Ditemukan 830 data
Yogi Fransis Taufik SH
Terdakwa:
NGUYEN VAN QUYEN
182 — 46
KG 90746 TS;Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah terdakwaselaku nahkoda kapal dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yangdilakukan;Menimbang, bahwa pasal 1 angka 41 Undangundang Nomor 17Tahun 2008 tentang pelayaran menyebutkan Nahkoda merupakan pimpinandiatas kapal dan bertanggung jawab atas keselamatan, keamanan danketertiban kapal, pelayar, dan barang muatan yang menjadi kewajibannya.Berdasarkan ketentuan tersebut maka terdakwa selaku nahkoda bertanggungjawab sepenuhnya terhadap
1.HAPPY C. HUTAPEA,SH
2.ANANTA ERWANDHYAKSA,SH
Terdakwa:
H. NAJIDI Alias H.IDI Bin MAHYUNI
76 — 63
li>Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp 7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
- Menetapkan barang bukti berupa:
- Pasir sebanyak 250 M3
- Surat persetujuan berlayar Nomor : 0180/DISHUB.IV/LLASD/RGB/2019 dikeluarkan di Palangka Raya tanggal 5 Oktober 2019 dan berlaku untuk satu kali jalan;
- Daftar pelayar
14 — 9
AlBagoroh ayat 236);Menimbang, bahwa Majelis telan mempertimbangkan kemampuanTergugat Rekonpensi sebagai pelayar serta sebagai pemilik toko counter yangmemiliki penghasilan diatas ratarata, sedangkan terhadap asas kepatutanMajelis Hakim mempertimbangkannya berdasarkan analog Pasal 160 KompilasiHukum Islam, yaitu. dengan melihat lamanya pengabdian PenggugatRekonpensi dalam mendampingi dan berbakti kepada Tergugat Rekonpensisebagai istri selama kurang lebih 6 tahun, dan telah melahirkan seorang anak
30 — 7
Bkl, Halaman 41 dari 45dan Penggugat Rekonpensi adalah sebagai pekerja di Korea dan bukanpelaut/pelayar, dengan memperhatikan maksud Pasal 34 dan Pasal 41 huruf cUndangUndang No.1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim memandang patut danwajar apabila kepada Tergugat Rekonpensi diperintahkan untuk membayarkekurangan nafkah madliyah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.2.500.000, ( dua juta lima ratus ribu rupiah ) perbulan, sehingga kekurangannafkah madliyah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi
26 — 7
menurutpengakuan para TKI llegal tersebut mereka diberangkatkan oleh ParaTerdakwa Ke Negara Malaysia dengan maksud atau tujuan untuk bekerja dinegara Malaysia secara llegal;Bahwa saat diinterogasi para TKI tersebut juga tidak memiliki pasporataupun dokumen lainnya dalam melakukan perjalanan untuk bekerja diMalaysia;Bahwa saat dinterogasi Para Terdakwa mengakui tidak memiliki Dokumenapapun untuk melakukan kegiatan penempatan Tenaga kerja Indonesia diluar negeri dan juga pelaku tidak memiliki Dokumen pelayar
9 — 0
Bahwa karena tergugat rekonpensi selaku seorang suami yangbekerja di luar negeri ( Amerika Serikat ) sebagai pelayar dengan gajisetiap bulannya Rp 17.760.000, ( Tujuh belas juta tujuh ratus enampuluh ribu rupiah ) dan sudah bekerja sejak Desember 2017 hinggasekarang, seharusnya selaku kepala rumah tangga memilikitanggungjawab terhadap istri/oenggugat rekopensi dan anak yangbernama ANAK, tetapi tergugat rekonpensi dengan sengaja telahmelalaikan kewajibannya serta telan menelantarkan penggugatrekonpensi
80 — 87
