Ditemukan 51526 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 02-12-2019 — Putus : 16-12-2019 — Upload : 16-12-2019
Putusan PA TUBAN Nomor 883/Pdt.P/2019/PA.Tbn
Tanggal 16 Desember 2019 — Pemohon melawan Termohon
2111
  • PeraturanMenteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan,maka perkara a quo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.1 dan P.2 menunjukkanbahwa Pemohon dan Pemohon II bertempat tinggal/berdomisili di WilayahTuban, karena itu telah tepat Pemohon dan Pemohon II mengajukanpermohonan ini di Pengadilan Agama Tuban;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Pemohon dan PemohonIl mengajukan permohonan perubahan biodata Pemohon dan Pemohon Iltersebut
Register : 11-04-2019 — Putus : 25-04-2019 — Upload : 25-04-2019
Putusan PA TUBAN Nomor 325/Pdt.P/2019/PA.Tbn
Tanggal 25 April 2019 — Pemohon melawan Termohon
118
  • denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo adalah termasukkewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai denganperundangundangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakanditerima;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.2, P.3 dan P.4 menunjukkanbahwa Para Pemohon bertempat tinggal/berdomisili di Wilayah Tuban,karena itu telah tepat Para Pemohon mengajukan permohonan ini diPengadilan Agama Tuban;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
Register : 02-01-2018 — Putus : 01-02-2018 — Upload : 31-12-2018
Putusan PA SAMARINDA Nomor 30/Pdt.G/2018/PA.Smd
Tanggal 1 Februari 2018 — Penggugat melawan Tergugat
168
  • Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, telah terpenuhi dalamperkara ini;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari gugatan Penggugat padapokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi,sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugattelah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, dan puncaknya antaraPenggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sampai dengan putusan inidijatunkan sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun 1 bulan, dan selamapisah
Register : 09-04-2019 — Putus : 22-04-2019 — Upload : 22-04-2019
Putusan PA TUBAN Nomor 313/Pdt.P/2019/PA.Tbn
Tanggal 22 April 2019 — Pemohon melawan Termohon
107
  • PeraturanMenteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan,maka perkara a quo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.1 dan P.2 menunjukkanbahwa Pemohon dan Pemohon II bertempat tinggal/berdomisili di WilayahTuban, karena itu telah tepat Pemohon dan Pemohon II mengajukanpermohonan ini di Pengadilan Agama Tuban;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Pemohon dan PemohonIl mengajukan permohonan perubahan biodata Pemohon dan Pemohon Iltersebut
Register : 06-10-2017 — Putus : 20-11-2017 — Upload : 29-11-2017
Putusan PA PONOROGO Nomor 460/Pdt.P/2017/PA.Po
Tanggal 20 Nopember 2017 — PEMOHON
91
  • UndangundangNomor 3 Tahun 2006, serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2)Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah,yang berbunyi : Perubahan yang menyangkut biodata isteri, isteri ataupun valliharus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wlayah yangbersangkutan, Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenanganuntuk menyelesaikannya dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, makapermohonan tersebut termasuk perkara voluntair ;Menimbang, alasan yang mendasari
Register : 17-09-2020 — Putus : 30-09-2020 — Upload : 30-09-2020
Putusan PA PASURUAN Nomor 0671/Pdt.P/2020/PA.Pas
Tanggal 30 September 2020 — Pemohon melawan Termohon
122
  • permohonan Pemohon adalahsebagaimana yang terurai di atas;Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmemberikan saran dan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon dan calonsuami anak Pemohon serta keluarga dari calon suami anak Pemohon agardipikirkan kembali dan menunggu anaknya umur 19 tahun untuk dinikahkan,sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, akan tetapi tidakberhasil;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari
Register : 05-11-2012 — Putus : 05-12-2012 — Upload : 02-01-2014
Putusan PA TANGERANG Nomor 1687/Pdt.G/2012/PA.Tng
Tanggal 5 Desember 2012 — PEMOHON VS TERMOHON
350
  • mediasi yang diperintahkan oleh Peraturan MahkamahAgung RI Nomor tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat foto copy Kutipan Akta Nikah(bukti P.2), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telahterikat dalam perkawinan sah ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohonagar tetap rukun membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil,sehingga perkara ini diproses hingga tahap putusan ;Menimbang, bahwa posita yang mendasari
Register : 22-10-2012 — Putus : 16-01-2012 — Upload : 07-01-2014
Putusan PA TANGERANG Nomor 1619/Pdt.G/2012/PA.Tng
Tanggal 16 Januari 2012 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
261
  • harus dinyatakan tidakhadir dan gugatan tersebut harus diputuskan dengan Verstek;Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapatdijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR,ditegaskan bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkansepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebankankepada Penggugat untuk membuktikan daildalil gugatannya;Menimbang, bahwa posita yang mendasari
Register : 30-05-2011 — Putus : 16-06-2011 — Upload : 30-09-2011
Putusan PA SERANG Nomor Perdata Agama : 428/Pdt.G/2011/PA Srg.
