Ditemukan 11437 data
40 — 4
minggu tenang;Bahwa massa yang masuk ke dalam kantor KPUD Dairi dan mengambil kotakalumunium kemudian membagibagikan suarat suara tersebut tidak memiliki izindari pihak KPUD Dairi;e Bahwa massa berada di kantor KPUD Dairi karena menurut mereka terdapat suatumasalah pendistribusian surat suara, akan tetapi saksi tidak mengetahui secara jelasyang menjadi latar belakang aksi massa di kantor KPUD Dairi; Bahwa saksi tidak melihat massa yang berada di sekitar kantor KPUD Dairimenggunakan suatu atribut partai
oleh BRIMOBsaat kerusuhan itu terjadi;e Bahwa kegiatan yang dilakukan massa di sekitar kantor KPUD Dairi tidak memilikiizin dari pihak yang berwenang;e Bahwa massa yang masuk ke dalam kantor KPUD Dairi dan mengambil kotakalumunium tersebut tidak memiliki izin dari pihak KPUD Dairi;e Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas yang menjadi latar belakang aksi massatersebut di kantor KPUD Dairi;e Bahwa saksi tidak melihat massa yang berada di halaman depan kantor KPUD Dairimenggunakan suatu atribut partai
Evan Sandy Maulana, S.Hut
Tergugat:
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
156 — 49
Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; ataud. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telahmemiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanadengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yangdilakukan dengan berencana;8. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 11 Tahun 2017tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 250 mengatur, PNSdiberhentikan tidak dengan hormat apabila:a.
Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; ataud. Dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilanyang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakpidana dengan hukum pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun danpidana yang dilakukan dengan berencana;9. Bahwa selain itu dalam penerbitan Objek Gugatan, Penggugatmemuat dasar hukum ketentuan UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014Tentang Administrasi Pemerintahan;10.
Efendi Rajagukguk
Tergugat:
1.Besaria br Sihombing
2.Serefina br Siahaan
73 — 13
Bahwa pemilik kantor Firma Hukum Victoria selainberprofessi sebagai Advokat / Kuasa Hukum Penggugat dariRekonvensi/Tergugat Konvensi adalah Orang yang sangat sibuk sebagaiKetua Umum Partai PDRIS, sehingga dengan adanya gugatan ini, danharus dibela oleh Pariban / Kerabat Penggugat Rekonpensi / Tergugat IIKonvensi dari Jakarta, maka semakin besarlah nilai kerugian materil &Immateril yang diderita oleh Penggugat Rekonpensi / Tergugat II Konvensi;11.
Fotokopi Akta Pendirian Partai Demokrasi Rakyat IndonesiaSejahtera Nomor 3 tanggal 7 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda T211;12. Fotokopi Sampel Rapid Antigen atas nama KamarudinSimanjuntak, selanjutnya diberi tanda T212;13.
1.Abdul Talib
2.Sukarni
3.Hajar fajri
Tergugat:
3.Pj. Kepala desa temalang
4.CAMAT LIMUN
341 — 206
membuat keputusan yang menguntungkandiri sendiri, anggota keluarga, pihak lain,dan/atau golongan tertentu;c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak,dan/atau kewajibannya;d. melakukan tindakan diskriminatif terhadapwarga dan/atau golongan masyarakat tertentu;e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme,menerima uang, barang, dan/atau jasa daripihak lain yang dapat mempengaruhikeputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;g. menjadi pengurus partai
Menjadi pengurus partai politik;h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BadanPermusyawaratan Desa, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RepublikIndonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, DewanPerwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan RakyatHalaman 54 dari 66 halaman Putusan Nomor: 35/G/2020/PTUN.
