Ditemukan 11437 data
231 — 29
hanya dapat melakukan penebusan pupuk bersubsidi dariDistributor yang menunjuknya sesuai masingmasing jenis pupukbersubsidi.Bahwa yang dimaksud dengan Produsen adalah Perusahaan yangmemperoduksi pupuk .Bahwa yang dimaksud dengan Distributor adalah Perusahaanperseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukumatau bukan badan hukum yg ditunjuk oleh Produsen berdasarkan suratperjanjian jual beli (SPJB) untuk melakukan pembelian, penyimpanan,penyaluran dan penjualan pupuk bersubsidi dalam partai
117 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
Perbuatan hukum yang dilakukanoleh pengurus atas nama yayasan sebelum yayasanmemperoleh status badan hukum menjadi tanggungjawabpengurus secara tanggung renteng;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Anggaran Rumah TanggaYayasan Perguruan Wahidin yang mengatur tentang Fungsidan Tugas Pembina, yang dapat dijadikan sebagai alasanyang sah bagi Pembina untuk memberhentikan organyayasan diatur pada Pasal 6 ayat (4) dan (5) yang berbunyi:Ayat (4) : Memberhentikan para organ yayasan yang turutterlibat dalam Partai
Gede Wenten
Tergugat:
1.PT.Bank Mandiri Persero Tbk.Kantor Cabang Singaraja
2.Kantor Lelang (KPKNL) Singaraja
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Kabupaten Singaraja
37 — 28
Bahwa tujuan perlawanan terhadap eksekusi yang diajukan pihaktereksekusi/ PELAWAN, pada hakekatnya untuk menunda ataumembatalkan eksekusi dengan jalan memohon putusan penundaan ataupembatalan esksekusi yang telah dilaksanakan;Bahwa penerapan penundaan eksekusi berdasarkan perlawanan pihaktereksekusi/ partai verzet vide pasal 207 HIR atau pasal 225 RBG harusdisesuaikan dengan "asas kasuistik" dan "asas eksepsional".
81 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bentuk kompensasi Tergugat atas kasuskasustermaksud adalah (bukti P4); Tidak memprovokasi melalui mass media atau organisasi partai politik; Turut membantu menyelesaikan pembuatan suratsurat ijin/sejenisnya; Tidak dibenarkan dikerjasamakan LSM atau organisasi sejenisnya;Bahwa permintaanpermintaan dari Tergugat termaksud tentu saja tidakdapat diterima dan tidak disetujui oleh pihak Penggugat.
186 — 77
SuratKuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) kepada tergugat untukmewakili penggugat dalam menghadap PPAT (pejabat pembuat akta tanah)yang berwenang membuat akta pemindahan hak atas atas tanah, yangditandatangani penggugat adalah perjanjian kredit (PK) dan akta pemberianhak tanggungan (APHT), karena tidak ada SKMHT, olehnya tergugat tidakmempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadapobyek aquo dalam mengalihkan hak;Bahwa Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT)bersifat partai
MARDANSYAH, S.Pd.
Tergugat:
Bupati Aceh Tamiang
173 — 118
Manajemen ASN, mengatursebagai berikut:Pasal 87 ayat (4) UU Nomor 5 Tahun 2014:(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yangtelah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanakejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
berencana;Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017:PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidanaumum;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
76 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
. : PARTAI GOLKAR5. Khilmi Firdaus,SE. : FPAN6. H. Cokro Wahyudi. : PDIP7. H. Tarono, SE. : PDIP8. SUKARNO JS : PDIP9. Hadi Waluyo, SE. : PDIP10. Heri Triono Sabdo, SH. : PDIP11. Fatahan. : PDIP12. H.M. Safrudin Huna, SIP. : PKB13. Royadi Darmono,SmHk : Partai GOLKAR.14. Suprapto Braie : PKB15. Husaini Abdi. : PKB16. Rasmadi. : PDIP17. Dwikoranoe. : PDIP18. Sochim Noor. >: PKB.19. Drs.Munandhir. ; PPP.Hal. 3 dari 281 hal. Put.
