Membebankan kepadaTerdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Bandung No. 37/TIPIKOR/2015/PTBDG, tanggal 11 Januari 2016 yangamar lengkapnya sebagai berikut: Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum; Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Bandung tanggal 28 Oktober 2015, Nomor 128/Pid.SusTPK/2015/PN.Bdg yang dimintakan banding tersebut; Memerintahkan

No. 793 K/Pid.Sus/2016Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung No. 37/TIPIKOR/2015/PTBDG,tanggal 11 Januari 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri BandungNo. 128/Pid.SusTPK/2014/ PN.Bdg, tanggal 28 Oktober 2015 harus diperbaikisekedar mengenai barang bukti uang;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata,putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan

ke1 KUHP, UndangUndangNo. 48 Tahun 2009, UndangUndang No. 8 Tahun 1981 dan UndangUndangNo. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah denganUndangUndang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JAKSA/PENUNTUTUMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI CIBINONG tersebut;Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Bandung No. 37/TIPIKOR

Tipikor/2012/PN.Smda haruslah dikuatkan;Menimbang bahwa Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhipemidanaan dalam tingkat banding ini maka kepada terdakwa akan dibebani membayarbiaya perkara yang akan ditetapkan pada amar putusan;Mengingat, Pasal.3 jo Pasal 18 UndangUndang No.31 Tahun1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 TentangPemberantasanTindak Pidana Korupsi jo UU.No.46 Tahun

Hakim Tinggisebagai Ketua Majelis, MOCHAMAD ILYAS, SHIMH. dan ANDREAS LUMME,SH.MH.Hakim Ad Hoc Tipikor sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan PenetapanWakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada tanggal 25 Pebruari 2013 Nomor :05/PID/TPK /2013/PT.KT.Smda, putusan mana pada Hari Kamis tanggal 28 Maret 2013diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengandidampingi oleh HakimHakim Anggota dan dibantu Abdul Hadi,SH, Panitera Pengganti.tanpa dihadiri oleh

perbuatan Terdakwa tidak terdapat alasanpemaaf atas dirinya dan/atau alasan pembenar dari perbuatannya, maka ia haruspula dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;Mengingat, Pasal.3 UndangUndang No.31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yo pasal.55 Ayat 1 ke.1 KUHP,danUU No.46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tipikor

Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 12Januari 2012, Nomor 10/Pen.Pid.Sus/H/2012/PN.TIPIKOR.Smg. sejak tanggal12 Januari 2012 s/d tanggal 10 Pebruari 2012;4. Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang, tanggal 1Pebruari 2012, Nomor 34/Pen.Pid.Sus/K/2012/PN.Smg. sejak tanggal 11Pebruari 2012 s/d 10 April 2012;5.

Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor padaPengadilan Tinggi Semarang, tanggal 30 Maret 2012, Nomor91/Pen.Pid/TPK/2012/PT.Smg. sejak tanggal 11 April 2012 s/d tanggal 10 Mei2012;Terdakwa dipersidangan didampingi oleh 1. SIGIT WAHYUDI, SH., 2. BAMBANGWAHYU WIDODO, SH., 3. DEDDY SOELISTUONO,SH., 4. ANGGOROYUKHANIAWAN, SH., 5. HENDRO WIBOWO, SH., 6. SARI VEMIANTIKA, SH.

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Semarang, tentangPenunjukan Majelis Hakim yang mengdili perkara ini;2. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan TipikorSemarang, tentang Penetapan Hari sidang;3. Telah membaca berkas perkara atas nama SURYO SUTIYOSO, A.kS.,beserta seluruh lampirannya;4. Telah mendengar keterangan saksisaksi, keterangan ahli dan keteranganTerdakwa;5.

Membebankan biaya perkara sebanyak Rp. 5.000,, (lima ribu rupiah) kepadaTerdakwa.Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis HakimPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, pada hariKamis, tanggal 05 April 2012 oleh JHON HALASAN BUTARBUTAR.SH.M.SiKetua Majelis Hakim, H.MARSIDIN NAWAWISH.MH dan SININTHA YSIBARANI.SH.MHmasingmasing Hakim Ad Hoc Tipikor selaku Hakim Anggota.Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum padaSenin, tanggal 16 April

Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugatdengan Tergugat terjadi kurang lebih pada Juni 2014, dengan disebabkanTergugat masih teringat mantan istri, sehingga Penggugat merasa tidaknyaman dengan keadaan seperti tersebut dan Tergugat pernah dipenjaraselama 1 tahun 7 bulan dikarenakan Tergugat tersangkut masalah Tipikor,selama Tergugat dipenjara, Penggugat harus membiayai hidup sendiri danTergugat juga mempunyai hutang di Bank yang harus dibayar, setelahTergugat keluar dari penjara

