PengadilanPajaksebagaimana diuraikan dalam butir V.1 di atas, dengan alasansebagai berikut:3.1.Bahwa Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak PertambahanNilai Masa Pajak Februari 2009 ini adalah dikarenakanequalisasi koreksi peredaran usaha PPh Badan sebesarRp. 361.793.757.212,00 cfm. hasil pemeriksaan Tahun Pajak2008 yang juga diajukan banding oleh Termohon PeninjauanKembali dan telah diputus oleh Pengadilan Pajak denganHalaman 15 dari 35 halaman Putusan Nomor 1085 B/PK/PJK/20163.2.3.3.Putusan Nomor: Put.58512/PP/M.III/15

/2014 yang putusannyaadalah Mengabulkan Seluruhnya dan atas putusan PengadilanPajak tersebut diajukan Peninjauan Kembali ke MA;Bahwa mengingat koreksi sejalan dengan koreksi PeredaranUsaha tersebut yang telah diputus oleh Majelis, makapembahasan atas sengketa koreksi DPP PPN tersebutmengacu pada pembahasan atas sengketa PPh Badan;Uraian atas pokok sengketa adalah sebagai berikut :3.3.1.

Bahwa Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak PertambahanNilai Masa Pajak Maret 2009 ini adalah dikarenakan equalisasikoreksi peredaran usaha PPh Badan sebesar Rp.Halaman 15 dari 35 halaman Putusan Nomor 1086 B/PK/PJK/20163.2.3.3.361.793.757.212,00 cfm. hasil pemeriksaan Tahun Pajak 2008yang juga diajukan banding oleh Termohon Peninjauan Kembalidan telah diputus oleh Pengadilan Pajak dengan PutusanNomor: Put.58512/PP/M.III/15/2014 yang putusannya adalahMengabulkan Seluruhnya dan atas putusan Pengadilan

Putusan Nomor 73/B/PK/PJK/2016e Bahwa atas sengketa peredaran usaha dalam Putusan MajelisPutusan Nomor Put.50091/PP/M.XIII/15/2014 Tanggal 23 Januari2014 telah diajukan Permohonan Peninjauan Kembali keMahkamah Agung dengan uraian sebagai berikut:1.Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding)melakukan Koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp19.775.295.999,00 yang berasal dari gross up pembelianberdasarkan data pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 22Impor yang berasal dari Tabelaris Modul Penerimaan

29/2014 ACHMAD 266.400, fiktif56 580514 1/30/2014 SAYUTI 225.600, fiktif57 580515 1/30/2014 HOGI 225.600, fiktif58 580517 1/30/2014 LINA 225.600, fiktif59 580518 1/30/2014 CATUR 225.600, fiktif60 580519 1/31/2014 ELLIAS 166.400, fiktif61 580520 1/31/2014 HENGKI 266.400, fiktif62 580521 1/31/2014 LUTFI 266.400, fiktif63 580523 1/31/2014 LESTARI 266.400, fiktif64 580534 2/7/2014 NOVI 792.000, fiktif65 580539 2/11/2014 AJI 172.800, fiktif66 580540 2/12/2014 VERRA 216.000, fiktifARISTYANI67 580546 2/15

/2014 MARTINI 1.674.300, fiktif68 638069 3/3/2014 HARTA BAKTI 1.667.300, fiktif69 638070 3/4/2014 ENI 1.647.900, fiktif70 638078 3/8/2014 KANTI 1.674.300, fiktif71 639501 4/1/2014 WAHYU 108.000, fiktif72 639506 4/3/2014 PUTRI 102.100, fiktif73 639508 4/3/2014 KOKOM 266.400, fiktif74 639510 4/3/2014 INDARTI 451.200, fiktif75 639511 4/3/2014 USMAN 344.400, fiktif76 639512 4/3/2014 ODANG 171.000, fiktif71 639525 4/8/2014 NUGROHO 199.200, fiktif78 639533 4/11/2014 JUNET 266.400, fiktif79 639534 4/11/

