Ditemukan 11260 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Cg 620/2010 620/pdt.g/2012/pa.sbs 620/pdt.g/2014/pa.prg. 620/pdt.g/2015/pa.prg.
Pengadilan PN KUALA KAPUAS Perdata
Register : 18-01-2016 — Putus : 07-04-2016 — Upload : 14-06-2016
Putusan PN KUALA KAPUAS Nomor 3/PDT.G/2016/PN Klk
Tanggal 7 April 2016 — SISWANDI,S.HUT., bertempat tinggal di Jalan Tajahan Antang RT 1 Kecamatan Lahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Naduh,SH. dan Guruh Eka Saputra,SH.,MH. Advokat dari kantor hukum NADUH,SH.& REKAN, beralamat jalan Sapan Raya Nomor 37 RT 09 RW IX Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya kota Palangkaraya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2016, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT. L A W A N 1. MAHKAMAH PARTAI DEMOKRAT, Dalam hal ini diwakili DR.Amir Syamsudin,SH.,MH. selaku Ketua Dewan Kehormatan/Mahkamah Partai Demokrat. Berkedudukan di jalan Kramat Raya nomor 146 Jakarta Pusat.Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marianus Rikhardus Djoka,SH.,MH. dan Makarius Nggiri,SH. Para Advokat dari DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT , beralamat jalan Kramat Raya nomor 146 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2016, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I; 2. DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI DEMOKRAT KABUPATEN PULANG PISAU CQ. KETUA DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI DEMOKRAT KABUPATEN PULANG PISAU, Dalam hal ini diwakili Agus Peternady Sahai selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Pulang Pisau, berkedudukan di jalan Abel Gawei Nomor 2 Desa Anjir Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Henry S. Dalim,SH.,MH. dan Kartika Candrasari,SH.,MH. Para Advokat HSD & ASSOCIATES, beralamat jalan Temanggung Tilung Raya Nomor 088 Palangkaraya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2016, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II; 3. AGUS PETERNADY SAHAI, bertempat tinggal di Jalan Abel Gawei Nomor 2 Desa Anjir Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Henry S. Dalim,SH.,MH. dan Kartika Candrasari,SH.,MH. Para Advokat HSD & ASSOCIATES, beralamat jalan Temanggung Tilung Raya Nomor 088 Palangkaraya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2016, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III.
98 — 26
  • PulangPisau, dengan perolehan suara yang sah adalah 620,sebagaimana dalam:RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH SETIAP PARTAI POLITIKDAN CALON ANGGOTA DPRD KAB. PULANG PISAU DALAMPEMILU TAHUN 2015, lampiran 1: MODEL EB I, TANGGAL 12MEI! 2014;DAFTAR CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILANRAKYAT DAERAH KAB.
    PULANGPISAU dalam pemilu tahun 2014:PARTAI POLITIK : DEMOKRATNAMA CALON : SISWANDI, S.HUTSUARA SAH CALON : 620 SUARAPERINGKAT SAH 71:Fotocopy Keputusan Komisi Pemilihnan Umum KabupatenPulang Pisau Nomor: 17/ KPTS/ KPUKAB020.435899/ 2014Tentang PENETAPAN PEROLEHAN SUARA DAN KURSIHalaman 41 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2016/PN.KIk.PARTAI POLITIK SERTA PENETAPAN CALON TERPILIHANGGOTA DPRD KAB.
    Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Pulang Pisau telahmenetapkan Penggugat sebagai anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah masa jabatan 20142019 dari Partai Demokrat melalui hasilpemilu legislatif tanggal 9 April 2014 dengan perolehan suara sah PartaiDemokrat Pulang Pisau 2 sebanyak 2.376 (dua ribu tiga ratus tujuh puluhenam) dengan 620 (enam ratus dua puluh) suara yang diperolehperingkat 1 (satu) oleh Penggugat dan telah keluarnya KeputusanGubernur Kalimantan Tengah nomor 188.44/409/2014
Pengadilan PA NGANJUK Perdata Agama
Register : 30-01-2017 — Putus : 08-08-2017 — Upload : 18-07-2019
Putusan PA NGANJUK Nomor 0287/Pdt.G/2017/PA.NGJ
Tanggal 8 Agustus 2017 — Penggugat melawan Tergugat
13 — 1
  • apabila pihak yang berakad karena terpaksa engganmelaksanakan ketentuanketentuan agama, maka pihak yang merasa dirugikanoleh akad itu dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan, sebagaimanaketentuan Pasal 34 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 80 ayat 2Kompilasi Hukum Islam,;Menimbang, Majlis berpendapat sama dengan pendapat dalam kitab AlMuhadzdzab juz 2 halaman 175 dan diambil alih menjadi pertimbangnan sendirioleh Majelis Hakim sebagai berikut :ue wan lo gor dbgwlg adailolale gairgl lau elodg 620
Pengadilan PA MAKASSAR Perdata Agama Perceraian
Register : 04-09-2019 — Putus : 04-12-2019 — Upload : 04-12-2019
Putusan PA MAKASSAR Nomor 2132/Pdt.G/2019/PA.Mks
Tanggal 4 Desember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
29 — 9
  • tergugat yakni selama 9 bulan, sesuai KemampuanTergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah iddak setiap bulan sejumlahRp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, sehingga seluruhnya 9XRp1.000.000,00 = Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);Menimbang, bahwa dalam masalah ini Majelis Hakim memandangperlu. mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab lanatutThalibin halaman 85 dan mengambil alin sebagai pendapat dalampertimbangan ini, yang berbunyi sebagai berikut :> grul La ale le) yo 620
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 19-09-2012 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 123 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 19 September 2012 — H. ADE SULAEMAN ZAKARIA Bin ZAKARIA;
27 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 620 K/Pid/1987, tanggal 13101987 bahwa mengenai uang penggantikepada terdakwa dalam tindak Pidana korupsi untuk dibayar tidakboleh melebihi harta benda yang diperoleh dari hasil Korupsitersebut; Oleh karena itu Pengadilan Tinggi telah salah dalamPenerapan hukum karena telah menjatuhkan Pidana Denda (Rp.200.000.000,) yang besarnya melebihi kerugian keuangan Negara yangdituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (Rp. 136.440.000,);2.
Pengadilan PN KUPANG Perdata
Putus : 27-08-2013 — Upload : 20-10-2014
Putusan PN KUPANG Nomor 216/.Pdt.G/2012 /PN. KPG
Tanggal 27 Agustus 2013 — VALENTINUS SERAN LAWAN 1. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Dewasa Klas II.A Kupang 2. Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur 3. Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq Direktur Jemdral Pemasyarakat an Republik Indonesia
63 — 48
