mobil merk Toyota Rush Nomor J00005342 kepadaTergugat V;Bahwa perbuatan Tergugat yang membuat notanota pembelian order fiktifuntuk dicairkan kebagian kasir dan perbuatan Tergugat II yang menerimadan menggunakan uang hasil pembuatan nota pembelian order fiktif(taginan palsu) tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum yangmerugikan Penggugat;Bahwa selain itu perbuatan Tergugat Il yang menjaminkan Sertifikat HakMilik atas tanah Nomor 4995 kepada Tergugat Ill dengan Akta HakTanggungan Nomor 15

/2014 yang dibuat oleh Tergugat IV danmenjaminkan (leasing) BPKB Nomor JO0005342 kepada Tergugat V adalahmerupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat II didalam menjaminkan SertifikatHak Milik atas tanah merupakan perbuatan melawan hukum yangmerugikan Penggugat, maka Akta Pembebanan Hak Tanggungan Nomor55/2014 tertanggal 11 Maret 2014 yang dibuat oleh dan dihadapan TergugatIV adalah cacat hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan batal demihukum;

No. 272 PK/Pid.Sus/2018jasa pekerjaan pembangunan pengendali banjir air Bengkulu KotaBengkulu Tahun 2014;.2 (dua) lembar Copy Surat SNVT PJSA Sumatra VII ProvinsiBengkulu Nomor PW 03.02/PPKSP.II/SNVTPJSA/15/2014 tanggal10 April 2014 perihal Pemberitahuan pelaksanaan kegiatan padaSNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2014:. 1 (satu) lembar uraian progres pekerjaan di SNVT PJSA Sumatra VIIProvinsi Bengkulu periode 05 Oktober 2014:1 (satu) lembar copy Rencana kontrak dan waktu pelaksanaankegiatan

tulangpunggung ekomoniPRS ILIAT EL jaressener neers enn reenreersemte meetin elieeiee ttn aR NenaSetelah mendengar replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secaralisan di persidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap padatuntutannya serta duplik dari Terdakwa yang menyatakan tetap padapembelaannya j 2 nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn cnn nnn n en nen nnn en nn ne nsMenimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan nomor register perkara : PDM14/Srgen/Epp.2/15

/2014, tertanggal 2 Mei2014, yaitu sebagai berikut :02002Kesatu : an Bahwa ia terdakwa DENI CHRISTANTO SAPUTRO Bin EKO SAPUTROpada hari Sabtu tanggal 09 November 2013 atau setidaktidaknya pada suatuwaktu dalam bulan November 2013 atau setidaktidaknya dalam tahun 2013bertempat di bengkel saksi Surahmin Als.

Bahwa pokok sengketa adalah koreksi DPP PPN berdasarkan hasilekualisasi dengan Peredaran Usaha di PPh Badan Tahun PajakHalaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 1671/B/PK/PJK/20163.2.3.3.3. 4.2008, dengan demikian sengketa PPN ini terkait dengan sengketakoreksi Peredaran Usaha di PPh Badan Tahun Pajak 2008 yangtelah diputus oleh Pengadilan Pajak dalam Putusan Nomor Put.51961/PP/MVB/15/2014;Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali melakukan koreksi atasPeredaran Usaha di PPh Badan berdasarkan Pasal 4 ayat (

Putusan Nomor 288/B/PK/PJK/2015sengketa dalam Putusan Pajak NomorPut.50799/PP/XVA/15/2014, dengan hasil evaluasi sebagai berikut:Bahwa Pemohon Peninjauan KembaliPengadilanmelakukan koreksi atasPeredaran Usaha berdasarkan berdasarkan perhitungan penyerahanbarang dalam faktur pajak melalui arus barang melalui arus barang diSPT PPN Masa Pajak Januari sampai dengan November 2009 danMasa Pajak Desember 2009 dengan perincian sebagai berikut: No Uraian Jumlah (Rp) Keterangan1 Penyerahan eksport 7.847.304.456,00

Adnan;

Adnan;SK Camat Lhoksukon Nomor : 141/15/2014 tanggal 18 Februari2014 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Dusunan. M. Nur;SK Camat Lhoksukon Nomor : 141/70/2009 tanggal 10 Juli 2009Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Dusun an.

Adnan;40.SK Camat Lhoksukon Nomor : 141/15/2014 tanggal 18 Februari 2014Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Dusun an. M. Nur;41.SK Camat Lhoksukon Nomor : 141/70/2009 tanggal 10 Juli 2009 TentangPengangkatan dan Pemberhentian Kepala Dusun an. M.