Judex Facti seharusnyamenerapkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang Tipikor denganalasan :Terdakwa Rohmat Budi Utomo selaku Direktur CV Singgasana Putihtelah melakukan perbuatan melawan hukum dengan bekerjasamadengan sdr. Muhammad Khusaini, Sdr. Samudji Hendrik Susilo Balidalam proyek pengadaan barang di Bawaslu Propinsi Jatim denganmodus operandy Terdakwa meminjamkan perusahaannya untuk dipakaloleh Sdr. Muhammad Khusaini dan sdr. Samudji Hendrik menggunakanbendera CV Singgasana Putih.

. : PRINT01/0.2.31/Fd.1/03/2011,tanggal 22 Maret 2011, Sejak tanggal 23 Maret 2011 s/d tanggal 01 Mei 2011dengan jenis tahanan Rutan ; Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan TIPIKOR Bandung, No. : 29/Pen.Pid/TPK/2011/PN.Bdg, tanggal 28 Mei 2011, Sejak tanggal 02 Mei 2011 s/d tanggal31 Mei 2011 dengan jenis tahanan Rutan ; Penuntut Umum, No. : PRINT03/0.2.31/Ft.1/05/2011, tanggal 30 Mei 2011,Sejak tanggal 30 Mei 2011 s/d tanggal 18 Juni 2011 dengan jenis tahanan Rutan;Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan

TIPIKOR Bandung, sejak tanggal 19Juni 2011 s/d tanggal 18 Juli 2011 dengan jenis tahanan Rutan ;6.

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor, No.: 29/Pen.Pid.Sus/TPK/201 1/PN.Bdg., tanggal 26 Juli 2011, Sejak tanggal 05 Agustus 2011 s/d tanggal 03Oktober 2011 dengan jenis tahanan Rutan ; 8.

Bahwa dalam soal jaminan hak memperoleh copy buktibukti surat yangdisebut dalam daftar barang bukti pada berkas perkara, jikadiperbandingkan setidaknya dari 3 (tiga) Berkas Perkara Tipikor, yakniatas nama Terdakwa H.M. lIrawady Joenoes (sebagai Saksi dalamPerkara Pemohon Kasasi). Terdakwa Swarna Abdul Fattah, (mantanGubernur Provinsi Kalimantan Timur) dan Terdakwa Rustam Effendy,SH.

Bahwa proses dan prosedur persidangan Perkara Tipikor RegisterNomor : 16 / Pid.B / TPK / 2007 / PN.Jkt.Pst, dari sejak pelimpahanperkara hingga pembacaan putusan pokok perkara, ditinjau dari sisiPerilaku Aparatur Negara yang terbukti diwujudkan dalam sikap tindakPenuntut Umum KPK yang mengingkari dan tidak melaksanakankewajibannya menyerahkan copy buktibukti surat terkait faktafaktayang dijadikan dasar mendakwa Pemohon Kasasi, in casu kepadaTerdakwa Freddy Santoso atau Penasihat Hukumnya, dan sikaptindak

Kasasi, Aparatur Negara nyatanyata menyerahkancopy buktibukti surat dimaksud yang dilampirkan dan menjadi bagiandalam jilidan berkas perkara hasil penyidikan, terbukti tidak memenuhikriteria dan atau telah melanggar persyaratan penyelenggaraanproses peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjaminpemeriksaan yang obyektif oleh Hakim yang jujur dan adil untukmemperoleh putusan yang adil dan benar ;Bahwa oleh karenanya segala putusan yang ditetapkan dari prosesdan prosedur persidangan Perkara Tipikor

untuk Pengadaan Buku pada 34 SD diKabupaten TTU Tahun Anggaran 2010 Tahun Pelaksanaan 2011tidak ditemukan kerugian Negara yang harus' ditagih untukdikembalikan kepada Negara / Kas Daerah dengan demikian atasdasar apakah Termohon Praperadilan menyatakan adanyakerugian negara dan Pemohon Praperadilan adalah Pelakunya,sebab Kejaksaan bukannya lembaga Auditor Negara yang berhakmenentukan ada tidaknya kerugian negara, apalagi membatalkanHasil Audit BPK Tanggal 29 Juni 2012;11.Bahwa, didalam Pasal 2 UU Tipikor

dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi ............... dst;Tentang ada tidaknya perbuatan Pemohon Praperadilam yang melawanhukum untuk memperkaya diri sendiri, harus didasarkan pada PerjanjianKerja ( Kontrak ) antara Pemohon dan Dinas PPO Kabupaten TTUapakah dari 14 Pasal Perjanjian tersebut pemohon tidakHalaman 6 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Prap /2015/PN Kfmmelaksanakan pasal yang mana akan tetapi Pemohon telah menerimaPembayaran yang mengakibatkan kerugian Nagara;12.Bahwa, didalam Pasal 3 UU Tipikor