83 — 21
pengecerresmiMenimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 7, 810 Peraturan Menteri Perdagangan RepublikIndonesia Nomor : 07/MDAG/PER/2/2009 yang dimaksudProdusen adalah perusahaan yang memproduksipupuk Anorganik yaitu) pupuk Urea, SP36,Superphos, ZA, NPK dan pupuk Organik di dalamnegeri ;Distributor adalah perusahaan perorangan ataubadan usaha, baik berbentuk badan hukum ataubukan badan hukum yang ditunjuk oleh produsenuntuk melakukan pembelian, penyimpanan,penyaluran dan penjualan pupuk bersubsididalam partai
86 — 96
A.n ASEP LESMANA HENDI;- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tidak pernah dihukum penjara A.n ASEP LESMANA HENDI;- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tidak sedang dicabut hak pilih berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap A.n ASEP LESMANA HENDI;- 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Kartu Keluarga A.n ASEP LESMANA HENDI;- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tempat Tinggal A.n ASEP LESMANA HENDI;- 1 (satu) lembar Surat pernyataan tidak sedang menjadi Pengurus Partai
Bogor A.n ASEP LESMANA HENDI;1 (satu) lembar Surat Pernyataan tidak pernah dihukum penjara An ASEPLESMANA HENDI;1 (satu) lembar Surat Pernyataan tidak sedang dicabut hak pilih berdasarkanKeputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap A.n ASEPLESMANA HENDI;1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Kartu Keluarga A.n ASEPLESMANA HENDI;1 (satu) lembar Surat Keterangan Tempat Tinggal A.n ASEP LESMANA HENDI;1 (satu) lembar Surat pernyataan tidak sedang menjadi Pengurus Partai Politik A.nASEP
67 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sungai Liat Bangka Belitung KetuaDPP Partai PPP yang dirilis diberitakan oleh media harian Bangka (lihatlampiran Il) kiranya menjadi bahan pertimbangan hukum kepada kami selakuTerdakwa guna mendapatkan keringanan hukum dalam usia kami yangsudah lanjut/uzur ini (Insyah Allah) karena selaku Terdakwa kami masihyakin dan percaya bahwa bapakbapak Majelis Hakim Agung yang muliamasih sepakat menggunakan kalbu lebih baik membebaskan seribu tahananyang bersalah, dari pada memvonis/menghukum seorang yang tidakbersalah
269 — 168
Sedangkan dalamPasal 1 angka 9 disebutkan Badan Publik selain Badan Publik Negara adalahBUMN, BUMND, organisasi non pemerintah dan partai politik yang sebagian atauselurun dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negeri dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbagan masyarakat, dan/atauluar negeri;Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 PERMA Nomor 2 Tahun 2011 tentangTata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan disebutkansebagai berikut:halaman 22 dari 30 halaman
Terbanding/Penggugat : Hj. LISA ROMAITO SIREGAR, SH.
Turut Terbanding/Tergugat II : ANTON
49 — 28
Keliru pihak yang ditarik sebagai TergugatBahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Penggugat telahkeliru dalam menarik Tergugat Il sebagai pihak di dalam perkara a quo,karena hubungan hukum Perjanjian (PPJB) tersebut dilakukan oleh danantara Tergugat dengan Penggugat, sehingga hal tersebut tidak ada relasihukum dengan Tergugat II, oleh karena itu Tergugat II tidak dapat dijadikanpihak di dalam perkara a quo, hal ini sesuai dengan prinsip partai kontrakyang digariskan pada Pasal 1340 KUHPerdata
55 — 3
saat itu terdakwa sudah pergi meninggalkan rumah sejak awal bulan Juli2012 dan kondisi rumah tanga saksi dengan terdakwa sudah pisah rumah karenasaksi sudah pulang ke rumah orangtua saksi ;Bahwa Bu Sugini datang ke rumah saksi mencari terdakwa untuk memintapertanggungjawaban terdakwa atas janji dan uang yang telah diserahkan kepadaterdakwa ;Bahwa saksi tidak kenal dengan Pak Rusdiyanto namun saksi sering mendengarnama tersebut, karena terdakwa ikut dengan Pak Rusdiyanto sebagai simpatisandalam Partai
1.Indera Nababan
2.Setiawaty Oetama
Tergugat:
1.Yayasan Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat berdasarkan Anggaran Dasar
2.Nelson Siregar selaku Ketua Badan Pengurus Yayasan Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat
3.Saur Tumiur Situmorang
4.Perhimpunan Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat dan PENGEMBANGAN PRAKARSA MASYARAKAT
88 — 14
UsulanHalaman 24 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Trttersebut ditentang oleh Penggugat I, kemudian menjelekjelekkanYayasan ;Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat sebagai salah seoranganggota Badan Pendiri YKSPPM pernah mengajukan upaya hukumatas pemecatan tersebut sebelum perkara gugatan ini ;Bahwa tujuan YKSPPM atau KSPPM didirikan untuk memberikanadvokasi kepada para petani agar terbangun prakarsa masyarakat dibidang pertanian ;Bahwa YKSPPM atau KSPPM tidak berafiliasi dengan partai
21 — 0
Bahwa replik Penggugat point 4 tidak benar karena perludipertegas bahwa tahun 2013 Tergugat sebagai bakal calonlegislatif salah satu partai, dimana untuk mengikutipencalegkan tahun 2014, saat ini Tergugat sudah terdaftarsebagai daftar calon sementara dan bulan Agustus sebagaiDaftar Calon Tetap. Jadi apabila Penggugat mengatakan kalauTergugat tidak mengikuti kegiatankegiatan warga dan kurangbersosialisasi iti tidak nalar.
Pembanding/Terbanding/Terdakwa : Tumuji Als Untung Diwakili Oleh : JEFRIYENT, SH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : Imelda Panjaitan, SH
Terbanding/Penuntut Umum II : Muhammad Kenan Lubis SH
89 — 33
Amal Tani dengan cara membabat tanamanmasyarakat berupa pohon karet, tanaman nilam dan padi sertamembakar rumah dan gubuk masyarakat yang bercocok tanam di arealtersebut, kemudian menakutnakuti masyarakat menggunakankekuatan oknumoknum ABRI pada masa lalu dan kekejaman parapreman bayaran dengan tuduhan membantu PKI yaitu Partai KomunisIndonesia (keterangan saksi a de Charge Mahyuddin Barus);Kemudian setelah reformasi masyarkat bergabung kembali danmembentuk Kelompok Kelompok Tani termasuk kelompok
77 — 16
(ima puluh juta rupiah);Menimbang, bahwa dalam setiap penerimaan uang tersebut, Terdakwa ada membuat tandaterima uang dalam bentuk kuitansi penerimaan uang; Menimbang, bahwa seluruh saksisaksi menerangkan bahwa Terdakwa melakukan bisniskemenyan dalam partai besar sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2010;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi WILSON SIREGAR Alias OP.
Pembanding/Penggugat II : RAHMAT HIDAYATULLOH Diwakili Oleh : NENENG AAN ANSORIAH
Pembanding/Penggugat III : INAYAH FITRIANTI, S.Pd Diwakili Oleh : NENENG AAN ANSORIAH
Pembanding/Penggugat IV : AHMAD MUHAMAD ISLAMUDDIN Diwakili Oleh : NENENG AAN ANSORIAH
Terbanding/Tergugat I : IYA dan NASRUL AHLI WARISdari almarhum BARMAWI
Terbanding/Tergugat II : MARDJUKI
Terbanding/Tergugat III : NONA LANNY
Terbanding/Tergugat IV : NOTARIS PPAT MILWANI IBRAHIM, SH
Terbanding/Tergugat V : PT. BANK MESTIKA DHARMA CabangJakarta Muara Karang
Terbanding/Tergugat VI : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Jakarta III
Terbanding/Tergugat VII : SUSANTO MAS LIM
Terbanding/Tergugat VIII : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
50 — 28
karenanya menghukum pula agar Tergugat VII tetap tundukdan taat atas Putusan dalam Perkara ini guna untuk memulihkan danmengembalikan kedua Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut kepada ParaPenggugat secara utuh tanpa cacat hukum dan tanpa beban apapun diatasnya.Bahwa Tergugat VII mengajukan Permohonan eksekusi/pengosongan atasobyek rumah yang dalam kondisi sedang dihuni, dan dikuasai ParaPenggugat selaku pihak ketiga yang tidak termasuk sebagai Pihak TermohonEksekusi, karena sesuai dengan prinsip partai
DAHNIR,SH
Terdakwa:
NASRUDDIN ALIAS DIN BIN A. WAHAB
267 — 84
Pidie, yang bermaksud untukmempengaruhi masyarakat Aceh jangan memilin Partai Aceh dikarenakanPartai Aceh saat ini tidak sesuai dengan janji;Halaman 45 dari 112 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN SgiBahwa 1 (Satu) lembar kertas yang bertuliskan ATJEH KOEN BAGIANNKRI atau Aceh bukan bagian NKRI yang mana terdakwa diberikan olehsdra Muhammad Hanafiah saat beliau datang dari negara Denmark sekiratahun 2018 dan bertemu dengan terdakwa di Buernuen Kab.
