Ditemukan 11259 data
43 — 4
insrsid8396303charrsid16062048 hichaf0dbchaf0lochf0 tabpard ltrpars25qj fi36011360ri0s1360slmultlwidctlparjclisttabtx360wrapdefault*pnpnivlbitilvl101s9pnrnot0pnstartlpnindent360pnsp120pnhang pntxtbaspalphaaspnumfaautols9adjustrightrin0O1lin360itap0Opararsid1l6062048 rtlchfcsl aflafs22 ltrchfcs0f1lfs22insrsid8396303charrsid16062048 Tergugatrtlchfcsl aflafs22ltrchfcsO f1lfs22insrsid8396303 meninggalkan Penggugat dua tahunberturutturut;rtlchfcsl aflafs22 ltrchfcs0f1fs22cf17insrsid5988058 charrsid1 60 620
49 — 12
Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 620 K/Pdt/1999 Tanggal 29 Desember 1999 yangmenegaskan Bila yang digugat adalah Badan atau pejabat TataUsaha Negara, dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yangmenjadi wewenang pejabat tersebut, sehingga dengan demikiankewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebutHalaman 17 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Padt.G/2020/PN Olmadalah kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara bukankewenangan Pengadilan Negeri.B
Pembanding/Penggugat II : H.A.Z ARIFIN Diwakili Oleh : Dra. HAJJA SYARIFAH
Pembanding/Penggugat III : ST. SHALIMAH ABDULLAH Diwakili Oleh : Dra. HAJJA SYARIFAH
Terbanding/Tergugat I : Kepala Kantor Pusat RRI Jakarta
Terbanding/Tergugat II : Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan
72 — 55
Bahwa faktanya, Tergugat mengklaim tanah seluas 10.680 M2(sepuluh ribu enam ratus delapan puluh) meter persegi sedangkanPenggugat memiliki tanah hak milik seluas 11.300 M2 (sebelas ribu tigaratus) meter persegi, dari ukuran tersebut terdapat selisin tanah yaituseluas 620 M2 (enam ratus ratus dua puluh) meter persegi, sehinggakeseluruhan tanah hak milik Penggugat masuk/terhisap kedalam sertifikatHak Pakai, No.20003/Jongaya atas nama Direktorat Radio RepublikIndonesia, yang merupakan Sertifikat Hak
31 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tanggal 13 Juli 2010, berupa: Sertipikat SHM atas satuan rumah susun Nomor 620/I/Cililitan,tertanggal 11 Juni 2004 atas nama Tergugat (Tjoeng AndyAnthony); Sertipikat SHM atas satuan rumah susun Nomor 621/I/Cililitan,tertanggal 11 Juni 2004;b. Tanggal 22 Juli 2009, berupa :2 (dua) bidang tanah sehamparan berikut bangunan rumah tinggal dantoko berlantai 4 yang terletak di Jalan Pariaman Nomor 4, KelurahanPasar Manggis, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan.
Ny. Soepriyati
Tergugat:
Tn Komar Bin Mukim alias Komeng
Turut Tergugat:
Ny. Naisan
79 — 32
diberi tanda P22;23.Foto Copy Lembaran Akta Jual Beli Nomor 594.4/1925/VIII/AJB/1994tertanggal 29 Agustus 1994 tentang jual beli tanah nomor persil 126a diberitanda P23;24.Foto copy Kartu Tanda Penduduk No.3175092705670004 atas nama RonnyBroerie tanggal 21 Desember 2016 diberi tanda P24;25.Foto copy Akta Nikah no.104/64/V/1990 Ny Soepriyati dengan Ronny Broerietertanggal 25 Mei 1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama JatiUwung Tangerang, diberi tanda P25 ;26.Foto copy Putusan Pengadilan nomor 620
83 — 9
dimohonkan oleh Penggugat tersebutmerupakan aset Pemerintah daerah Kabupaten Sambas yang akandiserahkan kepada Turut Tergugat ;Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat Il selaku pejabat Tata UsahaNegara merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifatHalaman 12 dari 40, Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2016/PN.Skw.konkret,individual dan final sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 ayat 3UndangUndang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara ;Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 620
58 — 36
Sesuai surat Nomor : 620/05027 tanggal 17 September1994 seluas 700 M?