koreksi Dasar Pengenaan Pajak untuk masaDesember 2008 saja dengan alasan pemeriksa tidak dapatmemastikan penyerahan tersebut terjadi pada bulan/masa yangmana, sehingga pemeriksa menetapkan pada akhir tahun pajak;Bahwa karena koreksi DPP PPN Masa Desember sebesarRp82.343.072.325,00 ini berhubungan dengan koreksi PeredaranUsaha di PPh Badan sebesar Rp109.236.734.118,00 berdasarkanatas hasil equalisasi, maka pembahasan mengenai koreksi inimerujuk Putusan hasil pemeriksaan Majelis Nomor52416/PP/M.Xlllb/15

/2014 tanggal 8 Mei 2014 atas sengketabanding PPh Badan dengan pendapat Majelis sebagai berikut:Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelismempertimbangkan halhal sebagai berikut: Koreksi Terbanding hanya didasarkan pada analisa sumber databerupa Luas Lahan Menghasilkan dan tidak menghasilkan Tahun2003, tanpa didukung dengan pengujian arus uang dan arusbarang serta buktibukti yang mendukung dan menguatkan koreksiTerbanding adanya penjualan CPO dan Palm Kernel; Terbanding tidak datang ke lokasi

MH individualisasi pidana artinya orang hanyadipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dia lakukan; oleh karena ituatas hal yang dilakukan orang lain maka menjadi tanggung jawab orang lainitu; seharusnya terdakwa Paridah bebas karena menurut pasal 20 UU No.15/2014 rekomendasi BPK/ Inspektorat sudah ditindak lanjuti Bupati danDirektur.

MH individualisasi pidana artinya orang hanyadipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dia lakukan; oleh karena ituatas hal yang dilakukan orang lain maka menjadi tanggung jawab orang lainitu; seharusnya terdakwa Paridah bebas karena menurut pasal 20 UU No.15/2014 rekomendasi BPK/ Inspektorat sudah ditindak lanjuti Bupati danDirektur saat audit BPK tidak dipertimbangkan, bahwa tuduhan terdakwamembuka rekening atas nama pribadi untuk melakukan pembayarankebutuhan RSUD dikatakan korupsi adalah tuduhan

Chairul Huda, SH.MH, individualisasi pidana artinya orang hanya dipertanggung jawabkanatas perbuatan yang dia lakukan; oleh karena itu atas hal yang dilakukanorang lain maka menjadi tanggung jawab orang itu; seharusnya terbandingbebas karena menurut pasal 20 UU No. 15/2014 rekomendasi BPK/Inspektorat sudah ditindak lanjuti Bupati tanggal 31 Mei 2019 dan Direkturtanggal 17 Juni 2019;Bahwa proses hukum terhadap terdakwa dijalankan tidak sesuai denganaturan dan sangat tidak hatihati terkesan dipaksakan

MH individualisasi pidana artinya orang hanyadipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dia lakukan; oleh karena ituatas hal yang dilakukan orang lain maka menjadi tanggung jawab orang lainitu; seharusnya terdakwa Paridah bebas karena menurut pasal 20 UU No.15/2014 rekomendasi BPK/ Inspektorat sudah ditindak lanjuti Bupati danDirektur;Bahwa sesuai SEMA No. 4/2016 dalam menghitung kerugian negara padatindak pidana korupsi instansi yang berwenang menyatakan adanyakerugian keuangan negara adalah BPK

Kawasan Industri Mabar berkedudukandi Medan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 15/2014 tanggal 19082014 yang dibuat oleh Muhammad Indra, Sarjana Hukumselaku PPAT;Sehingga Tergugat di dalam menerbitkan dan melakukan peralihanterhadap sertipikat a quo telah menempuh prosedur berdasarkanperaturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana yangditentukan dalam Pasal 19 ayat 1 dan 2 UndangUndang Nomor 5Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria dantelah sesuai dengan Asasasas Umum Pemerintahan