Royadi Darmono,SmHk. dari keanggotaan DPRD Kabupaten Pekalongan dari Fraksi PartaGolkar, meresmikan Suratman sebagai Anggota Anggota DPRD KabupatenPekalongan dari Fraksi Partai Golkar ;Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 170/21/2001 tanggal 15 Maret 2001 tentang Pemberhentian dan PengesahanWakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, terhitung mulai terhitung 15November 2000 (saat meninggal dunia) memberhentikan Royadi Darmono,SmHk dari kedudukannya sebagai Wakil Ketua DPRD, mengesahkan
H.Sumantho Partai GOLKAR37. Hj.Djumiati. PDIP38... Zaenudin Thoyib ,BA. PPP39. Slamet Sukamto. Partai GOLKAR40. Letkol Laut (K) Yoyo Mugiono,Bsc. TNI/POLRI41. Letkol Inf.Soebari,BSc TNI/POLRI42. Dra.lslatifah MN PAN43. Hj.Aminah Partai GOLKAR44. Nur khasanah PKB45.
RoyadiDarmono, SmHk. dari keanggotaan DPRD Kabupaten Pekalongan dariFraksi Parta Golkar, meresmikan Suratman sebagai Anggota AnggotaDPRD Kabupaten Pekalongan dari Fraksi Partai Golkar ;Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor :170/21/2001 tanggal 15 Maret 2001 tentang Pemberhentian danPengesahan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, terhitung mulaiterhitung 15 November 2000 (saat meninggal dunia) memberhentikanRoyadi Darmono, SmHk dari kedudukannya sebagai Wakil Ketua DPRD,mengesahkan
81 — 5
Sementaraitu, surat sendiri sebagai alat bukti, menurut hukum dibagi 3 (tiga) macam, yaituakta otentik, akta dibawah tangan dan suratsurat lainnya;Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca dan mencermati buktiT.1 dan T.'2 tersebut, maka majelis berpendapat bahwa kedua bukti tersebutadalah akta bawah tangan yang pada dasarnya akta bawah tangankeabsahannya bertumpu pada dipenuhinya atau tidak syarat formil dan materiilyaitu secara formil berbentuk tertulis atau tulisan, dibuat secara partai tanpabantuan
92 — 16
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah ; Sebeleh Timur berbatas dengan jalan lorong; Sebelah Barat berbatas dengan jalan lorong; Bahwa sejak tahun 2009 saksi lihat Penggugat dan Tergugatsudah menempati rumah tersebut; Bahwaasal usul tanah tersebut di beli bersama oleh Penggugatdan Tergugat tapi saksi tidak tahu darimana dibeli tanahtersebut; Bahwa sejak perkara cerai Penggugat dan Tergugat rumahtersebut disewakan oleh Tergugat kepada Kantor Partai PKBsewanya saksi tidak tahu;3.
Rusdi Arsyat, S.Hut
Tergugat:
Bupati Aceh Barat Daya
97 — 47
Undangundang Nomor 5 tahun2014 tentang aparatur sipil negara, disebutkan bahwa :PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilanyang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakpidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;Cc. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
La Ode Musril, SH
Terdakwa:
Solihin Bin La Ntabe.
91 — 70
0.0467 gram mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan Nomor urut 61 dalam lampiran Undangundang Republik Indonesia No. 35 Tahun2009 tentang Narkotika.Sisa barang bukti dengan berat 0,033 pram.Menimbang, bahwa telah didengar keterangan terdakwa Solihin bin La Ntabe,yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa terdakwa tidak pernah memiliki barang berupa shabushabu seperti yangdituduhkan,Bahwa terdakwa hanya menggunakan sabusabu sayaBahwa saat ini terdakwa mempunyai aktifitas di sekretaris Partai
410 — 122
adalah perseorangan ataubadan usaha yang ditunjuk oleh produsen berdasarkan Surat Perjanjian JualBeli (SPJB) dengan sepengetahuan Disperindag.Bahwa di Wilayah Kab.Demak yang termasuk sebagai distributor pupukbersubsidi antara lain CV.PAHALA UTAMA, CV.SUMBER WARAS, KUDPRINGGODANI, KSU MANUNGGAL JAYA, CV.BARU, CVALFANTANINDO, CV.SAPROTAN AGRO MAKMUR, CV.TOPAN JAYA,CV.WAHYU ABADI UTAMA .Bahwa tugas distributor adalah melakukan pembelian, penyimpanan,penyaluran dan penjualan pupuk bersubsidi dalam partai
87 — 9
dilawan, jugaperlawanan itu dilakukan oleh orang lain yang mengakui barangyang disita itu sebagai miliknya, maka hal itu serta segalaperselisihan tentang upayapaksa yang. diperintahkan itu,diajukan kepada dan diputus oleh pengadilan negeri yang dalamdaerah hukumnya harus dilaksanakan keputusan itu;Menimbang, dari ketentuan pasal 206 ayat (6) RBg.Tersebut dapat diketahui bahwa ada 2 macam perlawanan = /bantahan, yakni perlawanan yang diajukan oleh pihak lawansendiri atau Tergugat yang dikalahkan (Partai
83 — 12
VELIANT disumpah di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut : Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namun tidak ada hubungan keluargamaupun hubungan pekerjaan; Bahwa saksi adalah pengusaha mairial bangunan, dan Penggugat juga membelibahan bangunan kepada saksi; Bahwa dalam pembayaran bahan bangunan cara pembayarannya; jika suplyerpembayarannya bisa jatuh tempo sedangkan untuk pembelian partai kecildibayar secara kontan; Bahwa saksi bekerja sama dengan CV.