17 — 11
Hal 35 dari 39Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan pendapat ahli hukum Islamyang termuat dalam kitab lanatut Thalibin halaman 85 dan diambil alin menjadipertimbangan majelis yang berbuny/i :aaalilgle g airgl lew plo a9 620 cr uaolslaule Lg) cy 6205 ELL Epo Wao Lb aioe Bqw SlyArtinya: Jika lewat suatu masa dan suami tidak memberi kiswah atau nafkahkepada istrinva maka kiswah dan nafkah selama itu menjadi hutangsuami kepada istrinya;Menimbang, bahwa untuk mempertegas pertimbangan hukum MajelisHakim
16 — 8
Februari 2011, Pemohon mengajukan permohonan untuk menjatuhkanTalak terhadap Termohon dengan mendalilkan halhal sebagai berikut :par pard qj fi3601i360ri0s1480slmult1widctlpartx360aspalphaaspnumfaautoadjustrightrinOlin360itapOpararsid425860 insrsid425860 1.tab Bahwa Pemohon adalahsuami sah Termohon yang akad nikahnya berlangsung di Kot insrsid6502851 ainsrsid425860 Metro pada tanggal 12 Oktober 1997, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yangdikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Nomor 620
1.ENDANG ODO
2.SITI JULAEHA
Tergugat:
Kepala Kepolisian daerah Slawesi tenggara cq. Satuan Brigade Mobil Polda SUlawesi tenggara
91 — 42
Adl, sesuai dengan aslinya yang diberi Tanda T 7 ;Foto Copy Daftar namanama pemilik tanah yang berada dalam lokasi area 120 Hamilik Polri, Sesuai dengan aslinya yang diberi Tanda T 8 ;Foto copy Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sultra, Nomor : 620/1128 A,tertanggal 25 Juli 2016, sesuai dengan aslinya yang diberi Tanda T 9 ;Foto copy Sertifikat Hak Pakai, Nomor : 00002, atas nama Pemerintah RepublikIndonesia, Cq.
Fernand Ruben
Tergugat:
1.Pemerintah Republik Indonesia; cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia; cq Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah; cq Kantor Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau
2.Pemerintah Republik Indonesia; cq Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah; cq Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau; cq Dinas Pemuda dan Olah Raga (DISPORA) Kabupaten Pulang Pisau
Turut Tergugat:
1.Pemerintah Republik Indonesia; cq Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah; cq Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau; cq Bupati Pulang Pisau
2.Pemerintah Republik Indonesia; cq Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah; cq Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau cq Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Pulang Pisau
110 — 46
Hal inisangat keliru jika Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat kePengadilan Pulang Pisau sebab sebagaimana Yurisprudensi MAhkamahAgung Republik Indonesia No 620 K/Pdt/1999 yang kami kutip Bila yangdigugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan Obyek gugatanmenyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yangberwenang mengadili perkara tersebut adalah Peradilan Tata Usaha Negarabukan Pengadilan Negeri.e.
ANGGONO SAPUTRA
Tergugat:
1.SUBAI
2.SUCIATI
Turut Tergugat:
2.PT.BANK BRI PERSERO Tbk
3.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MALANG
4.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang(KPKNL)
92 — 35
LelalngBidding), bermaterai cukup bukti TTIII.1 ;eauction (Close2, Foto copi sesuai dengan aslinya surat dari Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malang ditujukan kepada PTHalaman 30 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2020/PN KpnBank Rakyat Indonesia (Persero) Tok Kantor Cabang Kepanjen, NomorS1369/WKN.10/KNL.03/2020 tanggal 01 Juli 2020 Perihal PenetapanJadwal Lelang (an.Subai), bermaterai cukup bukti TTIII.2 ;3: Foto copi sesuai dengan aslinya SuratPernyataan No.B.620
131 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
.: 620/660/Bag.4 perihal bantuan programPKPS BBM IP Kabupaten Kepahyang tahun 2005.
