Ditemukan 9446 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : surat syarat sahat sarah samat sadat
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 29-09-2014 — Putus : 26-11-2014 — Upload : 27-05-2021
Putusan PT SAMARINDA Nomor 100/PDT/2014/PTSMDA
Tanggal 26 Nopember 2014 — Pembanding/Tergugat : Sumaningsih Diwakili Oleh : SUMINARSIH
Terbanding/Penggugat : H. Yusuf Mustafa, SH. Diwakili Oleh : ALI MUNAWAR, SH.
86 — 41
  • Bahwa alas hak dari penerbitan sertifikat milik Penggugatsangat sarat akan rekayasa, hal ini dapat diketahui dari keterangandan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Ketua RT.052 Batakan, Kel.Manggar dimana hanya disodorkan kertas kosong yang ternyatauntuk pembuatan sertifikat ;25.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Perdata Khusus PHI
Putus : 25-04-2012 — Upload : 19-11-2014
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 1/G/2012/PHI.PN.TPI
Tanggal 25 April 2012 — NURHAMLI, SH (Penggugat) PT. JAPAN SERVO BATAM (Tergugat)
41 — 17
  • KALMARK, sebab dalam surat tertanggal 18 Januari2011, nama KALMARK ada tertulis namun tidak ada tandatangan Sdr.KALMARK, sehingga surat tertanggal 18 Januari 2011 perludipertanyakan karena sarat dengan unsur rekayasa, akan tetapi saathal tersebut hendak dipertanyakan pada Sdr. KALMARK namun tidakberada di tempat ;3.20.3.21.32Pada saat upaya TERGUGAT melalui Sdr. BUDI HARTONO mencarikebenaran isi surat tanggal 18 Januari 2011, Sdr. BUDI HARTONO didatangani oleh PENGGUGAT, Sdr.
Pengadilan PN BANYUMAS Pidana Umum Penghinaan
Register : 06-02-2015 — Putus : 15-04-2015 — Upload : 29-03-2016
Putusan PN BANYUMAS Nomor 15/Pid.B/2015/PN Bms
Tanggal 15 April 2015 — HARIS DWI ANGGA SP Alias HARIS Bin MURWANDI
111 — 15
  • Methanol jika masuk dalam tubuh akan: Menekan Sistem sarat pusat seperti etanol. Dalam tubuh menjadi Formaldehide dan kemudian menjadi Asam Format sehinggadapat menyebabkan Asidosis metabolik (Kadar Asam dalam darah meningkat) yg dapatberakibat gangguan detak jantung, hipotensi, gangguan kesadaran, koma dan meninggal. Akumulasi Asam Format dalam darah dapat menyerang saraf mata sehingga penglihatanmenjadi kabur dan kebutaan.Halaman 21 dari37Putusan Nomor 15/Pid.B/2015/PN.
Pengadilan PTUN KENDARI TUN Perijinan
Register : 25-08-2011 — Putus : 10-04-2012 — Upload : 03-07-2014
Putusan PTUN KENDARI Nomor 21/G.TUN/2011/PTUN.KDI
Tanggal 10 April 2012 — PT. ANEKA TAMBANG (PERSERO) Tbk (P) Vs 1. BUPATI KONAWE UTARA (T), 2. PT. DUTA INTI PERKASA MINERAL (T II Intv)
359 — 722
  • Mengingat Bupatiyang baru Herry Siloande menyadari bahwa SK yang dikeluarkanpejabat Bupati sebelumnya, yaitu SK No. 267/2007 dan No. 153/2008telah diterbitkan dengan sarat rekayasa dan melawan hukum, makapada tanggal 11 Januari 2011, Bupati Herry Siloande menerbitkan 3(TIGA) SURAT KEPUTUSAN yang membatalkan SK No. 267/2007dan No. 153/2008, dan 1 (SATU) SURAT KEPUTUSAN yangmemberikan Izin Usaha Pertambangan kepada Penggugat, yaitu:3.7.1.3.7.2.3.7.3.3.7.4.Surat Keputusan Penjabat Bupati Konawe Utara