Yockie Veronico Amantha Sinaga, berdasarkan Akta Jual BeliNomor 15/2014 tanggal 19082014, dibuat di hadapan MuhammadIndra, S.H., selaku PPAT Kota Medan untuk objek tanah SertifikatHak Milik Nomor 527/Mabar Hilir, Surat Ukur Nomor 221/MabarHilir/2009, tanggal 23122009, diterbitkan Tergugat tanggal 14Januari 2010 seluas 600 m2, kemudian tanggal 1362013 Hak Milikdihapus dan diubah menjadi Hak Guna Bangunan Nomor220/Mabar Hilir atas nama PT. Kawasan Industri Mabar in casuTergugat II Intervensi;d.

Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi adalah ahli waris dari IrJohanis Gaspersz,Msi pemegang Sertifkat Hak Milik No.1383/Rijali tertanggal 19September 2005 GS No.15/2014 tertanggal 4 Oktober 2004 seluas 15 M2 danNyonya Petriosina A Gaspersz pemegang Setfikat Haki Milik No.1525/Rijalitertanggal 4 Nopember 2008 GS No.00059/Rijali 2008 tertanggal 4 Nopember2004 seluas 66 M2;Bahwa bidang tanah Srertifikat Hak Milik No.1383 tertanggal 19 september 2005GS No.15/2004 tertanggal 4 Oktober 2004

Putusan Nomor 1845/B/PK/PJK/2016Bahwa Majelis berpendapat atas sengketa banding ini terkait dengansengketa Banding Pemohon Banding atas Pajak Penghasilan BadanTahun Pajak 2009;Bahwa atas sengketa Banding Pemohon Banding atas PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2009, dengan Putusan NomorPut.52464/PP/M.IIIA/15/2014 yang diucap pada sidang terbuka untukumum pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014, menyatakan sebagaiberikut: Dari dokumen yang diterima berupa perjanjian, Kunjungan (visit) dariMr. M.T.

Atas Koreksi DPP PPN berupa Penyerahan Kepada BukanPemungut sebesar Rp 468.948.494,00;Bahwa koreksi DPP PPN atas penyerahan bukan kepadaPemungut sebesar Rp 468.948.494,00 merupakan hasilekualisasi dengan koreksi peredaran usaha di PPh Badanyang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajakdengan Putusan Nomor Put.52240/PP/M.XIB/15/201 4;Bahwa adapun atas koreksi peredaran usaha di PPh Badansebesar Rp 5.627.381.927,00 dalam Putusan NomorPut.52240/PP/M.XIB/15/2014 tersebut telah dilakukan evaluasioleh

Kk.10.13.08/PW.01/796/2015 tanggal 02 Nopember2015, diberi Tanda T5;Fotocopy Akta Perceraian dari Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipildan Tenaga Kerja Kota Cirebon No. 15/2014 tanggal 20 Oktober 2014atas nama Kristiyanto dan Indah Ningsih, diberi tanda T6;Halaman 14 dari 32 halaman Putusan No. 87/Pdt.G/2015/PN.Cbn7. Fotocopy Kartu. Keluarga No. 3274030305070095 dari DinasKependudukan Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kota Cirebon, diberiTanda T7;8.

