Karena semua sebidang tanah yangmenjadi lokasi usaha adalah milik Perusahaan yang didirikan oleh 4 (empat) orang.Pendiri Perusahaan Pencucian Kain Levis Perca yang kemudian dinamakan KaryaAbadi terdin dari :a. Bapak. ABDUL AZIS, sebagai penanggung jawab perusahaan dengan bermodalkantanah milk isterinya (Ibu SITI WASITAH) sebagai lokasi usaha. Berdomisili di Jl.Guyangan 72 Dsn. Dayangan RT 002/RW 001, Desa Genukwatu, Kecamatan N goro,Kabupaten Jombang.b. Sdr.

Apabila terobuktii bahwa jawaban pertanyaanpertanyaan di atastidak sesuai dengan kenyataan maka Polis bapak/ ibu akan dibatalkan danseluruh premi yang telah dibayarkan akan dikembalikan.Bahwa kemudian Tergugat menerbitkan Polis dengan muiai bertakunyapertanggungan berdasarkan Polis tanggal 25 Oktober 2011, dimana didalam Polis pengaturannya terdin atas Ketentuan Umum dan KetentuanKhusus, serta melampirkan Data Polis dan Pemyataan Kondisi KesehatanTertanggung.Bahwa kemudian merujuk kepada Formulir

Kerugian ImmateriilBahwa klienklien Penggugat yang terdin dan para investorberkurang kepercayaannya untuk mengunakan jasaPenggugat dalam menginvestasikan uangnya yang ditafeirkerugian immateril ini sekurangkurangnya sebesar Rp100.000.000.000, (Seratus milyar rupiah).Kerugian Penggugat IlKerugian matenil sebesar Rp 4.558.750.000, (empat milyarlima ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh riburupiah), dengan perincian sebagai berikut: harga nominal Obligasi Subordinasi Bank Global yaitu

3.000.000.000, (tiga milyar rupiah). bunga Obligasi Subordinasi Bank Global yang belum dibayarsampai dengan tanggal gugatan ini, yaitu, bunga obligasiyang disepakati sebesar 14,5% pertahun, kupon bungaobligasi terakhir dibayarkan bulan Desember 2004, dengandemikian bunga obligasi yang belum dibayarkan adalah 43bulan x 14,5%/12 bulan x 3 milyar sama dengan Rp1.558.750.000, (Satu milyar lima ratus lima puluh delapanjuta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).Kerugian ImmatenilBahwa klienklien Penggugat II yang terdin

dimaksud pada ayat (1), wajibdilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuhtanggung jawab.Dalam penjelasan disebutkan Yang dimaksud dengan penuhfanggung jawab adalah mempemnatikan Perseroan denganseksama dan tekun.3) Setiap Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi ataskerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalaiHalaman 57.Putusan NO.255/PDT.G/2008/PN.JKT.PST.menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimanadimaksud pada ayat (2).4) Dalam hal Direksi terdin

Prosespemeringkatan dilakukan berdasarkan prosedur internalpemeringkatan, dimana didokumentasikan dan dibentuk berdasarkankebiasaan praktik yang telah diakui oleh dunia internasional.a Peringkat perdana tahun 2003 52.Bahwa Panitia Pemeringkat yang melakukan analisa terhadapTergugat terdin dari 3 (tiga) ahli Keuangan berpengalaman, yaituJazid Adam, Eka P.

Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdin dariseorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seoranganggota;2. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringancalon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;3. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calonPerangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelahHalaman 22 dari 63 halaman Putusan Nomor: 18/G/2020/PTUNBLjabatan perangkat desa kosong ataudiberhentikan;4.

Bank Pembangunan Daerah Lampung, pemegang saham terdin dan :Gubemur LampungWalikota Bandar tampungBupati Tulang BawangBupati Lampung TengahBupati Lampung Utaraoa fF wonBupati Lampung BaratHalaman 12 Putusan Nomor 138/PDT/2017/FT.DKI.Bupati TanggamusWatikota MetroBupati Way Kanan10. Bupat Lampung Timur11. Koperasi "Sai Rasan"12.