Adnan;40.SK Camat Lhoksukon Nomor: 141/15/2014 tanggal 18 Februari 2014Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Dusun an. M. Nur;Halaman 88 dari 97 Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2021/PN Bna41.SK Camat Lhoksukon Nomor: 141/70/2009 tanggal 10 Juli 2009 TentangPengangkatan dan Pemberhentian Kepala Dusun an. M.

Adnan;40.SK Camat Lhoksukon Nomor: 141/15/2014 tanggal 18 Februari 2014Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Dusun an. M. Nur;Halaman 95 dari 97 Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2021/PN Bna41.SK Camat Lhoksukon Nomor: 141/70/2009 tanggal 10 Juli 2009 TentangPengangkatan dan Pemberhentian Kepala Dusun an. M.

1.020.0002 11/24/2014 22,643,109 23,373,109 TAGIHAN : Rp. 22.643.109 LUNASBIAYA : Rp. 10.000KULI ANGKUT : Rp.720.0003 12/4/2014 20,494,570 21,044,570 TAGIHAN : Rp. 20.494.570/BELUMLUNASBIAYA : Rp. 10.000KULI ANGKUT : Rp.540.0004 12/4/2014 20,946,940 21,736,940 TAGIHAN : Rp. 20.946.940LUNASBIAYA : Rp. 10.000KULI ANGKUT : Rp.780.0005 12/10/2014 120,835,018 21,745,018 TAGIHAN : Rp. 20.835.018/BELUMLUNAS Halaman 7 dari 82 Putusan Nomor 122/Pid.B/2016/PN Bil BIAYA : Rp. 10.000 KULI : Rp. 900.000 6 12/15

/2014 22,635,500 23,245,500 TAGIHAN : Rp. 22635500 BELUMLUNASBIAYA : Rp. 10.000KULI ANGKUT : Rp.600.0007 12/23/2014 121,783,480 22,573,480 TAGIHAN : Rp. 21.783480 BELUMLUNASBIAYA : Rp. 10.000KULI ANGKUT : Rp.780.0008 1/12/2015 19,803,392 20,303,392 TAGIHAN : Rp. 19.803.392/BELUMLUNASBIAYA : Rp. 20.000KULI ANGKUT : Rp.480.0009 1/13/2015 22,250,194 23,050,194 TAGIHAN : Rp. 22.250.194/BELUMLUNASBIAYA : Rp. 20.000KULI ANGKUT : Rp.780.00010 11/27/2015 21,263,454 22,183,454 ~TAGIHAN : Rp. 21.263.454/BELUMLUNASBIAYA

TAGIHAN : Rp. 20.168.750/BELUMLUNASBIAYA : Rp. 10.000KULI : Rp. 1.020.0002 11/24/2014 22,643,109 23,373,109 TAGIHAN : Rp. 22.643.109LUNASBIAYA : Rp. 10.000KULI ANGKUT : Rp.720.0003 12/4/2014 20,494,570 21,044,570 TAGIHAN : Rp. 20.494.570BELUMLUNASBIAYA : Rp. 10.000KULI ANGKUT : Rp.540.0004 12/4/2014 20,946,940 21,736,940 TAGIHAN : Rp. 20.946.940LUNASBIAYA : Rp. 10.000KULI ANGKUT : Rp.780.0005 12/10/2014 20,835,01821,745,018 TAGIHAN : Rp. 20.835.018BELUMLUNASBIAYA : Rp. 10.000KULI : Rp. 900.0006 12/15

/2014 22,635,50023,245,500 TAGIHAN : Rp. 22635500 BELUMLUNAS BilHalaman 13 dari 82 Putusan Nomor 122/Pid.B/2016/PN 14 BIAYA : Rp. 10.000KULI ANGKUT : Rp.600.0007 = 12/23/2014 21,783,48022,573,480 TAGIHAN : Rp. 21.783480 BELUMLUNASBIAYA : Rp. 10.000KULI ANGKUT : Rp.780.0008 11/12/2015 119,803,39220,303,392 TAGIHAN : Rp. 19.803.392/BELUMLUNASBIAYA : Rp. 20.000KULI ANGKUT : Rp.480.0009 11/13/2015 122,250,194)23,050,194 TAGIHAN : Rp. 22.250.194/BELUMLUNASBIAYA : Rp. 20.000KULI ANGKUT : Rp.780.00010 1