tersebut menempati tanah sengketa;Bahwa saksi tahu Eksekusi atas tanah sengketa pada tanggal2722014, Eksekusi gagal, gagalnya Eksekusi saksi baca dikoran adakesepakatan dari warga yakni dalam jangka waktu 3 bulan warga akanbongkar bangunan sendiri;Bahwa saksi tidak tahu siapa saja tokoh yang hadir ketikadilaksanakan Eksekusi;Bahwa tempat tinggal saksi dengan lokasi eksekusi ada pembatasberupa kanal;Bahwa tanah yang akan di Eksekusi kebanyakan ditempati olehpenduduk pendatang dulu saksi kerja sebagai pelayar
Yogi Fransis Taufik SH
Terdakwa:
NGO VAN DUNG
177 — 38
TpgMenimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah terdakwaselaku nahkoda kapal dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yangdilakukan;Menimbang, bahwa pasal 1 angka 41 Undangundang Nomor 17Tahun 2008 tentang pelayaran menyebutkan Nahkoda merupakan pimpinandiatas kapal dan bertanggung jawab atas keselamatan, keamanan danketertiban kapal, pelayar, dan barang muatan yang menjadi kewajibannya.Berdasarkan ketentuan tersebut maka terdakwa selaku nahkoda bertanggungjawab sepenuhnya terhadap operasional
ENDANG DARSONO, SH
Terdakwa:
MATIYUS JEMAT Als JEMAT Anak Dari BAYUNG
101 — 17
tersebut hanyalah sebagaipenumpang, maka menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa dapat dikatakansebagai orang yang menjadi pemimpin tertinggi di soeed boat dan mempunyaiwewenang dan tanggung jawab, untuk itu Majelis Hakim berkesimpulan perandan atau kapasitas Terdakwa ialah sebagai Nakhoda sebagaimana dimaksuddalam Pasal 1 angka 41 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 17Tahun 2008 tentang Pelayaran;Menimbang, bahwa Nakhoda memiliki tanggung jawab ataskeselamatan, keamanan, dan ketertiban kapal, pelayar
13 — 1
Bahwa nomor 8 tidak benar, yang benar pada saat Pemohon bekerjasebagai pelayar, Pemohon selalu mengirim nafkah (via trasfer) kepadaTermohon dan anakanak sejumlah Rp.7.000.000, (tujuh juta rupiah)sampai Rp.10.000.000, (Sepuluh juta rupiah) sebulannya, serta sebagianuang tersebut untuk ditabung Termohon, namun Termohon jika di transferPemohon tidak ditabung bahkan Termohon masih merasa kurang ataspemberian nafkah Pemohon;9.
88 — 6
Putra Kencana GT.5, oleh Penuntut Umumdiajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini.Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2016/PN.LbbMenimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 41 UndangundangNomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran menyebutkan Nakhodamerupakan pimpinan di atas kapal dan bertanggung jawab ataskeselamatan, keamanan dan ketertiban kapal, pelayar, dan barangmuatan yang menjadi kewajibannya.
21 — 14
mengutamakanterpenuhi hak anak secara optimal:Menimbang, bahwa yang menjadi pertimbangan majelis dalammenentukan hak hadlanah (pemeliharaan anak), adalah di tangan siapa masadepan pendidikan dan perkembangan kejiwaan anak dapat tumbuh kembangsecara sehat dan wajar, sehingga dengan perceraian kedua orang tuanyadiharapkan tidak mempengaruhi perkembangan kejiwaan dan masa depananak yang bersangkutan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa senyatanyaTergugat Rekonvensi sebagai seorang pelayar
90 — 28
Putra Kencana GT.5, oleh Penuntut Umumdiajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini.Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2016/PN.LbbMenimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 41 UndangundangNomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran menyebutkan Nakhodamerupakan pimpinan di atas kapal dan bertanggung jawab ataskeselamatan, keamanan dan ketertiban kapal, pelayar, dan barangmuatan yang menjadi kewajibannya.