EDMUNDUS FALLO,MM, sebagaiPejabat Pembuat Komitmen, serta dokumendokumen yang berkaitandengan pelaksanaan DAK bidang Pendidikan yang disita dari Dinas PPOdan Bagian Keuangan SETDA Kabupaten Timor Tengah Utara dianggapsebagai alat bukti sehingga ditetapbkan sebagai tersangka ;Bahwa setelah Pemohon ditetapbkan sebagai tersangka, kemudianditahan akan tetapi saksi sudah lupa tanggal penahanannya, dan kiniperpanjangan penahanannya oleh Pengadilan TIPIKOR Kupang ;Bahwa dalam tahap penyelidikan belum dilakukan

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,00(tujuh ribu lima ratus rupiah);Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 11/Pid.SusTPK/2021/PN Bjm. tanggal 24Agustus 2021 tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 30Agustus 2021, sebagaimana tertuang pada Akta Permintaan Banding Nomor 7/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2021/PN.

Pid.Sus/Tipikor/2021/PN Bjm, tanggal 30 Agustus 2021;Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut,Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 7 September 2021 dandiserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 7September 2021 dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan caraseksama kepada terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 7 September2021 berdasarkan Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 7September 2021

, sedangkan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukanKontra Memori Banding;Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan TingkatBanding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umumsebagaimana dimaksud dalam Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas perkara(inzage) Nomor 11/Pid.Sus.Tpk/2021/PN.Bjm dengan Nomor Suratnya W15U1/2717/Pid/Tipikor/IX/2021 tanggal 13 September 2021 dan kepada PenasihatHukum Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Pemberitahuan MempelajariBerkas

perkara (inzage) Nomor 11/Pid.Sus.TPK/2020/PN Bjm dengan Nomor SuratnyaW15U1/2718/Pid/Tipikor/IX/2021 tanggal 13 September 2021, yang mana masingmasing surat isinya untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7(tujuh)hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHAP serta tanpa adaketerangan apakah Jaksa/Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwatersebut menggunakan haknya untuk itu atau tidak;Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding olehJaksa/Penuntut

Hakim Tinggi Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi TipikorBanjarmasin sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalampersidangan yang terbuka untuk umum pada hari SENIN TANGGAL 25 OKTOBER2021 oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu Hj,NORIDA MARIANI, SH., MH.Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh PenuntutUmum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya ;Hakim Ketua,ttdMARIS!

YUYUN NINGRUM binti YUSUP SIDIK dibebaniuntuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Bandung Nomor 44/TIPIKOR/2013/PT.Bdg. tanggal 22 Januari 2014yang amar lengkapnya sebagai berikut :Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal06 November 2013 Nomor 71/Pid.Sus/TPK/2013.

YUYUNNINGRUM binti YUSUP SIDIK tersebut;Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupisi padaPengadilan Tinggi Bandung tanggal 22 Januari 2014 Nomor44/TIPIKOR/2013/PTBdg yang membatalkan putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 06 November2013 Nomor 71/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg sekedar mengenai pidanadenda pada amar putusan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagaiberikut:1. Menyatakan Terdakwa HJ.

tuntutan PenunutUmum yaitu 6 (enam) tahun penjara;Bahwa dengan demikian terbukti Majelis Hakim yang memeriksa, mengadilidan memutus perkara a quo pada tingkat pertama, banding dan kasasi telahkhilaf atau keliru) dalam hal TIDAK MEMPERTIMBANGKANPENGEMBALIAN SEBAGIAN KERUGIAN NEGARA = SEBELUMDILAKUKANNYA PENYIDIKAN TERHADAP PERKARA A QUO, sehinggaPutusan Mahkamah Agung RI Nomor 764 K/Pid.Sus/2014 tanggal 18 Juni2014 juncto Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Bandung Nomor 44/TIPIKOR

kasasi telah khilaf atau keliru dalam hal TIDAKmempertimbangkan penyerahan beberapa asset berupa tanah danbangunan yang berdiri di atasnya (sebagai jaminan kredit investasi KURsebelum penadatanganan Perjanjian Kredit berikut pencairan dana KURtersebut) sebagai salah satu faktor yang meringankan hukuman bagiPemohon Peninjauan Kembali, sehingga Putusan Mahkamah Agung RINomor 764 K/Pid.Sus/2014 tanggal 18 Juni 2014 juncto PutusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadUan Tinggi BandungNomor 44/TIPIKOR

