Bahwa pada hari Ahad tanggal 21 Desember 2008, telah terjadi pernikahanyang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama KecamatanKarangpawitan Kabupaten Garut sebagaimana tercantum dalam KutipanAkta Nikah Nomor : 1235/195/XII/2008 tertanggal 22122008;Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 326/Pdt.G/2019/PA.Grt. Bahwa setelah menikah Tergugat mengucapkan sighat taklik thalak ;.

Surat:Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1235/195/XII/2008 tanggal 22Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanKarangpawitan Kabupaten Garut, bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelistelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti P.1;B. Saksi :1.

., tersebut; Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor179/PDT/2015/PT.DKI tanggal 18 Agustus 2015 yang menguatkanPutusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan PutusanNonrior 195/Pdt.G/2013/ PN.Jkt.Sel tanggal 12 Desember 2013;Mengadili Sendiri:Dalam Konvensi:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara: Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Dalam Rekonvensi:Dalam Eksepsi: Menerima eksepsi Tergugat dalam Rekonvensi;Halaman 6 dari 11hal.Put.Nomor578

biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yangpada tingkat kasasi ini ditetaokan sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratusridu rupiah);Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 429 K/Pdt/2016tanggal 19 Mei 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebutdiberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 28 April2017 kemudian terhadapnya diajukan permohonan peninjauan kembali padatanggal 13 Oktober 2017 sebagaimana ternyata dari Akta PernyataanPermohonan Peninjauan Kembali Nomor 195

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 53/53/I/2010, tanggal 27Januari 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanPurwantoro, Kabupaten Wonogiri, (P2).3: Surat Keterangan Nomor: 479/195/2017 yang dikeluarkan olehKepala Desa Sukomangu tanggal 18 Mei 2017, (P3)Suratsurat bukti yang berupa fotocopi tersebut setelah dicocokkan denganaslinya ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup;B. Bukti Saksisaksi:1.

Nur Yazid bin Ackhmad Ichwan danIswanto bin Surat;Menimbang, bahwa alat bukti P.3 yang diajukan Penggugat berupa SuratKeterangan Nomor: 479/195/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala DesaSukomangu tanggal 18 Mei 2017 Majelis Hakim berpendapat bahwa alat buktiP.3 tersebut telan memenuhi syarat formil sebagai bukti karena telahdikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan secara materil buktitersebut telah mendukung dan membuktikan dalil gugatan Penggugat bahwasejak bulan Desember tahun 2014 Tergugat

No. 1969/Pdt.G/2018/PA.Mkd8.tanggal 08 Mei 2005 dihadapan dan dibawah pengawasan PegawalPencatat Nikah KUA Kecamatan Bandongan sebagaimana tercatat dalamKutipan Akta Nikah Nomor 195 / 16 / V / 2005 tertanggal 10 Mei 2005yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bandongan, KabupatenMagelang;Bahwa setelah menikah.

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kecamatan Bandongan,Kabupaten Magelang Nomor 195 / 16 / V / 2005 tanggal 8 Mei 2005,yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);3. Surat Keterangan Pergi nomor 045.2/474/1014/2018, yangdikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXX, Kecamatan Bandongan,Kabupaten Magelang (Bukti P.3).B. Saksi;1.

Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikahdi Ogan Komering llir pada tanggal 24 Maret 2013, yang tercatat padaKantor Urusan Agama Kota Kayuagung, Ogan Komering Ilir denganKutipan Akta Nikah Nomor 195/18/IV/2013 tanggal 03 April 2013;1. Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat berstatus perawan,sedangkan Tergugat berstatus jejaka, dan antara Penggugat denganTergugat belum pernah bercerai;2.

berdasarkan Pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka terlebih dahulu mendengar pihakkeluarga serta orangorang yang dekat dengan suami Ister1;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya dipersidangan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi,dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. adalah fotokopi Kutipan AktaNikah Nomor 195

ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309R.Bg Jo Pasal 1908 KUH.Perdata;Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan terhadap dalildalil gugatan Penggugat dan segenap buktibukti yang diajukannya dipersidangan, majelis hakim menyatakan terbukti dan menetapkan faktafaktasebagai dalil tetap dalam perkara ini, sebagai berikut: Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yangpernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kota Kayuagung, OganKomering llir dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 195

Bahwa Pelawan juga memiliki bukti jual beli antara Pelawan dan MuaraKarta Simatupang, SH dengan Notaris di Jakarta, Raden MasHal 5 Perk.No.704/PDT/2019/PT.DKI10.11.Soediarto, Sarjana Hukum dengan Nomor Akta 228sebagaimana dijelaskan pada huruf h diatas, sebagai bukti bahwaPelawan adalah pemilik sah dari tanah dan rumah yang diletakan sitajaminan tersebut;Bahwa ketentuan hukum penyitaan tidak dapat dilakukan terhadapharta milik pihak ketiga sebagaimana ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIRjo.