  • Bahwa haltersebut didukung berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI didalamputusan No. 620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999 dengan kaidah hukumsebagai berikut :Bila yang digugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara dan objekgugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, makayang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah peradilan Tata UsahaNegara bukan wewenang Pengadilan Negeri.Berdasarkan alasanalasan tersebut diatas, Pengadilan Negeri in casu PengadilanNegeri
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 04-01-2016 — Putus : 02-02-2016 — Upload : 27-06-2019
Putusan PT SAMARINDA Nomor 1/PDT/2016/PT SMDA
Tanggal 2 Februari 2016 — Pembanding/Penggugat : Arief Wardhana
Terbanding/Tergugat : PT. PANDEGA CITRA NIAGA,
105 — 79
  • menyerahkan barangnyadan menanggungnya dan ketentuan pasal 1482 BW yang mengatur bahwaKewajiban menyerahkan suatu barang meliputi segala yang menjadiperlengkapannya serta dimaksudkan bagi pemakaiannya yang tetap,beserta suratsurat bukti milik, penyerahan yang dimaksud diatur dalamketetntuan pasal 616 BW yang mengatur bahwa Penyerahan ataupenunjukan atas kebendaan tak bergerak dilakukan dengan pengumumanakan akta yang bersangkutan dengan cara seperti ditentukan dalam pasal620, ada pun ketentuan pasal 620
Pengadilan PTUN KUPANG TUN Pertanahan
Register : 23-11-2020 — Putus : 06-05-2021 — Upload : 07-02-2022
Putusan PTUN KUPANG Nomor 56/G/2020/PTUN.KPG
Tanggal 6 Mei 2021 — NASIB EMILIA ELIM - PELLA (PENGGUGAT) BUPATI ROTE NDAO (TERGUGAT)
146 — 70
  • sesuai dengan asli, Surat CamatLobalain Nomor: KCL.500/371/Kab.RN/IX/2020,Hal: Pembukaan akses jalan, tanggal 15September 2020, yang ditujukan kepada Yth.Lurah Namodale;Fotokopi sesuai dengan asli, Surat CamatLobalain Nomor: KCL.005/374/Kab.RN/IX/2020,Hal: Mohon Bantuan Pengamanan, tanggal 15September 2020, yang ditujukan kepada Yth.Kapolsek Lobalain dan Danramil 162701 Baa;Fotokopi sesuai dengan asli Berita AcaraPenyelesaian Masalah Penutupan Akses Jalandisamping Kantor Pos Dan Giro Baa Nomor:KCL.620
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 21-04-2017 — Putus : 13-07-2017 — Upload : 19-10-2017
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 117/Pid.Sus/2017/PN Yyk
Tanggal 13 Juli 2017 — OSCAR PAMUNGKAS, S.Kom Bin ARIF BUDIMAN
33 — 12
  • 6.250.000.3. 1 (Satu) buah HP Xiaomi warna hitam;e Bahwa dilakukan penggeledahan di kos terdakwa pada hari sabtu tanggal14 Januari 2017 sekira pukul 16.00 wib dan ditemukan barang buktiberupa :2 (dua) bungkus plastik klip warna hitam besar isi tembakau super(+ 170 gram);1 (satu) bungkus plastik klip isi tembakau super (+ 25 gram);4 (empat) bungkus plastik klip warna kuning mas isi tembakau super(+ 20 gram);1 (satu) buah timbangan elektrik merk POCKET SCALE;7 (tujuh) buah kaleng bundar warna kuning emas;620
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Tanah
Register : 24-10-2012 — Putus : 27-06-2013 — Upload : 24-06-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 473/PDT.BTH/2012/PN.BDG
Tanggal 27 Juni 2013 — KOMARUDIN, Dkk LAWAN PT. BANK MEGA. Tbk, Dkk
127 — 20
  • Bahwa Para Pembantah dalan surat bantahannya menyatakan menundaPeiaksanaan Leiang dimana hai tersebut merupakan kewenangan KPKNL(Kantor Peiayanan Kekayaan Negara dan Leiang) dan berdasarkanYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 620 K/Pdt/1999tertangga!