92 — 99
tersebut menempati tanah sengketa;Bahwa saksi tahu Eksekusi atas tanah sengketa pada tanggal2722014, Eksekusi gagal, gagalnya Eksekusi saksi baca dikoran adakesepakatan dari warga yakni dalam jangka waktu 3 bulan warga akanbongkar bangunan sendiri;Bahwa saksi tidak tahu siapa saja tokoh yang hadir ketikadilaksanakan Eksekusi;Bahwa tempat tinggal saksi dengan lokasi eksekusi ada pembatasberupa kanal;Bahwa tanah yang akan di Eksekusi kebanyakan ditempati olehpenduduk pendatang dulu saksi kerja sebagai pelayar
15 — 7
, maka berdasarkan Pasal171 ayat 1 HIR, bahwa keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil, olehkarena itu keteranganketerangan saksisaksi yang saling bersesuaian tersebut harusdinyatakan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;Menimbang, berdasarkan keterangan saksisaksi tersebut, Majelis berpendapat bahwa Tergugat Konpensi selain mempunyai penghasilan yang telah diakui sebagaimana bukti T.12, Tergugat Konpensi juga mempunyai penghasilan lain, karenatelah bekerja sebagai pelayar
58 — 9
ANAK Il, umur 11 tahun, saat ini tinggal bersama Termohon diKabupaten Malang;Adapun alasan kedua anak angkat tersebut belum diangkat secara resmisebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundangundangandikarenakan Pemohon bekerja sebagai Pelayar yang jadwal kepulangannyahalaman 13 dari 50 halaman, Putusan Nomor: 0436/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.tidak dapat diprediksi, bisa 3 (tiga) sampai 4 (empat) bulan sekali.
12 — 6
tetangga Pemohondan Termohon, bahwa saksi sering melihat Termohon sering didatangilakilaki yang bernama wahyudi pada waktu malam hari dirumahnyaketika Pemohon sedang bekerja berlayar sebagai pelaut, dan saksi duakali bertemu lakilaki selingkuhan Termohon yang bernama wahyudisedang berada dirumah Pemohon dan Termohon, bahwa lakilakitersebut adalah orang sedesa dengan saksi dan mempunyai istri, saksitahu terakhir bertemu dengan Pemohon pada bulan Februari 2019 danPemohon sekarang bekerja sebagai pelayar
HERI PRIHARIYANTO, SH
Terdakwa:
ALIMUDDIN BIN MAHAMUD
168 — 343
Memperlengkapi kapalnya dengan sempurna;Mengawaki kapalnya secara layak sesuai prosedur/aturan;Membuat kapalnya layak laut (seaworthy);Bertanggung jawab atas keselamatan pelayaran;ao fF wf NBertanggung jawab atas keselamatan para pelayar yang ada diatas kapalnya;6.
81 — 24
., para Advokat yang tergabung pada Kantor POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA (POSBAKUMADIN) yang beralamat di Cranggang RT 04 RW 03 Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus, semula Termohon/ Penggugat Rekonvensi, sekarang Pembanding;m e l a w a n:TERBANDING, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Pelayar, bertempat tinggal di Kabupaten Jepara, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 April 2016 diwakili oleh kuasa hukumnya: Toro Masiran, S.H., dan Vincentius
99 — 31
Sea Ray sebagaimanadiatur dalam Pasal 7A ayat (2) UndangUndang No. 17 Tahun 2006 tentangperubahan atas UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;Menimbang, bahwa ditegaskan dalam Pasal 137 ayat (1) UndangUndang No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran bahwa:Nakhoda untuk kapal motor ukuran GT 35 (tiga puluh lima GrossTonnage) atau lebih memiliki wewenang penegakan hukum sertabertanggung jawab atas keselamatan, keamanan, dan ketertiban kapal,pelayar, dan barang muatan.Menimbang, bahwa selanjutnya
manifest dan belum diselesaikankewajiban pabeannya tersebut;Menimbang, bahwa selain itu terhadap Nakhoda kapal, dalam Pasal1387 ayat (1) UndangUndang No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaranmenentukan Nakhoda memiliki tanggung jawab besar yang telah digariskandalam UU No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, pada Pasal 137:(1) Nakhoda untuk kapal motor ukuran GT 35 (tiga puluh lima GrossTonnage) atau lebih memiliki wewenang penegakan hukum sertabertanggung jawab atas keselamatan, keamanan, dan ketertiban kapal,pelayar