Ditemukan 13261 data
Pemohon II
14 — 3
dan syarat perkawinansebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan33 Kompilasi Hukum Islam, hanya saja perkawinan Pemohon tersebut tidakmempunyai kekuatan hukum karena tidak dilaksanakan dibawah pengawasanPegawai Pencatat Nikah yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2)Kompilasi Hukum Islam, sehingga diperlukan penetapan pengesahan nikah (itsbatnikah) dari Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan keterangan dalam kitabUshul Fiqh, Abdul Wahhab
10 — 3
(Abdul Wahhab Khallaf, Kitab IImu Ushul alFigh,1977, halaman 208)Bahwa sejalan pula dengan kaidah figih dalam Kitab AlAsybah Wa alNadzair halaman 128 yang diambilalin sebagai pertimbangan hukumsebagai berikut:asrlLoodb logic arc ,Jl we 9, 0i8I!
Pemohon II
22 — 5
perkawinansebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33Kompilasi Hukum Islam, hanya saja perkawinan Pemohon tersebut tidakmempunyai kekuatan hukum karena tidak dilaksanakan dibawah pengawasanPegawai Pencatat Nikah yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2)Kompilasi Hukum Islam, sehingga diperlukan penetapan pengesahan nikah (itsbatnikah) dari Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan keterangan dalamkitab Ushul Fiqh, Abdul Wahhab
17 — 3
(Abdul Wahhab Khallaf, Kitab IImu Ushul alFigh,1977, halaman 208)Bahwa sejalan pula dengan kaidah figih dalam Kitab AlAsybah Wa alNadzair halaman 128 yang diambilalih sebagai pertimbangan hukumsebagai berikut:asrlLoodb logic ac ,Jl we 9, 0i8I!
19 — 6
(Abdul Wahhab Khallaf, IImu Ushul alFigh, 1977, halaman 208);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan hukumtersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan sesuai dengan Pasal 70Ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 bahwakedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tanggaPemohon dan Termohon telah pecah dan
10 — 6
(Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul alFigh, 1977,halaman 388);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertinbangan hukumtersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan sesuai dengan Pasal 70Ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumahHal 10 dari 13 hal, Put.
13 — 7
(Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul alFigh, 1977,halaman 388);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertinbangan hukumtersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan sesuai dengan Pasal 70Ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009Hal 10 dari 13 hal, Put.
14 — 3
(Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul alFigh, 1977,halaman 426);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan hukumtersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan sesuai dengan Pasal 70Ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan
12 — 5
sampai denganPasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa selain fakta tersebut di atas Hakim juga memandangperlu mengemukakan doktrin hukum sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfahjuz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alin sebagai pendapat Hakim yangberbunyi:csi Nate ta WA aNd bs a,Artinya: Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqilbaligh.Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Hakim jugaperlu mengetengahkan pendapat Abdul Wahhab
15 — 15
(Abdul Wahhab Khallaf, imu Ushul alFigh, 1977,Halaman 10 dari 12, Penetapan Nomor 611/Pdt.P/2021/PA.Cbnhalaman 208).Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan hukum diatas, majelis hakim berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat2 Undangundang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019, permohonan Pemohontentang dispensasi nikah sudah beralasan dan tidak melawan hukum dan jugatelah sesuai dengan peraturan yang berlaku;Menimbang
17 — 9
didahulukan daripada mempertahankankemaslahatan.Menimbang, bahwa secara sosiokulturalPemohon dan Pemohon Iltelahhidup bersama dalam kurun waktu yang cukup lama, bahkan sampai melahirkanketurunan, sementara itu masyarakat sekitar telah mengakui bahwa Pemohon dan Pemohon Il adalah suami istri, karena perkawinan dilaksanakan secara Islamtanpa melanggar syarat dan rukun perkawinan, serta tidak ada orang lain yangmerasa keberatan (istidzhar); hal initelah sejalan dengan pendapat pakar HukumIslam Syeh Abdul Wahhab
10 — 3
(Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul alFigh, 1977,halaman 208);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan hukumtersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan sesuai dengan Pasal70 Ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisirumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan
10 — 7
denganPasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa selain fakta tersebut di atas Hakim juga memandangperlu mengemukakan doktrin hukum sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfahjuz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alin sebagai pendapat Hakim yangberbunyi:joisg ya) alalds) all eISULArtinya: Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang agilbaligh.Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Hakim jugaperlu mengetengahkan pendapat Abdul Wahhab
16 — 5
(Abdul Wahhab Khollaf, Ilmu Ushul AlFigh, 1977,halaman 208);Menimbang, bahwa sesuai dengan kenyataan bahwa Penggugat sudahsangat membenci Tergugat, hal ini terbukti dengan diajukannya perkara ini danjuga dibuktikan dengan tidak mau lagi Penggugat membina rumah tanggaHalaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 1144/Pdt.G/2020/PA. Rap.dengan Tergugat meskipun Majelis hakim telan berusaha semaksimal mungkinmendamaikan Penggugat dengan Tergugat.