Berdasarkan Buku II MahkamahAgung pada halaman 145, disebutkan bahwa: Perlawanan pihak ketigaterhadap sita jaminan maupun sita eksekusi dapat diajukanberdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR jo. Pasal 206 ayat (6)RBg.;Bahwa berdasarkan interpretasi Yurisprudensi Mahkamah Agung RINomor 476K/Sip/1974, tanggal 14 November 1974: Sita jaminan tidakdapat dilakukan terhadap barang milik pihak ketiga.

tingkat pertama karena sudah tepat danbenar dalam menilai fakta dan menerapkan hukumnya, karena itu putusanpengadilan tingkat pertama dapat dikuatkan.Menimbang, bahwa mengenai alasanalasan pembandingsebagaimana memori bandingnya harus dikesampingkan karena tidakdapat melumpuhkan putusan pengadilan tingkat pertama.Menimbang, bahwa sebagai pihak yang dikalahkan TerlawanPenyita harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini.Memperhatikan Undangundang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman,pasal 195

Jkt.Sel tanggal 20 Nopember 2007 (T6),dinyatakan cacat hukum;b Dengan memperhatikan tuntutan Pembantah, Turat Terbantah I s/d IVtersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR, upayahukum yang seharusnya Pembantah, Turut Terbantah I s/d IV lakukanadalah mengajukan Perlawanan bukan mengajukan Gugatan, apalagiLelang Eksekusi sebagai kelanjutan dari Sita Eksekusi tersebut belumterlaksana;c Dari buktibukti (antara lain) berupa:e Akta PERJANJIAN HUTANG' PIUTANG DENGANJAMINAN No.8 tanggal

Putusan No.326/Pdt.G/201 1/PN.Jkt.Sel.1010e Sertifikat Hak Tanggungan No.3606/2007 tanggal 11 September2007 (T10) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor PertanahanJakarta Selatan dengan memakai IrahIrah DEMI KEADILANBERDASAR KETUHANAN YANG MASA ESA;ternyata bahwa Pembantah, Turut Terbantah I s/d IV adalah bukanmerupakan Pihak Ketiga, sedang yang dapat rnelakukan Perlawananterhadap Sita Eksekusi tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 195 ayat(6) HIR adalah Pihak Ketiga yang perlawanannya disebut sebagaiPerlawanan

T3) berkekuatan hukum tetap tersebut, telah dipertimbangkanbahwa Penggugat I, I, II, 1V, V (sekarang Pembantah, Turut Terbantah I s/dIV) adalah bukan merupakan Pihak Ketiga, oleh sebab itu sesuai denganketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR, tidak berhak untuk mengajukan Bantahankarena tidak memenuhi syarat formal;Bahwa oleh sebab itu cukup beralasan bagi Terbantah untuk mohon ke hadapanYth.

Sebidang tanah sawah yang terletak di Blok Telagahurip, DesaSukamulya, Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang, Kikitir C, DesaLama Nomor 2237, Baru Nomor 1749, Persil Nomor 195 a.S.IV, seluas0,457 Ha, dengan batasbatas: Utara : Tanah sawah Warsih; Timur : Solokan Cisaat; Selatan : Tanah sawah Juman; Barat : Tanah sawah Warsih;Tanah sawah ini merupakan hasil bagian Barang Guna Karya milikalmarhumah Ny. Warsih, yang sekarang dikuasai oleh Tergugat (Ny. Etibinti Sanusi);.