Pengadilan PT KUPANG Pidana Khusus
Register : 17-02-2020 — Putus : 08-04-2020 — Upload : 23-10-2020
Putusan PT KUPANG Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG
Tanggal 8 April 2020 — Pembanding/Penuntut Umum II : S. HENDRIK TIIP, SH
Terbanding/Terdakwa : LINDA LIUDIANTO, SE
243 — 127
  • Cipta Eka Puridan Saksi DOMINGGUS HAUTEAS, ST menandatangani Berita AcaraPemeriksaan Pekerjaan Nomor:620/05.06/BAPP607/X/2018 tanggal 30Oktober 2018 yang pada intinya mencantumkan progres fisik pekerjaanterpasang dilapangan sudah mencapai 25% yang digunakan sebagai bahanpendukung untuk meminta pencairan dana termin sebesar 25%,seharusnya pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Fisik KawasanPameran NTT Fair masuk dalam kriteria kontrak kritis sebagaimana diaturdalam Pasal 43 B.6 tentang penghentian dan
    Pada setiap uji coba yang gagal, PPK harus menerbitkan suratperingatan kepada penyedia atas keterlambatan realisasi fisikpelaksanaann pekerjaan;Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Ir.WIDIANTO dengansepengetahuan dan persetujuan Saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Engmembuat permohonan pembayaran termin nomor: 017/CEPKPG/X2018tanggal 30 Oktober 2018 dengan melampirkan berita acara pemeriksaanpekerjaan yang dibuat secara tidak benar nomor:620/05.06/BAPP607/X/2018 tanggal 30 Oktober 2018 kepada Saksi DONA
    Cipta Eka Puri dan Saksi DOMINGGUS HAUTEAS, STmenandatangani Berita Acara Pemeriksaan PekerjaanNomor:620/05.06/BAPP607/X/2018 tanggal 30 Oktober 2018 yang padaintinya mencantumkan progres fisik pekerjaan terpasang dilapangan sudahmencapai 25% yang digunakan sebagai bahan pendukung untuk memintapencairan dana termin sebesar 25%, seharusnya pelaksanaan PekerjaanPembangunan Fisik Kawasan Pameran NTT Fair masuk dalam kriteriakontrak kritis sebagaimana diatur dalam Pasal 43 B.6 tentang penghentiandan
    Pada setiap uji coba yang gagal, PPK harus menerbitkanSurat peringatan kepada penyedia atas keterlambatanrealisasi fisik pelaksanaann pekerjaan;Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Ir.WIDIANTO dengansepengetahuan dan persetujuan Saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Engmembuat permohonan pembayaran termin nomor: 017/CEPKPG/X2018tanggal 30 Oktober 2018 dengan melampirkan berita acara pemeriksaanpekerjaan yang dibuat secara tidak benar nomor:620/05.06/BAPP607/X/2018 tanggal 30 Oktober 2018 kepada Saksi DONA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Parpol
Putus : 31-08-2016 — Upload : 06-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 595 K/Pdt.Sus-Parpol/2016
Tanggal 31 Agustus 2016 — 1. MAHKAMAH PARTAI DEMOKRAT, DK VS SISWANDI, S.HUT
107 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • perhitungan suara yang sah yang dilaksanakan olehpenyelenggara Pemilu KPUD Kabupaten Pulang Pisau, mengingat juga bahwatidak terdapat adanya suatu kejadian khusus atau keberatan yang diajukanatas hasil rapat Pleno KPUD Kabupaten Pulang Pisau, maka kemudian KPUDKabupaten Pulang Pisau telah menetapkan Penggugat sebagai anggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah terpilin pada Kabupaten Pulang Pisau, dariPartai Demokrat, pada Daerah Pemilihan Il, Kabupaten Pulang Pisau, denganperolehan suara yang sah adalah 620
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 11-05-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3378 K/Pdt/2015
Tanggal 11 Mei 2016 — I. EMIL LUMBANTOBING, DK VS TIOMAR br HUTAGALUNG