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 31-05-2011 — Upload : 11-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2761 K/Pdt/2010
Tanggal 31 Mei 2011 — SUTRISNO, VS SUBAKTI,DKK
48 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kabupaten Magelang berwenangmembuat Akta Otentik Akta Ikatan Jual Beli No.31 tanggal 13 Januari 2006(Bukti P3A) dan Akta Pemberian Kuasa Mutlak Untuk Menjual Akta No.32tanggal 13 Januari 2006 (Bukti P3 B) dengan Objek Ikatan Jual Beli dan ObjekPemberian Kuasa Mutlak Untuk Menjual Tanah terletak di Dusun Jambu DesaTempurejo, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang Sertifikat Hak MilikAsli No.131/Desa Tempurejo atas mama Rubingah Isteri Anhari Gambar SituasiNo.5271/1968 tanggal 1691968 (Bukti P5) ;Sarat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 20-01-2011 — Upload : 18-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1706 K/Pid.Sus/2009
Tanggal 20 Januari 2011 — SURATMAN
46 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengan demikian jelaslah bahwasurat ini dibuat ketika proses sidang sedang berjalan dan tidakdengan permintaan resmi sehingga dapat disebut sebagaisuatu bentuk intervensi dari pihakpihak luar yang mempunyaihubungan kerja dengan Terdakwa sehingga surat tersebutditengarai sarat conflict of interest, tetapi ternyata surat sepertiitu. diterima dan dijadikan dasar Majelis dalampertimbangannya.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 29-10-2013 — Putus : 25-03-2014 — Upload : 31-08-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 123/G/2 013/PHI/PN. BDG
Tanggal 25 Maret 2014 — Ir. YOPPY SIMANJUNTAK, M.B.A.,M.I.S.; lawan; BALA KESELAMATAN INDONESIA (THE SALVATION ARMY),
106 — 24
  • Singkatnya perbuatan pejabat yang tidak prosedural, yang sarat dengannepostisme adalah merupakan tanggungjawab hukum pribadi. Organisasi tidakbertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh pejabat yang memangkujabatan tertentu apabila perbuatan tersebut dilakukan tidak sesuai dengan prosedur..
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 23-10-2015 — Upload : 01-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 360 PK/Pdt/2015
Tanggal 23 Oktober 2015 — M. TAMBUNAN, Dkk VS BASRIZAL KOTO,Dkk
34 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Zen(Termohon Peninjauan Kembali Il) dalam kapasitasnya pada saat itumenjabat sebagai Kepala Desa Simpang Baru banyak terdapatkejanggalankejanggalan dan sarat dengan rekayasa dimana seharusnyakejanggalankejanggalan tersebut dijadikan oleh Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan menerima/mengabulkan gugatan Para Penggugat (Para Pemohon PeninjauanKembali) dan menyatakan Surat Keterangan Milik Tanah Nomor:41/SK/VI/1976, tertanggal 26 Mei 1976 dengan batasbatas sepadan
Pengadilan PN BOGOR Pidana Umum
Register : 03-11-2020 — Putus : 07-12-2020 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN BOGOR Nomor 239/Pid.B/2020/PN Bgr
Tanggal 7 Desember 2020 — Penuntut Umum:
1.DIAN ANJARI, SH, MH
2.AGUNG TRISA PUTRA F.B, S.H.
