2015/PT.BJMABSK) dalam melakukan Kegiatan Usaha Perkebunan berdasarkan SuratKeputusan dari Bupati Tingkat Il Kabupaten Tanah Bumbu yaitu :1.Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor : 279 Tahun 2008, tanggal 22 Juli2008 tentang Pemberian Izin Lokasi Tanah untuk Keperluan UsahaPerkebunan Budidaya Kelapa Sawit Seluas 4.300 Ha di Kecamatan KusanHulu kepada PT.

Bahkan didalam izin lokasi Terbanding semula Tergugat sebagaimanadalam Bukti T5 s/d T13 memerintahkan Terbanding semula Tergugat untukmenyelesaikan segala kepentingan yag bersangkutan dengan wilayah yangdiberikan izin lokasi sebagaimana tertera dibawah ini yakni :Keputusan izin lokasi ini tidak mengurangi hak keperdatan bagi pemilik tanahyang berada dalam lokasi dan apabila ternyata didalam areral tersebut terdapathakhak masyarakat maupun kepentingan pihak lain, menjadi kewajiban bagiPT.Agro Bukit South

Agro Bukit South Kalimantan tidakada terdapat tegakan pohon akasia dan tidak pernah ditanami pohon akasia( Acasia Mangium ), karena adanya penolakan masyarakat Desa Mangkalapi /Hatif terhadap kehadiran PT. MHB / HRB untuk melakukan pengukuran danpenanaman ;Penunjukan dan penentuan Areal Konsesi HPH TI PT.

SOUTH PIONEER INDONESIA

SOUTH PIONEER INDONESIA, berkedudukan di JalanBrigjen Katamso Km 6, Tanjung Uncang, Batam, yangdiwakili oleh Hoe Choon Siong, selaku Direktur, dalam hal inimemberi kuasa kepada Edy Hartono, S.H., dan kawankawan, Para Advokat pada Edy Hartono & Warodat LawFirm, beralamat di Jalan Gajan Mada, Komplek TibanCentre, Blok C, Nomor 4, Batam, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 12 Desember 2016;Termohon Kasasi:Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT TALISMAN UK (SOUTH EAST SUMATRA) LIMITED

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : BUT CONOCO PHILIPS (SOUTH JAMBI) Ltd., tersebut;

BUT CONOCO PHILIPS (SOUTH JAMBI) Ltd VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

PUTUSANNomor 269/B/PK/Pjk/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:BUT CONOCO PHILIPS (SOUTH JAMBI) Lid., diwakili olehMichael D. Wright selaku Vice President Finance, beralamat diGedung Ratu 2, Lt.1, 614, Jalan TB.

Desember 2006 Nomor:00002/187/06/081/10 tanggal 10 Februari 2010, atas nama: BUT ConocoPhillips (South Jambi) Ltd., NPWP: 01.069.623.5081.000, alamat: Gedung RatuPrabu 2 Lt. 1, 614, Jl. TB.

Putusan Nomor 69/B/PK/Pjk/2013Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusanPengadilan Pajak tidak terdapat putusan yang tidak sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali : BUT CONOCO PHILIPS (SOUTH JAMBI) Ltd., tersebuttidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan

membayar biaya perkara dalam peninjauankembali;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturanperundangundangan yang terkait;MENGADILI,Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali : BUT CONOCO PHILIPS (SOUTH

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT TOTAL E & P SOUTH EAST MAHAKAM

PT ASURANSI RECAPITAL X NYK LINE GROUP SOUTH ASIA PTE LTD,Cs

ELITE CWI SOUTH EAST ASIA SDN. BHD, DK

,M.H. dan kawan, Para Advokat, pada Kantor NYK &Partners, berkantor di Komplek Ruko Panbil Blok C Nomor3 Lt. 3 Muka Kuning, Kota Batam, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 1 Maret 2016;Pemohon Kasasi;1.LawanELITE CWI SOUTH EAST ASIA SDN. BHD,berkedudukan di Kawasan Industri KabilNongsa, JalanRaya Pelabuhan CPO Kabil, Kota Batam, diwakili olehZulkifli Bin Saleh, selaku Direktur, yang dalam hal inimemberi Kuasa Khusus kepada Al Hujjah Pohan, S.H.

BOHLER WELDING GROUP SOUTH EAST ASIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

BOHLER WELDING GROUP SOUTH EAST ASIA, beralamatdi JI. Industri Selatan II Blok JJ 710, Kawasan Industri Jababeka,Bekasi 17530, dalam hal ini diwakili oleh Bengt Martin laren,selaku Direktur PT. Bohler Welding Group East Asia;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JI. GatotSubroto Nomor 4042 Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasakepada:1. Dadang Suwarna, pekerjaan Direktur Keberatan dan Banding,Direktorat Jenderal Pajak;2.

PEB Pembeli Negara Nilai Ekspor USD1 314705 07/02/2009 EUROSTAHL SDN BHD MY 10.225,002 378475 08/07/2009 PT.BOHLER WELDING GROUP SOUTH EAST ASIA SG 28.572,003 384636 08/11/2009 PT.BOHLER WELDING GROUP SOUTH EAST ASIA SG 8.190,004 404042 21082009 QATAR FERTILISER COMPANY (S.A.Q.)