Sebidang tanah sawah yang terletak di Blok Telagahurip, DesaSukamulya, Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang, Kikitir C DesaLama Nomor 2237, Baru Nomor 1749, Persil Nomor 195 a.S.IV, seluas1,294 Ha (906 bata), dengan batasbatas: Utara : Tanah sawah Juman; Timur : Solokan Cisaat; Selatan : Tanah sawah Jumasih; Barat : lrigasi;Tanah sawah ini merupakan Barang Pokok (Pusaka) hasil pembagiansecara waris dari almarhum Kasim seluas 0,126 Ha, dan sisanyamerupakan barang hasil pembagian Guna Karya milik almarhumahNy

Sebidang tanah sawah di Blok Telagahurip Kikitir Nomor 1749, PersilNomor 195 S.IV. luas 0,975 Ha, Hak milik lbu Warsih almarhumah yangsudah diambil oleh Para Penggugat 0,830 Ha (619 bata) dan sudahdiserahkan oleh pihak Tergugat pada tanggal 30 Oktober 1990 diHalaman 7 dari 15 Hal. Put.

Telah membaca berkas perkara dan suratsurat lainnya yangberhubungan dengan perkara ini;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pembanding semula Pelawan dalam SuratPerlawanan pihak Ketiga terhadap Sita Eksekutorial (derden Verzet),tertanggal 8 April 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Jakarta Selatan pada tanggal 8 April 2015, dengan Register PerkaraNo. 228/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel, mengemukakan halhal sebagai berikut:Bahwa perlu PELAWAN tegaskan berdasarkan ketentuan Pasal 195

Bahwa atas halhal tersebut Pelawan /PT.Sapta Lestari Perdana mengajukan Perlawanan dalam perkara aquo;Bahwa Pasal 195 ayat (6) HIR telah menentukan sebagai berikut :"Perlawanan (verzet) terhadap pelaksanaan putusan, juga dari pihakketiga berdasarkan dalil tentang adanya hak miliknya atas bendabendayang disita itu, sama halnya dengan semua sengketa tentang upayaupaya paksaan yang diperintahkan untuk ditetapkan, diajukan kepadadan diadili oleh Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukumHal 15 Putusan

No. 607/PDT/2017/PT.DKI.dalam mana tindakantindakan pelaksanaan tersebut dilaksanakan";Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR tersebut, makaPengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaraaquo adalah Bukan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tetapi yangberwenang memeriksa dan mengadili Perlawanan tersebut adalahPengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum dalam manatindakan tindakan pelaksanaan tersebut dilaksanakan, yaitu PengadilanNegeri Tangerang;Bahwa ketentuan tersebut

berwenangmemeriksa dan mengadili perkara aquo adalah Pengadilan NegeriTangerang;Bahwa sedangkan putusan Mahkamah Agung No.: 336 K/Pdt/2007yang didalilkan oleh Pelawan adalah bersifat kasuistis mengenaiperlawanan terhadap sita jaminan bukan perlawanan terhadappelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan;Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka putusan Mahkamah AgungNo.: 336K/Pdt/2007 yang didalilkan Pelawan tersebut ad,o.lah tidaktepat, keliru, tidak berdasar, dan menyesatkanBahwa berdasarkan ketentuan Pasal 195

Pasal 195 ayat 6HIR bahwa bantahan terhadap eksekusi hanya dapat diajukan oleh pemilikatau pihak yang merasa bahwa ia adalah pemilik dari obyek eksekusi. Halini ditegaskan pula dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas danAdministrasi Pengadilan, Buku Il, Edisi Revisi, terbitan Proyek PembinaanTeknis Yustisial Mahkamah Agung RI, 1997, halaman 145 angka 44.1Dengan demikian, mengacu pada ketentuan hukum Jo.

Pasal 195 ayat 6 HIRdan Buku Pedoman dari Mahkamah Agung tentang Pedoman PelaksanaanTugas dan Administrasi Pengadilan tersebut, maka yang dibenarkan menuruthukum untuk mengajukan bantahan terhadap Surat Penetapan KetuaPengadilan Negeri Bandung No. 31 / Pdt / Eks / 2006 / PUT / PN.

mengesampingkan keberatankeberatan yangdiajukan dalam memori banding dan tanoa memeriksa perkara itu kembalibaik mengenai faktafaktanya maupun mengenai soal penerapan hukumnyaterus menguatkan putusan Pengadilan Negeri begitu saja.Dengan dikuatkannya Putusan Pengadilan Negeri Bandung olehPengadilan Tinggi Bandung maka Judex Facti telah salah dalam mengadiliakibat tidak memperhatikan dan tidak mempertimbangkan dengan benarterhadap posisi Pembantah dalam perkara ini yang tidak memenuhipersyaratan pasal 195

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung No.31/Pdt/Eks/2006/PUT/ PN.Bdg.e Sementara itu, menurut ketentuan undangundang Jo. pasal 195 ayat 6HIR bahwa bantahan terhadap eksekusi hanya dapat diajukan olehpemilik atau pihak yang merasa bahwa ia adalah pemilik dari obyekeksekusi.