. 1.020.000 Halaman 81 dari 82 Putusan Nomor 122/Pid.B/2016/PNBil82 2 11/24/2014 22,643,109 23,373,109 TAGIHAN : Rp. 22.643.109LUNASBIAYA : Rp. 10.000KULI ANGKUT : Rp.720.0003 12/4/2014 20,494,570 21,044,570 TAGIHAN : Rp. 20.494.570BELUMLUNASBIAYA : Rp. 10.000KULI ANGKUT : Rp.540.0004 12/4/2014 20,946,940 21,736,940 TAGIHAN : Rp. 20.946.940LUNASBIAYA : Rp. 10.000KULI ANGKUT : Rp.780.0005 12/10/2014 120,835,018 21,745,018 TAGIHAN: Rp. 20.835.018/BELUMLUNASBIAYA : Rp. 10.000KULI : Rp. 900.0006 12/15

VIIIB/15/2014 yang telah diucapkan pada tanggal 21 Mei2014, koreksi Terbanding atas Harga Pokok Penjualan dan Biaya UsahaLainnya di PPh Badan tidak dapat dipertahankan;Bahwa dengan adanya Putusan tersebut dimana biayabiaya SikaHalaman 30 dari 51 halaman.

BiayaUsaha Lainnya (Sika Shared SIS) di SKPKB PPh Badan, sehinggaargumentasi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atassengketa koreksi Pajak Masukan atas Pemanfaatan BKP Tidak Berwujuddari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan Jasa Luar Negeri sebesar Rp.427.493.700,00 ini sejalan dengan argumentasi Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) atas koreksi Biaya Usaha Lainnya (SikaShared SIS) di SKPKB PPh Badan yang telah diputuskan denganputusan Pengadilan Pajak Nomor: Put52683/PP/M.VIIIB/15

/2014 danyang juga diajukan Peninjauan Kembali dengan uraian sebagai berikut:Halaman 31 dari 51 halaman.

.; Sertipikat Hak Tanggungan No.2465/2014 tanggal 24 Februari 2014 yangdilekatkan dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.15/2014 tanggal 7Februari 2014, yang dibuat dihadapan PPAT Indrajani Natawardaja,S.H.;Jadi jelas antara Penggugat dan Tergugat sebagai badan hukum terdapathubungan hutang piutang, dimana dalam hubungan ini jelas tidak melibatkanTergugat Il.

Putusan Nomor 881/B/PK/PJK/2016M.IIIA/15/2014 tanggal 02 Desember 2014, dengan amar putusanmengabulkan seluruhnya banding Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding).Bahwa terkait dengan putusan Pengadilan Pajak terhadap PajakPenghasilan Badan (PPh Badan) Tahun Pajak 2010 diajukanPeninjauan Kembali ke Mahkamah Agung dan mengingat koreksiatas DPP PPN merupakan hasil ekualisasi dengan Peredaran Usahapada SPT PPh Badan, maka penjelasan pada sengketa ini adalahsebagaimana penjelasan dalam sengketa

Tergugat secara tegas kebenarannya.Bahwa betul berdasarkan keyakinan Penggugat dengan Tergugat, pada tanggal20 Desember 2014 antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkanperkawinan secara agama Kristen di Gereja HKBP Cinere, sesuai dengan AktaPemberkatan Nikah No. 007/013/D.XXVIII/R.1/H.1/PN.XII/2014 tanggal 20Desember 2014 (T1).Bahwa benar perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor suku DinasKependudukan dan Pencatatan Sip;il Jakarta Selatan sesuai dengan KutipanAkta Perkawinan No. 670/15

/2014, tanggal 22 Desember 2014 (T2).Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya No.4 adalah bohong sama sekali karena Tergugat tidak pernah berkatakata kasaratau berperilaku kasar terhadap Penggugat dan Tergugat selalu sayang kepadaPenggugat, bahkan karena begitu sayangnya Tergugat kepada Penggugat apayang diinginkan oleh Penggugat selalu dipenuhi oleh Tergugat.Bahwa selama Tergugat dengan Penggugat berumah tangga tidak pernah adaperselisinan atau pertengkaran dalam rumah

BANK MANDIRI8/15/2014 13,500,000 PT. BANK MANDIRI10/3/2014 8,500,000 PT. BANK MANDIRI Bahwa dana /uang yang disetorkan saksi FARIKHIN JUWANDA yangsemestinya untuk memberangkatkan jamaah umroh murah dan paketkhusus oleh Terdakwa juga digunakan untuk Untuk pembayaran uangmuka dan angsuran mobil Grand max.

yang terletak di Desa Mertoyudan, KecamatanMertoyudan, Kabupaten Magelang menjadi atas nama Tergugat I kecuali terhadaphalhal yang diakui secara tegas.Dalam Pokok Perkara : Bahwa terhadap Peralihan Hak Sertipikat Hak Milik Nomor 4129/DesaMertoyudan yang semula tercatat atas nama BUDI HARTATIEK, telahberalih ke Tergugat dan Turut Tergugat I yang diperoleh karena pewarisanberdasarkan Surat Keterangan Waris Nomor 593.2/115/15/2014 tanggalhal 13 dari 25 hal Put.No.549/Pdt/2015/PT.SMG26 April 2014 yang