65 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal inijuga sejalan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 321 K/Sip/1978tanggal 5 Februari 1981, dengan kaidah hukum Pengadilan Negeri tidakberwenang untuk membatalkan hak milik yang dikeluarkan oleh instansilain dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 620 K/Pdt/1999tanggal 29 Desember 1999, dengan kaidah hukum Bila yang digugatadalah badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan objek gugatanmenyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, makayang berwenang untuk mengadili perkara tersebut
Pengadilan PT MANADO Perdata
Register : 17-02-2020 — Putus : 01-04-2020 — Upload : 01-04-2020
Putusan PT MANADO Nomor 34/PDT/2020/PT MND
Tanggal 1 April 2020 — Pembanding/Penggugat II : LUSY ROSIDA HERAWATY Diwakili Oleh : ARTHUR STEVEN WAGIU, SH
Pembanding/Penggugat I : HASAN GURIMAN Diwakili Oleh : ARTHUR STEVEN WAGIU, SH
Terbanding/Tergugat : TOTO ARIESANTO
Terbanding/Turut Tergugat : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PPK PANITIA PENGADAAN TANAH WADUK KUWIL
74 — 45
  • berwenangmengadili perkara ini; Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini sebesarRp.301.000,(tiga ratus satu ribu rupiah);(vide tambahan bukti surat dalam memori banding, Pembanding dan Pembanding II, tanggal 30 Juli 2019).Bahwa yang menjadi objek dalam Surat Pengikatan tersebut adalahtanah, dan tanah termasuk benda yang tidak bergerak berdasarkanpasal 616 KUHPerdata, penyerahan (/levering) benda tidak bergerakterjadi melalui pengumuman akta yang bersangkutan dengan caraseperti ditentukan dalam pasal 620
Pengadilan PN BONTANG Pidana Umum Penadahan
Register : 05-08-2015 — Putus : 17-09-2015 — Upload : 02-12-2015
Putusan PN BONTANG Nomor 82/Pid B/2015/PN Bon
Tanggal 17 September 2015 — MAHLAN Alias ALAN Bin (Alm) HARLI
46 — 9
  • 0.00 12.00 551.00 752.00 Tm/F10 1 TE(20) ToETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 555.00 752.00 Tm/F10 1 TE(4) TJETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 170.00 724.00 Tm/F10 1 TE(130111) 2(126) 6(130105) 1(122) 1(113) 2(113) 2(105) 1(120) TJETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 232.00 724.00 Tm/F10 1 TE(4) TJETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 244.00 724.00 Tm/F10 1 TE(27) 1(25) TadRTQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 259.00 724.00 Tm/F10 1 TE(4) 620
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 07-08-2012 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 53 PK/Pid.Sus/2012
Tanggal 7 Agustus 2012 —
26 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tirta Raya Makmur senilai Rp. 185.311.000, untuklokasi di Kabupaten Pandeglang dengan jumlah penerima bantuan bahanmaterial sebanyak 62 Kepala Keluarga dengan rincian : Batu bata merah sebanyak : 21,390 buah Semen sebanyak : 682 sak Kayu Balok 6/10 sebanyak : 620 batang Kaso 4/6 sebanyak : 930 batang Papan 2/20 sebanyak : 310 lembar Pasir pasang sebanyak : 310m Genting : 18.600 buah Paku 10 cm sebanyak : 248 kg Paku 7 cm sebanyak : 248 kg Paku 5 cm sebanyak : 248 kgSedangkan realisasinya yang diserahkan
Pengadilan PN BANJARBARU Perdata
Register : 20-06-2017 — Putus : 17-04-2018 — Upload : 03-08-2018
Putusan PN BANJARBARU Nomor 43/Pdt.G/2017/PN Bjb
Tanggal 17 April 2018 — Penggugat:
1.Mulkawi
2.Halimi
3.Jamaluddin
4.Abdul Maki
Tergugat:
1.PT. Banjar Gawi Makmur
2.JANTO Alias JAN DJIE
3.PT. Banjar Mas
4.PT. Jaya Borneo Makmur
5.Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
51 — 904
  • Fotokopi Surat dari Pemerintah Kota Banjarbaru Nomor 620/0840/UMUM, tanggal 24September 2009 tentang Persiapan Penyerahan Jalan Trikora Banjarbaru, diberi tandabukti T.V3;. Fotokopi Nota Pertimbangan dari Tim Evaluasi Pembangunan dan Pemeliharaan JalanTrikora Nomor 970/240Pend/DPPKAS, tanggal 10 Maret 2010 tentang Laporan HasilPemeriksaan Lapangan untuk Penyelesaian dan Penyerahan PekerjaanPembangunan dan Pemeliharaan Jalan Trikora, diberi tanda bukti T.V4;.