PajakDesember 2010 sebesar Rp5.091.068.847,00 dibatalkan;Bahwa koreksi atas DPP PPN sebesar Rp5.117.158.508,00 diperolehberdasarkan hasil ekualisasi antara DPP PPN dengan PeredaranUsaha pada SPT PPh Badan Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding).Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)mengajukan banding terhadap keputusan keberatan atas SKPKBPPh Badan Tahun Pajak 2010, dan terhadap banding tersebut telahdiputus dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.57450/PP/M.IIA/15

/2014 tanggal 02 Desember 2014, dengan amar putusanmengabulkan seluruhnya banding Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding).Halaman 16 dari 35 halaman.

ditunjuk dan bertanggung jawab sebagai Panitia lelang untukPaket Pekerjan Pengadaaan dan Pemasangan PLTS (Pembangkit ListrikTenaga Surya) tersebar di Desa Nibung Terjun Kecamatan PermataKecubung, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah pada DinasPerindagkoptamben Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2014 yaitu :e WAHYUDI, A.Ma selaku Ketua Pokjae ANTON AFHAN, A.Md selaku sekertaris Pokjae HENDRI SIMANJUNTAK, S.Sos selaku anggota PokjaDitunjuk Berdasarkan Keputusan Bupati Sukamara Nomor188.45/15

/2014, tanggal 13 Januari 2014 tentang Susunan Personalia UnitLayanan Pengadaan Kabupaten Sukamara.Bahwa kegiatan Pengadaan dan Pemasangan PLTS (Pembangkit ListrikTenaga Surya) tersebar di Desa Nibung Terjun (DAK+DAU) TahunAnggaran 2014 dilaksanakan secara pelelangan umum yang dimulai padatanggal 21 Mei 2014 di kantor ULP Kabupaten Sukamara melalui LPSE(Lelang Pengadaan Secara Elektronik) dan yang melaksanakan lelangHalaman 9 dari 77 hal Put No.11/PID.SUSTPK/2016/PT.PLK.tersebut adalah Kelompok Kerja

/2014, tanggal 13 Januari 2014 tentang Susunan Personalia UnitLayanan Pengadaan Kabupaten Sukamara.Bahwa kegiatan Pengadaan dan Pemasangan PLTS (Pembangkit ListrikTenaga Surya) tersebar di Desa Nibung Terjun (DAK+DAU) TahunAnggaran 2014 dilaksanakan secara pelelangan umum yang dimulai padatanggal 21 Mei 2014 di kantor ULP Kabupaten Sukamara melalui LPSE(Lelang Pengadaan Secara Elektronik) dan yang melaksanakan lelangtersebut adalah Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Konstruksi IV denganjadwal sebagai

Dawud Suyipto Tanggal 14 Juni 2011, yang diberi tanda dengan T3;Foto Copy Permohonan Arbitrase Tanggal 7 Oktober 2013, yang diberi tanda denganT4;Foto Copy Surat NO : 14.075//BANI/WDed Tanggal 13 Januari 2013 , yang diberitanda dengan T5;Foto Copy CLAIM FOR ABITRATION DATE : JANUARY 15", 2014 , yang diberitanda dengan T6;Foto Copy Terjemahan Bukti T6, yang diberi tanda dengan T6A;Foto Copy H.I.R (Het Herziene Indonesisch Reglement), yang diberi tanda denganT7;Foto Copy Reglemen Acara Perdata (Reglement

Adapun perincian dari 100 (seratus) nasabah Brigunayang telah melakukan Pelunasan Maju (lunas putus): NO LT NOREK NAMADEB KOL)JWjTGLREAL TGLJT PLAFOND BAKIDEBET56320100391 HT 69102 AFRIATI 1 48 (07/15/2010 07/15/2014 58,000,000 16,917,80056320100632 HT 30108 AFRIYANTI 1 (84 09/23/2010 09/23/2017 40,000,000 (24,761,60056320100363 HT 95101 AGUSTINA 1 96 05/06/2010 05/06/2018 91,000,000 56,875,6005632010041 AKBAR4 HT 05109 SUSENO 1 96 08/13/2010 08/13/2018 (61,000,000 (40,031,80056320100515 HT 76103