berwarna biru, 1 (satu) buah timbangan warna merah danhitam, 1 (satu) buah alat pendorong for gift pallct truck warna orange,150 (seratus lima puluh) buah valet kavut warna biru dan 1 (satu) buahconvevor yang semuanya telah disita dan dijadikan sebagai barangbukti dalam perkara aquo dan selanjutnya dirampas untuk negaraberdasarkan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 764K/Pid.Sus/2014 tanggal 18 Juni 2014 juncto Putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor44/TIPIKOR

Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal18 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 16 September2016;5. Perpanjangan Penahanan Ketua PengadilanTipikor pada Pengadilan NegeriPekanbaru sejak tanggal 17 September 2016 sampai dengan 15 Nopember2016;6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor padaPengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 16 Nopember 2016 sampaidengan 15 Desember 2016;7.

Perpanjangan Penahanan Il Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor padaPengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 16 Desember 2016 sampaidengan 14 Januari 2017;8. Penahanan Hakim Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejaktanggal 15 Januari 2017 sampai dengan tanggal 11 Februari 20179.

Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor padaPengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 12 Februari 2017 sampaidengan 12 April 2017;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;Setelanmembaca berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan sertasalinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPekanbaru, tanggal 9 Januari 2017, Nomor 39/PID.SUSTPK/2016/PN.Pbr;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan No.

masyarakat tentunya, Sejalan dengan itu fungsi edukatifdari suatu putusan hakim tidak akan tercapai apabila si pelakutindak pidana dijatuhi pidana yang tidak setimpal dengan apayang telah diperbuatnya, Dari segi Represif, hukuman tersebutbelum mempunyai pengaruh untuk diri terdakwa supaya iabertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;Alasan Sosiologis ;Halaman 39 dari 80 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUSTPK/2021/PT.MKSBahwa penjatuhan hukuman terhadap diri Terdakwa olehMajelis hakim Pengadilan Tipikor

Hal ini sebagaiwujud dari tindakan penegakan hukum, sehingga dirasakanadil bagi khalayak banyak, mengingat perbuatan dari Terdakwamerupakan tindak pidana korupsi yang mana merupakanHalaman 40 dari 80 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUSTPK/2021/PT.MKSsuatu bentuk kejahatan luar biasa yang dampaknya dirasakanoleh selurun masyarakat Indonesia pada umumnya danmasyarakat Kota Palopo pada Khususnya;Alasan Filosofis ;Bahwa penjatuhan hukuman pada diri Terdakwa oleh Majelishakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan

masyarakat,karena dalam tuntutan kami Jaksa Penuntut Umummenjatuhkan pidana kepada Terdakwa Baso Aznur, S.Pi., M.Si.oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahundan Denda sebesar Rp.50.000.000, (Lima Puluh Juta Rupiah)Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, namun dalam putusannyatidak diperhatikan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhanhukuman sebagaimana yang telah dituangkan dalam putusandimaksud, mengingat penerapan hukum dalam hal inipenghukuman sebagaimana yang tertuang dalam putusanPengadilan Tipikor

Namun kenyataanya tidak sepertiyang diharapkan masyarakat, sehingga penjatuhan hukumankepada Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dalamputusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassartersebut dianggap terlalu ringan.

perundangundangan yang berlakuyang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dankesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.Bahwa lebih lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor25/PUU/XIV/2016 memutuskan/memberikan tafsiran bahwa salahsatu delik korupsi adalah bersifat actual loss (kerugian kKeuanganNegara yang nyata) bukan bersifat potensial loss (potensi kerugiankeuangan Negara atau perkiraan kerugian Negara), sehinggadengan dihapuskannya kata dapat dalam pasal 2 ayat (1) danpasal 3 ayat (1) UU Tipikor

Bone Bolango dari Partai Demokrat sebagaimana SuratKeputusan Gubernur Gorontalo Nomor : 228/02/VIII/2009, tanggal 07 Agustus2009 dengan lampiran Keputusan Gubernur atas nama Presiden RI Nomor :228/02/VIII/2009 tanggal 07 Agustus 2009, untuk periode 2009 sampai dengan2014 (selama lima tahun) ;Bahwa selanjutnya dalam masa periode tersebut Penggugat menjalani proseshukum yang bermuara pada proses persidangan di Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Gorontalo dan pada tanggal 26 April 2012 Majelis