Darwisbin Ukkas dan tanpa persetujuan Penggugat/Terbanding, bukti tersebut dinilaioleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak sesuai maksud Pasal 195 ayat (1)Kompilasi Hukum Islam, maka bukti T.3 dinyatakan tidak sah, dengan demikianpemberian harta warisan almarhum Muh.

No.73/Pdt.G/2021/PTA Mks.Kelurahan Bukaka dibuat dan ditanda tangani oleh seorang saksi yaitu Muh.Darwis bin Ukkas dan tanpa persetujuan Penggugat/Terbanding, bahwa buktitersebut dinilai oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak sesuai kehendakPasal 195 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka pemberian hartawarisan almarhum Muh.

Yamin Hemmang binHemmang) adalah dinilai oleh Majelis Tingkat Pertama tidak sesuai maksudPasal 195 ayat (1) Kompilasih Hukum Islam, maka bukti tersebut tidak sah atautidak bekekuatan hukum, dengan dekmikian pemberian harta warisan Muh.Yamin Hemmang bin Hemmang pada obyek sengketa pada point angka 3.7kepada Suriani, S.Pd dinyatakan tidak sah;Menimbang, bahwa bukti T6 yang diajukan Tergugat/Pembanding tentangsurat pernyataan pengalihan harta warisan telah dikesampingkan oleh MajelisHakim, surat tersebut

dibuka ternyata berisi paketkemasan Kopi dan Susu Milo, yang di dalamnya berisi serbukkristal putin yang diduga Narkotika golongan 1 dalam bentukbukan tanaman jenis Shabu, yang diakui milik para terdakwa; e Bahwa atas dasar hasil temuan tersebut terdakwa ISMAIL danterdakwa AFNAL ZAKARIA dibawa ke Polres Lampung Selatanbeserta barang bukti yang ditemukan, guna dilakukan penyidikan.e Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPTLaboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor 195

tiga) paket di dalam tas ransel warna hitam, 2 (dua) paket dibawah jok tempat duduk terdakwa AFNAL ZAKARIA dan 1 (Satu)paket diletakkan di bawah jok di belakang tempat duduk terdakwaAFNAL ZAKARIA yang kosong. e Bahwa atas dasar hasil temuan tersebut terdakwa ISMAIL danterdakwa AFNAL ZAKARIA dibawa ke Polres Lampung Selatanbeserta barang bukti yang ditemukan, guna dilakukan penyidikan.e Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPTLaboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor 195

paketkemasan Kopi dan Susu Milo, yang didalamnya berisi serbukkristal putin yang diduga Narkotika golongan 1 dalam bentukbukan tanaman jenis Shabu yang diakui bahwa barang tersebutadalah milik para terdakwa. e Bahwa atas dasar hasil temuan tersebut terdakwa ISMAIL danterdakwa AFNAL ZAKARIA dibawa ke Polres Lampung Selatanbeserta barang bukti yang ditemukan, guna dilakukan penyidikan.e Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPTLaboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor 195

Bahwa di atas tanah a quo, terdapat sebuah bangunan rumah tinggalpermanen No.39 D, E, seluas kurang lebin 195 m?