Mtr.Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)terdin atas :a. keberatan; danb. banding.Selain daripada apa yang ditentukan oleh Pasal 75 Ayat (1)dan Ayat (2) dalam UU No. 30 tahun 2014, sebagaimanadiuraikan di atas, perlu kiranya Tergugat menegaskankembali, banwa apa yang sudah ditentukan oleh Pasal 76Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) pada UU No. 30 tahun 2014,merupakan sebuah perllindungan hukum serta jaminanhukum bagi Warga Masyarakat yang kepentingannyadirugikan oleh suatu Keputusan

Bahwa dalam posita gugatan poin pertama didalilkan bahwa tanahobyek gugatan adalah tanah yang bernama adat Tondau yang terdin dariYaimani, Yehur, Riaruk, Yehmensau dan Tanjung Rohorok sedangkandalam surat pelepasan yang dibuat oleh Gerson Y Hassor menyebutkanbahwa tanah yang dilepaskan adalah tanah YasauwVijeliHemensauw,dengan penyebutan yang tidak sama menandakan bahwa tanah yangdimaksud adalah tanah yang berbeda;2.

;Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memperhatikan Objek Sengketadalam sengketa a quo(Vide Bukti P1) khususnya pada bagian konsideran dimanadasar penerbitannya adalah Undang Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang AparaturSipil Negara dimana Upaya Administratif dalam Undang Undang tersebut diaturdalam Pasal 129 yang menentukan;(1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif.Halaman 44Putusan No.120/G/2019/PTUNMDN(2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdin darikeberatan

Ayat (2) menyatakan Tahapan persiapan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf a terdiri atas kegiatan: huruf (b) menyatakanpembentukan panitia pemilihan kepala Desa oleh BadanPermusyavaran Desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepulu)Hari setelah pemberitahun akhir masa jabatan; Ayat (3) menyatakan Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b terdin atas kegiatan: huruf (b) menyatakan penelitiankelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi,serta penetapandan pengumuman mengeni pengesahan

Tuntutan (petitum);Menimbang, bahwa fundamentum petendi terdin dari dua bagian yaitu bagianyang menguraikan tentang kejadiankejadian atau perstwa dan bagian yangmenguraikan tentang hukumnya, sedangkan petitum gugatan adalah merupakantuntutan yang diminta dan dibebankan oleh Penggugat kepada Tergugat, olehkarenanya Penggugat harus merumuskan petitum gugatan dengan jelas dan tegaskarena terhadap petitum gugatan tersebut, yang akan dijawab dalam dictum putusanakhir;Menimbang, bahwa suatu putusan Pengadilan

Penjatuhan hukuman disiplin itu dilakukan berdasarkanketentuan pasal 7 ayat (4) hurufd Peraturan Pemerintah Nomor 53Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yangmenegaskan jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf c terdin dan salah satunya permberhentiandengan tidak hormat atas permintaan sendiri sebagai PNS,8.

2014tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur penyelesaian melalui upayaadministratif atas keputusan dan/atau tindakan yang merugikan wargamasyarakat yang diatur mulai dari Pasal 75 sampai dengan Pasal 78, sebagaiberikut:Pasal 75(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakandapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atauAtasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atauTindakan.(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdin

dan ayat (2) : Dalam hal pengurusan Pemberitahuan Pabeansebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan sendiri, importir atau eksportirmenguasakannya kepada pengusaha pengurusan jasa kepabeanan,Bahwa menurut pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai NomorP21/BC/2009 tentang Pemberitahuan Pabean Pengangkut Barang, dinyatakanbahwa : Pembentahuan Pabean Pengangkut Barang terdin dan :e Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut/Jadwal KedatanganSarana Pengangkut (RKSP/JKSP) (BC 1.0