karena apa bentukperdamaian yang menghilangkan korban jiwa baik yang jatuh di halamaninstitusi, ataupun aparat militer, atau jatuh korban dikalangan masyarakatsipil itu Sendiri, nah itu sebabnya, maka bagaimana kita upayakan untukitu terjadi, rujukan yang paling mendasar termasuk ke dalam MoU itu,tempatnya MoU itu. merupakan konstitusi Secara khusus, yangmembedakan wiayahwilayah negara yang lain, kenapa, karena adapengecualianpengecualian dari MoU yang diambil dari dalam sistemhukum Indonesia, tokoh partai
Pidie, yang bermaksud untukmempengaruhi masyarakat Aceh jangan memilih Partai Aceh dikarenakanPartai Aceh saat ini tidak sesuai dengan janji;Bahwa 1 (Satu) lembar kertas yang bertuliskan ATJEH KOEN BAGIANNKRI atau Aceh bukan bagian NKRI yang mana terdakwa diberikan olehsdra Muhammad Hanafiah saat beliau datang dari negara Denmark sekiratahun 2018 dan bertemu dengan terdakwa di Buernuen Kab.
134 — 80
baik dengan Penggugatmaupun dengan Para Tergugat ;Bahwa saksi kerja sebagai Dosen di Universitas Gajah MadaYogyakarta mengajar di Fakultas Kenotariatan, saksi di FakultasKenotariatan Universitas Gajah Mada Yogyakarta sejak tahun1990, setelah itu sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2007di bagian PengaturanKenotariatan; Bahwa tata cara pembuatan akta dapat dibagi menjadi 2macam : pertama Akta Pejabat yaitu akta yang sifatnya berupakesaksian, seperti contohnya Notaris menghadiri RUPS, keduayaitu Partai
CARLINA LIESTYANI,S.H.), dan hal tersebutjuga telah dibenarkan dan tidak pernah disangkal serta tidak pernahdibuktikan sebaliknya di persidangan oleh Penggugat, maka MajelisHakim berpendapat, bahwa Akte No.06 tanggal 19 Agustus 2010adalah Akte yang dibuat di hadapan Pejabat Notaris, sebagai AktaPara Pihak/Akta Partai dan isinya disebut persetujuan para pihak,dimana inisiatif untuk melakukan persetujuan adalah datang dari parapihak, yang atas kemauan sendiri, datang ke Pejabat Notaris,memberikan atau
akta yang dimintapara pihak apabila keterangan yang disampaikan para pihakbertentangan dengan peraturan perundangundangan, ketertibanumum dan kesusilaan, dengan demikian Majelis Hakimberkesimpulan, bahwaNotaris selaku Pejabat yang menuangkanpersetujuan antara Tergugat Il dengan Tergugat ke dalam bentukakta tidak dapat membatalkan perjanjian kerjasama tersebut, kecualibertentangan dengan peraturan perundangundangan, ketertibanumum dan kesusilaan dan karena Akte No.06 adalah akta para pihak/akta partai
Terbanding/Tergugat I : Arif Rifai Madawi Direktur Utama PT Pelabuhan Cilegon Mandiri PTPCM BUMD Kota Cilegon