Tanggal 16 Juni 2011 — Penggugat >< Tergugat
135
  • sebagaimanadiamanatkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor O1 Tahun 2008tidak layak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernahmenghadiri persidangan;Menimbang, bahwa telah diupayakan agar Penggugatberdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sehinggaperkara ini diproses hingga tahap putusan;Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat antaralain adalah bahwa Penggugat mohon supaya Penggugat diceraikandari Tergugat, dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dariTergugat terhadap Penggugat;Menimbang, bahwa posita yang mendasari
Register : 05-01-2010 — Putus : 03-02-2010 — Upload : 24-05-2013
Putusan PA UNAAHA Nomor 10/Pdt G/2010/PA Una.
Tanggal 3 Februari 2010 — PENGGUGAT LAWAN TERGUGAT
2116
  • telah mencapai 4 tahun dan telahmelakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah memperoleh satuorang anak yang bernama ANAK KANDUNG, umur 3 tahun;~Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di rumah sendiri dan hidupsebagaimana layaknya suami isteri pada umumnya dan hidup rukun hanya satu tahun,kemudian mulai cekcok pada tahun 2007 disebabkan : tergugat sering marahmarah dan ringan tangan; tergugat sering menyimpan sendiri hasil kerjanya;Bahwa kedua persoalan tersebut yang mendasari
Register : 20-08-2018 — Putus : 23-10-2018 — Upload : 24-10-2018
Putusan PTA PALEMBANG Nomor 30/Pdt.G/2018/PTA.Plg
Tanggal 23 Oktober 2018 — Pembanding Terbanding
9349
  • 139, selanjutnya diambilalih sebagai pertimbangan majelis menyatakan sebagai berikut :ale Liga gucet Uy GLa pete bias Y yi AisArtinya : Sesungguhnya kewajiban memberi nafkah seorang suami (kepadaisteri) tidak gugur karena lewatnya waktu, bahkan menjadi hutangyang harus dilunasi.Menimbang, bahwa tentang berapa besar nominal yang harus dibayaroleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding terhadap nafkah lampau selama 22(dua puluh dua) bulan kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding, MajelisHakim Tingkat Banding mendasari
Register : 01-11-2011 — Putus : 23-11-2011 — Upload : 27-12-2011
Putusan PA PROBOLINGGO Nomor 379/Pdt.G/2011/PA.Prob
Tanggal 23 Nopember 2011 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
502
  • berhasil;Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telahdipanggil dengan sah dan patut tidak hadir dipersidangan dantidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untukhadir, dan pula tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugattersebut disebabkan alasan yang sah, maka Tergugat yang telahdipanggil patut tetapi tidak datang menghadap di persidanganharus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dapat diputusdengan verstek (HIR pasal 125 ayat (1) HIR);Menimbang, bahwa dalil yang mendasari
Register : 03-11-2017 — Putus : 07-12-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan PT MEDAN Nomor 788/PID/2017/PT-MDN
Tanggal 7 Desember 2017 — ARDIANTO GINTING ALIAS TONGSENG
4725
  • PemeriksaanPersidangan Pengadilan Negeri Stabat berikut surat yang timbul dipersidanganberhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 788/PID/2017/PT MDNStabat tanggal 26 September 2017 Nomor 615/Pid.B/2017/PN.Stb, serta memoribanding dari Terdakwa pada prinsipnya tidak ada halhal baru yang dapatmembatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim TingkatBanding berpendapat bahwa pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertamayang mendasari
Register : 24-06-2021 — Putus : 16-07-2021 — Upload : 21-07-2021
Putusan PA PASURUAN Nomor 0445/Pdt.P/2021/PA.Pas
Tanggal 16 Juli 2021 — Pemohon melawan Termohon
362
  • Penetapan Nomor 0445/Pdt.P/2021//PA.Pas.Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam berita acara sidang merupakanbagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalahsebagaimana yang terurai di atas;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan para Pemohonpada pokoknya adalah bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak paraPemohon yang bernama SITI KURNIAWATI lahir pada tanggal 13 Nopember 2002dengan seorang lakilaki