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 23-06-2021 — Putus : 27-09-2021 — Upload : 11-10-2022
Putusan PN PALEMBANG Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plg
Tanggal 27 September 2021 — Penuntut Umum:
1.MAYORUDIN FEBRI,SH
2.ARIE PRASETYO
Terdakwa:
HASBULLAH, ST., MM Bin KUTNI
103 — 33
  • /15/2015/2018 tanggal Juli 2018 perihal Permohonan Rehab Jalan (ASLI);
  • 1 (satu) bundel Surat Kepala Desa Harapan Jaya Nomor : 620/18/II/2015/2020 tanggal 12 Februari 2020 perihal Permohonan Rehab Jalan (ASLI);
  • 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborongan Paket Rehab Jalan Desa Harapan Jaya (Kontrak) Nomor: 620/7823/APBD/DPUPR/ME/2019 tanggal 17 Juni 2019 (ASLI)
  • 1 (satu) Bundel Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rehab Jalan Desa Harapan
  • 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pembuat komitmen Nomor : 620/7829/APBD/DPUPR/ME/2019 tanggal 18 juli 2019 perihal Pemeriksaan Fisik Pekerjaan (ASLI)
  • 1 (satu) lembar Surat Direktur CV.
  • Kwitansi Pembayaran Uang Muka 30% atas Pekerjaan Rehab Jalan Desa Harapan Jaya , Berdasarkan Kontrak Nomor : 620/7823/APBD/DPUPR/ME/2019 Tanggal 17 Juni 2019 dan Berita Acara Pembayaran Nomor : 174/BAP/APBD/DPUPR/ME/2019 Tanggal 18 Juni 2019.
  • Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : 174/BAP/APBD/DPUPR/ME/2019. Tentang Pembayaran Uang Muka 30%.
  • Rincian Penggunaan Uang Muka Kerja Pekerjaan Rehab Jalan Desa Harapan Jaya CV.EDIMAT.
  • Kwitansi Pembayaran Angsuran Termin Pertama atas Pekerjaan Rehab Jalan Desa Harapan Jaya , Berdasarkan Kontrak Nomor : 620/7823/APBD/DPUPR/ME/2019 Tanggal 17 Juni 2019 dan Berita Acara Pembayaran Nomor : 334/BAP/APBD/DPUPR/ME/2019 Tanggal 18 Juli 2019.
  • Berita Acara Pembayaran Nomor : 334/BAP/APBD/DPUPR/ME/2019. Tentang Pembayaran Angsuran Termin Ke Pertama.
  • Berita Acara Prestasi Pekerjaan Nomor : 7827/APBD/DPUPR/ME/2019.
  • Kwitansi Pembayaran Angsuran Termin Kedua atas Pekerjaan Rehab Jalan Desa Harapan Jaya, Berdasarkan Kontrak Nomor : 620/7823/APBD/DPUPR/ME/2019 Tanggal 17 Juni 2019 dan Berita Acara Pembayaran Nomor : 335/BAP/APBD/DPUPR/ME/2019 Tanggal 18 Juli 2019.
  • Berita Acara Pembayaran Nomor : 335/BAP/APBD/DPUPR/ME/2019. Tentang Pembayaran Angsuran Termin Ke Dua.
  • Berita Acara Prestasi Pekerjaan Nomor : 7830/APBD/DPUPR/ME/2019.
Pengadilan PT SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 02-10-2012 — Putus : 26-11-2012 — Upload : 19-06-2019
Putusan PT SAMARINDA Nomor 27/Pid.Tipikor/2012/PT.KT.Smda
Tanggal 26 Nopember 2012 — Pembanding/Terdakwa : SIHAR MANULANG, BA Diwakili Oleh : Arjunawan, SH.