Terbanding/Tergugat II : H.Budi Mulyadi selaku Direktur Keuangan dan Umum PT.Pelabuhan Cilegon Mandiri PT PCM BUMD Kota Cilegon
Terbanding/Tergugat III : Akmal Irfanuddin selaku Direktur Operasional PT.Pelabuhan Cilegon Mandiri PT.PCM BUMD Kota Cilegon
Terbanding/Tergugat IV : Hj. Ati Marliati selaku mantan Komisaris PT.Pelabuhan Cilegon Mandiri PT.PCM BUMD Kota Cilegon
Terbanding/Tergugat V : Mr. Kim Yong Ho selaku Presiden Direktur PT.Lotte Chemical Indonesia
Terbanding/Turut Tergugat I : Irjen Firli Bahuri selaku ketua KPK RI
Terbanding/Turut Tergugat II : Kiagus Ahmad Badaruddin selaku ketua PPATK RI
Terbanding/Turut Tergugat III : Agung Firman Sampurna selaku Ketua BPK RI
Terbanding/Turut Tergugat IV : DR. Ardan Adiperdana, Ak., M.B.A selaku Ketua BPKP RI
Terbanding/Turut Tergugat V : Prof. H. M Ti
554 — 388
Selain itu Tergugat II juga diduga merupakan kaderPartai Golkar dimana Tergugat IV diduga hampir dapat dipastikan akandiusung oleh Partai Golkar sebagai calon Walikota Cilegon padaPemilukada Kota Cilegon tahun 2020 (hubungan satu partai).Halaman 7 dari 115 PutusanNomor 50/PDT/2021/PT BTN.b. Tergugat III Direktur Operasional yang merupakan eks NarapidanaKorupsi dana Sertifikasi tanah Pemkot Kota Cilegon.C.
Dalam hal ini, Tergugat danTergugat II sudah mengundurkan diri sebagai pengurus Partai Golkar sejakmenjabat Direksi PCM. Tidak ada benturan kepentingan pada Tergugat dan II sewaktu menjalankan tugas dan tanggung jawab selaku direksi PCM.Bahwa adalah Walikota Cilegon yang mengangkat dan menetapkanTergugat I, Il dan Ill selaku Direksi PCM melalui Rapat Umum PemegangSaham PCM.
Terbanding/Penggugat : FAISAL
49 — 29
Bahwa sangat jelas Gugatan Penggugat telah bertentangan denganprinsip partai kontrak sebagai diatur dalam Pasal 1340KUHPerdata(BW )Persetujuan hanya mengikat atau berlaku antarapihak yang membuatnya , dimana pihak yang ditarik sebagai Tergugattelah keliru,dan perjanjian tersebut adalah dibawah tangan dan tidakmempunyai kekuatan hukum yang mengikat oleh karena itu GugatanPenggugat haruslah dinyatakan tidak diterima. (Niet OntvankelijkeVerklaard);B.
73 — 32
dari temanteman terdakwa tidak melakukanpengrusakan tetapi sampai saat ini juga tidak ada informasi pelakupengrusakan yang sebenarnya;Bahwa saksi DEWA BAGUS NUNGSANG pernah mendengar adaperselisihan dengan organisasi lain yaitu kejadian di Jogjatronik kuranglebih dua setengah bulan yang lalu yang pada waktu itu ada kader PDI Pdianiaya oleh segerombolan orang kemudian permasalahan di Jogjatroniktersebut diserahkan kepada pihak yang berwenang yaitu Polsek Gondomnanmengenai penganiayaan tersebut;dari Partai