Ditemukan 51526 data
21 — 11
PeraturanMenteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan,maka perkara a quo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.1 dan P.2 menunjukkanbahwa Pemohon dan Pemohon II bertempat tinggal/berdomisili di WilayahTuban, karena itu telah tepat Pemohon dan Pemohon II mengajukanpermohonan ini di Pengadilan Agama Tuban;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Pemohon dan PemohonIl mengajukan permohonan perubahan biodata Pemohon dan Pemohon Iltersebut
11 — 8
denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo adalah termasukkewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai denganperundangundangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakanditerima;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.2, P.3 dan P.4 menunjukkanbahwa Para Pemohon bertempat tinggal/berdomisili di Wilayah Tuban,karena itu telah tepat Para Pemohon mengajukan permohonan ini diPengadilan Agama Tuban;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
16 — 8
Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, telah terpenuhi dalamperkara ini;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari gugatan Penggugat padapokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi,sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugattelah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, dan puncaknya antaraPenggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sampai dengan putusan inidijatunkan sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun 1 bulan, dan selamapisah
10 — 7
PeraturanMenteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan,maka perkara a quo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.1 dan P.2 menunjukkanbahwa Pemohon dan Pemohon II bertempat tinggal/berdomisili di WilayahTuban, karena itu telah tepat Pemohon dan Pemohon II mengajukanpermohonan ini di Pengadilan Agama Tuban;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Pemohon dan PemohonIl mengajukan permohonan perubahan biodata Pemohon dan Pemohon Iltersebut
9 — 1
UndangundangNomor 3 Tahun 2006, serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2)Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah,yang berbunyi : Perubahan yang menyangkut biodata isteri, isteri ataupun valliharus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wlayah yangbersangkutan, Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenanganuntuk menyelesaikannya dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, makapermohonan tersebut termasuk perkara voluntair ;Menimbang, alasan yang mendasari
12 — 2
permohonan Pemohon adalahsebagaimana yang terurai di atas;Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmemberikan saran dan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon dan calonsuami anak Pemohon serta keluarga dari calon suami anak Pemohon agardipikirkan kembali dan menunggu anaknya umur 19 tahun untuk dinikahkan,sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, akan tetapi tidakberhasil;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari
35 — 0
mediasi yang diperintahkan oleh Peraturan MahkamahAgung RI Nomor tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat foto copy Kutipan Akta Nikah(bukti P.2), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telahterikat dalam perkawinan sah ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohonagar tetap rukun membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil,sehingga perkara ini diproses hingga tahap putusan ;Menimbang, bahwa posita yang mendasari
26 — 1
harus dinyatakan tidakhadir dan gugatan tersebut harus diputuskan dengan Verstek;Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapatdijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR,ditegaskan bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkansepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebankankepada Penggugat untuk membuktikan daildalil gugatannya;Menimbang, bahwa posita yang mendasari
13 — 5
sebagaimanadiamanatkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor O1 Tahun 2008tidak layak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernahmenghadiri persidangan;Menimbang, bahwa telah diupayakan agar Penggugatberdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sehinggaperkara ini diproses hingga tahap putusan;Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat antaralain adalah bahwa Penggugat mohon supaya Penggugat diceraikandari Tergugat, dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dariTergugat terhadap Penggugat;Menimbang, bahwa posita yang mendasari
21 — 16
telah mencapai 4 tahun dan telahmelakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah memperoleh satuorang anak yang bernama ANAK KANDUNG, umur 3 tahun;~Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di rumah sendiri dan hidupsebagaimana layaknya suami isteri pada umumnya dan hidup rukun hanya satu tahun,kemudian mulai cekcok pada tahun 2007 disebabkan : tergugat sering marahmarah dan ringan tangan; tergugat sering menyimpan sendiri hasil kerjanya;Bahwa kedua persoalan tersebut yang mendasari