IIIB/15/2014):Koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) atasPeredaran Usaha sebesar USD10,430,073.00 dilakukan berdasarkanhasil analisa terhadap arus uang/piutang,dengan perincian sebagaiberikut:Transaksi Kredit Rekening Koran & Kas USD 3,425,429,444.00Transfer antar bank USD (1,640,975,423.00)Setoran Modal USD 0.00Tambahan Hutang USD = (220,480,590.00)Penerimaan Piutang lain USD (14,933, 108.00)Pencairan bunga deposito USD 0.00Pemungutan/Pemotongan PPh USD 0.00Penghasilan dari Luar

angka 25%30%;Halaman 28 dari 33 halaman Putusan Nomor 1321/B/PK/PJK/2017Faktanya dalam kisaran angka 25%30%, masihterdapat sisa produksi yang dapat dimanfaatkansesuai tingkatannya;Bahwa perhitungan waste sebesar 16,19%yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali,artinya tidak ada lagi sisa produksi serat kapasyang dapat diproses dalam proses produksi;11) Bahwa dengan demikian, Terbukti bahwapenilai pembuktian yang dilakukan oleh MajelisHakim Pengadilan Pajak dalam Putusan NomorPut.53416/PP/M.XIIIA/15

/2014 tidak sesuaidengan ketentuan dalam Pasal 76 dan 78 UUPengadilan Pajak.

J00005342 kepada Tergugat V.Bahwa perbuatan Tergugat yang membuat notanota pembelian order fiktifuntuk dicairkan kebagian kasir dan perbuatan Tergugat Il yang menerimadan menggunakan uang hasil pembuatan nota pembelian order fiktif(tagihan palsu) tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum yangmerugikan Penggugat.Bahwa selain itu perobuatan Tergugat Il yang menjaminkan Sertifikat HakMilik atas tanah Nomor 4995 kepada Tergugat Ill dengan Akta HakTanggungan Nomer 15/2014 yang dibuat oleh Tergugat

Tergugat VI, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempattinggal di Medan, sebagai Tergugat VI;Dalam hal ini Tergugat I, II, IV, V dan VI memberi kuasa kepada(Kuasa Tergugat), masingmasing Advokat/Penasehat Hukum,berkantor di Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal12 Mei 2014, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan AgamaPematangsiantar Register Nomor 15/2014/PA.Pst tanggal 18 Juni2014.

Dengan demikian maka Pengadilan Agama Pematangsiantar berwenanguntuk memeriksa dan mengadili perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 11/TD AdvPH/2013 tertanggal 26 November 2013, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan AgamaPematangsiantar Register Nomor 11/2014/PA.Pst tanggal 7 April 2014 (dari pihakPenggugat) dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Mei 2014, terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar Register Nomor 15/2014/PA.Psttanggal 18 Juni 2014 (dari pihak

dibenarkan, karena setelah meneliti danmenguji kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembalioleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra MemoriPeninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan faktafakta danmelemahkan buktibukti yang terungkap dalam persidangan sertapertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara aquo memiliki hubungan hukum (innerlijke samenhang) dengan PutusanBadan Peradilan Pajak Yang Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) Nomor Put53635/PP/M.XIIIB/15

/2014, tanggal 27 Juni 2014, juncto PutusanMahkamah Agung yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) Nomor733/B/PK/PJK/2017, tanggal 5 Juni 2017 yang pertimbangan hukumnyabahwa atas jumlah peredaran usaha yang dilaporkan pada SPT PPh Badantahun 2009 dimana koreksi Terbanding a quo tidak dapat dipertahankan,Halaman 27 dari 29 Halaman.

Putusan Nomor 1097/B/PK/PJK/2016hubungan hukum dengan Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap (BHT)Nomor Put55873/PP/M.XVIIIB/15/2014 dan oleh karenanya koreksiTerbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quodapat dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 26UndangUndang Pajak Penghasilan;b.

Put.56143/PP/M.IVA/15/2014) dinyatakan bahwa oleh karenanyaMajelis berpendapat koreksi Pemohon Peninjauan Kembali atasperedaran usaha sebesar Rp180.585.580.427,00 tidak dapatdipertahankan dan koreksi Pemohon Peninjauan Kembalisebesar Rp1.992.391.380,00 tetap dipertahankan;j.