Register : 26-11-2013 — Putus : 16-12-2013 — Upload : 10-01-2014
Putusan PA PROBOLINGGO Nomor 518/Pdt.G/2013/PA.Prob
Tanggal 16 Desember 2013 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
141
  • Hal ini sebagaimana ibarat dalam kitab I'anatut thalibin juz IVhalaman 238 yang berbunyi;Artinya : Mengadili terhadap Tergugat yang ghoib dari wilayah Yuridiksi atauTergugat tidak hadir dalam persidangan sebab tawari atau taazuz adalah bolehdae Foal GIS Oo) pila jjaig ) yl pty alae y allie Guile ple eLuntll yMenimbang, bahwa dalil yang mendasari gugatan Penggugat pada pokoknyaadalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan danpertengkaran terus menerus sehingga tidak ada
Register : 09-05-2016 — Putus : 08-11-2016 — Upload : 16-11-2016
Putusan PTUN AMBON Nomor 11/G/2016/PTUN.ABN
Tanggal 8 Nopember 2016 — PT. KEMAKMURAN INTI UTAMA TAMBANG (PERSEROAN), berkedudukan di Panin Bank Building 5th Floor, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, berdasarkan Akta Nomor 08 Tanggal 16 Februari 2004 diubah terakhir dengan Akta Nomor 07 Tanggal 15 Januari 2016 oleh Notaris Yulida Vincestra, S.H., yang diwakili oleh : Nama : BRIGADIR JENDERAL POLISI (PURN) Dr. Drs. PARASIAN SIMANUNGKALIT, S.H., M.H. ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Pekerjaan : Direktur Utama PT. Kemakmuran Inti UtamaTambang (Perseroan) ; Tempat Tinggal : Panin Bank Building 5th Floor, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat ; Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : 1. A. PATRAMIJAYA, S.H., LL.M. ; 2. FEBY MARANTA SUKATENDEL, S.H. ; 3. I GEDE NYOMAN MARTA ANTAREJA, S.H. ; 4. M. SUHERIAL AMIN, S.H. ; dan 5. M. SHOLIHUL HUDA, S.Sy. ; Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum PATRA M ZEN & PARTNERS, beralamat di Graha Marcella, Jalan Bintaro Utama III-A No. 12B, Bintaro Jaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 April 2016 ; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ; L A W A N : 1. GUBERNUR MALUKU UTARA, tempat Kedudukan di Jalan Raya Trans Halmahera Gosale Puncak No. 01, Sofifi, Provinsi Maluku Utara ; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : 1. SALMIN JANIDI, S.H., M.Hum., jabatan Kepala Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara ; 2. BURNAWAN, S.H., jabatan Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara ; 3. MUSTAFA HASAN, S.H., jabatan Kepala Bagian Perundang-Undangan pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara ; 4. MOCHTAR BADIN, S.H., jabatan Kepala Sub Bagian Sengketa Hukum pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara ; 5. MUHDI SOAMOLE, S.H., jabatan Staf Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara ; 6. SOFYAN HADI, S.H., M.H., jabatan Staf Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara ; dan 7. SANI RAIS, S.H., jabatan Staf Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara. Kesemuanya masing-masing adalah Pegawai Negeri Sipil, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Raya Trans Halmahera Gosale Puncak No. 01, Sofifi, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 835/811/G tertanggal 03 Juni 2016 ; Dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183.1/1064/G tertanggal 18 Agustus 2016 memberikan kuasa kepada AKHMAD JAZULI, S.H., M.Hum. dan ASEP YUSDI HIDAYAT, S.H., keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat SSAJ DAN ASSOCIATES, beralamat di jalan Tebet Dalam IV F, Nomor 88 Jakarta Selatan ; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ; 2. PT. WANA KENCANA MINERAL, berkedudukan berkedudukan di Jalan Kartini Raya No. 4, RT.013, RW.005, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, berdasarkan Akta Berita Acara No. 100 Tanggal 17 Februari 2016 oleh Notaris Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., yang diwakili oleh : 1. Nama : HARUN NGADIMIN ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Pekerjaan : Direktur Utama PT. Wana Kencana Mineral ; Tempat Tinggal : Jalan Kartini Raya No. 4, RT.013, RW.005, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat ; 2. Nama : LEE KAH HIN ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Pekerjaan : Direktur PT. Wana Kencana Mineral ; Tempat Tinggal : Jalan Kartini Raya No. 4, RT.013, RW.005, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat ; Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : 1. JOHNSON PANJAITAN, S.H. ; 2. LUCIANA LOVINDA, S.H. ; dan 3. SAIFUL ANAM S.H. ; Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor JOHNSON PANJAITAN & PARTNERS, beralamat di Jalan Rasuna Said Tower Bakrie B. 621 Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat kuasa khusus Nomor : 39/Kuasa J&P/VIII/2016 tertanggal 20 Agustus 2016 ; Dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 066/D.WKM/JKT/IX/16 tertanggal 16 September 2016 memberikan kuasa kepada : 1. MARYOKO, S.H. ; 2. CHRISTIAN J. I. L. PANGGABEAN, S.H. ; 3. ANDIKA BHAYANGKARA, S.H. ; dan 4. CARLOS J. A. SAMBOH, S.H., M.H. ; Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Kartini Raya No. 4, RT.013, RW.005, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat ; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI ;
3632081
  • Bahwa adapun yang menjadi alasan/tujuan/kepentingan/pertimbangan yang mendasari terbitnya Obyek Sengketa adalahuntuk menindaklanjuti Putusan Peninjauan Kembali MahkamahAgung Nomor 90 KP/TUN/2009 tanggal 28 September 2009 (videKonsideran Menimbang, huruf a ObyekSengketa) ; 222222 nn nnn nn ncn ncnnnnne19. Bahwa Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 90 PK/TUN/2009 a quo adalah putusanyang memeriksa dan memutus permohonan Peninjauan Kembaliyang diajukan oleh: (1) PT.
    PT Kemakmuran Pertiwi Tambang tersebut; Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untukmembayar biaya perkara dalam peninjauan kembali iniditetapkan sebanyak Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus riburupiah; Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 90 PK/TUN/2009 tanggal 28 September 2009 tidak dapat dijadikan alasan/tujuan/kepentingan/pertimbangan yang mendasari terbitnya ObyekSengketa atau Obyek Gugatan 20.
    hukum Pidana;d.Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atasdasar hasil pemeriksaan badan peradilanberdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;e.Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha AngkatanBersenjata Republik Indonesia;f.Keputusan Panitia Pemilihan, baik di pusat maupun di daerah,mengenai hasil pemilihan umum.21.Bahwa Tergugat menyatakan dalam konsideran menimbang hurufa Obyek Sengketa atau Obyek Gugatan, yang menjadi alasan/tujuan/kepentingan/pertimbangan yang mendasari
Putus : 27-01-2016 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2739 K/Pdt/2015
Tanggal 27 Januari 2016 — MUCHTAR alias TARE bin AMBO DALLE, VS SALEH ALATAS, S.E, DKK
5322 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatannya.Bahwa Penggugat Il dalam gugatannya, di dalam posita ataufundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum (rechts ground)dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatannya, karenaPenggugat II berdasar pada surat kuasa dari 37 (tiga puluh tujuh) pemilikkavling yang fiktif atau pemilik kavling yang tidak ada kebenarannya;b. Tidak jelasnya objek sengketa;Kekaburan objek sengketa di dalam gugatannya dapat dilihat dalamposita 4 bahwa luasnya 12.000 m?
    Bahwa ketidaksamaan pendapat yang mendasari permohonan kasasi iniadalah sebagai berikut:2.1 Bahwa Judex Facti Tidak Tepat Dan Tidak Benar Dalam MenerapkanHukumnya, yaitu: Bahwa Penggugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi danPenggugat Il/Terbanding Il/Termohon Kasasi Il belum dapatbertindak sebagai Penggugat atau mengatasnamakan sebagaiHal. 27 dari 34 Hal. Putusan Nomor 2739 K/Pdt/2015Direktur PT. Mulia Alam Raya dan Direktur PT.
    Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatannya;Bahwa Penggugat Il/Terbanding II/Termohon Kasasi Il dalamgugatannya, di dalam posita atau fundamentum petendi tidakmenjelaskan dasar hukum (rechts ground) dan kejadian atauperistiwa yang mendasari gugatannya, karena Penggugat II/Terbanding II/Termohon Kasasi II berdasar pada Surat Kuasadari 37 ( tiga puluh tujuh ) pemilik kavling yang fiktif atau pemilikkavling yang tidak ada kebebanarannya.b.