Terbanding/Jaksa Penuntut : PURNOMO, S.H,.M.H
72 — 43
  • KutaiKartanegara kepada Bupati Kutai Kartanegara melalui Surat Nomor: 600182.a/ 620/APBD/ DCK/ II/ 2003 tanggal 29 Maret 2003 perihal mohon penetapan lokasipembangunan Velodrome dan Sport Hall di Desa Perjiwa Kec.
    KutaiKartanegara kepada Bupati Kutai Kartanegara melalui Surat Nomor: 600182.a/ 620/APBD/DCK/HI/2003..........APBD/ DCK/ II/ 2003 tanggal 29 Maret 2003 perihal mohon penetapan lokasipembangunan Velodrome dan Sport Hall di Desa Perjiwa Kec.
Pengadilan PT BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-03-2017 — Putus : 08-05-2017 — Upload : 24-05-2017
Putusan PT BENGKULU Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2017/PT BGL
Tanggal 8 Mei 2017 — MURMAN EFENDI, SH, MH BIN ISMAIL
146 — 108
  • Seluma Nomor 620/158/B.4/IV2010 tanggal 10 Pebruari 2011perihal perencanaan pemindahan ruas jalan Simpang Enam TalangDantuk yang ditandatangani oleh Bundra Jaya selaku Wakil BupatiSeluma.2(dua) lembar Surat Undangan dari Asisten Ekonomi danPembangunan kepada Kadis PU, Kadis Pertanian, Ka BPN Seluma,Camat Seluma, Kades Talang Dantuk, Kades Dusun Baru, KadesTalang Saling Nomor : 005/31/B.1/2011 tanggal 2 Pebruari 2011 perihalrapat koordinasi yang ditandatangani oleh Solman Wanim besertadengan Daftar
    Seluma Nomor 620/158/B.4/I/2010 tanggal 10 Pebruari 2011perihal perencanaan pemindahan ruas jalan Simpang Enam TalangDantuk yang ditandatangani oleh Bundra Jaya selaku Wakil BupatiSeluma.2 (dua) lembar Surat Undangan dari Asisten Ekonomi danPembangunan kepada Kadis PU, Kadis Pertanian, Ka BPN Seluma,Camat Seluma, Kades Talang Dantuk, Kades Dusun Baru, KadesTalang Saling Nomor : 005/31/B.1/2011 tanggal 2 Pebruari 2011 perihalrapat koordinasi yang ditandatangani oleh Solman Wanim besertadengan Daftar
    Seluma Nomor 620/158/B.4/l/2010 tanggal 10 Pebruari 2011perihal perencanaan pemindahan ruas jalan Simpang Enam TalangDantuk yang ditandatangani oleh Bundra Jaya selaku Wakil BupatiSeluma.49.2 (dua) lembar Surat Undangan dari Asisten Ekonomi danPembangunan kepada Kadis PU, Kadis Pertanian, Ka BPN Seluma,Camat Seluma, Kades Talang Dantuk, Kades Dusun Baru, KadesTalang Saling Nomor : 005/31/B.1/2011 tanggal 2 Pebruari 2011 perihalrapat koordinasi yang ditandatangani oleh Solman Wanim besertadengan Daftar
Pengadilan PN BANGKO Perdata
Register : 04-07-2018 — Putus : 15-01-2019 — Upload : 22-01-2019
Putusan PN BANGKO Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Bko
Tanggal 15 Januari 2019 — Penggugat:
Yendri
Tergugat:
1.PT Bank Rakyat Indonesia Tbk KCP Sarolangun
2.KPKNL Jambi
3.Heri Kuswanto
68 — 7
  • Bahwa berkaitan dengan hal tersebut diatas, YurisprudensiMahkamah Agung RI No.620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999,memberikan kaidah hukum sebagai berikut: bila yang digugatadalah badan atau pejabat tata usaha negara dan Obyek gugatanmenyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut,maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalahPeradilan Tata Usaha Negara bukan wewenang Pengadilan Negeri.Pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNo.321k/Sip/1978, menyatakan sebagai