Ditemukan 11259 data
29 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
negerimenghasilkan: Tembaga kurang lebih 31%; Perak kurang lebih 48,55%; Emas kurang lebih 23,77%; Sisa sebesar 65% tidak mempunyai nilai ekonomis;(7) Dari pengujian laboratorium atas sample konsentrat yangdilakukan di dalam negeri maupun luar negeri, konsentratyang di ekspor oleh Wajib Pajak mengandung: Minimum MaksimumTembaga 22.31% 32%Perak 47.43 gram/ton 60 gram/tonEmas 22.93 gram/ton 30 gram/tonBelerang 27.95% 31.52%Besi 19.90% 31.33% Se sekitar 97 mg/kg Mg sekitar 64 mg/kgBi sekitar 26 mg/kgTi sekitar 620
115 — 44
Sorkam, dimanasurat keterangan tersebut diduga palsu;YULIANI TANJUNG, SPd.I padapokoknya menerangkan: Pada bulan Oktober2008 hingga Maret 2012 diangkat sebagaiKepala Sekolah SD Negeri 153024 PasarSorkam, kemudian kembali bulanNopember 2012 diangkat sebagai KepalaSekolah SD Negeri 153024 Pasar Sorkam.Bahwa Nomor Induk siswa yang tamat sejakberdirinya tahun 1964 yang ada saat iniadalah Nomor Induk No. 620 hingga sampaisekarang ini, sedangkan dari Nomor Induk01 s/d 619 tidak ada lagi karena Banjir padatahun
206 — 82
Cipta Eka Puri dan SaksiDominggus Hauteas, ST menandatangani Berita Acara Pemeriksaan PekerjaanNomor :620/05.06/BAPP607/X/2018 tanggal 30 Oktober 2018 yang pada intinyamencantumkan progres fisik pekerjaan terpasang dilapangan sudah mencapai25% yang digunakan sebagai bahan pendukung untuk meminta pencairan danaTermin sebesar 25%, seharusnya pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan FisikKawasan Pameran NTT Fair masuk dalam kriteria kontrak kritis sebagaimanadiatur dalam Pasal 43 B.6 tentang penghentian dan
Widianto, bersama Saksi Linda Liudianto, SE dengansepengetahuan dan persetujuan Terdakwa membuat permohonan pembayaranHalaman 41 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.SusTPK/2019/PN.Kpgtermin nomor : 017/CEPKPG/X2018 tanggal 30 Oktober 2018 denganmelampirkan Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan yang dibuat secara tidak benarnomor: 620/05.06/BAPP607/X/2018 tanggal 30 Oktober 2018 kepada Terdakwa.Selanjutnya berdasarkan SP2D Nomor : 3219/1.01.04.01/SP2D/LS/2018 tanggal31 Oktober 2018 PT.
Cipta Eka Puri dan SaksiDominggus Hauteas, ST menandatangani Berita Acara Pemeriksaan PekerjaanNomor: 620/05.06/BAPP607/X/2018 tanggal 30 Oktober 2018 yang pada intinyamencantumkan progres fisik pekerjaan terpasang dilapangan sudah mencapai25% yang digunakan sebagai bahan pendukung untuk meminta pencairan danatermin sebesar 25%, seharusnya pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan FisikKawasan Pameran NIT Fair masuk dalam kriteria kontrak kritis sebagaimanadiatur dalam Pasal 43 B.6 tentang penghentian dan
Widianto, bersama Saksi Linda Liudianto, SE dengansepengetahuan dan persetujuan Terdakwa membuat permohonan pembayarantermin nomor : 017/CEPKPG/X2018 tanggal 30 Oktober 2018 denganmelampirkan berita acara pemeriksaan pekerjaan yang dibuat secara tidak benarnomor: 620/05.06/BAPP607/X/2018 tanggal 30 Oktober 2018 kepada Terdakwa.Selanjutnya berdasarkan SP2D Nomor : 3219/1.01.04.01/SP2D/LS/2018 tanggal31 Oktober 2018 PT.
Widianto dengansepengetahuan dan persetujuan Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Engmembuat permohonan pembayaran termin nomor: 017/CEPKPG/X2018tanggal 30 Oktober 2018 dengan melampirkan berita acara pemeriksaanpekerjaan yang dibuat secara tidak benar nomor: 620/05.06/BAPP607/X/2018tanggal 30 Oktober 2018 kepada Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng;Bahwa berdasarkan SP2D nomor: 3219/1.01.04.01/SP2D/LS/2018 tanggal 31Oktober 2018 PT.