93 — 49
139, selanjutnya diambilalih sebagai pertimbangan majelis menyatakan sebagai berikut :ale Liga gucet Uy GLa pete bias Y yi AisArtinya : Sesungguhnya kewajiban memberi nafkah seorang suami (kepadaisteri) tidak gugur karena lewatnya waktu, bahkan menjadi hutangyang harus dilunasi.Menimbang, bahwa tentang berapa besar nominal yang harus dibayaroleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding terhadap nafkah lampau selama 22(dua puluh dua) bulan kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding, MajelisHakim Tingkat Banding mendasari
50 — 2
berhasil;Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telahdipanggil dengan sah dan patut tidak hadir dipersidangan dantidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untukhadir, dan pula tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugattersebut disebabkan alasan yang sah, maka Tergugat yang telahdipanggil patut tetapi tidak datang menghadap di persidanganharus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dapat diputusdengan verstek (HIR pasal 125 ayat (1) HIR);Menimbang, bahwa dalil yang mendasari
47 — 25
PemeriksaanPersidangan Pengadilan Negeri Stabat berikut surat yang timbul dipersidanganberhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 788/PID/2017/PT MDNStabat tanggal 26 September 2017 Nomor 615/Pid.B/2017/PN.Stb, serta memoribanding dari Terdakwa pada prinsipnya tidak ada halhal baru yang dapatmembatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim TingkatBanding berpendapat bahwa pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertamayang mendasari
36 — 2
Penetapan Nomor 0445/Pdt.P/2021//PA.Pas.Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam berita acara sidang merupakanbagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalahsebagaimana yang terurai di atas;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan para Pemohonpada pokoknya adalah bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak paraPemohon yang bernama SITI KURNIAWATI lahir pada tanggal 13 Nopember 2002dengan seorang lakilaki
14 — 1
Hal ini sebagaimana ibarat dalam kitab I'anatut thalibin juz IVhalaman 238 yang berbunyi;Artinya : Mengadili terhadap Tergugat yang ghoib dari wilayah Yuridiksi atauTergugat tidak hadir dalam persidangan sebab tawari atau taazuz adalah bolehdae Foal GIS Oo) pila jjaig ) yl pty alae y allie Guile ple eLuntll yMenimbang, bahwa dalil yang mendasari gugatan Penggugat pada pokoknyaadalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan danpertengkaran terus menerus sehingga tidak ada
363 — 2081
Bahwa adapun yang menjadi alasan/tujuan/kepentingan/pertimbangan yang mendasari terbitnya Obyek Sengketa adalahuntuk menindaklanjuti Putusan Peninjauan Kembali MahkamahAgung Nomor 90 KP/TUN/2009 tanggal 28 September 2009 (videKonsideran Menimbang, huruf a ObyekSengketa) ; 222222 nn nnn nn ncn ncnnnnne19. Bahwa Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 90 PK/TUN/2009 a quo adalah putusanyang memeriksa dan memutus permohonan Peninjauan Kembaliyang diajukan oleh: (1) PT.
PT Kemakmuran Pertiwi Tambang tersebut; Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untukmembayar biaya perkara dalam peninjauan kembali iniditetapkan sebanyak Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus riburupiah; Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 90 PK/TUN/2009 tanggal 28 September 2009 tidak dapat dijadikan alasan/tujuan/kepentingan/pertimbangan yang mendasari terbitnya ObyekSengketa atau Obyek Gugatan 20.
hukum Pidana;d.Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atasdasar hasil pemeriksaan badan peradilanberdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;e.Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha AngkatanBersenjata Republik Indonesia;f.Keputusan Panitia Pemilihan, baik di pusat maupun di daerah,mengenai hasil pemilihan umum.21.Bahwa Tergugat menyatakan dalam konsideran menimbang hurufa Obyek Sengketa atau Obyek Gugatan, yang menjadi alasan/tujuan/kepentingan/pertimbangan yang mendasari
53 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatannya.Bahwa Penggugat Il dalam gugatannya, di dalam posita ataufundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum (rechts ground)dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatannya, karenaPenggugat II berdasar pada surat kuasa dari 37 (tiga puluh tujuh) pemilikkavling yang fiktif atau pemilik kavling yang tidak ada kebenarannya;b. Tidak jelasnya objek sengketa;Kekaburan objek sengketa di dalam gugatannya dapat dilihat dalamposita 4 bahwa luasnya 12.000 m?
Bahwa ketidaksamaan pendapat yang mendasari permohonan kasasi iniadalah sebagai berikut:2.1 Bahwa Judex Facti Tidak Tepat Dan Tidak Benar Dalam MenerapkanHukumnya, yaitu: Bahwa Penggugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi danPenggugat Il/Terbanding Il/Termohon Kasasi Il belum dapatbertindak sebagai Penggugat atau mengatasnamakan sebagaiHal. 27 dari 34 Hal. Putusan Nomor 2739 K/Pdt/2015Direktur PT. Mulia Alam Raya dan Direktur PT.
Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatannya;Bahwa Penggugat Il/Terbanding II/Termohon Kasasi Il dalamgugatannya, di dalam posita atau fundamentum petendi tidakmenjelaskan dasar hukum (rechts ground) dan kejadian atauperistiwa yang mendasari gugatannya, karena Penggugat II/Terbanding II/Termohon Kasasi II berdasar pada Surat Kuasadari 37 ( tiga puluh tujuh ) pemilik kavling yang fiktif atau pemilikkavling yang tidak ada kebebanarannya.b.
27 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Semula ss am Baty MenjadiUraian (Dikurangi)(Rp) (Rp) (Rp)PPN Kurang/(Lebih) Bayar 239.559.704 0) 239.559.704Sanksi Bunga 0 0 0Sanksi Kenaikan 239.559.704 0) 239.559.704Jumlah PPN YMH (lebih) dibayar 479.119.408 0 479.119.408 Bahwa maka dengan ini Pemohon Banding mengajukan Banding kepada PengadilanPajak atas permohonan Keberatan yang ditolak seluruhnya dengan Keputusan diatas;Bahwa adapun alasan yang mendasari pengajuan banding ini adalah sebagai berikut: 1.
Putusan Nomor 1843/B/PK/PJK/2016Bahwa landasan filosofis yang mendasari perlunya ditetapkannyaPeraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.011/2014 tanggal 30Januari 2014 ini, secara jelas dan tegas adalah: untuk lebin memberikankepastian hukum dan mendorong peningkatan nilai tambah komoditasprimer";6).
Pajaksebagaimana dimaksud pada huruf a, baik melalui unit pengolahansendiri maupun melalui titio olan dengan menggunakan fasilitaspengolahnan Pengusaha Kena Pajak lainnya sehingga menjadiBarang Kena Pajak yang atas penyerahannya termasuk dalamPenyerahan yang Terutang Pajak;sedangkan Pajak Masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidakdapat diketahui dengan pasti, Pajak Masukan yang sudah dibayar dapatdikreditkan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan di bidangperpajakan;Landasan filosofis yang mendasari
Terbanding/Terdakwa : T. SUFRI MUNAWAR Bin T. MUKHTAR
91 — 32
Tergugat II Nomor : 360/70558 tanggal 27 Desember 2010tentang Persetujuan Penerbitan SPMK untuk pekerjaan Penanggulangan Bencanahalaman 3 putusan Nomor. 59/Pdt/2017/PT BNAAlam yang ditujukan kepada Tergugat dan tembusannya ditujukan juga kepadaTergugat Ill.Bahwa berkaitan dengan penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor:KU.602/ASDW/5365/2010 tanggal 30 Desember 2010 dan Surat PersetujuanTergugat Il Nomor: 360/70558 tanggal 27 Desember 2010 yang dikeluarkan olehTergugat dan Il, semuanya mendasari
Aceh Utara(Bencana Alam) yang dikerjakan Penggugat dan mendasari padahasilPemeriksaan Khusus Tim Inspektorat Aceh ke lokasi Pekerjaan.. Jumlah yang telah Tergugat bayar setelah dilakukan pengurangan dengan totalnilai volume pekerjaan yang telah dilaksanakan Penggugat benar masih terdapatsisa nilai volume pekerjaan yang belum dilakukan pembayaran kepada Penggugatsejumlah yang disebutkan Penggugat pada angka 10 alasan gugatan.
Oleh karena itu sangat tidak tepatTergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadapPenggugat.11.Menyangkut dengan tuntutan Penggugat yang meminta usulan anggaran 13 % daritotal nilai harga volume pekerjaan Penggugat untuk disahkan dalam APBAPerubahan Tahun 2014 guna pembayaran kerugian materiil yang dialamiPenggugat yang terlilit hutang akibat membayar harga bahan material yang telahdigunakan dalam menyelesaikan pekerjaan yang diperintahkan dalam SPMKTergugat dengan mendasari pada
8 — 1
Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya/ wakilnya yang sah untuk hadir,dan pula tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yangsah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dapat diputus dengan versteksebagaimana ketentuan yang diatur dalam pasal 125 ayat (1) HIR.Menimbang, bahwa dalil yang mendasari gugatan Penggugat pada pokoknya