Terdakwa:
NANANG BUDI RIYANTO alias HARI PRASETYO
66 — 11
  • ROESLAN SALEHbahwa : kesalahan memang susuatu yang penting dalam menentukan ukuranpidana, tetapi sama sekali bukan sebagai alat untuk mencari ukuran pidana itu,manfaat juga merupakan sarat mutlak bagi kepatutan pidana, baik menurutancaman maupun menurut ukuran dan anekah macam pelaksanaannya ( segilain hukum pidana, hal. 23 );Menimbang, bahwa penegakan hukum haruslah dilakukan secara tegasserta proposional dan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah dimaksudkan untukpembalasan dandam atas perbuatan terdakwa
Pengadilan PN PONTIANAK Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 16-10-2013 — Putus : 15-01-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan PN PONTIANAK Nomor 101/Pdt.G/2013/PN.PTK
Tanggal 15 Januari 2015 — MUJRI, M E L A W A N : 1. SUHIRNO FREDIKUS HERRY SOEPRIADI 2. SUWARNO 3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Barat Cq. Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Pontianak
112 — 25
  • adalah FIKTIF belaka yang dapat digolongkan sebagai suatubentuk perbuatan melawan hukum yang seharusnya tidak boleh dijadikan dasarTURUT TERGUGAT untuk mengabulkan permohonan SUWARNO sebagaiTERGUGAT II.Bahwa dengan bermodalkan Surat Ganti Rugi yang Fiktif tersebut SUWARNO(TERGUGAT II) mengajukan permohonan untuk dapat diterbitkan sertifkat diatasHalaman 5 dari 50 Putusan Nomor 101/Pdt.G/2013/PN Ptk1011tanah garapan PENGGUGAT yang oleh pihak TURUT TERGUGAT melayanipermohonan dari TERGUGAT II yang sarat
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 07-04-2014 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 50 / Pid.Sus / Tipikor / 2013 / PN.Bjm.
Tanggal 7 April 2014 —
65 — 8
  • Sarat Air (T) = 00,75 m.2. Kapasitas Ruangruang : Ruang Muat Ikan = 2 Ruang. Kapasitas ruang tidur tipe tatami = 6 orang. Tangki Bahan Bakar = 200. Kecepatan Dinas pada kondisi penuh = 09 Knots. Kecepatan saat kosong = 11 Knost.3. Bahan : Kayu Besi.b. Engine, Sistem Populasi & Sistem Kemudi.Marine Engine Diesel 54 PS Kelengkapan : Gear Box MA Ratio 3:1. Throtle control. Kabel Remote Mesin. Aki 24 V 100A. Mesin Pompa Air. Olie Mesin. Selang Pompa.
    Sarat Air (T) = 00,75 m.2. Kapasitas Ruangruang : Ruang Muat Ikan = 2 Ruang. Kapasitas ruang tidur tipe tatami = 6 orang. Tangki Bahan Bakar = 200. Kecepatan Dinas pada kondisi penuh = 09 Knots. Kecepatan saat kosong = 11 Knost.3. Bahan : Kayu Besi.b. Engine, Sistem Populasi & Sistem Kemudi.Marine Engine Diesel 54 PS Kelengkapan : Gear Box MA Ratio 3:1. Throtle control. Kabel Remote Mesin. Aki 24 V 100A. Mesin Pompa Air. Olie Mesin. Selang Pompa. Ass Propeller D7 cm stainless.
    Sarat Air (T) = 00,75 m.2. Kapasitas Ruang ruang : Ruang Muat Ikan = 2 Ruang. Kapasitas ruang tidur tipe tatami = 6 orang. Tangki Bahan Bakar = 200. Kecepatan Dinas pada kondisi penuh = 09 Knots. Kecepatan saat kosong = 11 Knost.3. Bahan : Kayu Besi.b. Engine, Sistem Populasi & Sistem Kemudi.Marine Engine Diesel 54 PS Kelengkapan : Gear Box MA Ratio 3:1. Throtle control. Kabel Remote Mesin. Aki 24 V 100A. Mesin Pompa Air. Olie Mesin. Selang Pompa. Ass Propeller D7 cm stainless.
    Ukurun Utama :a) Panjang seluruhnya (L.O.A ) = 18,00 m.b) Panjang antara garis tegak ( L.W.I ) = 12,98 m.c) Lebar (B) max = 03,35 m.d) Tinggi (H) pada Midsip = 01,30 m.e) Sarat air(T) = 00,75 m.b. Kapasitas ruangruang :a) Ruang muat ikan = 2 ruang.b) Kapasitas ruang tidur tipe tatami = 6 orang.C) Tangki bahan bakar = 200 Lt.Putusan Nomor 50/Pid.Sus/ Tipikor/2013/PN.Bjm Hal 172 dari 250d) Kecepatan pada kondisi penuh = 09 knots.e) Kecepatan saat kosong = 11 knots.c.