111 — 46
uang yang ditandatangani oleh terdakwa tidak mencantumkanbatasbatas yang jelas dari tanah yang dijual, hal tersebut mencerminkan suatu perbuatanyang sangat tidak patut dalam jual beli tanah, karena jual beli tanah harusmencantumkan dengan jelas obyek yang dijual, yaitu luas dan batasbatasnya.Menimbang, bahwa Pasal 616 Kitab UndangUndang Hukum Perdatamenegaskan bahwa penyerahan benda tidak bergerak dilakukan melalui pengumumanakta yang bersangkutan dengan cara seperti yang ditentukan dalam Pasal 620
96 — 23
TRT101 T1T12T13T14T15T16T29Foto Copy Ketentuan umum (lampiran) dari perjanjian angkutanlaut No.001/SPAL/JBSSP/IX/2010 tanggal 29 September 2010;Foto Copy Surat Kesepakatan bersama tanggal 30 September2010;Foto Copy Surat Kesepakatan bersama tanggal 30 September2010;Foto Copy Surat Berita acara Pengukuran kubikasi No.540/620/ESDM/X/2010 Tanggal 22 Oktober 2010;Foto Copy Surat somasi tanggal 27 Oktober 2010;Foto Copy Surat Somasi kedua tanggal 31 oktober 2010;Foto Copy Surat Pernyataan Nahkoda Kapal
82 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jasa Marga telah melakukanupayaupaya yang cukup/duty of care yang mencerminkan sebagai pembeliyang beriktikad baik dengan mengecek status obyek sengketa di BadanPertanahan Nasional setempat dan bahkan Tergugat Il Konvensi telahmendapat dispensasi perolehan tanah seluas + 3400 m* dari Dinas PertanahanBekasi yang diperkuat Surat Wali Kota Bekasi Nomor 620/2.155Bapeda/X/2002 tanggal 20 September 2002, perihal Penetapan Rute RencanaPembangunan Jalan Akses Off Ramp Caman Pondok Gede;Bahwa putusan pemidanaan
83 — 13
(tiga ratus sebelas meter persegi) danbangunan di atasnya seluas 620 M? (enam ratus dua12puluh meter persegi), yang terletak di jalan Cisitu Lama No. 8 RT.08/RW.011, Kelurahan Dago, kecamatan Coblong, Kota Bandung atas namaPRABOWO SOEKARDIMAN (PENGGUGAT); Pada Pasal 2, tentang besarnya dana yang akan dipinjam, yakni sebesar Rp.1.900.000.000, (satu milyar sembilan ratus juta rupiah); dan tentang besarpinjaman yang digunakan masingmasing pihak, yakni: H.
33 — 6
Umum tanggal 14 Agustus 2013No.B1545/N.3.4/Ep.1/08/2013 sejak tanggal 16 Agustus 2013 sampai dengantanggal 24 September 2013;Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri permintaan penyidiktanggal 19 September 2013 No.56/Pen.Pid/2013/PN.PDG, sejak tanggal 25September 2013 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2013 ;Penuntut Umum tanggal 23 Oktober 2013, No.Prin.3253/N.3.10/Ep.2/10/2013sejak tanggal 23 Oktober 2013 sampai dengan 11 Nopember 2013 ;Hakim Pengadilan Negeri tanggal 6 Nopember 2013 No.620
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : KUKUH YUDHA PRAKASA, S.H.
101 — 57
sudut pandang sepihak yang tidak sama sekalimengindahkan fakta persidangan yang sebenarnya telah membuktikanperbuatan Terdakwa sebagai pelaku perbuatan cabul terhadap anak korbanMUHAMMAD LUQMANUL HAKIM yang merupakan anak asuh dari terdakwa.Secara keseluruhan Memori Banding Penasehat hukum / Terdakwa sudahterlampau jauh BERASUMSI, BERIMAJINASI DAN BERSPEKULASIkhususnya sehubungan dengan kronologis / alur cerita dari mulai : AlasanPemeriksaan Tambahan : (hal. 46), Dasar Permohonan Banding (hal. 620
Terbanding/Terdakwa : S A H Y A N
149 — 58
Lingsar, Bupati Lombok Barat, No. 81 tahun 2017 tentang Penempatan Dalam Jabatan Perangkat Desa Lingsar Kepala Desa Lingsar
- 3 (tiga) lembar Foto copy surat Bupati Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 620/114/DPMD/2018 tangggal 03 Oktober 2019
- 4 (empat) lembar Foto copy Berita Acara Dilaksanakan Musyawarah Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) BESERTA Daftar hadir Musyawarah Desa.