47 — 33
Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungankeluarga maupun famili.Dee Bahwa pada bulan lupa Tahun 2013 sekira pukul 09.30 Wib Saksi yangsedang ada kegiatan penyuluhan kesehatan dari Partai Golkar di desa BandarKec.Mojoroto kota.Kediri, pergi ke Ponten, saat itu Saksi melihat ada duaperempuan yang sedang berbicara sambil menangis lalu Saksi mendekatimereka dan bertanya kepada Sdri.Endang Nurwati "ada apa dek menanggisSdri.
58 — 5
Jeunib Kab.Bireuen dan kemudian serah terima uangnya dilakukan di depan Toko Mas dijalan Andalas Bireuen;Bahwa pada hari dan tanggal terdakwa tidak ingat lagi, saksi RANDU adamenghubungi terdakwa dan meminta bantuan mencarikan mobil untukdigadaikan kepada orang Partai Aceh (PA). Lalu terdakwa dan saksi RANDUmencoba mencarinya hingga bertemu dengan USMAN (DPO) di depan mesjidBlang Blahdeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen.
122 — 98
Yahya Harahap dalam Buku Hukum Acara Perdata tentangGugatan, Persidangan,Penyitaan,Pembuktian dan Putusan Pengadilan.Penerbit Sinar Grafika, halaman 299 juga menyatakan hal yang samasebagai berikut:Proses Penyelesaian suatu perkara, Tidak Boleh MenimbulkanKerugian Kepada Pihak ketiga yang Tidak Ikut menjadi pihak dalamperkara, Prinsip Kontrak Partai (Party Contract) yang di gariskan Pasal1340 KUH Perdata, yang menegaskan Perjanjian hanya Mengikatkepada Para Pihak yang Membuainya, berlaku juga dalam
135 — 77
,,Advokad dan Konsultan Hukum Bakum HAM Partai Golkar Propinsi Bali (sebagaipenerima kuasa) dan dalam hal ini memilih kediaman hukum/domisili di kantorkuasanya tersebut, baik secara bersamasama maupun sendiri sendiri khusus untukdan atas nama pemberi kuasa, mengajukangugatanpengosongan, mengurus,mewakili kepentingan dan mendampingi pemberi kuasadalammasalahpengosongantanahmelawan PUTUARTAWAN alias I PUTUARTAWAN ARIANA dan MADEKARTIKA (Para Tergugat).
173 — 46
., Tim Hukum pada Kantor Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Masyarakat Desan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Deli Serdang, berkantor di Jalan Tirta Deli No. 7 Lubuk Pakam (Kompleks Pemkab DS), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2018, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;L a w a n :DAVID BARUS, Kristen, Wiraswasta, tinggal di Dusun 3 Delitua, Kecamatan Namo Rambe, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Adlin Ginting, S.H., M.H., dan Wildan Areza
., Tim Hukum pada Kantor BadanBantuan Hukum dan Advokasi Masyarakat DesanPimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia PerjuanganKabupaten Deli Serdang, berkantor di Jalan Tirta Deli No.7 Lubuk Pakam (Kompleks Pemkab DS), berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2018, selanjutnyadisebut sebagai Penggugat ;Lawan:Kristen, Wiraswasta, tinggal di Dusun 3 Delitua,Kecamatan Namo Rambe, dalam hal ini memberi kuasakepada Muhammad Adlin Ginting, S.H., M.H., dan WildanAreza, S.H., kKeduanya Advokat &
185 — 240
Penetapan Ketua PTUN Yogyakarta Nomor: 06/G/2010/PTUN.YK tanggal16 Juni 2010 dengan Objek Gugatan Surat Para Tergugat Nomor: S3299/PW .12/5/2009tanggal 6 Oktober 2009 tentang Perhitungan KerugianKeuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada BantuanKeuangan untuk Partai Politik DPC Partai Damai Sejahtera TahunAnggaran 2006 dan 2007 ; b.