QA 8.323,285 462841 28092009 PT.BOHLER WELDING GROUP SOUTH EAST ASIA SG 22.705,006 551265 14112009 SOON HUAT HENG METAL INDUSTRY SG 11.252,007 595789 12/09/2009 PT.BOHLER WELDING GROUP SOUTH EAST ASIA SG 7.474,008 602444 12/11/2009 0.K TRADING COMPANY KR 6.595,00 Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 1596/B/ PK/PJK/2016 635780 30122009 AYYAPA WELDING SERVICE IN 10.344,00 Total 113.680,28 Keterangan:v Untuk point 4Qatar Fertiliser Company adalah merupakanpenjualan Singapore atas invoice Hyundai

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT TALISMAN UK (SOUTH EAST SUMATRA)LIMITED

BOHLER WELDING GROUP SOUTH EAST ASIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

BOHLER WELDING GROUP SOUTH EAST ASIA, beralamatdi JI. Industri Selatan II Blok JJ 710, Kawasan Industri Jababeka,Bekasi;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JI. GatotSubroto Nomor 4042 Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasakepada:1. Dadang Suwarna, pekerjaan Direktur Keberatan dan Banding,Direktorat Jenderal Pajak;2. Dayat Pratikno, pekerjaan Kasubdit Peninjauan Kembali danEvaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;3.

amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put56892/PP/M.XVI.A/13/2014, tanggal 4 November 2014 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP1279/WPJ.22/BD.06/2012 tanggal 11Desember 2012, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak April Desember 2009 Nomor:00003/204/09/414/11 tanggal 8 Oktober 2011 , atas nama: PT.Bohler WeldingGroup South

Put.56892/PP/M.XVI.A/15/2014. yang Menyatakan permohonan bandingPemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Pajak Nomor: KEP1279/WPJ.22/BD.06/2012 tanggal 11 Desember 2012 tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PenghasilanPasal 26 Masa Pajak April Desember Tahun 2009 Nomor00003/204/09/414/11 tanggal 8 Oktober 2011, atas nama PT BohlerWelding Group South East Asia, NPWP 01.824.424.4414.001, beralamatdi Kawasan Industri Jababeka, JI.

BOHLER WELDING GROUP SOUTH EAST ASIA,tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali,maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dankarenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun

BOHLER WELDING GROUP SOUTH EAST ASIA tersebut;Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2016, oleh Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum, Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan TataUsaha Negara yang ditetapbkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, Dr. H. M.

TENGKU NURDIN VS YAYASAN THE SOUTH INDIAN MUSLIM MOSQUE &WALFARE COMMITTE DKK

Yani VIINomor 25 A Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31Agustus 2012;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pelawan/Pembanding;LawanYAYASAN THE SOUTH INDIAN MUSLIM MOSQUE &WALFARE COMMITTE, beralamat di Jalan H Zainul Arifin Nomor200 Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada RosfianaTanjung,S.H.

Notaris di Medan.Hubungan hukum tersebut tercantum dalam Pasal 3 Akta PerjanjianNomor 17 tanggal 1181979 yang antara lain menyatakan:Pihak Pertama mengikatkan diri kepada Pihak Kedua dan Pihak Lainuntuk membuat Akta Perjanjian Sewa Menyewa antara PihakPertama dengan Pihak Lain dimaksud yang dihadiri Pihak Kedua dihadapan Notaris yang dikehendaki Pihak Kedua;Pihak Pertama yang dimaksud di dalam Pasal 3 tersebut di atas adalahYayasan The South Indian Muslim Mosque & Welfare Committee(Termohon Peninjauan

berdasarkan HukumPerjanjian yang khusus diatur dalam Pasal 1838 KUH Perdata, yakni:semua perjanjian yang dibuat secara sah adalah berlaku sebagaiundangundang bagi mereka yang membuaitnya;Di dalam Akta Perjanjian Nomor 17 tersebut tercantum klausul khususdemikian juga dalam Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 40tersebut tercantum juga klausul khusus, sehingga secara hukum yangdipakai adalah /ex specialis;Klausul khusus tersebut telah tercantum dalam Pasal 1 AktaPerjanjian Nomor 17, yakni:Yayasan The South

Mengabulkan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ACG (SOUTH BENGARA-II) Pte. Ltd, tersebut;

ACG (SOUTH BENGARA-II) Pte. Ltd VS PT ENERGY TATA PERSADA

PUTUSANNomor 145 PK/Pdt.SusPailit/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA QMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus permohonan penundaan pembayaran utang pada pemeriksaan peninjauan kembali telah msebagai berikut dalam perkara antara:ACG (SOUTH BENGARAIl) Pte.

tentang adanya hak untuk menagih (dari Pemohon) dan berkewajibanuntuk membayar (dari Termohon);Dengan demikian tidak jelas adanya keadaan yang sederhana untukmembuktikan jumlah hutang tersebut (Pasal 8 ayat (4) Undang Undang t6mor37 Tahun 2004);Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamph Agunberpendapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;Memperhatikan,Kepailitan dan PenundNomor 48 TahyaMENGADILI:permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dariPeninjauan Kembali ACG (SOUTH

SOUTH PIONEER INDONESIA
Tergugat:
PT. WASCO ENGINEERING INDONESIA