Lingsar, Bupati Lombok Barat, No. 81 tahun 2017 tentangPenempatan Dalam Jabatan Perangkat Desa Lingsar KepalaDesa Lingsar3 (tiga) lembar Foto copy surat Bupati Lombok Barat ProvinsiNusa Tenggara Barat, Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor :620/114/DPMD/2018 tangggal 03 Oktober 20194 (empat) lembar Foto copy Berita Acara DilaksanakanMusyawarah Pengisian Keanggotaan Badan PermusyawaratanDesa (BPD) BESERTA Daftar hadir Musyawarah Desa.4 (empat) lembar Foto copy Surat Keputusan Kepala DesaLingsar tentang
39 — 8
409855rsid3413448rsid3416759rsid3417408rsid3 419248rsid3 420238rsid3420926rsid3421966rsid3422803rsid3424807 rsid3427269 rsid34288 80 rsid3431076rsid3 432980rsid3434005r$id3437467rsid3476177rsid3477821rsid3 482555rsid3482759rsid3485302rs103 487104rsid3487405rsid3489308rsid3 49122 6rsid3 491427rsid3 492 410rsid3495020 rsid3496691rsid3498020rsid3503200 rsid3504829rsid3505452 rsid3539104rsid3539257rsid3542800r$id3542870rsid3544829rsid3545277rsid3546877rsid3547214rsid3555123rs103 562361rsid3566904rsid3605153rsid3 606838rsid3 60 6947rsid3 620
Terbanding/Tergugat I : Departemen Perdagangan Republik Indonesia
Terbanding/Tergugat II : PT. SUCOFINDO Cabang Cilacap
Terbanding/Tergugat III : Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Cilacap cq. Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai cq. Departemen Keuangan Republik Indonesia
64 — 19
Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 620 K/Pdt/1999tanggal29 Desember 1999, bila yang digugat adalah Badan atau PejabatTata Usaha Negara dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yangmenjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang mengadiliperkara tersebut adalahPengadilan Tata Usaha Negara bukan PengadilanNegeri.Halaman 7 Putusan Nomor 33/PDT/2018/PT.DKI..
1.H. MARULLOH
2.ASEP RUSMAN EFENDI
3.HAMZAH
4.RAHIM
5.SUDARMAN
6.EDI MULYADI
7.NIMAN BIN SIDIK
8.SANUDIN BIN TONI
9.DINA BIN H. ASMAN
10.ALWI
11.SUJA
12.SUDARMANTO
13.SRI WAHYUNI
14.BUNTUNG NASIR
15.IDAH DAHLAN BINTI DAGANG
16.NISAN BIN SANAN
17.NAPIH
18.ROMLI
19.HASIM
20.SUTARMIN
21.MISAD JAM
22.RAMAH
23.NURJAYA
24.AGUS SURYADI
25.M. ALI BIN MISAD
26.NIAN BIN RISAN
27.EDO MS
28.ROSIDAH BINTI SALIM
29.SELO
30.RIMSAH
31.RAZALI GINTING
32.AAS SUDARMIKA
33.SUDIRMAN
34.KIKI LUKIAWATI
35.YAHMAN
36.H. DELAN BIN MUSI
37.JOKO PURNOMO
38.E. HIDAYAT
39.KARJU M. RIDWAN
40.MARLIUS
41.SADIYO UTOMO
42.MARDJIMAN
43.ANI ITEM
44.H. MUSANIP BIN H. MASIR
45.ECIH
46.SAPRUDIN
47.NURHASAN
48.MARAN BIN H. NIAN
49.ROSILAH
50.H. SATINO
51.SRI WAHYONO
52.TAUFIK BUDIYONO
53.LISAN
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG, Selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Jorr II Ruas Cengkareng, Batuceper, Kunciran
2.PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PPK PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN JALAN TOL CENGAKARENG BATUCEPER KUNCIRAN
3.GUBERNUR BANTEN
4.Walikota Kotamadya Tangerang
5.KEPALA KANTOR JASA PENILAI PUBLIK FIRMAN AZIS DAN REKAN
422 — 308
Pemohon Penetapan Lokasi (TERMOHON II sudah memiliki PenetapanLokasi Pembangunan (SP2LP) yang dituangkan dalam KeputusanWalikota Tangerang Nomor 620/KEP.193 Bappeda/2013 tentangPersetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Toi JORR 2 RuasBandara Batuceper Serpong, tanggal 7 Maret 2013 ;c. Adanya Rapat Koordinasi yang dilakukan oleh TERMOHON III padatanggal 7 Mei 2015, dibuktikan dengan adanya Surat Undangan Nomor005/1830Pem/2015 tanggal 28 April 2015 Perihal Undangan;d.