PLURIUM LITIS CONSORTIUM;Bahwa gugatan Perkara a quo error in persona karena kurang pihak yang adadalam gugatan perkara a quo; Bahwa Penggugat di dalam Posita 1 adalah Koperasi Serba Usaha (KSU)Agro Tunas Harapan dengan tempat kedudukan di Desa Tanjung LimauKecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai (Sekarang Kabupaten KutaiHalaman 24 dari 49 Putusan Nomor 60/PDT/2018/PT SMRKartanegara), berdasarkan Anggaran Dasar Koperasi pasal 10 ayat (5)pengurus terdiri atas sekurangkurangnya 3 (tiga) orang yang terdin

Bahwa Ada du tower apartemen yang disediakan olehPenggugat yaitu Tower B dan Tower D; Bahwa setahu saksi, Tower B dan Tower D itu tidak khususdisediakan untuk mahasiswa Yayasan Pendidikan Telkom, akantetapi atau campur dengan penghuni lain yang sudah membell; Bahwa dua tower tersebut tidak bisa menampung 3000 orangmahasiswa: Bahwa jangankan amandemen, perjanjian pokok saja saksibelum pernah lihat dan membacanya; Bahwa setahu saksi ada 5.000 orang mahasiswa yang lulusseleksi tahun 2012/2013, yang terdin

seadiladilnya.Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan Replik clanatas Replik Para Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik, dimana pada prinsipnyamasingmasing pihak bertetap pada dalil mereka semula, isi selengkapnya dan Replik clanDplik tersebut dapat dibaca dalam berita acara persidangan perkara ml sebagalbahagian yangtak terpisahkan dad putusan mi;Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan kebenaran datitdalil gugatannya,telah mengajukan alat bukti surat yang terdin

warna bening tembus pandang didugaprekursor untuk membuat Narkotika yang masing masingbungkus seberat : 1 (satu) bungkus/paket seberat (Netto) 3 (tiga)Gram, 1 (satu) bungkus/paket seberat (Netto) 0,91 (Nol komasembilan puiuh satu) Gram,3. 1 (satu) buah kotak terbuat dari Plastik yang didalam nya terdapatbercak diduga Narkotika,4. 2(dua) bungkus/Paket serbuk wama putih yang dibungkus denganplastik klip warna bening tembus pandang diduga prekursor untuk45membuat Narkotika yang masing masing bungkus terdin

dan ayat (2) : Dalam hal pengurusan Pemberitahuan Pabeansebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan sendiri, importir atau eksportirmenguasakannya kepada pengusaha pengurusan jasa kepabeanan,Bahwa menurut pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai NomorP21/BC/2009 tentang Pemberitahuan Pabean Pengangkut Barang, dinyatakanbahwa : Pembentahuan Pabean Pengangkut Barang terdin dan :Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut/Jadwal KedatanganSarana Pengangkut (RKSP/JKSP) (BC 1.0)

pemakaian sendiri untuk produksi termasukpenyerahan Barang Kena Pajak atau bukan, maka Majelisberpendapat bahwa Pemakaian sendiri untuk tujuan produktif khususuntuk perusahaan terpadu (integrated) yang melakukan kegiatanusaha menghasilkan BKP strategis yang dibebaskan PPN danmenghasilkan BKP yang terutang pajak termasuk penyerahan BKPsesuai dengan ketentuan Pasal 1A avat (1) huruf d UU PajakPertambahan Nilai;Bahwa kegiatan pemohon banding adalah melakukan kegiatan usahaterpadu (integrated) yang terdin

Tentang Pasal 18 ayat (3) Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 42 Tahun2018 tentang Tarif Bongkar Muat Kota Pekanbaru Tahun 2018 yangbertentangan dengan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 50 UndangUndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.Bahwa ketentuan Pasal 37 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan menyebutkan:(1) Pelaksana penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal35 ayat (1) terdin dari:a.