Putus : 31-01-2017 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1843 B/PK/PJK/2016
Tanggal 31 Januari 2017 — PT. MENTAYA SAWIT MAS vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
2712 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Semula ss am Baty MenjadiUraian (Dikurangi)(Rp) (Rp) (Rp)PPN Kurang/(Lebih) Bayar 239.559.704 0) 239.559.704Sanksi Bunga 0 0 0Sanksi Kenaikan 239.559.704 0) 239.559.704Jumlah PPN YMH (lebih) dibayar 479.119.408 0 479.119.408 Bahwa maka dengan ini Pemohon Banding mengajukan Banding kepada PengadilanPajak atas permohonan Keberatan yang ditolak seluruhnya dengan Keputusan diatas;Bahwa adapun alasan yang mendasari pengajuan banding ini adalah sebagai berikut: 1.
    Putusan Nomor 1843/B/PK/PJK/2016Bahwa landasan filosofis yang mendasari perlunya ditetapkannyaPeraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.011/2014 tanggal 30Januari 2014 ini, secara jelas dan tegas adalah: untuk lebin memberikankepastian hukum dan mendorong peningkatan nilai tambah komoditasprimer";6).
    Pajaksebagaimana dimaksud pada huruf a, baik melalui unit pengolahansendiri maupun melalui titio olan dengan menggunakan fasilitaspengolahnan Pengusaha Kena Pajak lainnya sehingga menjadiBarang Kena Pajak yang atas penyerahannya termasuk dalamPenyerahan yang Terutang Pajak;sedangkan Pajak Masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidakdapat diketahui dengan pasti, Pajak Masukan yang sudah dibayar dapatdikreditkan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan di bidangperpajakan;Landasan filosofis yang mendasari
Register : 14-08-2017 — Putus : 14-09-2017 — Upload : 19-06-2020
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 13/PID.TPK/2017/PT BNA
Tanggal 14 September 2017 — Pembanding/Penuntut Umum : HELMI ABDUL AZIZ, SH
Terbanding/Terdakwa : T. SUFRI MUNAWAR Bin T. MUKHTAR
9132
  • Tergugat II Nomor : 360/70558 tanggal 27 Desember 2010tentang Persetujuan Penerbitan SPMK untuk pekerjaan Penanggulangan Bencanahalaman 3 putusan Nomor. 59/Pdt/2017/PT BNAAlam yang ditujukan kepada Tergugat dan tembusannya ditujukan juga kepadaTergugat Ill.Bahwa berkaitan dengan penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor:KU.602/ASDW/5365/2010 tanggal 30 Desember 2010 dan Surat PersetujuanTergugat Il Nomor: 360/70558 tanggal 27 Desember 2010 yang dikeluarkan olehTergugat dan Il, semuanya mendasari
    Aceh Utara(Bencana Alam) yang dikerjakan Penggugat dan mendasari padahasilPemeriksaan Khusus Tim Inspektorat Aceh ke lokasi Pekerjaan.. Jumlah yang telah Tergugat bayar setelah dilakukan pengurangan dengan totalnilai volume pekerjaan yang telah dilaksanakan Penggugat benar masih terdapatsisa nilai volume pekerjaan yang belum dilakukan pembayaran kepada Penggugatsejumlah yang disebutkan Penggugat pada angka 10 alasan gugatan.
    Oleh karena itu sangat tidak tepatTergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadapPenggugat.11.Menyangkut dengan tuntutan Penggugat yang meminta usulan anggaran 13 % daritotal nilai harga volume pekerjaan Penggugat untuk disahkan dalam APBAPerubahan Tahun 2014 guna pembayaran kerugian materiil yang dialamiPenggugat yang terlilit hutang akibat membayar harga bahan material yang telahdigunakan dalam menyelesaikan pekerjaan yang diperintahkan dalam SPMKTergugat dengan mendasari pada
Register : 23-03-2016 — Putus : 20-04-2016 — Upload : 12-05-2016
Putusan PA PROBOLINGGO Nomor 0143/Pdt.G/2016/PA.Prob
Tanggal 20 April 2016 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
81
  • Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya/ wakilnya yang sah untuk hadir,dan pula tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yangsah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dapat diputus dengan versteksebagaimana ketentuan yang diatur dalam pasal 125 ayat (1) HIR.Menimbang, bahwa dalil yang mendasari gugatan Penggugat pada pokoknya