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 13-04-2020 — Putus : 20-10-2020 — Upload : 20-10-2020
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 38/G/2020/PTUN.Mks
Tanggal 20 Oktober 2020 — Penggugat:
1.KENDEK PADATU
2.PAYUNG ALLO
Tergugat:
BUPATI TORAJA UTARA
151 — 70
  • Toraja Utara, adalah sarat dengan masalah ataubermasalah dan amat merugikan hak konstitusional Para Penggugatselaku Tokohtokoh Masyarakat Lembang Paku, Kec. Denpina, Kab.Toraja Utara;Bahwa terkait surat keberatan Para Penggugat pada tanggal 12Desember 2019 terhadap hasil pemilinan Calon Kepala Lembang Paku,Kec. Denpina, Kab.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 26-09-2019 — Putus : 05-03-2020 — Upload : 17-03-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 255/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 5 Maret 2020 — Penggugat:
NOVA FINALIA HUTAPEA
Tergugat:
BUPATI SIMALUNGUN
80 — 39
  • Padahal Penggugat sudah menyampaikan keberatankepada Tergugat bahwa Pilpanag Nagori Tiga Bolon sarat dengan masalahkarena terjadi pelanggaran dan/atau penyimpangan terhadap SOP danHalaman 24 Putusan No. 255/G/2019/PTUNMDN24.peraturan berlaku. Mestinya dengan adanya laporan dan keberatanPenggugat tersebut, maka seharusnya Tergugat semakin teliti dan ekstra hatihati mempelajari keabsahan setiap lembar dokumen Pilpanag Nagori TigaBolon, sehingga tidak sembarangan membuat Surat Keputusan.
Pengadilan PTUN BENGKULU TUN
Register : 29-06-2020 — Putus : 20-10-2020 — Upload : 22-10-2020
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 16/G/2020/PTUN.BKL
Tanggal 20 Oktober 2020 — Penggugat:
NURHAN AFRIZON,S.E.
Tergugat:
Bupati Bengkulu Selatan
265 — 159
  • menerima gaji selaku Aparatur Sipil Negara lagi.Bahwa dengan demikian maka keputusan objek sengketasudah bersifat final ;Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka keputusan objek sengketatata usaha negara yaitu berupa Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan,selaku Pejabat Tata Usaha Negara Nomor : 888228 Tahun 2020 tanggal 2 April2020 tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan atautindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas namaNurhan Afrizon,A.Md. telah memenuhi sarat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 26-09-2017 — Upload : 27-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1783 K/Pdt/2017
Tanggal 26 September 2017 — PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA, CQ PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA CQ PEMERINTAH DAERAH KOTA JAYAPURA DK VS RAYMOND GAN DK
76 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa sebelum putusan dibacakan kami sebagai kuasaTergugat telah mempertanyakan kepada panitra Pengganti dalamperkara ini tentang berita acara sidang pemeriksaan setempatpada hari jumat tanggal 12 Februari 2016 yang isinya bahwaPemeriksaan setempat tang 12 Februari tersebut adalah sah dantelah dilaksakan dengan tuntas.Karena itu, pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada harikamis tanggal 14 juli 2016 patutlan dipertanyakan karena sudahmenyalahi hukum acara dan sarat dengan kesewenang wenanganMajelis
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 15-06-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3353 K/Pdt/2015
Tanggal 15 Juni 2016 — SARIDIN B. BIN (ALM.) JALALUDIN ALIAS BURDAD vs HAMUDDIN BIN (ALM.) YAHYA, RUKIAH BINTI (ALM.) YAHYA,BARMAWI BIN (ALM.) YAHYA,MUALLEM BIN (ALM.) YAHYA, dan SYAHIDIN KAMSA BIN KAMBARDIN,SAFRIJAL, PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI ACEH CQ KEPALA BADAN PERTANAHAN KABUPATEN ACEH SELATAN