Hakimmenjatuhkan vonis atas perkara tersebut dan setelah pembacaan Putusantersebut maka Penggugat langsung menyatakan menolak Putusan dimaksud danHalaman 1 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G.S/2019/PN Gtomelakukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiGorontalo ;Bahwa kemudian pada saat Penggugat sedang menjalani proses penahanan diLembaga Pemasyarakatan Kelas Il A Gorontalo karena sementara menungguproses upaya hukum Banding atas perkara yang sedang Penggugat

PUTUS ANNo. 111 PK/PID.SUS/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus Tipikor dalam peninjauan kembali telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :Nama : ANANG SETYOHARTO, Sp bin P.

,Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagaiHakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hariHal. 30 dari 31 Put. No. 111 PK/PID.SUS/2013dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut,dan dibantu oleh Dulhusin, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidakdihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana.HakimHakim Anggota: Ketua,ttd./H.Suhadi, S.H., M.H., ttd./DR.H.M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.,ttd./H.

Negeri Jakarta Pusat yangmenerangkan bahwa pada tanggal 13 Maret 2018 Penuntut Umum telahmengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 122/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST tanggal 6 Maret 2018;Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 9/Akta.Pid.Sus/TPK/2018/PN.JKT.PST kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal11 April 2018;Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 16 April 2018, diterima diditerima Panitera Muda Tipikor

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16April 2018 dan salinannya telah diberitanukan kepada Terdakwa tanggal 20 April2018;Kontra Memori Banding dari Terdakwa tertanggal 30 April 2018 yangditerima Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 2Mei 2018 ;Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor :9/Akta.Pid.Sus/TPK/2018/PN.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jambi, sejak tanggal 5 Agustus2013 s/d 3 September 2013;8. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi, sejaktanggal 27 Agustus 2013 s/d 25 September 2013;9.

Kota Baru, Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 September2013, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi dengan Nomor :15/Pis/SK/201, pada tanggal 04 September 2013; Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 12 September2012 Nomor : 06/PEN/PID/TPK/2012/PT.JBI, tentang Penunjukan Majelis Hakim untukmemeriksa dan mengadili perkara Tipikor dalam tingkat banding, berkas perkara dansuratsurat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan

Pen.Pid.Tah/2015/PN Idi : Sejak tanggal 12 Juli 2015 s/d tanggal 10 AgustusMajelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 04 Agustus 2015 Nomor248/Pen.Pid/2015/PN Bna : Sejak tanggal 04 Agustus 2015 s/d tanggal 02September 2015 n nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn ncn ncn ncnPerpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 24 Agustus 2015Nomor 248/Pen.Pid/2015/PN Bna : Sejak tanggal 03 September 2015 s/d01 Nopember 2015 2n2nnnn nner nn nnn ncn ncn cnncncePerpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor

Banda Aceh tanggal23 Oktober 2015 Nomor 577/Pen.Pid/2015/PT BNA: Sejak tanggal02 Nopember 2015 s/d tanggal 01 Desember 2015 ; Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal24 Nopember 2015 Nomor 661/Pen.Pid/2015/PT BNA sejak tanggal 02Desember 2015 s/d tanggal 31 Desember 2015 ; Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya : Sayuti Abubakar, S.H.

baik baik saja ;e Tergugat memang tidak terbuka dalam hal keuangan kepadaPenggugat, itu Tergugat lakukan karena Tergugat sangat menyayangiPenggugat, Tergugat ingin Penggugat tidak mengalami beban pikiran,Ssupaya Penggugat dapat hidup tentram yang mengingat usia Penggugatyang masih muda, karena jabatan Tergugat sebagai Kepala Desa yangsangat banyak resiko terutama oleh para lawan politik yang inginmenjatuhkan kedudukan Tergugat ;e Sampai detik ini pun Tergugat yang saat ini sebagai Terdakwaperkara Tipikor

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/ Tipikor Acehberpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya.Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat dengan suratKontra Memorinya tertanggal 24 September 2018 Nomor3/Pdt.G/2018/PN Bkj sebagai berikut:1.

PUTUSANNomor 278/PID.SUS/2018/PT PBRDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi/Tipikor Pekanbaru yang mengadili perkaraperkarapidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhnkan putusan sebagaiberikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :Nama > Yanuar Hengki Als Hengki Bin Azuardi;Tempat lahir : Jakarta;Umur / Tgl. Lahir : 37 Tahun / 06 Januari 1981;Jenis kelamin : LakiLaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Jl. M. Husni Thamrin RW. 004 Kel.