Menyatakan Objek Sengketa seluas 195 m? (seratus sembilan puluh limameter persegi) adalah milik Penggugat yang dibeli secara sah dariTergugat dengan batasbatas sebagai berikut :Sebelah Utara berbatasan dengan jalan umum/Gang Mess ;Sebelah Selatan berbatasan dengan gang kecil / rumah bapak HadiAhmad ;Sebelah Barat berbatasan dengan gang kecil / rumah bapak Atjong ;Halaman 7 Putusan No. 449/PDT.G/2013/PN.JKT.PST.Sebelah Timur berbatasan dengan rumah bapak Lutfi dan BapakAbdurahman ;7.

atas nama Siti Nabiha El Baba, Anisah AhmadSjahab, Munirah Ahmad Sjahab, Nafisah Ahmad Sjahab, Huda AhmadSjahab, Muhamad Anis Ahmad Sjahab, Umar Farouk Ahmad Sjahab,Alwi Kamal Ahmad Sjahab, Dan Yusuf Ahmad Sjahab ;b. objek jual beli dari semula 2 (dua) buah bangunan rumah tinggal yangterpisah, saat perjanjian jual beli bangunan rumah tinggal ditandatanganimenjadi satu buah bangunan rumah tinggal seluas kurang lebih 195 m?

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 18 Juni 2012berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 195/40/VV/2012 yang dikeluarkan olehKUA Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya ;2. Bahwasetelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat hidupbersama di rumah Penggugat di XXXX Kota Surabaya;3. Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hiduprukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anakbernama :a. XXXX, lahir 27012012;4.

Kodim 0318/Natuna tmt 29 Desember 2016sampai dengan sekarang.Bahwa karena Terdakwa sejak semula tidak hadir dan sejaksemula tidak ada jaminan dari Oditur Militer untuk menghadapkanTerdakwa di persidangan dan sampai sekarang belumdiketemukan.Bahwa guna penyelesaian perkara ini maka tuntutan Oditur MiliterL03 Padang terhadap perkara Terdakwa harus dinyatakan tidakdapat diterima dan apabila pada suatu waktu ternyata Terdakwadiketemukan lagi perkara tersebut dapat diajukan ke persidanganlagi.Pasal 195

Kabupaten Polmas yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polmas (KutipanAkta Nikah Nomor : 195/37/VII/1996 tanggal 15 Juli 1996) .3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama diJalan Kota Makassar4.

lokasi sebagai berikut : areal Terdakwa, areal IdrusEfendi Alias Idrus Bin Sanin, areal Yandri Setiawan Alias Yandri BinAhmad Hidayat dan areal Yayan Bin Hudi, yang mana pengambilan titikkoordinat dengan menggunakan alat GPS Garmin GPS map 60CSxdengan akurasi + 10 Meter.Bahwa Saksi memplotkan/overlay titik koordinat lokasi tersebutkedalam peta wilayah kerja Pengelolaan Perum Perhutani KPH BogorHalaman 12 dari 30 Putusan Nomor 772/Pid.B/LH/2020/PN Cbikhususnya pada RPH Gunung karang SK Menhut Nomor 195

di Wilayah ProvinsiJawa Barat seluas + 816.603 Ha, proses memplotkan/overlay titikkoordinat ke dalam peta wilayah kerja Pengelolaan Perum PerhutaniKPH Bogor khususnya pada RPH Gunung karang ada 2 (dua) carayaitu secara manual dan menggunakan program komputer, sisteminformasi geografis terdapat kesesuaian lokasi 28 (dua puluh delapan)titik koordinat yang berada pada 4 (empat) areal termasuk pada petawilayah kerja Pengelolaan Perum Perhutani KPH Bogor khususnyaRPH Gunung Karang dan SK Menhut Nomor 195

Maria Susanti selakupenerima pembayaran.Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut:Bahwa benar Terdakwa telah melakukan kegiatan penambangan batukapur/linstone di Kawasan hutan produksi petak 4A Blok Gunung KarangKelurahan/Desa Klapanunggal Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogorsebagaimana SK Menhut Nomor 195/KPTSII/2003 Tentang SKPenunjukkan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Jawa Barat;Bahwa kegiatan penambangan batu kapur/linstone

terorganisasi yang dilakukan didalam Kawasan hutanuntuk perkebunan dan/atau penambangan tanpa ijin Menteri (vide Pasal 1angka 5 UndangUndang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan);Menimbang, bahwa sesuai faktafakta hukum yang terungkapdipersidangan yaitu Terdakwa telah melakukan kegiatan penambangan batukapur/linstone di Kawasan hutan produksi petak 4A Blok Gunung KarangKelurahan/Desa Klapanunggal Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogorsebagaimana SK Menhut Nomor 195

berada pada sebagian dan atauseluruhnya masuk didalam kawasan hutan, maka sebelum melakukan kegiatanpertambangan seharusnya Terdakwa selain memiliki ijin Usaha Pertambangan(IUP), juga wajib mendapatkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Menteriyang membidangi sektor kehutanan (Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan), sehingga perbuatan Terdakwa yang melakukan penambanganbatu kapur tanpa IUP di petak 4A blok Gunung Karang yang ditetapkan sebagaikawasan hutan produksi (Sebagaimana SK Menhut Nomor 195

Putusan No.254/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.perkara perdata ini berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) dan (7)Herrzien Inlandsch Reglement (HIR).