51 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Maka secara keperdataan ParaPenggugat/Para Terbanding wajib mengikutkan Kantor Pertanahan NasionalKabupaten Aceh Barat Daya sebagai Tergugat, Geuchik Gampong MonMameh Kecamatan Setia, Kabupaten Aceh Barat Daya, serta CamatKecamatan Setia, Kabupaten Aceh Barat Daya dan Kantor PertanahanNasional Kabupaten Aceh sarat Daya, serta lbnu Abas wajib diikutkansebagai Tergugat, namun tidak diikutsertakan sebagai Tergugat dalamgugatan Para Penggugat.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Merek
Putus : 28-05-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 232 K/Pdt.Sus-HKI/2015
Tanggal 28 Mei 2015 — YON NOFIAR VS UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA, DKK
254 — 138 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Gugatan Kabur Dan Tidak Jelas Karena Tidak Ada Dasar Perincian KerugianMateriil Yang Tepat;Pada butir 28 halaman 9 gugatan a quo didalilkan telah terjadi kerugian materiildengan jumlah Rp18.500.000.000,00 (delapan belas miliar lima ratus juta rupiah)dengan metode penghitungan kompensasi yang sekonyongkonyong ditetapkan 40 %10111213dari keuntungan yang telah diperoleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensiselama kurun waktu 2006 2013;Hal ini jelas kiranya merupakan kerugian imajinatif/fiksi yang sarat
Pengadilan PN MAMUJU Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-05-2012 — Putus : 24-07-2012 — Upload : 02-07-2014
Putusan PN MAMUJU Nomor 04/Pid.Sus/2012/PN.Mu
Tanggal 24 Juli 2012 — IWAN SAKAI, ST Alias IWAN Bin ABD RAHMAN
100 — 36
  • Boka Boka menerangkan bahwa terdakwamenanda tangani laporan Kemajuan Bobot Pekerjaan MC. 100% hingga terjadipembayaran 100% sebesar Rp.263.850.000, dua ratus enam puluh tiga juta delapanratus lima puluh ribu Rupiah, sementara pekerjaan belum siap dilaksanakan sesuaidengan RAB dan Gambar Fisik sesuai Kontrak;Menimbang , bahwa sarat untuk pembayaran 100% harus ada Suratdiperlukan Keterangan Bobot Pekerjaan 100% atau MC. 100% yang ditanda tanganioleh Rekanan, terdakwa Iwan Sakai, ST selaku Konsultan
Pengadilan PTUN BENGKULU TUN
Register : 13-06-2019 — Putus : 11-11-2019 — Upload : 20-11-2019
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 111/G/2019/PTUN.BKL
Tanggal 11 Nopember 2019 — Penggugat:
LENI PUSPITA DEWI
Tergugat:
KEPALA DESA GUNUNG SAKTI KECAMATAN MANNA KABUPATEN BENGKULU SELATAN
Intervensi:
HARYANTO
169 — 255
  • Pemberhentian Perangkat Desa, Camattidak mempunyai hak maupun wewenang hak mampu wewenang untukmenambah rangkaian tahapan atau jadwal perekrutan Sekretaris Desayang telah ditetapkan oleh Panitia perekrutan Sekretaris Desa;Bahwa tanpa dasar hukum yang jelas oleh TERGUGAT melalui PanitiaPerekrutan Sekretaris Desa Gunung Sakti serta Camat melaluiPerwakilan dari Kecamatan Manna pada tanggal 6 Maret 2019 tetapmengadakan test Wawancara dengan soal yang dibuat dan sudahditentukan oleh Camat Manna, hal ini sangat sarat
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 01-02-2019 — Putus : 12-08-2019 — Upload : 16-08-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 10/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 12 Agustus 2019 — Penggugat:
WILIATER SIAHAAN
Tergugat:
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR
Intervensi:
SABAM HUTABARAT
96 — 54
  • Jadi dari fakta hukum ini terbukti Penggugat dalam SuratGugatannya menggugat tanpa alasan dan dasar hukum kepemilikanyang jelas dan sarat dengan rekayasa, sehingga tindakan Penggugatsangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;Bahwa oleh karena dasar perolehan Objek Sengketa a quodidasarkan pada Akta Jual Beli yang dilaksanakan dihadapan PejabatPembuat Akta Tanah (PPAT