Yaitu perincian dari 100 (seratus) nasabah Briguna yangtelan melakukan Pelunasan Maju: NO LT NOREK NAMADEB KOL JW /TGLLREAL TGLJT PLAFOND BAKIDEBET5632010039691 HT102 AFRIATI 1 48 07/15/2010 07/15/2014 58,000,000 16,917,8005632010063302 HT108 AFRIYANTI 1 84 09/23/2010 09/23/2017 40,000,000 24,761,600 Hal. 22 dari 62 hal, Putusan Nomor 2405 K/PID.SUS/2016 5632010036953 HT101 AGUSTINA 96 05/06/2010 05/06/2018 91,000,000 56,875,600563201004105 AKBAR4 HT109 SUSENO 96 08/13/2010 08/13/2018 61,000,000

untukPaket Pekerjan Pengadaaan dan Pemasangan PLTS (Pembangkit ListrikTenaga Surya) tersebar di Desa Nibung Terjun Kecamatan PermataKecubung, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah pada DinasPerindagkoptamben Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2014 yaitu :e WAHYUDI, A.Ma selaku Ketua Pokjae ANTON AFHAN, A.Md selaku sekertaris Pokjae HENDRI SIMANJUNTAK, S.Sos selaku anggota PokjaHalaman 9 dari 74 hal Put No.14/PID.SUSTPK/2016/PT.PLK.Ditunjuk Berdasarkan Keputusan Bupati Sukamara Nomor188.45/15

/2014, tanggal 13 Januari 2014 tentang Susunan Personalia UnitLayanan Pengadaan Kabupaten Sukamara.Bahwa kegiatan Pengadaan dan Pemasangan PLTS (Pembangkit ListrikTenaga Surya) tersebar di Desa Nibung Terjun (DAK+DAU) TahunAnggaran 2014 dilaksanakan secara pelelangan umum yang dimulai padatanggal 21 Mei 2014 di kantor ULP Kabupaten Sukamara melalui LPSE(Lelang Pengadaan Secara Elektronik) dan yang melaksanakan lelangtersebut adalah Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Konstruksi IV denganjadwal sebagai

ditunjuk dan bertanggung jawab sebagai Panitia lelang untukPaket Pekerjan Pengadaaan dan Pemasangan PLTS (Pembangkit ListrikTenaga Surya) tersebar di Desa Nibung Terjun Kecamatan PermataKecubung, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah pada DinasPerindagkoptamben Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2014 yaitu :e WAHYUDI, A.Ma selaku Ketua Pokjae ANTON AFHAN, A.Md selaku sekertaris Pokjae HENDRI SIMANJUNTAK, S.Sos selaku anggota PokjaDitunjuk Berdasarkan Keputusan Bupati Sukamara Nomor188.45/15

/2014, tanggal 13 Januari 2014 tentang Susunan Personalia UnitLayanan Pengadaan Kabupaten Sukamara.Bahwa kegiatan Pengadaan dan Pemasangan PLTS (Pembangkit ListrikTenaga Surya) tersebar di Desa Nibung Terjun (DAK+DAU) TahunAnggaran 2014 dilaksanakan secara pelelangan umum yang dimulai padaHalaman 39 dari 74 hal Put No.14/PID.SUSTPK/2016/PT.PLK.tanggal 21 Mei 2014 di kantor ULP Kabupaten Sukamara melalui LPSE(Lelang Pengadaan Secara Elektronik) dan yang melaksanakan lelangtersebut adalah Kelompok

sebagaimana diuraikan dalam butir V.I di atas, dengan alasansebagai berikut:3.1.3.2.3.3.Bahwa Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penjualan atasBarang Mewah untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Maret2009 sebesar Rp91.666.192.682 adalah dikarenakan equalisasikoreksi peredaran usaha PPh Badan sebesarRp361.793.757.212,00 cfm. hasil pemeriksaan Tahun Pajak 2008yang juga diajukan banding oleh Termohon Peninjauan Kembalidan telah diputus oleh Pengadilan Pajak dengan Putusan NomorPut.58512/PP/M.III/15