Adapun Pasal 195 ayat (6) dan (7) HIR berbunyi sebagai berikut :Pasal 195 ayat (6) HIR :Perlawanan terhadap keputusan, juga dari orang lain yang menyatakanbahwa barang yang disita miliknya, dihadapan serta diadili seperti segalaperselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan oleh Pengadilannegeri, yang dalam daerah hukumnya terjadi penjalanan keputusan itu.Pasal 195 ayat (7) HIR:Dari perselisihan yang timbul dan keputusan tentang perselisihan ituketua pengadilan negeri memberitahukan dengan surat

Mandar Maju, halaman 175menyatakan sebagai berikut :Ketentuan pasal 195 (6) dan (7) H.I.R. tersebut di atas mengatur :1). Perlawanan terhadap sita eksekutorial ;2). Yang diajukan oleh yang terkena eksekusi/tersita;((((4).3). Yang diajukan oleh pihak ketiga atas dasar hak milik). Perlawanan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yangmelaksanakan eksekusi;(5).

Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan suami istri yangtelah melangsungkan pernikahan berdasarkan Syariat Islam pada tanggal25 Juni 2012 M/O05 Syaban 1433 H, dan dicatat pada Kantor UrusanAgama (KUA) Kecamatan Pulomerak Kota CilegonBanten, berdasarkankutipan Akta Nikah Nomor: 195/37/V1/2012;2.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 195/37/V/2012 tanggal 25 Juni2012, telah dinazagelen di Kantor Pos, aslinya dikeluarkan oleh KantorUrusan Agama Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, telah diperlihatkandi persidangan, telah cocok dengan aslinya diberi kode (Bukti P.1);2.

dipertahankan oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya;Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepadaPenggugat untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;Halaman 12 dari 29 halamanPutusan Nomor 581/Pdt.G/2020/PA.ClgMenimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil gugatannya,Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, sampai denganP.5 serta dua orang saksi, dinilai oleh majelis sebagai berikut:Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 berupa fotokopiKutipan Akta Nikah Nomor 195

keterangan saksisaksi tersebut secara materil dapatdipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 170 dan171 HIR;Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh saksisaksipenggugat tersebut di atas, maka dipersidangan Majelis Hakim telahmenemukan faktafakta hukum sebagai berikut; Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikahpada tanggal 25 Juni 2012 dan tercatat di Kantor Urusan AgamaKecamatan Pulomerak Kota Cilegon sesuai dengan Kutipan Akta NikahNomor: 195

Perlindungan Anak dan denganmemperhatikan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwapemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahunadalah hak ibunya dan Pasal 156 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa...anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya,ny,neyMenimbang, bahwa para ahli hukum Islam juga sejalan denganketentuan Kompilasi Hukum Islam di atas seperti dalam Kitab alBajuri Jilid IIHalaman 21 dari 29 halamanPutusan Nomor 581/Pdt.G/2020/PA.Clghalaman 195

wees" 8% 8 ")%19%%6. ")/)%my3m +1e( "3"S 195" St StS" mM om poo gn2 1 SF MEM (CH SSHMH# M gmyy 1 gM x1 S +! 4 foam do Tl +1St+ty om ory ob (mom gmPro (mem 1 3m (3m "3 AMB"T MSM 1 1 gy (113 3)" +1)" #0)" # 12 a""ya" "Ss 7," ( LA ! ! (" Ww Ww tA ! +!S#+#)" Ww Ww Ww ! z Ww! Ww ! z Ww ! *W # mw Ww 13s" : ( 1k"! wei" (" ! z Ww , ! # ! # ws." (tl gam Ww1 ! 4+ Ww ( ! z W) Ww a &" Ww + ! *W ( 4+ Ww # z ! & Ww Ww! Ww 1! rey) !