I Made Sucahya
Terdakwa:
Karniwati
59 — 18
,MAE Luu eee eee ee eee AKIN joe eee eens2, A.A, GEDE NGURA Thess cnssnms oss sammmace o6 02s samen 620 os rememeen Panitera Pengganti ;....Setelah mendengar dakwaan yang dibacakan oleh Penyidik Kepala Kepolisan SektorKintamani, dalam Berkas Perkara Tipiring tertanggal 25 Juni 2018 Nomor : B / 96/ VI /2018 / P. Ktm. ;A. Terdakiwa Mmenpakil Cah Oa, eccccnecercesnsnnecemncsemmesncanms erenuivmcacemsenananmeennenceesaeeneeneraceeummnenmenarrisb. Keterangan saksisaksi : 1. NI PUTU SUKURINI, 2.
12 — 4
rupiah);Menimbang, bahwa istri berhak menerima nafkah dengan syarat istri tidaknusyuz atau istri tidak taat kepada suami, dan dalam perkara ini dari dalilpermohonan Tergugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa PenggugatRekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah pisah rumah sejak bulan Desember2017 dan tidak terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi berbuat nusyuz kepadaTergugat Rekonvensi, hal ini sejalan dengan pendapat ulama figh, dalam kitabAl Muhadzdzab, juz Il, halaman 164, yang menyatakan:aeaiJsl oy be 620
110 — 31
sengketaTata Usaha Negara dikarenakan Sertifikat yang diterbitkan oleh tergugat Illdidasarkan pada Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifatkonkret, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagiseseorang atau Badan Hukum Perdata maka Pengadilan Negeri Tual tidakberwenang untuk mengadili perkara ini karena perkara aquo merupakankompetensi (kKewenangan) absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Ambonsebagaimana dinyatakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 620
HANOCH TAMTELAHITU,SH
Turut Terbanding (Tergugat II)
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA AMBON
Pembanding (Tergugat I)
MARGARETHA SULILATU SOPACUA, MARTHEN SOPACUA, WILLY FRENSIA SOPACUA
141 — 64
Tahun 2004 tentang, Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 ayat1 dan 2 dan yurisprudensi MA Nomor 1198 K/Sip/1973 tanggal 6 Januari1976 Karena pengeluaran sertifikat itu. sematamata wewenangadministrasi dan bukan wewenang Pengadilan sehingga pembatalannyajuga wewenang administrasi, bukan Pengadilan Yoncto Yurisprudensi MANomor 321 K/Sip /1978 tanggal 5 Februari 1981 "Pengadilan Negeri tidakberwenang untuk membatalkan surat hak milik yang dikeluarkan olehInstansi lain Joncto Yurisprudensi MA Nomor 620
235 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
Impor Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah;Bahwa Tergugat selalu beralasan bahwa Tergugat hanya menjalankan PMKNomor 620/2004 tentang Penerapan PPnBM, sehingga jelas bahwa Tergugatsengaja menutup mata terhadap SPPKP Nomor PEM00112/ WPJ.07/KP.0503/2011 tanggal 30 September 2011 dan SPPKP NomorPEM00112/WPJ.07/KP.0503/2011 tanggal4 September 2014 atas nama Penggugat;Bahwa tidak hanya Penggugat yang merasa keberatan dengan kewajibanmemungut dan menyetor PPnBM tetapi Asosiasi Industri Permebelan &Kerajinan