/2014 yang putusannya adalahMengabulkan Seluruhnya dan atas putusan Pengadilan Pajaktersebut diajukan Peninjauan Kembali ke MA;Bahwa mengingat koreksi sejalan dengan koreksi PeredaranUsaha tersebut yang telah diputus oleh Majelis, makapembahasan atas sengketa koreksi Dasar Pengenaan Pajak PajakPenjualan atas Barang Mewah Masa Pajak Januari sampaidengan Maret 2009 sebesar Rp91.666.192.682,00 tersebutmengacu pada pembahasan atas sengketa PPh BadanUraian atas pokok sengketa adalah sebagai berikut:3.3.1

Menghukum Pelawan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul ;Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi jawab menjawab sebagaimana termuatdalam berita acara persidangan perkara ini masingmasing yaitu :Replik Pelawan tertanggal 11 Maret 2015;Duplik Tergugat I dan II serta Tergugat III masingmasing tertanggal 25 Maret 2015;Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalildalil PerlawanannyaPelawan dipersidangan mengajukan bukti surat berupa :1 Photo Copy Surat Keterangan Nomor : 740 / 2001 / 404. 7. 7. 15

/ 2014 tanggal19 Mei 2014 yang diterbitkan oleh Kanotor Kepala Desa Tawangsari ( Buktibertanda P1 ) ;2 Photo Copy Surat Tanda Penerimaan Laporan / Pengaduan Nomor : B /04 /1 /2013 / Reskrim tanggal 14 Januari 2013 yang diterbitkan oleh PolsekTaman Sidoarjo (Bukti bertanda P2 ) ;Halaman 23 dari 29 Putusan No.81/Pdt.Plw/2014/PN.Sda.Photo Copy Surat dari Polsek Taman Sidoaijo Nomor : B / 04 / I / 2013 /Reskrim tanggal 16 Januari 2013 perihal Pemberitahuan Perkembangan HasilPenyidikan ( Bukti bertanda

hukum Majelis Hakim PengadilanPajaksebagaimana diuraikan dalam butir V.I di atas, dengan alasansebagai berikut:3.1.3.2.3.3.Bahwa Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak PenghasilanPasal 22 Masa Pajak April sampai dengan Desember 2008 iniadalah dikarenakan equalisasi koreksi peredaran usaha PPhBadan sebesar Rp 361.793.757.212,00 cfm. hasil pemeriksaanTahun Pajak 2008 yang juga diajukan banding oleh TermohonPeninjauan Kembali dan telah diputus oleh Pengadilan Pajakdengan Putusan Nomor Put.58512/PP/M.III/15

/2014 yangputusannya adalah Mengabulkan Seluruhnya dan atas putusanPengadilan Pajak tersebut diajukan Peninjauan Kembali ke MA;Bahwa mengingat koreksi sejalan dengan koreksi PeredaranUsaha tersebut yang telah diputus oleh Majelis, makapembahasan atas sengketa koreksi DPP PPh Pasal 22 inimengacu pada pembahasan atas sengketa PPh Badan;Uraian atas pokok sengketa adalah sebagai berikut:3.3.1.

Syariffudin dengan Ir.Nany Meilena Rusli tertanggal 14 Maret 2007; BuktiP8 : Putusan Badan Arbitrase Nasonal Nomor 258/V/ARBBANI/2007, tertanggal 2 Oktober 2007; BuktiP9 : Surat Penetapan Amaning/Teguran 258/V/ARBBANI/2007 tertanggal 22 Mei 2008; BuktiP10: Penetapan Amaning Nomor 258/V/ARBBANI/2007,tertanggal 15 2014; Bukti P11: Penetapan Eksekusi Nomor 258/PEN.EKS/V/BANI/2007/PN Palu, tertanggal 19 November 2014;Alatalat bukti terebut di atas yang menjadi pertimbangan Majelis Hakimpada persidangan