29 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
negerimenghasilkan: Tembaga kurang lebih 31%; Perak kurang lebih 48,55%; Emas kurang lebih 23,77%; Sisa sebesar 65% tidak mempunyai nilai ekonomis;(7) Dari pengujian laboratorium atas sample konsentrat yangdilakukan di dalam negeri maupun luar negeri, konsentratyang di ekspor oleh Wajib Pajak mengandung: Minimum MaksimumTembaga 22.31% 32%Perak 47.43 gram/ton 60 gram/tonEmas 22.93 gram/ton 30 gram/tonBelerang 27.95% 31.52%Besi 19.90% 31.33% Se sekitar 97 mg/kg Mg sekitar 64 mg/kgBi sekitar 26 mg/kgTi sekitar 620
115 — 44
Sorkam, dimanasurat keterangan tersebut diduga palsu;YULIANI TANJUNG, SPd.I padapokoknya menerangkan: Pada bulan Oktober2008 hingga Maret 2012 diangkat sebagaiKepala Sekolah SD Negeri 153024 PasarSorkam, kemudian kembali bulanNopember 2012 diangkat sebagai KepalaSekolah SD Negeri 153024 Pasar Sorkam.Bahwa Nomor Induk siswa yang tamat sejakberdirinya tahun 1964 yang ada saat iniadalah Nomor Induk No. 620 hingga sampaisekarang ini, sedangkan dari Nomor Induk01 s/d 619 tidak ada lagi karena Banjir padatahun
30 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Perak 47.43 gram/ton 60 gram/ton Emas 22.93 gram/ton 30 gram/tonBelerang 27.95% 31.52%Besi 19.90% 31.33% Se sekitar 97 mg/kgMg sekitar 64 mg/kgBi sekitar 26 mg/kgTi sekitar 620 mg/kg (8) Proses kegiatan: Proses Penambangan (Mining); Proses Produksi (Milling); Proses Pengapalan (Shipping);Bahwa pokok sengketa adalah koreksi positif Pemohon PeninjauanKembali atas Dasar Pengenaan Pajak PPN Barang dan Jasa MasaPajak Januari 2005 berupa penyerahan yang PPNnya dipungut sendiriatas penjualan ke PT Smelting
65 — 26
tidak mengajukan buktiapapun untuk menguatkan dalil bantahannya perihal kepalsuan bukti P.1 a quo,oleh karenanya dalil bantahan Termohon tersebut sudah seharusnya ditolak;Menimbang, bahwa bukti P.1 a quo telah dimeterai dan dinazegelenserta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan denganaslinya yang merupakan akta autentik, oleh karenanya bukti tersebutmempunyai nilai pembuktian yang sempurna (volledig bewijskracht) danmengikat (bindende bewijskracht) sebagaimana diatur dalam Pasal 620
31 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yurisprundensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999 "Bila yang digugat adalah Badanatau Pejabat Tata Usaha Negara dan objek gugatan menyangkutperbuatan yang menjadi wewenang Pajabat tersebut, maka yangberwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan TataUsaha Negara, bukan wewenang Pengadilan Negeri".Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasanalasan kasasi dari Pemohon Kasasi dan PemohonKasasi Il tersebut
56 — 21
Foto copy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.620 K/Pdt/1999diberi tanda TTIll3a ;Foto copy Putusan No.482/Pat.G/2013 /PNBdg diberi tanda TTIIl3b ; Halaman 30 dari 36 hal Putusan No. 596/Pdt.G/2014/PN.TngSuratsurat bukti yang diberi tanda TTll2.a , TTllk2.b , adalah berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya, dipersidangan oleh Majelis Hakimtelah diperiksa dan dicocokkan serta disesuaikan dengan surat aslinya, ternyatafoto copy tersebut cocok dan sesuai dengan surat aslinya, sedangkan
53 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Rachmanto Abdullah, Nik 840051,dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) per tanggal 620.Oktober 2011, sehingga berhak menerima denda keterlambatanpembayaran manfaat pensiun sebesar Rp616.027.531,94 KX 2% X28 = Rp344.975.400,00 (tiga ratus empat puluh empat juta sembilanratus tujuh puluh lima ribu empat ratus Rupiah);19.6. Penggugat Sdr.