19 — 10
Hal ini telah sejalan denganpendapat pakar hukum Islam Syeh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab UshululFiqh halaman 930, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan olehMajelis Hakim, sebagai berikut :gis le Udo ad ats ol plo le aire JL rags UNS arg) ails 946 YoLasArtinyva :Barang siapa yang mengetahui bahwa sesorang perempuanitu sebagai isteri seorang lakilaki maka dinyatakan tetap sebagai suamiisteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut
7 — 4
(Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul alFigh, 1977,halaman 388);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertinbangan hukumtersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan sesuai dengan Pasal 70Ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan AgamaHal 10 dari 13 hal, Put.
78 — 9
Hal ini telah sejalan dengan pendapat pakarhukum islam Syeh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushulul Figh halaman930, yang kemudian diambil alin sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim,sebagai berikut :Juba al ods ol plalo ding jll rgd We dag; aidla O)6 yoLai lgiil GeArtinya: Barang siapa yang mengetahui bahwa sesorang perempuan itusebagai isteri seorang lakilaki maka dinyatakan tetap sebagai suamisteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain; Menimbang, bahwa tentang perkawinan Pemohon dan almarhum
19 — 4
Pendapat Abdul Wahhab Khalaf dalam kitalb UshulalFighi, yang berbunyi:Lgileii olsBarang siapa yang mengetahui bahwa sesorang perempuan itusebagai istri seorang lakilaki maka disaksikan/dihukumi masih tetapadanya hubungan suamiistri selama tidak ada bukti yangmenentukan lain (putusnya nikah);Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi HukumIslam menyatakan bahwa:Hal. 11 dari 14 hal Penetapan Nomor 411/Padt.P/2019/PA.Bicnitsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatasmengenai
18 — 16
dan30 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan dalil dalam kitablanatuth Thalibin, halaman 460 yang diambil alin menjadi pendapat Hakimyang memeriksa perkara ini, yang berbunyi sebagai berikut:Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuanharus dapat menyebutkan kesahan dan syaratsyaratnya, sepertiadanya wali dan dua orang saksi yang adil;Menimbang, bahwa Hakim yang memeriksa perkara ini perlu jugamengemukakan keterangan dalam kitab Ushul Figh, Abdul Wahhab
JUMIATI binti ASRANI
Tergugat:
SAMSUL BAHRI bin SYAHRAN DJAMAN
13 — 7
sesusuan ataupun mushaharah;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, makaMajelis Hakim berkesimpulan bahwa terbukti telah terjadi pernikahan antaraPemohon tersebut sesuai ketentuan syariat Islam, lagi pula Pemohon telahmemenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan,baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundangundanganyang berlaku;Menimbang, bahwa terhadap faktafakta persidangan di atas juga,Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Abdul Wahhab